Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Maronggek Kompleks

URAIAN     SINGKAT     PEKERJAAN                             
                                                                        
   KONSULTAN        PENGAWASAN         REHABILITASI                     
                                                                        
JARINGAN      IRIGASI     D.I. MARONGGE       KOMPLEKS                  
                                                                        
                                                                        
      Dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan mendukung ketahanan
 pangan yang berorientasi pada pelaksanaan undang-undang otonomi daerah (UU N0. 22
                                                                        
 dan 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004), dimana pemerintah
                                                                        
 Provinsi memiliki wewenang dan kesempatan untuk mengatur dan mengembangkan
 wilayahnya masing-masing secara otonom dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41
                                                                        
 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di amanatkan
 bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian
                                                                        
 pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
 kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
                                                                        
 berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga
 keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.                 
                                                                        
      Menindaklanjuti hal tersebut, maka pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini
 berupaya mengoptimalisasi Irigasi eksisting dengan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi
                                                                        
 yang ada serta sebagai bentuk dukungan pada pengembangan usaha pertanian, maka
 ketersediaan air merupakan faktor yang sangat menentukan tingkat keberhasilan usaha
                                                                        
 tani. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah
 Pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota melibatkan
                                                                        
 semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta
                                                                        
 masyarakat petani. Pemerintah daerah provinsi mempunyai wewenang dan   
 tanggungjawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan
                                                                        
 sekunder pada daerah irigasi yang luasnnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas
 daerah kabupaten/kota. Menindaklanjuti hasil perencanaan yang telah dilaksanakan
                                                                        
 sebelumnya, dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun
 Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi NTB melalui PPK Jasa Konsultansi Rehabilitasi
                                                                        
 Jaringan Irigasi akan melaksanakan kegiatan “Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan
 Irigasi D.I. Marongge Kompleks” untuk mendukung kegiatan Konstruksi Rehabilitasi
                                                                        
 Jaringan Irigasi D.I. Marongge Kompleks.                               
      Daerah Irigasi Marongge Kompleks dengan luas areal sesuai Permen 14 Th. 2015
                                                                        
 yaitu 1246 Ha dan Luas Fungsional 1432 Ha. D.I. Marongge Kompleks memiliki panjang
 total saluran primer 24327 m dan berfungsi untuk mengalirkan air dari Bendung menuju
                                                                        
                                                                        
                                                            II - 1      
  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
  Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://ddss.ntbprov.go.id
 Bangunan Bagi untuk memasukkan debit saluran sekunder. Saluran sekunder, memiliki
 panjang total 37813 m dan berfungsi untuk membawa debit air dari Saluran primer ke
                                                                        
 petak-petak tersier yang dilayani dan ke bangunan sadap. Bangunan Bagi dan Sadap,
 dalam irigasi teknis umumnya bangunan irigasi ini dilengkapi pintu dan alat ukur debit
                                                                        
 untuk memenuhi kebutuhan air irigasi sesuai jumlah pada waktu tertentu, dalam Daerah
 Irigasi Marongge Kompleks terdapat 43 buah jumlah total bangunan bagi dan sadap.
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                        Mataram, 10 Juni 2025           
      Menyetujui/Menetapkan :       Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)      
                             Jasa Konsultansi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
                                   Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi NTB   
        Pengguna Anggaran                                               
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum                                         
           Prov.NTB,                                                    
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                      ASEP TEJA SAMPURNA, ST.           
                                      NIP. 19841002 201001 1 007        
                                                                        
                                                                        
      Ir. H. Dwi Sugiyanto, MM                                          
     NIP. 19590122198703 1 003                                          
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                            II - 2      
  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
  Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://ddss.ntbprov.go.id