Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah Phtc Provinsi Sulawesi Selatan 6

KEMENTERIAN         PEKERJAAN       UMUM                  
                    DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS               

               SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SULAWESI SELATAN
                          Jalan Batara Bira VI Km. 16 Baddoka Makassar 90243

                 URAIAN SINGKAT PAKET PEKERJAAN                           
  MANAJEMEN  KONSTRUKSI REHABILITASI DAN RENOVASI MADRASAH  PHTC          

                    PROVINSI SULAWESI SELATAN 6                           

 A. Latar belakang                                                        

       Sarana dan prasarana satuan pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh
    terhadap terlaksananya proses pendidikan yang nyaman dan berkualitas. Sarana dan
    prasarana pendidikan yang memadai dapat mendukung proses belajar mengajar dan

    meningkatkan mutu pendidikan. Namun, kekurangan sarana dan prasarana dapat
    menghambat proses belajar dan pengajaran. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini

    masih menghadapi kurangnya sarana dan prasarana satuan pendidikan, serta layanan
    akses pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil.

       Kurangnya sarana dan prasarana salah satunya dapat dilihat dari kondisi ruang kelas.
    Berdasarkan data DAPODIK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

    dan EMIS Kementerian Agama per 15 April 2023, masih terdapat 510.094 ruang kelas
    Rusak Sedang-Berat (21,84%).                                          

       Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Tahun 2024 bahwa Provinsi Selatan memiliki total
    sebanyak 19.822 sekolah yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Sulawesi
    Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat banyak sekolah dan madrasah yang mengalami

    kerusakan. Melihat kondisi permasalahan yang sedemikian kompleks maka dibutuhkan
    strategi penanganan khusus dan efisien, isu ini menjadi penting dikarenakan kondisi

    kerusakan tersebut sudah sering terjadi dan mengakibatkan gangguan kegiatan belajar
    mengajar.                                                             

       Kondisi permasalahan diatas menjadi dasar bahwa perbaikan sarana dan prasarana
    pendidikan perlu dilakukan dan menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

    RPJMN 2025 – 2029. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi madrasah
    dilakukan secara kolaboratif melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama,

    dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.                    
       Rehabilitasi sekolah dan madrasah merupakan bagian dari kegiatan pembangunan

    infrastruktur pendidikan sebagai kegiatan prioritas yang penanganannya harus segera
    dilaksanakan.                                                         
       Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya,

    waktu dan pemenuhan kinerja teknologi yang telah ditetapkan dalam kontrak jasa konstruksi,
    maka diperlukan adanya Tim Konsultan yang bertugas sebagai pengawas pekerjaan
    konstruksi yang membantu Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen Prasarana

    Strategis dalam melaksanakan pengawasan teknis dan penjaminan mutu teknis
    pada kegiatan Konstruksi yang akan dilaksanakan. Tim Pengawas Pekerjaan dimaksud,

    adalah Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi pekerjaan
    konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Sulawesi Selatan 6.

B. Maksud dan tujuan                                                      
   1. Maksud                                                              

      Maksud pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi, Manajemen konstruksi pekerjaan
      konstruksi ini, adalah untuk:                                       

      1) Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan pengawasan
         pekerjaan terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan oleh

         Penyedia Pekerjaan Konstruksi, berhubung adanya keterbatasan tenaga pada Satuan
         Kerja yang bersangkutan, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasinya;

      2) Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh Penyedia pekerjaan
         konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan

         spesifikasinya;                                                  
      3) Memberi kepastian dan jaminan kepada Pengguna Jasa bahwa pekerjaan yang
         dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi telah memenuhi persyaratan mutu

         teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.                     

   2. Tujuan                                                              

      Tujuan pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi ini adalah melakukan review
      desain/perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan

      untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang
      tercantum di dalam spesifikasi (tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta

      tepat waktu.                                                        

 C. Sasaran                                                               

   Sasaran/target yang ingin dicapai dalam pengadaan jasa konsultansi Manajemen Konstruksi
   Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Sulawesi Selatan 6, antara lain:

    1. Terarahnya pelaksanaan kegiatan Manajemen Konstruksi sesuai dengan tahapan kegiatan

      mulai dari pengendalian perencanaan, pengawasan pelaksanaan konstruksi sampai
      pelaporan yang memenuhi azas standar dan kriteria teknis.           
    2. Tersusunnya format pengendalian tiap tahapan kegiatan, format pelaporan, bentuk

      tindak turun tangan;                                                
    3. Terlaksananya pengendalian tiap tahapan kegiatan;                  
    4. Terlaksananya kegiatan pelaksanaan konstruksi melalui pengawasan dan pengendalian

      pelaksanaan konstruksi Manajemen Konstruksi secara berkualitas, tepat waktu, dalam
      batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan secara tertib administrasi.

    5. Terlaksananya koordinasi antar instansi terkait di kabupaten serta masyarakat sehingga
      kegiatan rehabilitasi dan renovasi sekolah dapat terlaksana dengan sinergis;
    6. Terdokumentasikannya setiap tahapan kegiatan.                      

D. Lokasi pekerjaan                                                       

   Lokasi kegiatan ini berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi :

    No.     Nama Madrasah         Kabupaten        Titik Koordinat        

    1.  MIS Yapit Paranakeng 2  Kabupaten Gowa  -5.543791, 119.747444     
    2.  MTSS Muhammadiyah       Kabupaten Gowa  -5,311909, 119,430094     

        Pammase                                                           
    3.  MTSS Nurfadhilah        Kabupaten Gowa  -5,206878, 119,466502     

    4.  MIS Sawakong            Kabupaten Takalar -5,371824, 119,390236   
    5.  MTSS DDI Cilellang      Kabupaten Barru -4,194829, 119,634742     

    6.  MTSS Attaufiq Padaelo   Kabupaten Barru -4,483528, 119,606207     
    7.  MTSS Al Badar Bilalang   Kota Pare Pare -4,028166, 119,684798     

    8.  MTSS Bulu-Bulu        Kabupaten Jeneponto -5,564587, 119,577418   

E. Sumber pendanaan                                                       
   Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan

   Prasarana Strategis Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian
   Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025-2026 secara Multi Years Contract (MYC) dengan nilai
   PAGU sebesar Rp. 867.440.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus

   Empat Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPN 11%, dan HPS sebesar Rp. 867.440.000,-
   (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

   termasuk termasuk PPN 11%. dengan rincian sebagai berikut :            

                               NILAI PAGU                                 

                 TA 2025                       TA 2026                    

              Rp. 303.604.000,-             Rp. 563.836.000,-             

             Tiga Ratus Tiga Juta     Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta     
         Enam Ratus Empat Ribu Rupiah  D elapan Ratus Tiga Puluh Enam     
                                             Ribu Rupiah                  
   Apabila alokasi dalam dokumen anggaran DIPA yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak

   mencukupi serta apabila Persetujuan Kontrak Tahun Jamak tidak disetujui oleh Pejabat yang
   berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan, maka Proses Pengadaan Barang/Jasa

   dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

F. Nama dan Organisasi                                                    
   Nama PPK            : Pelaksanaan Prasarana Strategis                  

   Nama Satuan Kerja   : Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan 

G. Data Dasar                                                             

   1. Dokumen Readiness Criteria                                          
   2. Dokumen Perencanaan yang terdiri dari Dokumen Detail Engineering Design (DED), RAB,

     RKS, Spesifikasi Teknis.                                             

H. Standar Teknis                                                         
   1. SNI 6880:2016 Spesifikasi beton Struktural                          
   2. SNI 2052:2017 Baja Tulangan Beton;                                  

   3. SNI 8399:2017 Profil Rangka Baja Ringan                             
   4. SNI 8493:2019 Spesifikasi untuk Profil Baja Struktural;             

   5. SNI 1726:2019 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung
      dan non gedung;                                                     

   6. SNI 1727:2020 Beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan
      struktur lain;                                                      

   7. SNI 03-1734-1989 Beton bertulang dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan
      gedung;                                                             

   8. SNI 2847:2019, Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan (ACI
      318M-14 dan ACI 318 RM-14, MOD);                                    
   9. SNI 03-3976-1995 Tata cara pengadukan dan pengecoran beton;         

   10. SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal;
   11. SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk

      pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung;                   
   12. SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya

      kebakaran pada bangunan gedung;                                     
   13. SNI 03-1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk

      penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung;        
   14. SNI 03-3985-2000 Tata cara perencanaan, pemasangan dan pengujian sistem deteksi dan

      alarm kebakaran untuk pencegahan bahaya pada bangunan Gedung;       
   15. SNI 03-7015-2004 Sistem proteksi petir pada bangunan gedung;       

   16. SNI IEC 60038:2013 Tegangan standar IEC;                           
   17. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020;                    

   18. SNI 6390:2011 Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung;
   19. SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada
      bangunan;                                                           

   20. SNI 6197:2011, Konservasi energi pada sistem pencahayaan;          
   21. SNI 03-2396-2001 Tata cara perancangan system pencahayaan alami pada bangunan

      gedung.                                                             
   22. SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan system pencahayaan buatan pada bangunan

      gedung                                                              
   23. SNI 8153:2015 Sistem plambing pada bangunan gedung                 

   24. SNI 2398:2017 Tata cara perencanaan tangki septik dengan pengolahan lanjutan (sumur
      resapan, bidang resapan, up flow filter, kolam sanitasi)            

   25. Peraturan SNI terkait lainnya yang berlaku. Standar Teknis lainnya yang berlaku dan
      terbaru (SNI/SKNI/SKBI dan lain-lain).                              

I. Referensi hukum                                                        
   1. Undang-Undang nomor 28 tahun 2002, tentang Bangunan Gedung;         

   2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
      Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
      Undang;                                                             

   3. Undang-Undang nomor 2 tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi;          
   4. Peraturan Pemerintah RI No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

      Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;                    
   5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

      undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;                  
   6. Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2011, tentang Pembangunan Bangunan Gedung

      Negara;                                                             
   7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 adalah perubahan kedua atas Peraturan

      Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   8. Peraturan Presiden Nomor 27/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
      135 Tahun 2018 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

   9. Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau
      Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan

      Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;                    
   10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020,

      Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar No.
      05/PRT/M/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian

      Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;                                
   11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 mengatur organisasi dan tata

      kerja Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk perubahan struktur dan fungsi di dalam
      kementerian:                                                        

   12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tentang
      Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                                 

   13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan
      Teknis Bangunan Gedung;                                             

   14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021
      Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;            
   15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia

      Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
   16. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor 47/SE/DC/2020,

      Tetang Petunjuk Teknis Standarisasi Desain dan Penilaian Kerusakan Sekolah dan
      Madrasah.                                                           

   17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 33 Tahun 2025 Tentang Standar Remunerasi
      Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa

      Konsultansi Konstruksi;                                             
   18. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2022

      tentang susunan tenaga ahli penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi di
      Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.                    

   19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023
      mengatur pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi di bidang pekerjaan
      umum dan perumahan rakyat.                                          

   20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 8 Tahun 2022 tentang tata
      cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka

      Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha jasa Konstruksi;
   21. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2023 Tentang

      Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi atas Jabatan Kerja di Bidang jasa
      Konstruksi;                                                         

   22. Surat Dirjen Bina Konstruksi No BK 03.01 – Dk/42 Tanggal 14 Januari 2025 tentang tindak
      lanjut penerapan system informasi pengalaman (SIMPAN) dan Sistem Informasi material

      dan peralatan konstruksi (SIMPK) dalam pengadaan jasa konstruksi di Kementerian
      Pekerjaan Umum;                                                     
   23. Surat Dirjen Bina Konstruksi no BK 03.02 – Dk/89.1 Tanggal 31 Januari 2024 tentang

      penerapan system informasi kontrak dan manajemen pengendalian pelaksanaan kontrak
      (SIKOMPAK) dalam Pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR;     

   24. SE Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang pedoman operasional tertib
      penyelenggaraan persiapan pemilihan untuk pengadaan jasa konstruksi;

   25. Keputusan Inkindo No 5 Tahun 2025 tentang pedoman standar minimal tahun 2025
      Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) untuk badan

      usaha jasa konsultansi;                                             

J. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan                                    

  Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender terhitung

  sejak terbit Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Serah Terima Pertama. Dapat
  dilakukan perpanjangan waktu kontrak tanpa mengubah nilai kontrak.