Core Team Perencanaan Dan Pengawasan Teknik Jalan Dan Jembatan Maluku Utara

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

   CORE TEAM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN  TEKNIK JALAN DAN                
                   JEMBATAN MALUKU UTARA                                 

                      Uraian Pendahuluan                                 

1. Latar Belakang Pembangunan infrastruktur mempunyai manfaat langsung   
                  dalam mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan
                  antar-perkotaan dan dikawasan perkotaan yang memiliki  

                  intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan
                  dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional
                  dan memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah     
                  meningkat dalam  menyelenggarakan jalan yang           
                  berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan      

                  keselamatan yang memadai.                              
                  Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dalam hal

                  ini Direktorat Jenderal Bina Marga, salah satu fungsinya
                  adalah melaksanakan pekerjaan pembangunan dan          
                  preservasi jalan dan jembatan dalam upaya untuk menjaga
                  agar jaringan jalan tetap dalam keadaan/kondisi yang baik
                  dan mengusahakan agar jalan tidak bertambah rusak      

                  sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.          
                  Pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan tersebut 
                  diatas, merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Bina
                  Marga dan Pemerintah Daerah dalam menunjang kelancaran 
                  arus lalu lintas.                                      

                  Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional 
                  (SATKER P2JN) Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas    

                  antara lain menyelenggarakan pekerjaan Perencanaan dan 
                  Pengawasan Prasarana Jalan dan Jembatan Nasional pada  
                  wilayah Provinsi tersebut.                             

                  Dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia pada    
                  SATKER P2JN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, 
                  maka SATKER P2JN Provinsi Maluku Utara akan menunjuk Core
                  Team Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan       

                  Jembatan untuk memberikan Bantuan Teknis dan           
                  Perencanaan Preservasi Jalan, Jembatan, Longsoran dan Off
                  Pavement pada SATKER P2JN Provinsi Maluku Utara.       
2. Maksud dan     Layanan jasa Konsultansi ini dimaksudkan untuk membantu

  Tujuan          SATKER P2JN Provinsi Maluku Utara dalam penyelenggaraan
                  pekerjaan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan  
                  jembatan serta pekerjaan lainnya yang terkait dengan tugas
                  dan fungsi SATKER P2JN.                                
                  Layanan Jasa Konsultansi ini bertujuan agar pekerjaan  
                  Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional terlaksana   
                  sesuai rencana dengan menggunakan standar dan prosedur 

                  yang berlaku serta untuk tercapainya pekerjaan perencanaan
                  dan pengawasan fisik yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat
                  biaya.                                                 

3. Sasaran        a. Tercapainya produk perencanaan teknik jalan dan     
                     jembatan yang sesuai dengan NSPM yang berwawasan    
                     lingkungan dan berkeselamatan;                      

                  b. Tercapainya pelaksanaan pengawasan konstruksi jalan 
                     dan jembatan dengan baik sehingga tercapai mutu     
                     konstruksi sesuai dengan persyaratan Spesifikasi.   

4. Lokasi Pekerjaan Kegiatan Jasa Konsultansi ini dilaksanakan di Ruas Jalan

                  Nasional di Sepuluh Kabupaten Kota Provinsi maluku Utara.
5. Sumber         Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Tahun

  Pendanaan       Anggaran 2025 dengan:                                  
                  Pagu Anggaran sebesar Rp8.309.599.000 (Delapan Miliar  
                  Tiga Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh     
                  Sembilan Ribu Rupiah); dan                             

                  HPS sebesar Rp6.516.607.000 (Enam Miliar Lima Ratus    
                  Enam  Belas Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah)         
                  termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut:          

                       Rp530.126.232 untuk bantuan teknis yang terdapat 

                        pada komponen 310. Bantuan Teknis; dan           

                       Rp5.986.480.768 Untuk perencanaan teknik yang    
                        terdapat pada komponen 307. Perencanaan Teknik   
                        (DED).                                           
                  Apabila alokasi dana/anggaran dalam dokumen            

                  anggaran DIPA TA. 2025 yang disahkan dan/atau          
                  persetujuan kontrak tahun jamak belum disahkan,        
                  tidak tersedia, dan/atau tidak mencukupi, maka         
                  Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Peserta     
                  tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.   

                  Pekerjaan ini terbuka bagi Penyedia Jasa Konsultansi   
                  Konstruksi yang memenuhi persyaratan Ijin Usaha dengan 
                  Penjelasan Klasifikasi sebagai berikut:                
                  Kualifikasi: Badan Usaha Besar                         
                  Serta di Syaratkan                                     

                  Sub Klasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil   
                  Transportasi RK003  (KBLI 2020)  atau  Jasa            
                  Manajemen  Proyek terkait Konstruksi Pekerjaan         
                  Teknik Sipil Transportasi KL404 (KBLI 2017)            

                  Lingkup Pekerjaan untuk pengalaman sejenis yaitu Core Team,
                  dukungan Teknis, perencanaan dan Pengawasan Jalan dan  
                  Jembatan serta Manajemen proyek Jalan dan Jembatan.    

                  Tata cara pembayaran dilakukan secara bulanan (man month)

                  Jenis Kontrak yang digunakan adalah kontrak waktu      
                  penugasan                                              

6. Nama dan       Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan P2JN Provinsi     
  Organisasi Pejabat Maluku Utara, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan
  Pembuat         Jalan Nasional Provinsi Maluku Utara, Balai Pelaksanaan Jalan

  Komitmen        Nasional Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga  
                  Kementerian Pekerjaan Umum.                            

                       Data Penunjang                                    

7. Data Dasar        -                                                   

8. Standar Teknis  a. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 05/SE/Db/2017 
                     Tentang Penyampaian ketentuan desain dan revisi desain
                     jalan dan jembatan, serta Kerangka Acuan Kerja      

                     Pengawasan Teknis;                                  
                   b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan     

                     Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis
                     Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan;                 
                   c. Permen PU Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara    
                     Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;                   
                   d. Spesifikasi Umum Bidang Bina Marga Tahun 2018 untuk

                     pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan (Revisi 2)  
                     (nomor:16.1/SE/Db/2020);                            
                   e. Bridge Manajement System tahun 1992;               
                   f. Manual Desain Perkerasan Tahun 2017;               
                   g. SNI Standar Teknis 60 2017 Tentang Persyaratan     

                     Perancangan Geoteknik;                              
                   h. AASHTO LRFD Bridge Design Specification 7 th edition
                     2017, Persyaratan Kecukupan Struktur;               
                   i. Standar Teknis Lainnya yang berkaitan dengan       
                     Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.      

                   j. SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Dd/2011,
                     tanggal 28 Juli 2011, tentang Penajaman Strategi Ruas
                     dan Peningkatan Mutu Disain;                        
                   k. SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11/SE/Db/2021
                     tentang Penerapan Building Information Modelling pada

                     Perencanaan Teknis, Konstruksi dan Pemeliharaan Jalan
                     dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga.     

9. Studi-Studi       -                                                   
   Terdahulu                                                             

10. Referensi Hukum a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
                     2004 tentang Jalan;                                 
                   b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun  
                     2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;        
                   c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa      

                     Konstruksi beserta sebagaimana telah diubah dengan  
                     undang-undang nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta     
                     Karya;                                              
                   d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang     
                     Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

                     tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;          
                   e. Peraturan lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
                     Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melalui  
                     Penyedia;                                           
                   f. Permen PUPR  Nomor  20/PRT/M/2018 tentang          

                     Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
                     di Kementerian PUPR;                                
                   g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan     
                     Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan 
                     Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan     

                     Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan  
                     Perumahan Rakyat                                    
                   h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan     
                     Rakyat Nomor 10/PRT/M/2021 Tahun 2021 tentang       
                     Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;    

                   i. Permen PUPR No.8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara      
                     Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa       
                     Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan         
                     Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;
                   j. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor            

                     33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal   
                     Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli
                     Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;          
                   k. SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     
                     Nomor 16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli      

                     Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di  
                     Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     
                   l. SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     
                     Nomor 07/SE/M/2024 tentang Standar Susunan Tenaga   
                     Ahli Layanan Usaha Jasa Konsultansi Perencangan melalui

                     Penyedia Jasa Perencangan Konstruksi.               
                   m. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor    
                     04/SE/Dd/2023, tanggal 13 Januari 2023, tentang     
                     Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Penyedia    
                     Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;

                   n. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor  
                     114/KPTS/Dk/2024 Tentang Penetapan Jabatan Kerja dan
                     Jenjang Kualifikasi atas Jabatan Kerja Bidang Jasa  
                     Konstruksi;                                         
                   o. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi BK 0301/-Dk/42

                     tanggal 14 Januari 2025 tentang Tindak Lanjut Penerapan
                     Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) dan Sistem     
                     Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) 
                     dalam Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PU   
                   p. Keputusan Dewan Pengurus Nasional INKINDO Nomor    

                     05/SK.DPN/I/2025 Tentang Pedoman Standar Minimal    
                     Remunerasi / Biaya Personel dan Biaya Langsung untuk
                     Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2025;            
                   q. Peraturan – Peraturan Lain yang berkaitan dengan   
                     Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.      

                        Ruang Lingkup                                    

11. Lingkup       Lingkup Jasa Konsultan Core Team Mencakup pekerjaan-   
   Pekerjaan      pekerjaan, antara lain sebagai berikut :               
                   1. Menyusun rencana Program Mutu Core Team sesuai     
                      dokumen Kontrak;                                   
                   2. Memastikan terdapatnya Rancangan Konseptual SMKK   
                      (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) pada setiap
                      paket perencanaan dan terlaksananya SMKK pada Paket

                      Pengawasan Konstruksi dengan terdapatnya dokumen   
                      RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi);              
                   3. Membantu SATKER P2JN dalam pencapaian mutu serta   
                      terlaksananya pelaporan survei secara tertib;      
                   4. Membantu SATKER P2JN dalam pelaksanaan monitoring  
                      dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengawasan
                      teknis serta pemeriksaan mutu pengawasan;          

                   5. Membantu SATKER  P2JN  dalam  pelaksanaan          
                      pengawasan teknis lainnya jika diperlukan;         
                   6. Membantu SATKER P2JN dalam pelaksanaan tugas-tugas 
                      lainnya sesuai dengan fungsinya.                   
                   7. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait baik
                      Internal BPJN Maluku Utara maupun Eksternal;       
                   8. Merencanakan dan melaksanakan proses dan           
                      pelaksanaan kegiatan secara terkendali yang meliputi;

                      a. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan   
                        persyaratan yang telah di tetapkan dalam rencana 
                        mutu unit kerja atau rencana mutu pelaksanaan    
                        kegiatan atau rencana mutu kontrak.              
                      b. Setiap kegiatan dapat diketahui ketersediaan    
                        informasi yang menggambarkan karakteristik       
                        kegiatan dan ketersediaan dokumen kegiatan.      
                      c. Setiap kegiatan memenuhi persyaratan ketersediaan

                        sumber daya yang diperlukan dalam proses         
                        kegiatan.                                        
                      d. Ketersediaan peralatan monitoring dan pengukuran
                        pelaksanaan pekerjaan serta mekanisme proses     

                        penyerahan dan pasca penyerahan hasil pekerjaan. 
                   9. Monitoring dan pengendalian mutu hasil pekerjaan, agar
                      semua hasil kegiatan yang diserahkan dapat memenuhi

                      persyaratan criteria penerimaan pekerjaan. Hal-hal yang
                      harus diperhatikan dalam melaksanakan monitoring   
                      antara lain :                                      
                      a. Penanggung jawab untuk tiap-tiap tahapan kegiatan
                        harus menetapkan metode yang tepat untuk         
                        monitoring dan pengukuran hasil pekerjaan dari   
                        setiap tahapan pekerjaan.                        
                      b. Monitoring dan pengukuran dilakukan dengan cara 

                        memverifikasi bahwa persyaratan telah dipenuhi.  
                      c. Setiap monitoring dan pengukuran dilaksanakan   
                        pada tahapan yang sesuai berdasarkan pengaturan  
                        yang telah direncanakan.                         
                      d. Rekaman bukti monitoring dan pengukuran hasil   
                        kegiatan harus dipelihara kedalam pengendalian   
                        rekaman/bukti kerja.                             

                   10. Mengumpulkan dan menganalisis data yang sesuai dan
                      memadai untuk memperagakan kesesuaian dan          
                      keefektifan. Analisis data bertujuan untuk mengevaluasi
                      dimana   dapat    dilaksanakan  perbaikan          
                      berkesinambungan dan analisis harus didasarkan pada
                      data yang dihasilkan dari kegiatan monitoring dan  
                      pengukuran atau dari sumber terkait lainnya. Hasil 
                      analisis harus berkaitan dengan manfaat hasil pekerjaan,

                      kesesuaian terhadap persyaratan hasil pekerjaan dan
                      karakteristik dari proses-proses kegiatan termasuk 
                      peluang untuk tindakan pencegahan. Sedangkan       
                      pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak
                      memenuhi persyaratan harus diidentifikasi dan      
                      dipisahkan dari hasil pekerjaan yang sesuai untuk  
                      mencegah penggunaan yang tidak terkendali. Tindakan
                      yang harus dilaksanakan pada pekerjaan yang tidak  

                      memenuhi persyaratan antara lain:                  
                       a. Penanggung jawab pada setiap kegiatan harus    
                         memastikan bahwa hasil dari setiap tahapan      
                         kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan di     
                         identifikasi dan dikendalikan untuk tindak lanjut
                         tahapan kegiatan yang berhubungan dengan        
                         tahapan sebelumnya;                             
                       b. Pelaksanaan pengendalian hasil pekerjaan yang  
                         tidak sesuai harus diatur dalam prosedur        

                         pengendalian hasil pekerjaan tidak sesuai yang  
                         merupakan bagian dari prosedur mutu;            
                       c. Prosedur hasil pekerjaan yang tidak sesuai minimal
                         harus mencakup:                                 
                           Penetapan personil yang kompeten dan         
                            memiliki kewenangan untuk menetapkan         
                            ketidaksesuaian hasil pekerjaan untuk setiap 

                            tahapan;                                     
                           Mekanisme penanganan hasil kegiatan tidak    
                            sesuai termasuk tata cara pelepasan hasil    
                            kegiatan tidak sesuai;                       
                           Mekanisme verifikasi ulang untuk menunjukan  
                            kesesuaian dengan persyaratan yang di        
                            tetapkan; dan                                
                       d. Pengendalian pekerjaan tidak sesuai harus      

                         dilaksanakan dengan mengesahkan penggunaan      
                         dan penerimaannya berdasarkan konsensi oleh     
                         pengguna atau pemanfaatan hasil pekerjaan.