Ded Tower Pusat Pemerintahan

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                              

 Program       : Penataan Bangunan Dan Lingkungannya                      
 Kegiatan      : Penyelenggaraaan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya     
 Sub Kegiatan  : Penyusunan Rencana Dan Teknis Penataan Bangunan Dan      
                 Lingkungannya Di Kawasan Strategi Daerah Kabupaten/      
                 Kota                                                     

 Pekerjaan     : DED Tower Pusat Pemerintahan                             
 Lokasi        : Kawasan Pusat Pemerintahan Aie Pacah Kota Padang         
 Waktu                                                                    
 Pelaksanaan   : 6 (Enam) Bulan                                           

1. Pendahuluan  1) Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-
                   baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi 
                   bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan
                   bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan
                   arsitektur di Indonesia.                               
                2) Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang
                   dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis

                   bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi
                   bagi bangunan gedung negara.                           
                3) Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu
                   diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu   
                   menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai
                   dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku
                   profesional.                                           
                4) Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu

                   disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong
                   perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan
                   kegiatan.                                              

2. Latar Belakang Pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan tentunya harus mengacu
                pada dokumen perencanaan masterplan, karena masterplan menjadi
                sumber rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan   
                infrastruktur dalam kawasan pemerintahan ke depannya.     
                Dalam proses pembangunannya, realitanya tidak selalu sejalan dengan

                rencana peruntukan lahan yang telah ditetapkan dalam Masterplan Pusat
                Pemerintahan Kota Padang pada Tahun 2010. Sampai dengan saat ini,
                Dokumen Masterplan Pusat Pemerintahan Kota Padang telah direvisi
                sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2017 dan 2024. Review ini dilakukan
                juga disebabkan karena pemerintah Kota Padang telah melakukan
                perubahan susunan struktur organisasi perangkat daerah, dan masterplan
                terakhir direvisi sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2023 Tentang
                Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
                Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.     
                Kondisi sekarang, pertumbuhan dan perkembangan aktifitas yang pesat
                terhadap pelayanan perkantoran publik tidak diimbangi dengan
                pengalokasian dan penyediaan ruang, serta tidak didukung oleh
                penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi ini 
                menimbulkan ketidaknyaman dan ketidak efesienan dalam beraktifitas,

                baik bagi ASN yang bekerja, maupun bagi masyarakat yang membutuhkan
                pelayanan.                                                
                Selain itu, terdapat tantangan signifikan terkait pembebasan lahan yang
                belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan masterplan. Tanah yang
                seharusnya dialokasikan untuk kepentingan umum dan infrastruktur
                publik masih terkendala dalam proses pembebasan. Konflik kepentingan
                antara pemilik lahan, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya telah
                menjadi penghambat utama dalam proses ini, yang mengakibatkan

                terganggunya implementasi rencana tata ruang yang telah direncanakan
                dalam masterplan kota Padang.                             
                Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan koordinasi antar Organisasi
                Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kota Padang, konsep Tower
                Pusat Perkantoran ditawarkan sebagai solusi inovatif dan fungsional.
                Tower Pusat Perkantoran dirancang sebagai kantor bersama untuk
                sebagian besar OPD sebagai bentuk optimalisasi ruang dan sumber daya.
                Diharapkan dengan fasilitas cerdas dan desain yang ramah lingkungan,
                gedung ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja birokrasi tetapi juga

                menjadi ikon arsitektur di Pusat Pemerintahan Kota Padang. Berdasarkan
                data masterplan terbaru, Gedung Tower Pusat Perkantoran berada di
                Zona C dengan luas lahan ± 45.000 M2 dan tapak bangunan seluas ± 5.150
                m2.                                                       
                Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan langkah awal
                yang strategis dalam mengarahkan proses DED Tower Pusat Pemerintahan
                secara sistematis dan terarah, dengan mempertimbangkan berbagai aspek
                kompleks yang telah disebutkan sebelumnya.                

3. Maksud dan   Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan
   Tujuan       Perencana yang berisi masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang
                harus dipenuhi, diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam
                pelaksanaan tugas DED Tower Pusat Pemerintahan, sehingga  
                terealisasinya hasil perencanaan yang sesuai dengan norma, standar,
                pedoman dna kriteria teknis, serta dapat diterima dengan baik oleh
                instansi terkait.                                         
                Maksud dari KAK ini adalah;                               
                Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksud sebagai petunjuk bagi

                Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan
                proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan
                pekerjaan perencanaan.                                    
                Tujuan dari KAK ini adalah :                              
                Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini bertujuan untuk mendapatkan
                Penyedia yang mampu dan qualified untuk melaksanakan pekerjaan
                seperti yang diuraikan dalan lingkup kegiatan dan lingkup pekerjaan,
                serta mampu menyiapkan desain teknis yang akurat dan dapat

                dipertanggung jawabkan, yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan
                pembangunan nantinya.