Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Kab. Kepulauan Aru; Maluku; Kab. Kepulauan Aru; 1 Dokumen; 1 Dokumen; Nf; K; Syc

Kerangka Acuan Kerja (KAK)                            
                     Term Of Reference (TOR)                            

Pekerjaan            :  Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Kab.Kepulauan

                        Aru; Maluku; Kab. Kepulauan Aru; 1 Dokumen; 1   
                        Dokumen; NF; K; SYC                             
Kementerian          :  Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat             
Unit Eselon          :  Direktorat Jenderal Sumber Daya Air             
Hasil                :  Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air
Satker               :  SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Maluku Provinsi
                        Maluku                                          
PPK                  :  Sungai dan Pantai I                             
Indikator Kinerja Kegiatan : Pembangunan Pengaman Pantai                
Satuan ukuran jenis keluaran : Laporan                                  
Volume               :  1                                               

1. Dasar Hukum                                                          
   Dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan adalah :                     
   a. Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air            
   b. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai mana telah diubah

     dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.        
   c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);   
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 121 Tahun 2015 tentang
     Pengusahaan Sumber Daya Air                                        
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
     – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
     dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
     Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang
     Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;                        
   f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
     sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
     Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
     Pemerintah;                                                        
   g. Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
     Barang/Jasa Pemerintah Melalui Panyedia                            
   h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman

     Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan
     Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri                                
   i. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor   
     04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai        
   j. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor   
     06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan
     Pengairan                                                          
   k. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor   
     09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan SDA                               
   l. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor   
     10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Pengaturan Air dan Tata
     Pengairan                                                          
   m. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor   
     13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air
   n. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor   
     15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
     Perumahan Rakyat                                                   
   o. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor   
     18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan
   p. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor   
     34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian
     Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                
   q. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor   
     37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air/Sumber Air               
   r. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.18/SE/M/2021
     tentang Pedoman Opreasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk
     Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

   s. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.16/SE/M/2022
     tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Di
     Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.                   

2. Latar Belakang                                                       
   Salah satu daerah yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan yaitu Pantai wangel.
   Pantai Wangel selain memiliki potensi wisata juga merupakan daerah nelayan/perikanan yang
   cukup terkenal. Jumlah penduduk yang kian bertambah. Dengan perkembangan penduduk ini,
   maka berbagai kegiatan dialihkan ke daerah pantai. Kondisi daerah pantainya memiliki
   potensi untuk wisata alam. Potensi pengembangan lahan pantai Wangel baik pada perairan
   pantai maupun pada perairan lepas pantai belum terlihat adanya pemanfaatan secara khusus.

   Sejalan dengan makin berkembangnya daerah ini berbagai permasalahan mulai timbul, antara
   lain penempatan lahan permukiman, bangunan pemerintah/swasta, rumah ibadah, dan lainnya
   semakin dekat dengan garis pantai sehingga terancam oleh gelombang laut dan erosi pantai.
   Terjadinya erosi pantai selain disebabkan adanya perubahan garis pantai akibat erosi juga
   disebabkan pemukiman yang ada terlalu dekat dengan pantai dimana sempadan pantai sebagai
   daerah penyangga (buffer zone) belum direncanakan sehingga pada saat musim gelombang,
   permukiman tersebut berada dalam jangkauan limpasan gelombang laut (wave run-up).

   Untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan suatu bangunan pengaman pantai
   yang tepat meliputi penataan permukiman di daerah pantai tersebut dan memfungsikan
   sempadan pantai serta bangunan pengaman pantai yang sesuai untuk daerah pantai ini.

3. Maksud dan Tujuan                                                    

   Maksud dari kegiatan Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Kab.Kepulauan Aru;
   Maluku; Kab. Kepulauan Aru; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; SYC adalah untuk
   melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap proses pelaksanaan pekerjaan
   sehingga apa yang menjadi tujuan kegiatan ini bisa tercapai secara maksimal. Tujuan
   kegiatan ini adalah mengendalikan semua produk/dokumen baik pelaksanaan Kontraktor
   di lapangan dan di kantor sesuai dengan Kontrak, KAK dan peraturan yang berlaku serta
   membantu dalam penyusunan dokumen review desain serta perubahan desain yang terjadi
   di lapangan                                                          
4. Sasaran                                                              

   Adalah terlaksananya pengawasan paket pekerjaan konsultan Supervisi Pembangunan
   Pengaman Pantai Kab.Kepulauan Aru; Maluku; Kab. Kepulauan Aru; 1 Dokumen; 1
   Dokumen; NF; K; SYC agar pelaksanaan dan hasil konstruksi sesuai dengan spesifikasi
   teknis yang sudah dipersyaratkan                                     

5. Lokasi Kegiatan                                                      
   Lokasi Kegiatan berada di pantai Desa Wangel, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku

6. Sumber Pendanaan                                                     

   untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan total biaya sebesar Rp.1.000.000.000,-
   (Satu Milyar Rupiah) termasuk PPn yang dananya bersumber dari Rupiah Murni pada
   TA. 2024.                                                            
                 Tabel 1. Rencana Pembiayaan Dan Penyerapan             
                                                (dalam ribu rupiah,-)   

           Kategori Kegiatan                Biaya (Rp.)                 

 Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai               1.000.000,000      
 Kab.Kepulauan Aru; Maluku; Kab.                                        
                                        (Terbilang : Satu Milyar Rupiah)
 Kepulauan Aru; 1 Dokumen; 1 Dokumen;                                   
 NF; K; SYC                                                             

7. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen                         
 Instansi              : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air            
                         Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 SNVT                  : SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Maluku    
                         Provinsi Maluku                                

 Pejabat Pembuat Komitmen : PPK Sungai dan Pantai I                     

8. Data Dasar                                                           

   Data dasar yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah data program Tahun
   Anggaran 2024.                                                       

9. Standar Teknis                                                       
   Standar untuk perencanaan adalah standar perencanaan/Kriteria perencanaan Kementerian
   Pekerjaan Umum, Standar Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan-peraturan lain
   yang telah ditetapkan secara Nasional.                               
10. Studi-Studi Terdahulu                                               
   Konsultan diminta untuk mengumpulkan studi-studi terdahulu yang berhubungan dengan
   kegiatan ini.                                                        

11. Lingkup Kegiatan                                                    

   a. Melaksanakan pengumpulan data lapangan yang diperlukan secara terinci untuk
      mendukung kajian ulang perencanaan (review desain), menyusun perhitungan desain,
      membuat gambar desain dan menyiapkan perintah-perintah kepada kontraktor,
      sehingga perubahan tersebut dapat dilaksanakan.                   
   b. Mambantu Pejabat Pembuat Komitmen dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan
      kewajibannya dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat
      dikerjakan sesuai dengan desain, persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum
      dalam dokumen kontrak serta jadwal waktu yang di tetapkan.        
   c. Mambantu Pejabat Pembuat Komitmen dan Direksi dalam memahami dan  
      melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam dokumen kontrak,
      terutama sehubungan dengan pemenuhan kewajiban dan tugas kontraktor.
   d. Menyiapkan rekomendasi sehubungan dengan : “contract change order” dan

      Addendum”, sehingga perubahan-perubahan kontrak yang diperlukan dapat dibuat
      secara optimal.                                                   
   e. Melaksanakan pengecekan secara cermat semua pengukuran dan perhitungan volume
      pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembayaran, sehingga semua pengukuran
      pekerjaan, perhitungan volume dan pembayaran didasarkan kepada ketentuan yang
      tercantum dalam dokumen kontrak.                                  
   f. Melaksanakan monitoring dan pengecekan serta terus menerus sehubungan dengan
      pelaksanaan pekerjaan termasuk keterlambatan pencapaian target fisik, serta usaha-
      usaha penanggulangan dan tindak turun tangan yang diperlukan dengan terlebih
      dahulu mengkonsultasikan kepada Direksi dan PPK Sungai dan Pantai I.
   g. Melakukan monitoring dan pengecekan secara terus menerus sehubungan dengan
      pengendalian mutu dan volume pekerjaan serta menandatangani “Monthly Certificate
      (MC)” apabila mutu dan volume pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi semua
      ketentuan dan persyaratan yang ditentukan.                        

12. Keluaran                                                            

   Keluaran yang dihasilkan adalah laporan pelaksanaan kegiatan Supervisi Pembangunan
   Pengaman Pantai Kab.Kepulauan Aru; Maluku; Kab. Kepulauan Aru; 1 Dokumen; 1
   Dokumen; NF; K; SYC, antara lain :                                   
     a. Laporan Review Desain                                           
     b. Laporan Pendahuluan                                             
     c. Laporan Bulanan                                                 
     d. Laporan Akhir                                                   
     e. Shop Drawing dan As Build Drawing                               
     f. Album Foto Kegiatan                                             
13. Peralatan Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
   PPK menyiapkan ruang asistensi dan diskusi, PPK akan mengangkat petugas atau
   wakilnya yang bertindak sebagai Direksi, Pengawas atau pendamping.   

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi               
   Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang
   digunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seperti :          
   a. Kantor (sewa)                                                     
   b. Mobil (sewa)                                                      

   c. Sepeda motor (sewa)                                               
   d. Komputer                                                          
   e. Printer                                                           
   f. Proyektor                                                         
   g. Kamera Digital                                                    
   h. Drone                                                             
   i. Alat Ukur (Waterpass, Theodolit, TS)                              
   j. Peralatan Kantor dan Laboratorium (sewa)                          
   k. Kelengkapan K3                                                    

15. Kebutuhan Personil                                                  
   Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah terdiri dari:
   Tenaga Ahli                                                          
   a. Team Leader                                                       
      Team Leader merupakan pihak atau orang yang memimpin, mengarahkan, dan
      mengoordinasikan seluruh Tenaga Ahli Konsultan Pengawas dan mengendalikan
      pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Team Leader berada di Kabupaten Kepulauan Aru

      dan bertanggung jawab terhadap semua koordinasi kegiatan konsultan, bertanggung
      jawab kepada PPK Sungai dan Pantai I, SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air
      Maluku Provinsi Maluku dan Balai Wilayah Sungai Maluku.           
      Team Leader harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :          
      1) Sarjana Teknik Sipil/Pengairan (S1) berpengalaman minimum 6 (enam) tahun
         sebagai profesional staf di bidang pengawasan SDA dan telah mengikuti program
         tenaga ahli dan mempunyai SKA Ahli Madya.                      
      2) Mempunyai kemampuan di bidang Contract Procurement, Administrasi kontrak
         dan manajemen kontrak pada pekerjaan Pembangunan Bangunan Pengendali
         Banjir.                                                        
      3) Mempunyai kemampuan managerial pelaksanaan fisik               

      Tugas dan tanggung jawabnya termasuk, tertapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai
      berikut :                                                         
      1) Mengoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi untuk setiap
         pelaksanaan pengukuran atau rekayasa lapangan yang dilakukan Penyedia Jasa
         Pekerjaan Konstruksi dan menyampaikan laporan kepada PPK sehingga dapat
         segera diambil keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan
         pengembalian kondisi, pekerjaan minor yang mendahului pekerjaan utama dan

         rekayasa terperinci lainnya;                                   
      2) Mengoordinasikan seluruh Tenaga Ahli Konsultan Pengawas secara teratur dan
         memeriksa seluruh pekerjaan di lapangan serta memberi penjelasan tertulis
         kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi mengenai apa yang sebenarnya
         dituntut dalam pekerjaan tersebut, jika dalam kontrak pekerjaan konstruksi hanya
         dinyatakan secara umum;                                        
      3) Memastikan bahwa Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi memahami Dokumen
         Kontrak Pekerjaan Konstruksi secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai
         dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan menerapkan metode konstruksi
         yang tepat dengan kondisi lapangan untuk setiap pelaksanaan pekerjaan;
      4) Memeriksa dengan teliti setiap gambar-gambar kerja dan analisa/perhitungan
         konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh Penyedia Jasa Pekerjaan
         Konstruksi sebelum pelaksanaan pekerjaan;                      
      5) Melakukan inspeksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi
         pekerjaan dalam kontrak serta membuat laporan kepada PPK terhadap hasil
         inspeksi lapangan.                                             
      6) Membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak hasil
         pekerjaan, material dan peralatan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi

         yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
      7) Mengoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan yang dicapai Penyedia Jasa
         Pekerjaan Konstruksi setiap hari pada lembar kemajuan pekerjaan (progress
         schedule) yang telah disetujui;                                
      8) Memonitor dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan dan segera melaporkan kepada
         PPK jika terdapat kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen
         Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan dapat berpengaruh terhadap jadwal
         penyelesaian pekerjaan yang direncanakan. Dalam kondisi tersebut, maka Team
         Leader membuat rekomendasi kepada PPK secara tertulis untuk mengatasi
         keterlambatan;                                                 
      9) Memeriksa semua kuantitas dan volume hasil pengukuran setiap pekerjaan yang
         telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer;         
      10) Menjamin bahwa sebelum Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi diizinkan untuk
         melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang
         akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah
         memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;

      11) Memberi rekomendasi kepada PPK menyangkut mutu, volume dan jumlah
         pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa kebenaran dari setiap bukti
         pembayaran bulanan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;         
      12) Mengoordinasikan perhitungan dan pembuatan sketsa yang benar kepada PPK di
         setiap lokasi pekerjaan untuk bahan pertimbangan dalam pengampilan
         keputusan/persetujuan;                                         
      13) Memberi rekomendasi kepada PPK terhadap pencapaian mutu dan hasil
         pekerjaan yang sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi atas
         usulan pembayaran yang diajukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
      14) Mengoordinasikan penyusunan laporan mengenai kemajuan fisik dan keuangan
         pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangannya dan menyerahkannya kepada
         PPK;                                                           
      15) Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Terbangun/Terpasang (as-built
         drawings) dan mengupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan
         sebelum serah terima pertama (provisional hand over); dan      
      16) Menyimpan arsip gambar desain dan menyusun korespondensi kegiatan, laporan

         harian, laporan mingguan, laporan kemajuan pekerjaan dan pengukuran
         pembayaran.                                                    
   b. Quality Enginer                                                   

      Quality Engineer merupakan pihak atau orang yang bertanggung jawab kepada
      Supervision Engineer dan berkedudukan di lokasi Pelaksana bekerja. Quality
      Engineer membantu Supervision Engineer dalam penjaminan mutu pekerjaan yang
      telah ditentukan oleh Dokumen Kontrak dan memahami benar terhadap metode
      pemeriksaan bahan, tes laboratorium yang diisyaratkan, bertanggung jawab kepada
      Supervision Engineer dan berkedudukan di lokasi Pelaksana bekerja, bertanggung
      jawab terutama untuk melakukan pemeriksaan kuantitas hasil pengukuran setiap
      pekerjaan dan pengendalian keluaran hasil pekerjaan yang sesuai dengan yang telah
      ditentukan dalam Dokumen Kontrak.                                 
      Quality Engineer memiliki persyaratan Sarjana Teknik Sipil/Pengairan (S1)
      berpengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai profesional staf di bidang

      pengawasan SDA dan telah mengikuti program tenaga ahli dan mempunyai SKA Ahli
      Muda.                                                             
      Tugas dan tanggung jawab Quality Engineer mencakup pada hal berikut :
      1) Melakukan survei yang diperlukan untuk memeriksa pekerjaan dan volume atau
         kuantitas pekerjaan sebelum dan saat pelaksanaan pekerjaan;    
      2) Membuat catatan/laporan harian tentang kemajuan pekerjaan di lapangan, serta
         selalu memberikan informasi tentang rincian pekerjaan kepada Team Leader;
      3) Menghitung kembali volume atau kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan sebagai

         dasar perhitungan prestasi pekerjaan;                          
      4) Bekerjasama dengan Quality Engineer untuk menyesuaikan metode pelaksanaan
         di lapangan dengan di laboratorium sehingga perhitungan volume atau kuantitas
         pekerjaan dapat dilaksanakan;                                  
      5) Melakukan pengawasan di lapangan selama pekerjaan berlangsung dan
         melaporkan segera kepada Team Leader jika terdapat volume atau kuantitas
         pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
      6) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan mencatat semua hasil pengukuran,
         perhitungan volume atau kuantitas pekerjaan dan bukti pembayaran terhadap
         Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen
         Kontrak Pekerjaan Konstruksi;                                  
      7) Membuat ringkasan dengan memperhatikan laporan Penyedia Jasa Pekerjaan
         Konstruksi tentang pengadaan material, jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan
         dan pengukuran di lapangan untuk dilaporkan kepada Team Leader setiap hari
         setelah selesai kerja;                                         
      8) Mengevaluasi prosedur perhitungan hasil pelaksanaan pekerjaan yang diajukan
         oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;                       

      9) Melakukan inspeksi dan monitoring lapangan terkait keluaran hasil pekerjaan
         serta melaporkannya secara tertulis kepada Team Leader; dan    
      10) Membantu Team Leader dalam pengukuran akhir secara keseluruhan dari bagian
         pekerjaan yang telah diselesaikan dan memenuhi persyaratan mutu pekerjaan.
   c. Supervision Engineer (SE)                                         
      Supervision Engineer merupakan pihak atau orang yang bertugas memimpin,
      mengarahkan, dan mengendalikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi
      terhadap berjalannya pelaksanaan pekerjaan. Supervision Engineer (SE) berada di
      Kabupaten Kepulauan Aru dan bertanggung jawab terhadap semua koordinasi
      kegiatan konsultan, bertanggung jawab kepada PPK Sungai dan Pantai I, SNVT
      Pelaksana Jaringan Sumber Air Maluku Provinsi Maluku dan Balai Wilayah Sungai
      Maluku.                                                           
      Supervision Engineer (SE) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
      1) Sarjana Teknik Sipil/Pengairan (S1) berpengalaman minimum 5 (lima) tahun
         sebagai profesional staf di bidang pengawasan SDA dan telah mengikuti program
         tenaga ahli dan mempunyai SKA Ahli Muda.                       
      2) Mempunyai kemampuan di bidang Contract Procurement, Administrasi kontrak
         dan manajemen kontrak pada pekerjaan Pembangunan Bangunan Pengendali
         Banjir.                                                        

      3) Mempunyai kemampuan managerial pelaksanaan fisik.              
      Tugas dan tanggung jawabnya termasuk, tertapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai
      berikut :                                                         

      1) Memeriksa kesesuaian antara gambar perencanaan dengan gambar pelaksanaan
         pekerjaan dengan memperhatikan kondisi di lapangan;            
      2) Memastikan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menerapkan ketentuan
         keselamatan konstruksi;                                        
      3) Memastikan bahwa seluruh tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam pekerjaan
         konstruksi memiliki Sertifikat Kerja Konstruksi (SKK);         
      4) Memastikan bahwa seluruh peralatan yang digunakan telah memiliki Surat Izin
         Laik Operasi (SILO);                                           
      5) Memastikan bahwa operator alat berat memiliki Surat Izin Operator (SIO);
      6) Memeriksa kesesuaian penggunaan material/bahan produksi dalam negeri dan
         barang impor sesuai dengan formulir Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
         dan daftar barang yang diimpor sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan
         konstruksi;                                                    
      7) Memastikan metode konstruksi dan hasil pekerjaan yang dihasilkan Penyedia

         Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan
         Konstruksi;                                                    
      8) Memberikan instruksi secara tertulis kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi,
         apabila metode konstruksi dinilai tidak benar atau membahayakan dan dicatat
         dalam buku harian (log book) serta segera melaporkannya kepada Team Leader;
      9) Membuat justifikasi teknis terhadap usulan perubahan yang diajukan oleh
         Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;                            
      10) Mencatat seluruh pelaksanaan pekerjaan serta seluruh perubahan dan
         ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dari perencanaan serta melaporkannya
         kepada Team Leader; dan                                        
      11) Memeriksa dan menyetujui laporan teknis yang dibuat oleh Penyedia Jasa
         Pekerjaan Konstruksi.                                          
   d. Health Safety Environment (HSE) Engineer                          

      Health Safety Environment (HSE) Engineer berarti pihak atau orang yang bertugas
      memastikan bahwa aspek Keamanan, Kesehatan, Keselamatan, dan lingkungan sudah
      tersedia dan diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.   

      Health Safety Environment (HSE) memiliki persyaratan Sarjana Teknik Sipil/Pengairan/
      Lingkungan (S1) berpengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai profesional staf di
      bidang pengawasan SDA dan telah mengikuti program tenaga ahli dan mempunyai
      SKA Ahli Muda.                                                    
      Tugas dan kewajiban Health Safety Environment (HSE) Engineer terdiri atas:

      1) Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan aspek keselamatan
         konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, untuk mendukung
         terwujudnya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;            
      2) Melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen SMKK;          
      3) Memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran
         dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;                      
      4) Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam
         mengidentifikasi dan memetakan potensi bahaya yang mungkin terjadi di
         lingkungan kerja, termasuk membuat tingkatan dampak dari bahaya (impact) dan
         kemungkinan terjadinya bahaya tersebut (probability)           
      5) Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam
         menyusun rencana program keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi upaya
         preventif dan upaya korektif, untuk mengurangi terjadinya bahaya/kecelakaan
         dan menanggulangi kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja; 
      6) Memonitoring implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan
         berkoordinasi bersama HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam

         memastikan dampak lingkungan akibat pembangunan proyek dapat   
         diminimalisir;                                                 
      7) Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi atau
         pejabat lain dalam penyiapan pengendalian dan keselamatan lalu lintas yang
         terlibat di area proyek atau proyek lain yang berkaitan;       
      8) Membuat dan memelihara dokumen terkait kesehatan dan keselamatan kerja,
         termasuk merancang prosedur baku dan memelihara borang atau catatan terkait
         kesehatan dan keselamatan kerja; dan                           
      9) Mengevaluasi insiden kecelakaan yang mungkin terjadi, serta menganalisis akar
         masalah termasuk tindakan preventif dan korektif yang diambil. 

   Tenaga Pendukung                                                     
   a. Surveyor                                                          
      Surveyor memiliki persyaratan Sarjana (S1) /Diploma (D3) Teknik Sipil/Pengairan
      berpengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai surveyor. Surveyor adalah seseorang
      yang melakukan pemeriksaan atau mengawasi dan mengamati suatu pekerjaan

      lainnya. Surveyor menjadi objek utama dalam hal menjalankan tugasnya yaitu:
      1) Membantu Kegiatan survey dan pengukuran diantaranya pengukuran topografi
         lapangan dan melakukan penyusunan dan penggambaran data-data lapangan.
      2) Mencatat dan mengevaluasi hasil pengukuran yang telah dilakukan sehingga
         dapat meminimalisir kesalahan dan melakukan tindak koreksi dan 
         pencegahannya,                                                 
      3) Mengawasi survei lapangan yang dilakukan kontraktor untuk memastikan
         pengukuran dilaksanakan dengan akurat telah mewakili kuantitas untuk
         pembayaran sertifikat bulanan untuk pembayaran terakhir.       
      4) Mengawasi survei lapangan yang dilakukan kontraktor untuk memastikan
         pengukuran dilaksanakan dengan prosedur yang benar dan menjamin data yang
         diperoleh akurat sesuai dengan kondisi lapangan untuk keperluan peninjauan
         desain atau detail desain.                                     
      5) Mengawasi pelaksanaan staking out, penetapan elevasi sesuai dengan gambar
         rencana.                                                       

      6) Melakukan pelaksanaan survei lapangan dan penyelidikan Dan pengukuran
         tempat-tempat lokasi yang akan dikerjakan terutama untuk pekerjaan
      7) Melaporkan dan bertanggung jawab hasil pekerjaan ke kepala proyek

   b. Draftman Cad/Cam Operator                                         

      Draftman Cad/Cam Operator memiliki persyaratan Sarjana (S1) /Diploma (D3)
      Teknik Sipil/Pengairan berpengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai drafter. Tugas
      dari Draftman Cad/Cam Operator adalah:                            
      1) Bersama-sama dengan surveyor membuat gambar rencana, gambar perencanaan,
         serta gambar for construction yang diserahkan kepada pihak proyek untuk
         dijadikan pedoman dalam menghitung rencana anggaran biaya serta pelaksanaan
         pekerjaan.                                                     
      2) Camera operator bertugas mengambil gambar dan video dokumentasi untuk
         disajikan dalam setiap laporan bulanan pekerjaan               

   c. Operator komputer                                                 
      Draftman Cad/Cam Operator memiliki persyaratan Sarjana (S1) /Diploma (D3)
      Teknik Sipil/Pengairan berpengalaman minimum 3 (tiga). Operator komputer
      merupakan seorang operator yang memiliki tugas khusus terkait dengan semua
      peralatan yang terdapat di dalam sistem komputerisasi. Berikut beberapa tugas dari
      operator komputer :                                               
      1) Memeriksa dan menggunakan komputer dan peralatan pendukung lainnya.
      2) Mengetahui bagaimana memeriksa dan mencoba komputer sebagai mana
         mestinya dipergunakan.                                         
      3) Menonfungsikan jika ada perlatan yang tidak digunakan.         
      4) Mampu membuat catatan terkait dengan program pelaksanaan dan juga jadwal
         kegiatan untuk menggunakan komputer.                           
      5) Membuat file backup beserta dengan pengawasan terhadap file tersebut.
      6) Memperhatikan kebersihan dan juga kerapihan dari ruangan komputer.

16. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan                                 

   Penyedia jasa diminta untuk membuat jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan

17. Rencana Mutu Kontrak (RMK)                                          
   RMK yaitu suatu bentuk dokumen perjanjian mutu (Quality Assurance) yang berisi tabel-
   tabel dan jadwal kegiatan yang menjelaskan proses-proses pencapaian mutu dalam suatu
   pekerjaan, RMK harus dibuat sebelum pelaksanaan proyek.              

18. Pelaporan                                                           
   Laporan yang harus disiapkan oleh konsultan supervisi dalam pelaporan progres pekerjaan
   di lapangan wajib menyusun laporan sebagai berikut:                  
   a. Laporan Review desain                                             
     Laporan ini berupa kajian review desain yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan

     di lapangan apabila terdapat perubahan pekerjaan dan perubahan desain awal. Data
     yang diperoleh merupakan survey lapangan dan hasil analisa. laporan ini dilengkapi
     dengan foto-foto pengambilan sampel atau kegiatan lapangan.        
     Laporan pendahuluan, sedikitnya memuat :                           
     1)   Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh                 
     2)   Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya           
     3)   Jadwal kegiatan penyedia jasa                                 
     Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan,
     sebanyak 5 (lima) buku laporan.                                    

   b. Laporan Bulanan                                                   

     Laporan bulanan sedikitnya memuat :                                
     a. Kegiatan yang telah dilaksankan pada tiap bulan                 
     b. Rencana kerja bulan berikutnya                                  
     c. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung untuk bulan berikutnya
     d. jadwal kegiatan penyedia jasa dilengkapi dengan realisasi pada bulan tersebut

     Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada akhir bulan setiap tanggal 25,
     sebanyak 5 (lima) buku laporan setiap bulannya.                    

   c. Laporan Akhir                                                     

     Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya akhir bulan ke-10 (Sepuluh) sejak
     SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.                   

   d. Album Gambar                                                      
     Gambar yang disiapkan oleh konsultan supervisi meliputi:           
     -  Album gambar A3 (Shop drawing), gambar yang disiapkan oleh kontraktor
        pelaksana berdasarkan pengukuran awal pekerjaan (MC-0) dan harus diserahkan
        selambat-lambatnya akhir bulan ke-1 (satu) sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5
        (lima) buku album;                                              
     -  Album gambar A3 (Asbuilt drawing), gambar yang disiapkan oleh kontraktor
        pelaksana berdasarkan hasil akhir pekerjaan (MC-100) dan harus diserahkan
        selambat-lambatnya akhir bulan ke-10 (Sepuluh) sejak SPMK diterbitkan sebanyak
        5 (lima) buku album                                             

   e. Album Foto Kegiatan                                               
     Foto yang diserahkan dalam album ini meliputi foto persiapan pekerjaan,
     mobilisasi/demobilisasi, progres setiap tahapan pekerjaan (0%, 25%, 50%, 75%, dan
     100%), kegiatan lain yang berkenaan dengan pekerjaan, dan foto kegiatan dari udara

     menggunakan drone sepanjang daerah pekerjaan sesuai progres pekerjaan di atas.

19. Produksi Dalam Negeri                                               

   Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah
   Negara Republik Indonesia (kecuali diterapkan lain dalam angka 4) KAK dengan
   pertimbangan keterbatasan kompensasi dalam negeri.                   
20. Persyaratan Kerja Sama                                              
   Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan
   kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipenuhi :
   a. Wajib mempunyai Perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan yang memuat
      presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
   b. Apabila akan ditetapkan sebagai pemenang, maka Perjanjian Kerja Sama
      Operasi/Kemitraan harus disahkan oleh notaris.                    

21. Pedoman Pengumpulan Data                                            
   Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut standart-standart yang
   berlaku di Indonesia.                                                

22. Alih Pengetahuan                                                    
   Penyedia jasa konsultansi wajib untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan
   dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat
   Komitmen. Apabila diminta untuk diskusi ke Direktorat Pembina di jakarta, maka
   Penyedia jasa bersedia tanpa diminta tambahan anggaran.              

23. Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                     
   a. Dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi, penyedia jasa wajib menerapkan sistem

      managemen K3 dengan menyusun Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja
      Kontrak (RK3K);                                                   
   b. Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan jasa konsultansi harus mencakup aspek-
      aspek K3.                                                         

                                        Ambon, Desember 2023            
                                        PPK Sungai dan Pantai I         
                                       SNVT PJSA Provinsi Maluku        

                                       Daniel Lasarus Pattikawa, ST. MT 
                                        NIP. 19740319 200812 1 001