Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah Phtc Provinsi Jawa Timur 1

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            

        REHABILITASI   DAN  RENOVASI   MADRASAH     PHTC                 

                    PROVINSI  JAWA   TIMUR  1                            

                           SATUAN KERJA                                  
                       DIREKTORAT JENDERAL                               
                       PRASARANA STRATEGIS                               

                         TAHUN ANGGARAN                                  
                               2025                                      

                       (SINGLE YEARS CONTRACT)                           
                        Uraian Singkat Pekerjaan                         

PEKERJAAN   : REHABILITASI DAN RENOVASI MADRASAH PHTC PROVINSI JAWA TIMUR 1
LOKASI      : KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR                            

I. PENDAHULUAN                                                           
I.1. Latar Belakang                                                      

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian kegiatan Satuan Kerja Direktorat Jenderal
Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksanaan

penyediaan infrastruktur pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR merupakan dukungan

kegiatan penyediaan infrastruktur pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui
Rehabilitasi/Renovasi Madrasah yang rusak sedang dan berat. Sasaran dari kegiatan ini berdasarkan kepada

asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pembangunan sumber daya
manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta

penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.           

I.2. Permasalahan                                                        
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Tahun 2024 bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki total sebanyak 442

madrasag yang tersebar di Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur. Dari jumlah tersebut terdapat banyak
madrasah yang mengalami kerusakan. Melihat kondisi permasalahan yang sedemikian kompleks maka

dibutuhkan strategi penanganan khusus dan efisien, isu ini menjadi penting dikarenakan kondisi kerusakan

tersebut sudah sering terjadi dan mengakibatkan gangguan kegiatan belajar mengajar. Kondisi permasalahan
diatas menjadi dasar bahwa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan dan menjadi salah

satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN 2025 – 2029. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi,
dan renovasi sekolah dilakukan secara kolaboratif melibatkan Kementerian Agama sesuai dengan

kewenangannya.                                                           
I.3. Sasaran                                                             

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya sarana dan prasarana Madrasah yang yang dapat

difungsikan sebagai sarana peningkatan Pendidikan di Kabupaten Bondowoso.
1.4 Maksud dan Tujuan                                                    

1.4.1. Maksud                                                            
    Maksud dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah:        

    1). Merupakan petunjuk bagi Kontraktor yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses

       yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas
       pembangunan;                                                      
    2). Terselenggaranya proses pembangunan baik secara teknis maupun secara administratif,

       dilapangan diupayakan agar pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Detail Enginering Design

       (DED) dan spesifikasi teknis yang disyaratkan.                    

1.4.2 Tujuan                                                             
     1) Terlaksananya kegiatan pembangunan pekerjaan yang memuat masukan, azas, kriteria, proses

       dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan

       tugas Pembangunan;                                                
     2) Dengan penugasan ini diharapkan Kontraktor dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan

       baik untuk yang memenuhi Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.          

1.5 Landasan Hukum                                                       

Landasan hukum di kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa Timur 1 ini, antara
lain:                                                                    

   1. Undang Undang no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;                
   2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III Tentang Perikatan);    
   3. PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun
      2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

      Konstruksi                                                         
   4. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen
      Keselamatan dan Kesehatan Kerja;                                   

   5. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
      Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                       
   6. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;    
   7. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.

      16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;            
   8. Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
      Negara;                                                            

   9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021
      tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia;
   10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan
      Bangunan Gedung Negara;                                            

   11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 tahun 2021 Pedoman
      Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                           
   12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2020 tentang
      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

      Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;       
   13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19/PRT/M/2017 tentang
      Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk
      Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;                               
   14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/20022 tentang Pedoman Analisa
      Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;                      
   15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/PRT/M/2021 tentang
      Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;                           

   16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 09 /PRT/M/2021 tentang
      Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan;                  
   17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan
      pada Bangunan Gedung dan Persilnya;                                

   18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis
      Sistim Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;     
   19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2020 tentang Perubahan Atas
      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018

      Tentang Setifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;                     
   20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan
      Teknis Bangunan Gedung;                                            

   21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan
      Bangunan Gedung;                                                   
   22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem
      Manajemen Keselamatan Konstruksi;                                  

   23. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/SE/M/2022
      tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;   
   24. Standar Teknis, Standar Profesi dan Peraturan Terkait lainnya.    

1.6 Pendanaan (Sumber Biaya)                                             

Biaya Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa Timur 1 antara lain:
   a. Pagu anggaran pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa Timur 1

      sebesar Rp. 36.192.851.000,- (Tiga puluh enam miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan
      ratus lima puluh satu ribu rupiah);                                

   b. Penggunaan biaya pekerjaan Pembangunan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri PUPR
      Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung

      Negara diatur sebagai berikut :                                    

      1. Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen konstruksi fisik kegiatan
        yang bersangkutan;                                               

      2. Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas:                      
        a. biaya standar; dan                                            

        b. biaya nonstandar.                                             

      3. Biaya standar dihitung dari hasil perkalian antara total luas Bangunan Gedung Negara dengan
        koefisien atau faktor pengali jumlah lantai dan standar harga satuan per meter persegi tertinggi;

      4. Koefisien atau faktor pengali jumlah lantai ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
      5. Biaya nonstandar dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, kebutuhan nyata, dan harga pasar yang
        wajar;                                                           

      6. Keseluruhan biaya nonstandar ditetapkan paling banyak 150% (seratus lima puluh per seratus)

        dari keseluruhan biaya standar;                                  
      7. Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu

        yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan fisik di lapangan;
      8. Pembayaran dilakukan sebagai berikut:                           

        a. Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau (Provisional Hand Over)

           pekerjaan konstruksi dibayarkan paling banyak 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari
           nilai kontrak; dan                                            

        b. Masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir atau (Final Hand Over)
           pekerjaan konstruksi dibayarkan 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

      9. Tata cara pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-

        undangan;                                                        
      10. Sehubungan dengan:                                             

           a. Apabila tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi anggaran dalam DIPA Satuan Kerja
             Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025;

           b. Apabila terjadi sengketa lahan di lokasi penataan;         

           c. Berdasarkan butir a dan b di atas apabila proses pengadaan barang/jasa dibatalkan
             maka penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun;

1.7 Nama Organisasi Pengguna Jasa                                        

Organisasi pengguna jasa dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa
Timur 1 adalah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

Kementerian Pekerjaan Umum.                                              

1.8 Jangka Waktu Pelaksanaan                                             

Waktu pelaksanaan direncanakan selama 225 hari kalender dihitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK).                                                            

1.9 Jangka Waktu Pemeliharaan                                            
Waktu pemeliharaan direncanakan selama 180 hari (6 Bulan) kalender dihitung sejak Serah Terima I (Partial

Hand Over).                                                              
II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                              

2.1. Lingkup Wilayah/ Lokasi kegiatan                                    
Ruang lingkup wilayah atau Lokasi kegiatan pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi

Jawa Timur 1 sebagai berikut:                                            
  1. MIS BUSTANUL ULUM;                                                  

  2. MTSN 2 BONDOWOSO;                                                   

  3. MIN 1 BONDOWOSO;                                                    
  4. MIS ISLAMIYAH BINAKAL;                                              

  5. MAS NURUL FATA;                                                     
  6. MAS NURUL JADID LUMUTAN;                                            

  7. MTSS NURUL FATA;                                                    

  8. MIS BABUS SALAM;                                                    
  9. MIS NURUL FATA LUMUTAN;                                             

  10. MI AL-KAUTSAR;                                                     
  11. MTS MIFTAHUL ULUM 2;                                               

  12. MTSN 4 BONDOWOSO.                                                  

2.2. Lingkup Materi (Substansial)                                        

Adapun pekerjaan fisik secara umum melingkupi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa
Timur 1 dengan pekerjaan pada sebagai berikut:                           

   a. Pekerjaan Persiapan;                                               
   b. Pekerjaan Sipil/Struktur;                                          
   c. Pekerjaan Arsitektur;                                              
   d. Pekerjaan Elektrikal;                                              
   e. Pekerjaan Mekanikal;                                               
   f. Pekerjaan Lansekap.                                                

2.2.1.Lingkup Tugas Penyedia Jasa                                        
  1) Program kegiatan yang akan dikerjakan Kontraktor yang meliputi penyediaan peralatan dan bahan

     material, metode kerja dan alokasi tenaga kerja;                    

  2) Melakukan koordinasi dan konsultasi Manajemen Konstruksi;           
  3) Pelaksanaan pembangunan meliputi sumber daya, kemajuan pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, tertib

     adminsitrasi, dan tenaga kerja;                                     
  4) Mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di

     lapangan (site);                                                    
  5) Pemakaian bahan, peralatan, dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya
     pekerjaan konstruksi;                                               

  6) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/ realisasi;
  7) Apabila ada kekurangan gambar perencanaan yang belum jelas, peserta tender harap membuat

     shopdrawing melalui Tenaga Ahli dan meminta review Manajemen Konstruksi;

  8) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik;
  9) Mengikuti rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan harian, laporan mingguan dan

     laporan bulanan pekerjaan, serta laporan akhir;                     
  10) Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Pemeliharaan Pekerjaan, Serah Terima Pekerjaan

     Pertama dan Kedua (PHO dan FHO);                                    
  11) Membuat laporan berkala yang dilengkapi dengan dokumentasi foto;   

  12) Mengajukan gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings);              

  13) Membuat gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings) sebelum PHO;
  14) Perbaikan pada masa pemeliharaan;                                  

  15) Penyerahan hasil pekerjaan (PHO) dan penyerahan hasil pekerjaan setelah masa pemeliharan
     (FHO).                                                              

2.2.2.Lingkup Tugas Kegiatan                                             

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh kontraktor berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku,
khususnya keputusan Kementerian terkait tentang Teknis Pembangunan Gedung Negara. Uraian lingkup

tugas/kegiatan yang harus dilaksanakan tidak terbatas pada yang diuraikan diatas, akan tetapi termasuk juga
kegiatan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan akan tetapi tidak terdeskripsi dalam uraian

tersebut, tentunya sepanjang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan pembangunan sebagaimana tersebut
diatas.