Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II Di Ibu Kota Negara

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA              
                 PEMERINTAHAN II DI IBU KOTA NEGARA                      

A. LATAR BELAKANG                                                        
   Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pertama kali disampaikan pada Pidato Kenegaraan
   di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16
   Agustus 2019, yang dilanjutkan dengan Pengumuman Pemindahan IKN oleh Presiden

   pada tanggal 26 Agustus 2019 di Istana Negara. Sejak tahun 2019, Kementerian PUPR
   telah memulai proses perencanaan IKN dengan melibatkan peran masyarakat umum
   dalam proses perwujudan IKN yang baru melalui Sayembara Gagasan Desain Kawasan
   Ibu Kota Negara sehingga terpilih pemenang sayembara dengan konsep gagasan
   “Nagara Rimba Nusa”. Sebagai tindak lanjut hasil sayembara, dilakukan proses Urban
   Design dengan kebutuhan populasi serta fungsi-fungsi di IKN, serta berkoordinasi
   dengan Kementerian/Lembaga terkait penyusunan Perencanaan IKN.        

   Undang – Undang IKN telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada 18
   Januari 2022. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
   (IKN) telah ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan oleh Kementerian Hukum
   dan HAM pada 15 Februari 2022. Amanat dalam UU IKN Pasal 7 bahwa Pelaksanaan
   pembangunan dan pemindahan IKN dilaksanakan secara bertahap sebagaimana
   disampaikan dalam Lampiran Perpres Perincian Rencana Induk IKN tahap awal

   pemindahan IKN dimulai pada tahun 2022 – 2024.                        
   Kawasan Pemerintahan II di Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu kawasan
   yang perlu dilaksanakan pembangunannya sebagai tahap awal pembangunan Ibu Kota
   Nusantara. Oleh karenanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
   melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Bina Penataan Bangunan ditugaskan

   untuk melakukan Kegiatan Rancang Bangun “Pembangunan Sarana Prasarana 
   Pemerintahan II di Ibu Kota Negara” yang terdiri dari Istana Wakil Presiden, Kantor
   Wakil Presiden, Kantor Setwapres, Kediaman Wapres, Bangunan Pendukung Lainnya
   serta Penataan Kawasan agar dapat segera dilaksanakan supaya terwujud bangunan
   fisik sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan tersebut.           

   Rencana Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II di Ibu Kota Negara (IKN)
   mengacu pada Dokumen Basic Design Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan
   II di Ibu Kota Negara (IKN). Proses perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
   II di Ibu Kota Negara harus mengikuti ketentuan/standar teknis maupun administratif
   bangunan gedung khususnya yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
   dan Perumahan Rakyat, termasuk responsif terhadap penyandang disabilitas. Proses
   perencanaan ini juga harus dilakukan dengan koordinasi yang baik , sepengetahuan dan
   atau persetujuan antar stakeholder.                                   

   Seluruh kegiatan koordinasi, rapat, pertemuan, survey lapangan dan sejenisnya harus
   dituangkan dalam berita acara dan dokumentasi kelengkapannya yang ditandatangani
   bersama dan diarsipkan dengan baik sebagai dasar acuan perencanaan lanjutan.

   Dengan uraian tersebut diatas, Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II di Ibu
   Kota Negara akan dilaksanakan dengan mekanisme Rancang dan Bangun (Design and
   Build) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan
   Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman  
   Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan Peraturan
   Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR
   Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
   Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia, dengan harapan pekerjaan dapat
   terlaksana tepat waktu namun tetap mengutamakan mutu dan memenuhi seluruh NSPK
   yang berlaku.                                                         

B. DATA DASAR                                                            
   Lokasi Perencanaan dan Kondisi Medan Topografi                        

   Lokasi Pembangunan Sarana Pemerintahan II berada di kawasan Perumahan Barat
   (West Residence) di zona pemerintahan SUB BWP 1A. Kawasan ini berbatasan dengan:
        Utara        : Taman Komunitas & Riparian                        
        Timur        : Kantor Organisasi Internasional                   
        Selatan      : Botanical Garden                                  
        Barat        : Perumahan Menteri                                 

   Luas kawasan 141.121 m2, memiliki kondisi lahan yang berbukit menjadi potensi
   sekaligus kendala dalam perencanaan kawasan. Kondisi lahan eksisting diselubungi
   oleh hutan industri dengan pohon homogen eucalyptus, karet dan semak belukar yang
   kedepannya akan diusahakan untuk dikembalikan menjadi hutan heterogen dengan
   pohon yang beragam.                                                   
   Elevasi, Kontur/Topografi dan Rekomendasi Cut & Fill                  
        a) Elevasi terendah di dalam kawasan Sarana dan Prasarana Pemerintahan II
          berada pada elevasi +10.00 mdpl dan elevasi tertinggi berada pada +84.00
          mdpl. Selisih antara elevasi titik terendah dan titik tertinggi adalah 74 meter.
        b) Kontur/Topografi                                              
          Kondisi topografi berdasarkan hasil pengamatan di Kawasan Sarana dan
          Prasarana Pemerintahan II merupakan area yang bergelombang dan berbukit.
C. LINGKUP PEKERJAAN                                                     

   Lingkup Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II di Ibu Kota Negara
   tahap I terdiri dari :                                                
        a. Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II di Ibu Kota
           Negara                                                        
        b. Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Kawasan, yaitu:              
           1) Pekerjaan Persiapan;                                       
           2) Pekerjaan SMKK Kawasan;                                    
           3) Pekerjaan Grading kawasan (cut & fill);                    
           4) Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT);                     

           5) Pekerjaan Perkerasan Jalan & Jembatan;                     
           6) Pekerjaan Landscape;                                       
           7) Pekerjaan Entrance A,B,C;                                  
           8) Pekerjaan Drainase;                                        
           9) Pekerjaan Pagar Perimeter;                                 
           10) Pekerjaan Helipads;                                       
           11) Pekerjaan STP;                                            
           12) Pekerjaan MEP Kawasan;                                    

           13) Pekerjaan Special Lighting Kawasan;                       
           14) Pekerjaan Funicular & Escalator Outdoor;                  
           15) Pekerjaan BS 02 dan MUT 02.                               

        c. Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Bangunan Gedung, yaitu:      
           1) Bangunan Istana dan Kantor Wakil Presiden;                 
           2) Bangunan Kediaman Wakil Presiden;                          
           3) Mess Paspampres dan Parkir;                                
           4) Bangunan Utilitas (Pendukung);                             

           5) Pendopo Wakil Presiden;                                    
           6) TPS;                                                       
           7) Power House (2 unit);                                      
           8) Pos Checkpoint (2 unit);                                   
           9) Pos Jaga Luar (2 unit);                                    
           10) Pos Jaga Dalam (6 unit);                                  
           11) Kandang K9.                                               

        d. Pengawasan berkala Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II di
           Ibu Kota Negara                                               

D. WAKTU PELAKSANAAN                                                     

   Waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rancang dan Bangun kegiatan Pembangunan
   Sarana Prasarana Pemerintahan II di Ibu Kota Negara adalah 450 hari kalender,
   terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan
   serah terima pertama (Provisional Hand Over - PHO).                   
   Penyedia Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun kegiatan Pembangunan
   Sarana Prasarana Pemerintahan II di Ibu Kota Negara wajib menyediakan matriks
   tahapan pelaksanaan kegiatan secara terperinci dengan mencantumkan seluruh jenis
   pekerjaan, keterlibatan para tenaga ahli dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan
   masing-masing jenis pekerjaan.                                        
                                  JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (BULAN KE- )  
 NO      URAIAN PEKERJAAN                                                
                           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15  
  I Tahap Perencanaan Konstruksi                                         
  II Tahap Pelaksanaan Konstruksi                                        
 A  Pekerjaan Kawasan                                                    
  1  Pekerjaan Persiapan                                                 
  2  Pekerjaan SMKK Kawasan                                              
     Pekerjaan Grading kawasan (cut &                                    
  3                                                                      
     fill)                                                               
     Pekerjaan Dinding Penahan Tanah                                     
  4                                                                      
     (DPT)                                                               
     Pekerjaan Perkerasan Jalan &                                        
  5                                                                      
     Jembatan                                                            
  6  Pekerjaan Landscape                                                 
  7  Pekerjaan Entrance A,B,C                                            
  8  Pekerjaan Drainase                                                  
  9  Pekerjaan Pagar Perimeter                                           
 10  Pekerjaan Helipads                                                  
 11  Pekerjaan STP                                                       
 12  Pekerjaan MEP Kawasan                                               
 13  Pekerjaan Special Lighting Kawasan                                  
     Pekerjaan Funicular & Escalator                                     
 14                                                                      
     Outdoor                                                             
     Pekerjaan BS 02 dan                                                 
 15                                                                      
     MUT 02                                                              
 B  Pekerjaan Bangunan Gedung                                            
  1  Istana dan Kantor Wakil Presiden                                    
  2  Kediaman Wakil Presiden                                             
  3  Mess Paspampres dan Parkir                                          
  4  Bangunan Utilitas (Pendukung)                                       
  5  Pendopo Wakil Presiden                                              
  6  TPS                                                                 
  7  Power House (2 unit)                                                
  8  Pos Checkpoint (2 unit)                                             
  9  Pos Jaga Luar (2 unit)                                              
 10  Pos Jaga Dalam (6 unit)                                             
 11  Kandang K9                                                          
 III Tahap Pengawasan Berkala                                            

E. BIAYA                                                                 
   Sumber dana Pekerjaan Konstruksi Rancang dan Bangun kegiatan Pembangunan
   Sarana Prasarana Pemerintahan II di Ibu Kota Negara dibebankan pada DIPA Satuan
   Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur, Balai
   Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
   Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2024 - 2025.
F. LAMPIRAN GAMBAR                                                       

                Gambar 3D. Kawasan Sarana Prasarana Pemerintahan II      

        Gambar Kondisi Eksisting Lokasi Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II