Lanjutan Klinik Kejaksaan Tinggi Provinsi Kaltim

PEMERINTAH KABUPATEN PASER                          

                          DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG                     
                   Jalan Kusuma Bangsa Km.05 Komplek Perkantoran Gedung A Kav. 1  
                                  & 2 Lantai 1 Tanah Grogot                       

                                  URAIAN SINGKAT                                  

                                    PEKERJAAN                                     
                    LANJUTAN KLINIK KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI KALTIM              

       I. Pendahuluan                                                             
          a. Umum                                                                 
                Secara literal, Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari
            pembangunan nasional. Rumah sakit sebagai instansi pelayanan kesehatan yang
            berhubungan langsung dengan pasien harus mengutamakan pelayanan kesehatan yang
            aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien
            sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Pasien sebagai pengguna pelayanan
            kesehatan berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan
            di rumah sakit                                                        
                Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan Negara dan prasarana lingkunganya perlu
            diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan
            teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku
            professional.                                                         
          b. Latar Belakang                                                       
                Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) merupakan lembaga strategis untuk
            mengawal politik hukum di bidang penegakan hukum, baik dalam posisinya sebagai central
            of criminal justice system untuk kepentingan umum, negara, dan pemerintah. Pembaharuan
            yang reformis telah melahirkan kewenangan baru sebagaimana amanah Undang-Undang No.
            11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2002 tentang
            Kejaksaan Republik Indonesia, di dalam pasal 30C huruf a yang menyebutkan bahwa
            Kejaksaan: “menyelenggarakan kegiatan statistic kriminal dan kesehatan yustisial
            Kejaksaan”. Salah satu kontribusi penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan adalah
            penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, klinik, sarana dan prasarana penunjang, serta

            fasilitas dan kelengkapan pendukung kesehatan lainnya, seperti tertuang dalam penjelasan
            pasal 30C dalam undang-undang tersebut diatas.                        
                Perkembangan penegakkan hukum dewasa ini semakin dinamis, kasus-kasus yang
            ditangani Kejaksaan juga meningkat dengan kompleksitas yang tinggi. Untuk menjamin
            kelancaran proses hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dibutuhkan juga penentuan
            status kesehatan tersangka atau tahanan. Dengan diketahuinya status kesehatan para
            tersangka atau tahanan, akan jelas layak atau tidak bagi mereka untuk mengikuti proses
            hukum selanjutnya. Di satu sisi Kejaksaan menghormati hak asasi mereka untuk

            mendapatkan pengobatan dan penangguhan proses hukum yang dilaksanakan oleh
            Kejaksaan jika benar-benar sakit, dan di sisi lain Kejaksaan dapat menghindari usaha dari
            mereka untuk mencari celah untuk menghindari proses hukum yang sedang dihadapi oleh
            seseorang tersangka atau terdakwa melalui alasan kesehatan.           
                Dalam upaya optimalisasi dukungan kesehatan terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan
            diperlukan penyelenggaraan Klinik Adhyaksa yang merupakan unit pelayanan kesehatan
            dalam menjalankan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang kesehatan yustisial pada
            unit-unit organisasi di lingkungan Kejaksaan RI.                      
OUTLINE SPEC MEKANIKAL ELEKTRIKAL                                Page 1           
          c. Maksud dan Tujuan                                                    
LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR BKPSDM                                                
                Dengan keadaan tersebut Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pekerjaan Umum
            dan Tata Ruang berencana mengadakan optimalisasi dukungan kesehatan terhadap tugas dan
            fungsi Kejaksaan dengan diperlukannya penyelenggaraan Klinik Adhyaksa yang merupakan unit
            pelayanan kesehatan dalam menjalankan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang
            kesehatan yustisial pada unit-unit organisasi di lingkungan Kejaksaan RI.
          d. Sasaran                                                              
                Target Pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Klinik Kejaksaan Tinggi Provinsi kaltim, dapat
            terlaksana dengan baik, tepat waktu, mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai kerangka
            acuan kerja, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal.           

          e. Nama OPD dan PA/KPA/PPK                                              
               K/L/PD          : Pemerintah Kabupaten Paser                       
               OPD             : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
               Nama PA/KPA/PPK : Ir. H. MUHAMMAD SYAUKANI, ST, M.Si               
               NIP             : 19750928 200604 1 008                            

      II.                                                                         
          Sumber Dana, Kegiatan, Pagu Anggaran, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
          Sumber Dana          : APBD Kabupaten Paser                             
          Tahun Anggaran       : Tahun Anggaran 2024                              
          Program              : Program Penataan Bangunan Gedung                 
         Kegiatan              : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
                                Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
                                dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung        
          Sub Kegiatan         : Perencanaan, Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan
                                Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota            
          Pekerjaan            : LANJUTAN KLINIK KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI KALTIM 

          Pagu Anggaran        : Rp. 4.112.000.000,00 (empat milyar seratus dua belas juta
                                rupiah)                                           
          HPS                  : Rp. 4.108.970.000,00 (empat miliar serratus delapan juta
                                sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)           
          Kode RUP             : 52632796                                         

      III.                                                                        
          Lokasi Pekerjaan                                                        
          Pekerjaan ini berlokasi di Samarinda Seberang Kalimantan Timur.         
      IV.                                                                         
          Metode Pemilihan Pengadaan                                              
          Jenis Pengadaan   : Pekerjaan Konstruksi                                
          Metode Pemilihan  : Tender                                              
          Pelaksana Pemilihan : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan                  
          Jenis Kontrak     : Harga Satuan                                        
          Bentuk Kontrak    : Surat Perjanjian                                    

      V.                                                                          
          WAKTU PELAKSANAAN                                                       
          Masa pelaksanaan = 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya kontrak (tidak
          termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi) 
          Masa Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak

          ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

OUTLINE SPEC MEKANIKAL ELEKTRIKAL                                Page 2           
LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR BKPSDM