Pengawasan Konstruksi Optimasi Lahan Non Rawa Tahap II (Pesisir Selatan-Paket 3)

PEMERINTAH    KABUPATEN   PESISIR  SELATAN                      
                                                                        
                    DINAS    PERTANIAN                                  
          Jalan Diponegoro, PainanKabupatenPesisir Selatan Sumatera Barat 25651
                 Telp. (0756) 21408, Faksimile . (0756) 21408 Painan    
   Laman:disperta pesisirselatankab.go.id Pos-el:disperta@pesisirselatankab.go.id
                                                                        
                                                                        
         DOKUMEN        SPESIFIKASI      PENGADAAN                      
                                                                        
             JASA  KONSULTANSI     KONSTRUKSI                           
                                                                        
                                                                        
                                                                        
 UnitOrganisasi         : Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan     
                                                                        
 Program                : Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi      
                                                                        
                          Pangan Berkualitas                            
                                                                        
 Kegiatan               : Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan        
                                                                        
 Pekerjaan              : Pengawasan Konstruksi Optimasi Lahan Non      
                          Rawa Tahap II                                 
                                                                        
 WaktuPelaksanaan       : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender                 
                                                                        
                                                                        
 SumberDana             : APBN  (Dana Tugas Pembantuan Satker 13 Lahan  
                          dan Irigasi Pertanian)                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
1. Latar Belakang                                                       
       Pertanian merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung
                                                                        
  ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,
                                                                        
  terutamadiwilayahpedesaan.KabupatenPesisir Selatan sebagai salah satu lumbung
  pangan di Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pertanian yang besar, baik dari
                                                                        
  segi luasan lahan, ketersediaan air, maupun komoditas unggulan yang   
  dikembangkan oleh petani.                                             
                                                                        
                                                                        
                                                                        
       Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan
  secara optimal. Berbagai kendala teknis dan non-teknis seperti degradasi lahan,
                                                                        
  rendahnya efisiensi penggunaan air, sistem tata air yang belum tertata baik, serta
   Pengawasan konstruksi Optimasi Lahan Tahap II diKabupaten Pesisir Selatan
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
  lemahnya manajemen usaha tani masih menjadi tantangan yang menghambat 
  peningkatan produksi dan produktivitas lahan pertanian. Untuk menjawab
                                                                        
  tantangan ini, diperlukan intervensi yang komprehensif melalui program Optimasi
  Lahan (OPLAH).                                                        
                                                                        
       OPLAH   merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan     
  produktivitas lahan pertanian melalui penataan dan perbaikan kondisi lahan,
                                                                        
  peningkatan efisiensi tata air, serta peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan
                                                                        
  usaha tani. Program ini melibatkan kegiatan fisik seperti pengolahan dan perataan
  lahan, pembuatan atau perbaikan saluran air, pembentukan petak tersier, serta
                                                                        
  pemberdayaan kelompok tani.                                           
       Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2025 akan
                                                                        
  melaksanakan kegiatan Optimasi Lahan (OPLAH) Tahap II pada lahan seluas ± 9.800
  hektar yang tersebar di K abu pa te n P e sisir Sel at a. Kegiatan ini merupakan
                                                                        
  bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk mengakselerasi program
  ketahanan pangan melalui peningkatan luas tanam, indeks pertanaman, sertahasil panen
                                                                        
  per hektar.                                                           
  Agar pelaksanaan pekerjaan OPLAH Tahap II ini dapat berjalan dengan efektif,
                                                                        
  efisien, dan tepat sasaran, maka perlu dilakukan pengawasan teknis secara
                                                                        
  menyeluruh dan berkesinambungan oleh tenaga ahli profesional yang independen.
                                                                        
       Pengawasan teknis sangat diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan
  kegiatan sesuai dengan rencana teknis, spesifikasi teknis, serta target waktu dan
                                                                        
  biaya yang telah ditetapkan. Pengawasan teknis meliputi pemantauan lapangan
  secara berkala, verifikasi volume dan kualitas pekerjaan, pengendalian mutu, serta
                                                                        
  pelaporan pelaksanaan kegiatan secara tertib dan akuntabel. Dengan pengawasan
  yang baik, diharapkan pelaksanaan kegiatan OPLAH Tahap II tidak hanya berhasil
                                                                        
  secara administratif, tetapi juga memberi dampak nyata bagi peningkatan
                                                                        
  produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Lebih dari itu, kegiatan
  pengawasan teknis juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menerapkan
                                                                        
  prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan, serta
  menjamin bahwa Anggaran Negara yang digunakan dapat memberikan manfaat
                                                                        
  maksimal bagi masyarakat.                                             
                               2                                        
       Dengan dasar tersebut, maka disusunlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini
   Pengawasan konstruksi Optimasi Lahan Tahap II diKabupaten Pesisir Selatan
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
  sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis
  kegiatan OPLAH Tahap II seluas ± 9.800 Ha di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
                                                                        
  Anggaran 2025.                                                        
                                                                        
2. Maksud dan Tujuan                                                    
  Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pengawasan teknis secara
                                                                        
  menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan Optimasi Lahan (OPLAH) Tahap II
  seluas ± 9.800 Ha di Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2025, agar seluruh
                                                                        
  kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan swakelola berjalan sesuai dengan
  rencana, spesifikasi teknis, volume, mutu, waktu, serta ketentuan yang telah
                                                                        
  ditetapkan.                                                           
                                                                        
  Kegiatan pengawasan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab Dinas
  Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam memastikan pemanfaatan dana publik
                                                                        
  dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.         
  Tujuan dari pelaksanaan pengawasan teknis ini adalah:                 
                                                                        
   a) Menjamin bahwa pekerjaan OPLAH dilaksanakan sesuai dengan dokumen 
      perencanaan, kontrak, gambar teknis, dan spesifikasi teknis yang telah
                                                                        
      ditetapkan.                                                       
                                                                        
   b) Melakukan pengawasan kualitas (quality control), pengendalian waktu
      pelaksanaan (time control), serta pengendalian volume dan biaya (quantity and
                                                                        
      cost control).                                                    
   c) Mengidentifikasi dan mengatasi secara dini potensi penyimpangan teknis dan
                                                                        
      administratif dalam pelaksanaan kegiatan.                         
   d) Menyediakan laporan berkala yang menggambarkan kondisi lapangan, progres
                                                                        
      fisik, dokumentasi kegiatan, dan rekomendasi teknis.              
   e) Menjamin akurasi data volume pekerjaan untuk dasar pembayaran prestasi
                                                                        
      kerja kepada penyedia jasa pelaksana Pekerjaan swakelola.         
   f) Menyediakan dokumentasi akhir sebagai bahan evaluasi dan pertanggung
                                                                        
      jawaban kegiatan kepada pemangku kepentingan dan auditor.         
                                                                        
3. Lokasi Kegiatan                                                      
   Lokasi pekerjaan tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan