Pengawasan Pembangunan Bus Air Ro - Ro

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA         
                                TENGGARA TIMUR                          
NAMA PAKET PEKERJAAN        :   BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN     
                                PEMBANGUNAN BUS AIR RO - RO             
TAHUN ANGGARAN              :   2024                                    

A. Umum                                                                 

   Sektor Perhubungan memiliki peran sebagai pengarah dan pendorong pertumbuhan ekonomi,
   sehingga transportasi menjadi salah satu komponen utama dalam perekonomian suatu daerah.
   Sistem transportasi yang baik dan mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah akan sangat

   mendukung dalam peningkatan kinerja ekonomi suatu daerah dan akan menghasilkan
   pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mampu memberikan pemerataan ekonomi secara
   adil dan merata yang disesuaikan dengan potensi daerah. Kondisi geografis kepulauan Nusa
   Tenggara Timur yang 75 % dikelilingi oleh laut, sangat tepat didukung oleh sistem transportasi
   yang tepat. Salah satu bentuk sistem transportasi yang sesuai dengan karakteristik geografis
   Nusa Tenggara Timur diantaranya adalah angkutan penyeberangan. Dimana angkutan

   penyeberangan adalah salah satu bentuk sistem transportasi yang diperlukan untuk
   menghubungkan daerah-daerah yang dibatasi oleh perairan seperti laut, sungai ataupun danau.
   Salah satu alternatif selain transportasi ferry adalah kapal bus air ro-ro. Dengan terpenuhinya
   kebutuhan transportasi antar wilayah yang dipisahkan oleh perairan tersebut, angkutan
   penyeberangan bus air ro-ro akan sangat menunjang pembangunan dan perkembangan daerah

   yang bersangkutan. Bus air Ro-Ro ini nantinya akan beroperasi di lintasan Kupang – P. Semau.
   Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Pulau Semau yang merupakan
   pulau yang terdekat dengan Kota Kupang maka keberadaan angkutan penyeberangan sangat
   diperlukan. Distribusi barang dari Kota Kupang ke Pulau Semau sangat bergantung terhadap
   transportasi air yang ada, oleh karena itu dengan adanya rencana pembangunan bus air Ro-Ro

   ini diharapkan dapat menunjang hal dimaksud                          
B. Dasar Hukum                                                          

       1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;          
       2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
          Pelayaran                                                     
       3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
          Pemerintah.                                                   

       4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
          Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
       5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
          Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;                      
       6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2021 Tentang Pengesahan
          Gambar Rancang Bangun Kapal, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan dan
          Pengerjaan Kapal;                                             
       7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2021 Tentang Pengukuran
          Kapal;                                                        

       8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara
          Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan;
       9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2022 tentang  
          Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau;                   
       10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2015 tentang Standar

          Keselamatan Transpotasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;      
       11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan
          Skema Khusus Penyediaan Barang dan Bahan Bagi Perusahaan Industri Galangan
          Kapal Untuk Pembangunan Kapal.                                
       12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2020

          Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
          Anggaran 2020;                                                

C. Latar Belakang                                                       
       Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kapal Penyeberangan Bus Air Ro-Ro
       Untuk Wilayah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bentuk tindak

       lanjut atas persiapan pengadaan yang telah dianggarkan dalam DPA Dinas Perhubungan
       Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan Belanja Modal Jasa Konsultansi
       Pengawasan Pembangunan Kapal Penyeberangan Bus Air Ro-Ro. Jasa Konsultansi
       Pengawasan Pembangunan Kapal Penyeberangan Bus Air Ro-Ro dapat memberikan
       manfaat yang maksimal bagi pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

       Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur                          

D. Maksud dan Tujuan                                                    
   Jasa pelayanan ini dimaksudkan untuk membantu PPK mendapatkan pengawasan berkala.
   Tujuan kegiatan ini adalah agar tersedianya dokumen Pengawasan Belanja Modal Jasa

   Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kapal Penyeberangan Bus Air Ro-Ro dengan rencana
   serta menggunakan standar prosedur yang berlaku agar tercapainya mutu pekerjaan
   perencanaan.                                                         
E. Lokasi Pekerjaan                                                     

   Melakukan Pengawasan Pembangunan Kapal Penyeberangan Bus Air Ro-Ro Pada Galangan
   Kapal yang membangun Kapal Penyeberangan Bus Air Ro-Ro tersebut .    

F. Masa Pelaksanaan                                                     

   Masa pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau
   8 (delapan) bulan                                                    
G. Sumber Pendanaan                                                     
   Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
   Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024
   dengan nilai pagu anggaran dan HPS sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)
   termasuk PPN. Pembayaran biaya Pengawasan didasarkan pada pencapaian prestasi atau

   kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi:                   
   1. Angsuran I sebesar 25% dari nilai kontrak dibayarkan setelah pekerjaan berlangsung selama 2
   (dua) bulan kalender dihitung sejak surat perjanjian di tandatangani yang dinyatakan dengan
   Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, disertai dengan surat pengajuan pembayaran dari penyedia.
   2. Angsuran II sebesar 35% dibayarkan setelah pekerjaan berlangsung selama 5 (lima) bulan

   kalender dihitung sejak surat perjanjian di tandatangani yang dinyatakan dengan Berita Acara
   Kemajuan Pekerjaan, disertai dengan surat pengajuan pembayaran dari penyedia.
   3. Angsuran III sebesar 35 dibayarkan setelah pekerjaan berlangsung selama 7 (tujuh) bulan
   kalender dihitung sejak surat perjanjian di tandatangani yang dinyatakan dengan Berita Acara
   Kemajuan Pekerjaan, disertai dengan surat pengajuan pembayaran dari penyedia.

   4. Angsuran IV sebesar 5% dibayarkan setelah pekerjaan berlangsung selama 8 (delapan) bulan
   kalender dihitung sejak surat perjanjian di tandatangani yang dinyatakan dengan Berita Acara
   Kemajuan Pekerjaan, disertai dengan surat pengajuan pembayaran dari penyedia.
H. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen                         

   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana DAK APBD Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara
   Timur Tahun Anggaran 2024.                                           

I. Produksi Dalam Negeri                                                

   Pendayagunaan tenaga ahli dan produksi dalam negeri:                 

   1. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan tenaga ahli
      dalam negeri dengan melampirkan kartu identitas sebagai warga negara Indonesia;
   2. Semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa

      asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan        
J. Alih Pengetahuan                                                     

   Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan
   dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK sesuai
   dengan kebutuhan yang akan ditentukan pada saat berkontrak.          

                                          Kupang, 07 Pebruari 2024      
                                         PPK DINAS PERHUBUNGAN          
                                       PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR     

                                        HARMINTO. CONELLY. ROHY. SST    
                                         NIP. 19711107 1998 03 1010