Pembangunan Jalan Di Dalam Kipp: Pengawasan Teknik Peningkatan Jalan Kawasan Precint Core Dan Sumbu Tripraja

URAIAN   SINGKAT   PEKERJAAN                            

  PEMBANGUNAN       JALAN   DI DALAM    KIPP: PENGAWASAN               

    TEKNIK   PENINGKATAN      JALAN   KAWASAN     PRECINT              

                CORE   DAN  SUMBU    TRIPRAJA                          

   Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota

Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, disebutkan bahwa dalam
rangka mempercepat pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara

(IKN) Nusantara diperlukan penguatan penyelenggaraan, peningkatan ekosistem investasi, dan
penguatan jaminan keberlanjutan tahapan pembangunan IKN Nusantara.     

   Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah perangkat dari Pemerintah

Republik Indonesia yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab didalam masalah-masalah
bidang Pekerjaan Umum. Direktorat Jenderal Bina Marga adalah salah satu Direktorat Jenderal

dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertanggungjawab atas
pembinaan seluruh jaringan jalan yang ada serta bertanggung jawab terhadap terselenggaranya

Pembangunan Jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara
(IKN). Dalam rangka pembangunan jaringan jalan di KIPP, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat menugaskan Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan
Nasional Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan
Jalan di dalam KIPP: Peningkatan Jalan Kawasan Precint Core dan Sumbu Tripraja.

   Pembangunan Jalan di dalam KIPP: Peningkatan Jalan Kawasan precint Core dan Sumbu

Tripraja merupakan pembangunan ruas jalan yang mendukung akses dari dan ke KIPP, dimana
dengan dikerjakannya jalan ini maka konektivitas jaringan jalan di dalam KIPP dapat meningkat

dan waktu tempuh yang direncanakan dapat tercapai.                     

   Direktorat Jenderal Bina Marga, yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya
disebut PPK), akan mengadakan perjanjian pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan oleh

Penyedia Konstruksi Pelaksana Pekerjaan (selanjutnya disebut Penyedia Konstruksi) yang
dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini selama jangka waktu tertentu.

   Guna memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kualitas, biaya,
jadwal dan persyaratan kontrak lainnya yang ditetapkan dalam kontrak pekerjaan konstruksi,

PPK akan mengadakan kontrak penyediaan jasa konsultansi pengawasan dengan Konsultan
Pengawas Pekerjaan (selanjutnya disebut Konsultan Pengawas) yang dilibatkan selama jangka

waktu tertentu untuk pelaksanaan tugas ini.