Pembangunan Bangunan Gedung Dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dan Masjid Di Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah          
         Konstitusi, Komisi Yudisial dan Masjid di Ibu Kota Nusantara   

                  SATUAN KERJA OTORITA IBU KOTA                         
                          NUSANTARA                                     

                    TAHUN ANGGARAN 2025 - 2027                          
                           URAIAN SINGKAT                               
   Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, 
              Komisi Yudisial dan Masjid di Ibu Kota Nusantara          
                           Tahun Anggaran                               
                             2025 - 2027                                

 Kementerian Negara / Lembaga : Otorita Ibu Kota Nusantara              
 Unit Eselon I / II     : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana / Direktorat Sarana
                          Prasarana Dasar                               
 Satuan Kerj            : Satuan Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara       
 PPK                    : PPK XVII-2025                                 
 Nilai Pagu Pekerjaan   : Rp1.754.076.000.000,- (Satu triliun tujuh ratus lima puluh

                          empat miliar tujuh puluh enam juta rupiah) termasuk PPN
 Masa Pelaksanaan       : 750 (tujuh ratus lima sepuluh) hari kalender  
 Volume RO              : 1 (satu)                                      
 Satuan RO              : Kawasan                                       

 A. Gambaran Umum                                                       

    Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke IKN (Ibu Kota Nusantara) ke pulau Kalimantan
 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan Indonesia sebagai negara maju,
 meningkatkan peradaban masyarakat Indonesia, serta mewujudkan pemerataan dan keadilan
 ekonomi yang berkelanjutan. Pulau Kalimantan memiliki lokasi yang strategis pada pusat

 kepulauan Nusantara, dan pemindahan ibu kota negara akan membuka peluang investasi baru
 di Kalimantan Timur, di antaranya Samarinda, dan Balikpapan, yang akan menjadi mesin
 penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dan memicu penguatan rantai nilai domestik
 di seluruh Indonesia. Ibu kota negara baru akan menjadi superhub yang terintegrasi secara
 lokal, terhubung secara global, dan terinspirasi secara universal.     

    Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP IKN) mencerminkan identitas
 bangsa, mewujudkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menciptakan kota
 yang cerdas yang termasuk dalam 3 (tiga) pilar visi perancangan IKN. Visi pembangunan
 kawasan pusat pemerintahan adalah menciptakan distrik pemerintahan sebagai tempat kerja
 yang mempromosikan produktivitas dan kreativitas untuk mewujudkan transformasi bekerja.

 Kompleks Perkantoran Yudikatif IKN akan menjadi salah satu bagian dalam mencapai visi dan
 misi Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang baru sesuai dengan perencanaan dan KPI yang
 ditargetkan.                                                           

    Untuk mendukung persiapan pembangunan KIPP IKN, khususnya pembangunan gedung
 kantor pemerintahan maka akan dilakukan penyusunan dokumen PPK untuk Kompleks
 perkantoran yudikatif yang akan mengakomodasi konsep rancangan dan pra rancangan untuk
 pembangunan gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial,
 Bangunan Masjid Kompleks Yudikatif serta kawasan infrastruktur pendukungnya.
    Maksud dari Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan
 Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komis Yudisial dan Masjid
 di Ibu Kota Nusantara ini adalah:                                      

 1. Pembangunan Kompleks Perkantoran Yudikatif IKN ini bertujuan untuk menyediakan ruang
   kerja bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) di Lembaga Yudikatif RI. Kegiatan ini akan dilakukan
   oleh penyedia jasa yang akan melakukan tahap rancang bangun, termasuk
   perancangan/penyusunan dokumen DED, pelaksanaan konstruksi fisik, sampai dengan
   pemeliharaan konstruksi.                                             
 2. Penyusunan Ketentuan PPK (Peraturan Pengadaan Barang/Jasa) bertujuan sebagai

   petunjuk bagi penyedia jasa dalam membuat arahan desain kriteria, keluaran, pentahapan
   pekerjaan/proses, dan input, sehingga dalam proses penyusunannya dapat sejalan dengan
   sasaran dan target yang akan dicapai. Tujuannya adalah untuk menghasilkan dokumen yang
   akan menjadi acuan dalam penyusunan design and build Kompleks perkantoran yudikatif di
   Ibu Kota Nusantara yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu. 

   Tujuan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Bangunan
 Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Masjid di Ibu Kota
 Nusantara ini antara lain:                                             

 1. Menyusun dokumen Ketentuan PPK untuk Pembangunan Kompleks perkantoran yudikatif di
   IKN yang mencerminkan identitas bangsa, keberlanjutan, cerdas, modern, dan berstandar
   internasional. Dokumen ini akan menjadi panduan bagi penyedia jasa dalam merancang
   bangunan dan kawasan perkantoran yang tepat guna, efisien, dan sesuai dengan standar
   internasional yang modern dan berkelanjutan.                         
 2. Mengarahkan pembangunan sesuai dengan kriteria rancangan dan target KPI (Key
   Performance Indicator) yang tepat guna, tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib
   administrasi. Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan efisien, efektif,
   dan tepat sasaran, serta dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan masyarakat.

 3. Pembangunan bangunan Kompleks perkantoran yudikatif harus mampu menunjang
   keberhasilan transformasi bekerja sebagai citra kawasan KIPP (Kawasan Iklim Pariwisata
   yang Produktif dan Inovatif) yang merupakan manifestasi dari pilar-pilar kebangsaan yang
   terintegrasi, hijau, smart, dan sehat. Hal ini akan mencerminkan identitas bangsa yang kuat
   dan modern, serta memberikan manfaat bagi pengguna dan masyarakat sekitar.
 4. Selain itu, Kompleks perkantoran yudikatif juga harus menyediakan ruang perkantoran
   sebagai fungsinya dalam pelayanan masyarakat yang terpadu dalam rangka pengembangan
   dan pembangunan komunitas. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan

   memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh akses yang mudah dan terintegrasi ke
   berbagai layanan publik.                                             
B. Jadwal Pelaksanaan                                                   
   Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi
 Yudisial dan Masjid di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan selama 750 (tujuh ratus lima sepuluh)
 hari kalender pada Tahun Anggaran 2025.                                

C. Lingkup Pekerjaan                                                    
  1) Penataan Kawasan                                                   
    ● Pekerjaan Geoteknik                                               
    ● Pekerjaan Lansekap                                                
    ● Pekerjaan Tata Cahaya Kawasan                                     

    ● Pekerjaan Tata Letak Informasi dan Rambu Pengarah                 
    ● Pekerjaan Perkerasan Area Jalan dan Jembatan                      
    ● Pekerjaan MUT Internal Kawasan                                    
    ● Pekerjaan Sistem Air Minum                                        
    ● Pekerjaan Sistem Air Limbah                                       
    ● Pekerjaan Sistem Drainase                                         

  2) Pembangunan Bangunan Gedung                                        
    ●  Pekerjaan Arsitektur                                             
    ●  Pekerjaan Interior (tidak termasuk furniture lepas)              
    ●  Pekerjaan MEP (Utilitas Bangunan)                                

    ●  Pekerjaan Struktur                                               
    ●  Penerapan Building Information Modelling (BIM)                   
    ●  Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH)                    
    ●  Penerapan Smart Building (BGC)                                   

D. Metode Pelaksanaan                                                   

   Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi
 Yudisial dan Masjid di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui metode Rancang dan Bangun
 (Design and Build) dengan metode pelaksanaan sebagai berikut:          

 Tahapan Pekerjaan:                                                     

 1. Tahap Pendahulua;                                                   
 2. Tahap Perancangan;                                                  
 3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi                                        
  a) Tahap Persiapan                                                    
  b) Pelaksanaan Pekerjaan                                              
     - Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Mahkamah Konstitusi                 
     - Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Komisi Yudisial                     

     - Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Masjid                              
  c) Pekerjaan Konstruksi pada Kawasan                                  
  d) Penerapan sistem BGH, BGC, dan BIM                                 
 4. Tahap Pemeliharaan Konstruksi                                       

E. Biaya yang diperlukan                                                
  Biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp1.754.076.000.000,- (Satu triliun

 tujuh ratus lima puluh empat miliar tujuh puluh enam juta rupiah), dilaksanakan secara rancang
 dan bangun, dan dibiayai melalui DIPA Tahun Anggaran 2025- 2027 pada Satuan Kerja Otorita
 Ibu Kota Nusantara                                                     
F. Penutup                                                              
  Demikian uraian singkat kegiatan ini dibuat untuk menjadi acuan bagi semua pihak termasuk
 pihak pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan ini di lingkungan Satuan Kerja Otorita
 Ibu Kota Nusantara.                                                    

                                                         Disusun di,    
                                           Nusantara, 22 September 2025