Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Gereja Immanuel (Blenduk) Kota Semarang

URAIAN     SINGKAT                                 

    MANAJEMEN        KONSTRUKSI       REHABILITASI                    

       GEREJA     IMMANUEL      (BLENDUK)     KOTA                    
                       SEMARANG                                       

        SATUAN     KERJA    BALAI   PRASARANA                         

      PERMUKIMAN        WILAYAH     JAWA   TENGAH                     

               TAHUN    ANGGARAN        2024                          

                                                       Page 1 of 5    
                        URAIAN SINGKAT                                

KEMENTERIAN/LEMBAGA  : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
UNIT ORGANISASI      : Direktorat Jenderal Cipta Karya                
UNIT KERJA           : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah 
SATUAN KERJA           Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah
                       Jawa Tengah                                    
KEGIATAN             : Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Gereja Immanuel

                       (Blenduk) Kota Semarang                        
LOKASI               : Kota Semarang                                  
TAHUN ANGGARAN       : 2024                                           

1. GAMBARAN UMUM                                                      
  1) Latar Belakang                                                   

    Gereja Immanuel Blenduk ini menjadi ikon Kawasan Kota Lama Semarang yang
    dibangun pada Tahun 1753. Gereja Immanuel Blenduk merupakan bangunan Cagar
    Budaya baik di tingkat Kota Semarang, tingkat Provinsi Jawa Tengah serta tingkat
    Nasional dengan SK Mendikbud Nomor 64307/MPK.E/LK/2018 tanggal 24 
    September 2018. Berdasarkan hasil konservasi bangunan oleh pihak gereja dan
    Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X, bangunan yang berumur hampir 270
    tahun tersebut saait ini mengalami kerusakan baik pada komponen maupun material
    bangunan. Adapun surat rekomendasi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X
    Nomor  1233/F7.12/KB.15.00/2023 bahwa Gereja Immanuel Blenduk     

    direkomendasikan dilakukan perbaikan secara menyeluruh untuk menghindari
    kerusakan lebih lanjut.                                           

    Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi
    proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan
    pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. Organisasi
    pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung dipengaruhi oleh tingkat
    kompleksitas bangunan yang meliputi luas dan dimensi bangunan, sistem bangunan

    yang digunakan, teknologi yang diterapkan, serta aspek teknis dan non teknis
    lainnya.                                                          

    Mengingat kompleksitas pekerjaan fisik Rehabilitasi Gereja Immanuel (Blenduk)
    Kota Semarang, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
    Pperumahan Rakyat Nomor 22//KPTS/M/2018 tanggal 17 September 2018 tentang
    Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Mengacu pada
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021.
    Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang  

    Dilestarikan, Konsultan Manajemen Konstruksi bertugas mengawasi dan
    menerapkan prinsip pelestarian bangunan cagar budaya dalam pelaksanaan
    pekerjaannya, maka dipandang perlu untuk mengadakan Konsultan Manajemen
    Konstruksi yang akan mengelola serta mengawasi kegiatan ini agar dapat berjalan
    lancar, tepat waktu, tepat mutu dan biaya, serta tertib administrasi sesuai peraturan
    yang berlaku/tekait dengan pekerjaannya.                          

                                                       Page 2 of 5    
  2) Dasar Hukum                                                      
    1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;     
    2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;      
    3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
      Lingkungan Hidup;                                               
    4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;        
    5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;      
    6) Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan

      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;      
    7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
      Penataan Ruang;                                                 
    8) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
      Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;            
    9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
      Negara/Daerah;                                                  
    10) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap
      Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan dari Bencana Bagi 

      Penyandang Disabilitas;                                         
    11) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
      Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
      Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;       
    12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
      Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
      Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;                               
    13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun

      2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
    14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun
      2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan BGCB yang Dilestarikan
    15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun
      2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
    16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun
      2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan
      Gedung dan Lingkungan;                                          

    17) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
      22/SE/M/2020 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi
      Dokumen Pengadaan Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai    
      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun
      2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
      Penyedia;                                                       
    18) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16
      /SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi
      Pengawasan Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan

      Rakyat.                                                         

2. MAKSUD DAN TUJUAN                                                  
  1) Maksud                                                           
    a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah menetapkan Pengadaan Jasa Manajemen
      Konstruksi Rehabilitasi Gereja Immanuel (Blenduk) Kota Semarang untuk

                                                       Page 3 of 5    
      mengendalikan setiap tahapan pelaksanan konstruksi dalam memuat masukan,
      kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta
      diinterprestasikan dalam pelaksanaan tugas.                     
    b. Kerangka Acuan Kerja ini dimaksud sebagai pedoman penyusunan dan
      pengajuan usulan (proposal) program oleh penyedia jasa calon Konsultan
      Manajemen Konstruksi. Di dalamnya tercantum ketentuan yang harus diikuti
      untuk penyusunan dan pengajuan usulan administrasi, teknis dan biaya
      pekerjaan manajemen konstruksi sedemikan rupa sehingga didapat pola

      usulan baku yang selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk
      penilaian dan penentuan penyedia jasa Manajemen Konstruksi terpilih sesuai
      dengan kriteria yang ditetapkan.                                
    c. Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan Konsultan Manajemen Konstruksi
      dapat melaksanakan tanggung jawab dari tahap persiapan hingga serah terima
      pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan
      perundang-undangan yang berlaku;                                
    d. Paket pekerjaan atau yang biasa disebut sebagai Barang Milik Negara (BMN)
      hasil pembangunan tersebut ini akan diserah terimakan kepada pengguna

      barang dan   kemudian  dapat  dimanfaatkan atau dilakukan       
      pemeliharaan/perawatan yang menjadi tanggung jawab sebagai penerima
      aset/pengguna barang sebagaimana yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna
      Anggaran secepatnya setelah selesai masa pekerjaan berakhir.    

  2) Tujuan                                                           
    Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Gereja Immanuel (Blenduk)
    Kota Semarang ini adalah terlaksananya pembangunan yang memenuhi  

    persyaratan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas yang nantinya akan
    diserahkan/dihibahkan kepada . Kegiatan ini diharapkan dapat dapat berjalan
    dengan efisien dan efektif, tepat mutu, dan biaya pelaksanaan, memenuhi
    keandalan pembangunan, serta dapat meningkatkan sarana, prasarana, dan
    fasilitas kawasan sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna.

3. SASARAN KEGIATAN                                                   
  Sasaran dilaksanakannya kegiatan manajemen konstruksi ini adalah:   

  1) Terarahnya secara teknis pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Gereja Immanuel
    (Blenduk) Kota Semarang mulai dari SPMK Konstruksi hingga Serah Terima
    Pekerjaan Pertama (Provisional Hand Over/PHO);                    
  2) Terkendalikannya pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Gereja Immanuel (Blenduk)
    Kota Semarang mulai dari SPMK Konstruksi hingga Serah Terima Pekerjaan
    Pertama secara berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta
    diselenggarakan secara tertib administrasi sesuai dengan peraturan dan
    perundang-undangan yang berlaku;                                  
  3) Terpenuhinya persyaratan perijinan bangunan gedung negara yang diperlukan

    sesuai peraturan yang berlaku serta terpenuhinya pernyataan tentang kehandalan
    bangunan, Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
  4) Terpenuhinya pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan standar dan
    peraturan Keselamatan Kerja yang berlaku.                         

                                                       Page 4 of 5    
4. LOKASI KEGIATAN                                                    
  Kelurahan    : Tanjung Mas                                          
  Kecamatan    : Semarang Utara                                       
  Kota/Kabupaten : Kota Semarang                                      
  Provinsi     : Jawa Tengah                                          

5. SUMBER PENDANAAN                                                   
  Biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada Biaya Anggaran DIPA Direktorat

  Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Satuan
  Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024
  dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 1.644.000.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus
  Empat Puluh Empat Juta Rupiah) termasuk pajak-pajak dan pengeluaran lainnya
  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.                               

                                                       Page 5 of 5