Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Jabatan Perwira Polres Jeneponto

KEPOLISIAN  NEGARA  REPUBLIK INDONESIA                               
       DAERAH  SULAWESI SELATAN                                      
           RESOR  JENEPONTO                                          

            URAIAN    SINGKAT    PEKERJAAN                           

      PEKERJAAN  KONSTRUKSI  RENOVASI  RUMAH  JABATAN                
                 PERWIRA  POLRES JENEPONTO                           

             Kelompok Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia     
                Daerah Sulawesi Selatan Polres Jeneponto             
                      Tahun Anggaran 2025                            
                  URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

         PEKERJAAN KONSTRUKSI RENOVASI RUMAH JABATAN                 
                  PERWIRA POLRES JENEPONTO                           

1. NAMA DAN PROYEK /SATUAN KERJA PENGGUNA ANGGARAN                   
  Pengguna Jasa adalah : Polres Jeneponto Polda Sulsel               
  Nama PPK         : PEMBINA LENNI, S.T., M.T.                       
  Pangkat / Nrp / Nip : Pembina / 197412152002122003                 
  Alamat           : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar      

2. RUANG LINGKUP KEGIATAN                                            
  Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan penyedia jasa antara lain adalah :
  • Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan pekerjaan termasuk
    pemeliharaannya selama masa pemeliharaan                         
  • Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen yang telah disusun oleh
    konsultan perencana (Gambar teknis dan spesifikasi teknis), Dengan segala tambahan dan
    perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/anwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis
    (Pedoman dan standar teknis yang diisyaratkan).                  
  • Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (Bahan, Tenaga

    dan Alat), Kualitas proses (Tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil
    pekerjaan seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.       
  • Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan pedoman SMKK (Sistem Manajemen
    Keselamatan Konstruksi)                                          
  • Pelaksanaan konstruksi akan diawasi dan dipantau oleh konsultan pengawas yang
    ditugaskan oleh pihak direksi.                                   
  • Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan kontrak kerja pelaksanaan dan
    selanjutnya dibuat laporan perkembangan kemajuan pekerjaan hingga Berita Acara Serah
    Terima (BAST) Pekerjaan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pekerjaan oleh Tim
    Teknis. Semua Administrasi pelaksanaan konstruksi mengikuti ketentuan yang tercantum
    dalam Perpres No.12 Tahun 2021 dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
  • Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba bangunan dan pemeriksaan atas
    hasil pelaksanaan konstruksi fisik, di dalam masa pemeliharaan penyedia jasa konstruksi
    berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan atau kekurangan yang terjadi

    selama masa konstruksi.                                          
  • Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai
    fungsinya, apabila terjadi kekurangan dan kerusakan maka harus diperbaiki sampai
    berfungsi dengan sebenarnya.                                     
  • Keluaran akhir yang harus dihasilkan adalah :                    
    1. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
    2. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :               
       (a) Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan              
       (b) Semua berkas perijinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi
       (c) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi.
       (d) Laporan mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh
         pelaksana konstruksi                                        
       (e) Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan
         II, pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
         konstruksi fisik                                            
       (f) Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan    
       (g) kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.                    
3. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI                               
  a. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara professional atas jasa pelaksanaan
    konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
  b. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab penuh atas semua hasil pekerjaan sesuai dengan
    kontrak yang ditandatangani.                                     
  c. Kehadiran direksi selaku wakil dari pemberi tugas untuk melihat, mengawasi, menegur
    atau member nasehat teknis tidak mengurangi tanggung jawab penuh tersebut di atas.

  d. Pelaksana konstruksi harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul
    akibat pelaksanaan pekerjaan dan pelaksana konstruksi wajib memperbaiki kerusakan
    tersebut dengan biaya sendiri.                                   
  e. Pelaksana konstruksi harus bertanggung jawab menanggung biaya yang timbul akibat
    kelalaiannya dalam melaksanakan pekerjaan.                       
  f. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang
    dikerahkan.                                                      

4. REFERENSI HUKUM                                                   
  a . Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang pengadaan Barang/Jasa
    Pemerintah.                                                      
  b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
    dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.    
  c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tetang Peraturan Pelaksanaan Undang-
    Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
  d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
    2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
    Penyedia.                                                        
  e. Permen PUPR (peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat) No. 10 tahun
    2021 tentang Konstruksi).                                        
  f. Permen PUPR (peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat) No. 04 PRT/M/
    tahun 2017) tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.
5. ACUAN TEKNIS                                                      
  Standar-standar teknis yang berlaku.                               
  Dalam meleksanakan kegiatan ini Penyedia Jasa harus berpedoman pada peraturan dan
  ketentuan-ketentuan teknis yang berlaku antaralain :               

   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan
    Bangunan Gedung Negara;                                          
   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2007
    tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;              
   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2007
    tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;              
   Peraturan Perencanaan Kayu Struktur, SNI-T-02-2003; 1999.        
   Tata Cara Perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Sistem Kolam.
   Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum.    
   E Panduan Perencanaan Pelayanan Lumpur Tinja Ditjen Sanitasi Cipta Karya Kementrian
    PUPR                                                             
7. IDENTIFIKASI KEGIATAN                                             

  PEMILIK   : Kelompok Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
              Sulawesi Selatan Polres Jeneponto                      

  KEGIATAN  : PEKERJAAN KONSTRUKSI RENOVASI RUMAH JABATAN            
              PERWIRA POLRES JENEPONTO                               
  PEKERJAAN :                                                        
  I PEKERJAAN PENDAHULUAN                                            

  II PEKERJAAN PEMBONGKARAN & PEMBERSIHAN                            
  III PEKERJAAN PERBAIKAN                                            
  A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON                                        
  B. PEKERJAAN DINDING & PLESTERAN                                   
  C. PEKERJAAN ATAP                                                  

  D. PEKERJAAN PLAFON                                                
  E. PEKERJAAN LANTAI                                                
  F. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                     
  G. PEKERJAAN SANITASI                                              
  H. PEKERJAAN PENGECATAN                                            

  I. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK                                     

  PAGU ANGGARAN  :   Rp. 800.000.000,-                               
  HPS ANGGARAN   :   Rp. 800.000.000,-                               

  LOKASI         :  JL.SULTAN HASANUDDIN NO.66 JENEPONTO             
  WAKTU PEKERJAAN : 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER