Pembangunan Rumah Susun Asn Pupr Ntb

KEMENTERIAN   PEKERJAAN  UMUM  DAN  PERUMAHAN   RAKYAT              

               DIREKTORAT   JENDERAL PERUMAHAN                          

               URAIAN    SINGKAT    PEKERJAAN                           

        PEMBANGUNAN      RUMAH   SUSUN  ASN  PUPR  NTB                  

                             Lokasi :                                   

            DESA  BENGKEL,  KECAMATAN     LABUAPI,                      
  KABUPATEN     LOMBOK   BARAT,  PROVINSI   NUSA  TENGGARA              

                            BARAT                                       

                    TAHUN   ANGGARAN    2024                            

           SATUAN   KERJA  PENYEDIAAN    PERUMAHAN                      

               PROVINSI  NUSA  TENGGARA    BARAT                        
                   URAIAN  SINGKAT PEKERJAAN                            
        PEMBANGUNAN      RUMAH   SUSUN  ASN  PUPR  NTB                  

 Kementerian / Lembaga  : Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
 Unit Eselon I          : Direktorat Jenderal Perumahan                 
 Unit Eselon II         : Direktorat Rumah Susun                        
 Unit Eselon III        : Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I
 Satuan Kerja           : Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat

 PPK                    : Rumah Susun dan Rumah Khusus                  
 Program                : Pembangunan Rumah Susun                       
 Hasil                  : Terselenggaranya Pembangunan Rumah Susun Yang Baik Dan
                          Tepat Waktu                                   
 Kegiatan               : Pembangunan Rumah Susun ASN PUPR NTB          
 Indikator Kinerja Kegiatan : Terbangunnya Rumah Susun Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis
                          dan Tepat Waktu                               

 Satuan Ukur/ Jenis Keluaran : Jumlah Tower Rumah Susun Terbangun       
 Volume                 : 1 Tower                                       
 Tahun Anggaran         : 2024                                          
 Pagu Anggaran          : Rp79.000.000.000,00                           
 Pagu HPS               : Rp79.000.000.000,00                           

I. LATAR BELAKANG                                                       

   a. Dasar Hukum Umum:                                                 
     1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;       
     2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah
       diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
     3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
       sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
       Kerja;                                                           

     4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024; 
     5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
       sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
       Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
       Pemerintah;                                                      
     6. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
     7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60 Tahun 1992 tentang Persyaratan Teknis

       Pembangunan Rumah Susun;                                         
     8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018
       tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;         
     9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019
       tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
       01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;
     10. Perataturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2019

       tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan dan Pengelolaan Rusun Khusus
       Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama;     
     11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16/M-IND/PER/2/2011
       tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;

     12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021,
       tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;         
     13. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
       Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;                         
     14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022
       tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi
       dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa

       Konstruksi;                                                      

   b. Dasar Hukum Teknis                                                
     1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan
       Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus;               
     2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
       Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

     3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk
       Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun.
     4. Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No. 73/SE/Dk/2023 tetang Tata Cara Penyusunan
       Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

   c. Gambaran Umum Singkat:                                            

     Kegiatan perencanaan, pelaksanan, dan pengendalian dilingkungan Satuan Kerja Tertentu
     diwajibkan mendukung setiap Direktorat Jenderal, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal
     Perumahan. Secara lengkap penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi Direktorat
     Jenderal Perumahan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
     bidang penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

     Dalam melaksanakan tugasnya fungsi Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan
     fungsi antara lain sebagai berikut:                                
     a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
     b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan

       rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;             
     c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan perumahan;
     d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penyelenggaraan
       penyediaan perumahan;                                            
     e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan
       perumahan;                                                       
     f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyenggaraan penyediaan perumahan.

     Dengan demikian berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan,
     yang selanjutnya melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara
     Barat, maka diharapkan penyelnggaraan penyediaan perumahan terutama pada kawasan
     huni dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah diisyaratkan didalam peraturan-

     peraturan yang berlaku.                                            
     Setiap Bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik - baiknya, sehingga
     mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat
     sebagai teladan bagi lingkungannya. Selain itu setiap Bangunan Gedung Negara harus

     dipelihara sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu,
     biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.      

     Salah satu target pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
     adalah pembangunan hunian yang layak untuk ASN di lingkungan Kementerian Pekerjaan
     Umum dan Perumahan Rakyat berupa Rumah Susun.                      

 a. Maksud dan Tujuan                                                   
   Maksud:                                                              
   Maksud dari kegiatan ini adalah agar Pembangunan Rumah Susun oleh Balai Pelaksana
   Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I serta Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi
   Nusa Tenggara Barat dapat berjalan dengan baik dengan menyediakan dukungan teknis dan
   dukungan operasional.                                                
   Tujuan:                                                              

    1). Terselenggaranya pembangunan rumah Susun TA 2024 sesuai dengan rencana, tepat
      waktu dan tepat mutu.                                             
    2). Terselenggaranya Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun oleh Kementerian PUPR
      untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan.

II. PENERIMA MANFAAT                                                    
    a. Manfaat Langsung:                                                
       Penerima manfaat langsung adalah ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

       Rakyat di Provinsi NTB.                                          
    b. Manfaat Tidak Langsung :                                         
       Penerima manfaat tidak langsung adalah Pemerintah Daerah, kontraktor serta konsultan
       dan pemangku kepentingan lainnya yang menjadi mitra kerja.       

III. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN                                       
    a. Metode Pelaksanaan                                               
      Seluruh kegiatan pembangunan rumah susun dilakukan secara Kontraktual dan

      Pembangunan struktur dapat menggunakan sistem konvensional maupun Non
      Konvensional yang diharapkan pelaksanaan menjadi lebih cepat dengan mutu yang lebih
      baik demikian pula dari aspek kerapihan dan kekuatan.             

    b. Ruang Lingkup                                                    
      Sesuai dengan latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran di atas, maka kegiatan ini
      dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut:                      

      ▪  Pekerjaan Persiapan                                            
      ▪  Pekerjaan RK3K Konstruksi                                      
      ▪  Pekerjaan Arsitektur Standart                                  
      ▪  Pekerjaan Struktur Standart                                    
      ▪  Pekerjaan MEP Standart                                         
      ▪  Pekerjaan Arsitektur Non Standart                              
      ▪  Pekerjaan Struktur Non Standart                                

      ▪  Pekerjaan MEP Non Standart                                     

IV. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN                                         
    Lokasi Pembangunan Rumah Susun Berada di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten
    Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.                         

V.  INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN                                     
   a. Indikator Keluaran (Kualitatif)                                   
      Tersedianya rumah susun yang layak huni bagi ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan
      Perumahan Rakyat di Provinsi NTB.                                 

   b. Keluaran (Kuantitatif)                                            
      Terbangunnya Rumah Susun sebayak 1 Tower (72 unit) type 36 dan type 45 beserta PSU

II. KUALIFIKASI USAHA DAN SUB KLASIFIKASI BIDANG USAHA                  
    Kualifikasi usaha besar dan Sub Klasifikasi yang dipersyaratkan adalah BG002 Jasa Pelaksana
    Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian (KBLI 2015) atau Sub Klasifikasi BG001
    Konstruksi Gedung Hunian (KBLI 2020).                               

VI. PENGGUNAAN TKDN                                                     
    Merupakan Besaran Komponen Dalam Negeri yang digunakan pada barang dan atau gabungan
    barang dan jasa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang
    Pemberdayaan Industri.                                              

VII. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN:                                   
 Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Susun ASN PUPR NTB ini adalah 270

 (Dua Ratus Tujuh Puluh) hari kalender atau 9 (sembilan) Bulan terhitung mulai sejak Surat Perintah
 Mulai Kerja ditandatangani kedua belah pihak.                          
  No        Uraian Kegiatan                Bulan                        

                              1  2   3   4   5   6   7   8  9           

 1.   Pembangunan fisik rumah susun                                     

 2.   Melakukan koordinasi dan rapat                                    
      pembahasan secara berkala                                         
 3.   Serah Terima Pertama (PHO)                                        

VIII. BIAYA YANG DIPERLUKAN                                             

 Sumber pendanaan berasal dari dana APBN Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Penyediaan
 Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan biaya anggaran yang diperlukan sebesar
 Rp79.000.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Rupiah). Biaya tersebut sudah termasuk PPN
 11%.                                                                   

                                           Mataram, 19 Januari 2024     

                                 PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus       
                                 Satker Penyediaan Perumahan Provinsi   
                                       Nusa Tenggara Barat              

                                      THOBIAS RESSIE, ST                
                                    NIP. 19791217 201001 1 018