PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN
Jalan Diponegoro, PainanKabupatenPesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile . (0756) 21408 Painan
Laman:disperta pesisirselatankab.go.id Pos-el:[email protected]
DOKUMEN SPESIFIKASI PENGADAAN
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
UnitOrganisasi : Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Program : Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi
Pangan Berkualitas
Kegiatan : Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan
Pekerjaan : Pengawasan Konstruksi Optimasi Lahan Non
Rawa Tahap II
WaktuPelaksanaan : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender
SumberDana : APBN (Dana Tugas Pembantuan Satker 13 Lahan
dan Irigasi Pertanian)
1. Latar Belakang
Pertanian merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung
ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,
terutamadiwilayahpedesaan.KabupatenPesisir Selatan sebagai salah satu lumbung
pangan di Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pertanian yang besar, baik dari
segi luasan lahan, ketersediaan air, maupun komoditas unggulan yang
dikembangkan oleh petani.
Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan
secara optimal. Berbagai kendala teknis dan non-teknis seperti degradasi lahan,
rendahnya efisiensi penggunaan air, sistem tata air yang belum tertata baik, serta
Pengawasan konstruksi Optimasi Lahan Tahap II diKabupaten Pesisir Selatan
lemahnya manajemen usaha tani masih menjadi tantangan yang menghambat
peningkatan produksi dan produktivitas lahan pertanian. Untuk menjawab
tantangan ini, diperlukan intervensi yang komprehensif melalui program Optimasi
Lahan (OPLAH).
OPLAH merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas lahan pertanian melalui penataan dan perbaikan kondisi lahan,
peningkatan efisiensi tata air, serta peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan
usaha tani. Program ini melibatkan kegiatan fisik seperti pengolahan dan perataan
lahan, pembuatan atau perbaikan saluran air, pembentukan petak tersier, serta
pemberdayaan kelompok tani.
Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2025 akan
melaksanakan kegiatan Optimasi Lahan (OPLAH) Tahap II pada lahan seluas ± 9.800
hektar yang tersebar di K abu pa te n P e sisir Sel at a. Kegiatan ini merupakan
bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk mengakselerasi program
ketahanan pangan melalui peningkatan luas tanam, indeks pertanaman, sertahasil panen
per hektar.
Agar pelaksanaan pekerjaan OPLAH Tahap II ini dapat berjalan dengan efektif,
efisien, dan tepat sasaran, maka perlu dilakukan pengawasan teknis secara
menyeluruh dan berkesinambungan oleh tenaga ahli profesional yang independen.
Pengawasan teknis sangat diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan rencana teknis, spesifikasi teknis, serta target waktu dan
biaya yang telah ditetapkan. Pengawasan teknis meliputi pemantauan lapangan
secara berkala, verifikasi volume dan kualitas pekerjaan, pengendalian mutu, serta
pelaporan pelaksanaan kegiatan secara tertib dan akuntabel. Dengan pengawasan
yang baik, diharapkan pelaksanaan kegiatan OPLAH Tahap II tidak hanya berhasil
secara administratif, tetapi juga memberi dampak nyata bagi peningkatan
produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Lebih dari itu, kegiatan
pengawasan teknis juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menerapkan
prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan, serta
menjamin bahwa Anggaran Negara yang digunakan dapat memberikan manfaat
maksimal bagi masyarakat.
2
Dengan dasar tersebut, maka disusunlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini
Pengawasan konstruksi Optimasi Lahan Tahap II diKabupaten Pesisir Selatan
sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis
kegiatan OPLAH Tahap II seluas ± 9.800 Ha di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2025.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pengawasan teknis secara
menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan Optimasi Lahan (OPLAH) Tahap II
seluas ± 9.800 Ha di Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2025, agar seluruh
kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan swakelola berjalan sesuai dengan
rencana, spesifikasi teknis, volume, mutu, waktu, serta ketentuan yang telah
ditetapkan.
Kegiatan pengawasan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab Dinas
Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam memastikan pemanfaatan dana publik
dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Tujuan dari pelaksanaan pengawasan teknis ini adalah:
a) Menjamin bahwa pekerjaan OPLAH dilaksanakan sesuai dengan dokumen
perencanaan, kontrak, gambar teknis, dan spesifikasi teknis yang telah
ditetapkan.
b) Melakukan pengawasan kualitas (quality control), pengendalian waktu
pelaksanaan (time control), serta pengendalian volume dan biaya (quantity and
cost control).
c) Mengidentifikasi dan mengatasi secara dini potensi penyimpangan teknis dan
administratif dalam pelaksanaan kegiatan.
d) Menyediakan laporan berkala yang menggambarkan kondisi lapangan, progres
fisik, dokumentasi kegiatan, dan rekomendasi teknis.
e) Menjamin akurasi data volume pekerjaan untuk dasar pembayaran prestasi
kerja kepada penyedia jasa pelaksana Pekerjaan swakelola.
f) Menyediakan dokumentasi akhir sebagai bahan evaluasi dan pertanggung
jawaban kegiatan kepada pemangku kepentingan dan auditor.
3. Lokasi Kegiatan
Lokasi pekerjaan tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan