Konsultan Manajemen Proyek (Kmp) Jalan Tol Bbpjn DKI Jakarta - Jawa Barat

URAIAN KERJA                                    
          KONSULTAN  MANAJEMEN  PROYEK  (KMP) JALAN TOL                   
                 BBPJN DKI JAKARTA – JAWA BARAT                           

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005
tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir
PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Jalan Tol, penyelenggaraan jalan tol tersebut
dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta
keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang

dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan.

Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah meliputi pengaturan,
pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan. Direktorat Jenderal Bina Marga (Ditjen Bina

Marha) mempunyai tugas dan wewenang dalam pembinaan penyelenggaraan jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen 
PUPR) No. 20 Tahun 2020, tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina
Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,

Badan Pengatur Jalan Tol, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai
Pelaksanaan Nasional Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol, diperlukan penyesuaian tata
Kelola Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu (PMPM) konstruksi jalan tol dengan
Konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI) yang dibiayai melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).                           

Berdasarkan Permen PUPR tersebut tugas dan wewenang Ditjen Bina Marga, mencakup
monitoring aspek teknis pelaksanaan konstruksi dan pengawasan aspek quality
assurance pada pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan

Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN).             
Disamping itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 16 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, koordinasi dan pemantauan

kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol juga menjadi
bagian dari tugas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional (BBPJN/BPJN).                                                    

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat tersebut

diperlukan kerjasama dengan penyedia jasa konsultan untuk dapat membantu dalam
menangani seluruh beban tugas yang harus diselesaikan terkait masalah teknis yang
bersifat spesifik dan memerlukan keahlian khusus guna meningkatkan kinerja pelayanan
BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat.                                           
Tujuan Layanan jasa ini adalah menuju penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan
pekerjaan konstruksi jalan tol yang lebih terarah, efektif dan efisien serta pelaksanaan
koordinasi dan pemantauan kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan
dan jalan tol yang lebih terkendali sesuai dengan kaidah-kaidah yang dipersyaratkan,

khususnya agar pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat bisa memberikan hasil yang lebih baik sesuai dengan
yang diharapkan organisasi dan institusi.                                 

Penyedia Jasa yang dibutuhkan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan

Kualifikasi Usaha Besar serta memiliki subklasifikasi Jasa Manajemen Proyek Terkait
Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (KL404) KBLI 2017 atau Subklasifikasi Jasa
Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003) KBLI 2020.