Manajemen Konstruksi Pembangunan Universitas Slamet Riyadi Solo

URAIAN    SINGKAT                                  

                 MANAJEMEN        KONSTRUKSI                              

           UNIVERSITAS       SLAMET     RIYADI   SOLO                     

   SATUAN     KERJA    BALAI   PRASARANA       PERMUKIMAN                 

                   WILAYAH    JAWA    TENGAH                              

               TAHUN     ANGGARAN       2024-2025                         

                                                           Page 1 of 20   
                           URAIAN SINGKAT                                 

KEMENTERIAN/LEMBAGA  : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    
UNIT ORGANISASI      : Direktorat Jenderal Cipta Karya                    
UNIT KERJA           : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah     
SATUAN KERJA         : Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah    
                       Jawa Tengah                                        
KEGIATAN             : Manajemen Konstruksi Universitas Slamet Riyadi Solo

LOKASI               : Kota Solo                                          
TAHUN ANGGARAN       : 2024-2025                                          

 1. GAMBARAN UMUM                                                         
   1) Latar Belakang                                                      
         Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar Nomor
     1981/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi

     Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, serta Penetapan Daftar Rincian Detail Nama
     dan Alamat Sekolah dan Madrasah Negeri Tahun Anggaran 2023 - 2024 berupaya keras
     meningkatkan kemampuan dalam pengerahan sumber daya dan pendayagunaan potensi
     aset-aset daerah yang dimiliki secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan
     masyarakat. Dalam Surat Rektor Universitas Slamet Riyadi Solo Nomor : 1052/R/AD/2023
     tanggal 16 Januari 2023 juga menyampaikan bahwa dengan berkembangnya jumlah siswa
     yang ada maka dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana untuk dapat menghasilkan
     lulusan yang berkualitas. Untuk itu Universitas Slamet Riyadi Solo mengajukan bantuan

     dana pembangunan gedung perkuliahan.                                 
         Unisri terletak di Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Joglo Kadipiro Surakarta yang memiliki
     kurang lebih 4000 mahasiswa yang kuliah di Univesitas tersebut. Unisri terbagi menjadi 5
     fakultas yang terdiri dari fakultas ekonomi, fakultas hukum, fakultas ilmu sosial dan politik,
     fakultas pertanian dan FKIP. Beberapa sarana dan prasarana yang ada di UNISRI adalah
     gedung perkuliahan, gedung perpustakaan yang dilengkapi juga dengan laboratorium
     komputer, sarana masjid didalam kampus, kantin, halaman parkir yang luas dan fasilitas
     penunjang lainnya. Pembangunan Universitas Slamet Riyadi Solo diharapkan
     menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi, menguasai teknologi dan informasi dan

     komunikasi, memiliki ketrampilan sosial, menghargai keragaman budaya dan kemampuan
     multidisiplin; menghasilkan produk unggulan yang kreatif, inovatif dan memberikan dampak
     nyata bagi pengembangan ilmu berbasis kearifan lokal; mewujudkan kesejahteraan
     masyarakat melalui diseminasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan
     pengembangan kewirausahaan; serta mewujudkan tata kelola yang baik melalui budaya
     mutu keberlanjutan.                                                  
         Pembangunan Universitas Slamet Riyadi Solo direncanakan memiliki 7 (tujuh) jumlah
     lantai ditambah 1 (satu) ruang semi basement. Peruntukan untuk lantai 1 digunakan

     sebagai kantor yayasan, lantai 2-4 digunakan sebagai FKIP dan Fisipol, lantai 5-6
     digunakan sebagai ruang vokasi dan PPG serta lantai 7 digunakan untuk ruang pertemuan.
     Setiap ruangan akan dilengkapi dengan lobby, ruang kelas/laboratorium, ruang dosen,
     ruang administrasi, ruang servis (toilet, pantry, gudang) serta sirkulasinya.
         Lahan Universitas Slamet Riyadi Solo milik sendiri dengan luas lahan 2.822 m²
     dengan pihak pengelola banguna oleh universitas sendiri. Dalam pelaksanaan Manajemen
     Konstruksi Universitas Slamet Riyadi Solo ini diperlukan Penyedia Jasa Manajemen

                                                           Page 2 of 20   
     Konstruksi untuk melaksanakan pengawasan teknis pembangunan Universitas Slamet
     Riyadi Solo oleh Penyedia Jasa Konstruksi.                           
         Nantinya Penyedia Jasa Manajemen Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya
     adalah mempersiapkan kegiatan meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran
     fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan gedung pada
     saat tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan dan melaksanakan
     pengawasan serta pendampingan secara teknis untuk memastikan pekerjaan konstruksi
     sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya serta

     menyiapkan sertifikasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dan BGH (Bangunan Gedung Hijau).
     Luasan total bangunan Universitas Slamet Riyadi Solo sebesar ±9.600 m² dengan luas
     lahan sebesar ±2.822 m². Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021,
     Bangunan Gedung Universitas Slamet Riyadi Solo merupakan Bangunan Gedung Tidak
     Sederhana meliputi:                                                  
     1. Bangunan Gedung kantor dan BGN lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua)
       lantai;                                                            
     2. Bangunan Gedung kantor dan BGN Lainnya dengan luas lebih dari 500 m2 (Lima Ratus
       Meter Persegi);                                                    

     3. Rumah Negara meliputi rumah Negara tipe a dan tipe b.             
         Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan
     Bangunan Gedung Negara, pengawasan teknis yang dilakukan oleh Penyedia Jasa
     Manajemen Konstruksi meliputi:                                       
     1. Pengawasan pada tahap perencanaan;                                
     2. Pengawasan persiapan konstruksi;                                  
     3. Pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama
       (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan                  

     4. Pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima
       akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi.                      
     Pada pekerjaan ini konsultan Manajemen Konstruksi melaksanakan pekerjaan pada
     tahapan (3) dan (4) di atas.                                         
         Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan arahan bagi pekerjaan pengawasan
     tersebut sehingga Manajemen Konstruksi mampu mewujudkan karya perencanaan yang
     sesuai dengan kepentingan kegiatan. Manajemen Konstruksi akan melakukan
     pengawasan dalam proses pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor
     pelaksana, berdasarkan dokumen perencanaan. Secara kontraktual, Manajemen

     Konstruksi bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dalam
     kegiatan operasionalnya akan mendapat bantuan/bimbingan dalam menentukan arah
     pekerjaan pengawasan dari Pengelola Kegiatan.                        
         Secara gambaran umum, lokasi proyek berada di komplek Universitas Slamet Riyadi
     Solo Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro, Surakarta, Jawa Tengah. Rencana pembangunan
     Universitas Slamet Riyadi Solo meliputi:                             
     1. Proses lelang penyedia jasa konstruksi:                           
     2. Proses lelang dilakukan oleh Pokja pemilihan;                     

     3. Pelaksanaan konstruksi: pembanguan fisik direncanakan selama 365 (Tiga Ratus Enam
       Puluh Lima) hari kalender dengan multi years contract (MYC).       
     4. Pemeliharaan dan Pengoperasian:                                   
       Masa pemeliharaan oleh penyedia jasa konstruksi selama 12 (Dua Belas) bulan dan
       termasuk dalam lingkup pengawasan konsultan manajemen konstruksi;  
     5. Proses serah terima pemanfaatan barang milik negara antara Satker Pelaksanaan
       Prasarana Permukiman Wilayah III dengan pihak pengelola bangunan dalam rangka
       optimalisasi pemanfaatan dan perawatan hasil pembangunan;          

                                                           Page 3 of 20   
     6. Proses Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian PUPR dengan pemilik
       aset sesuai peraturan yang berlaku;                                
         Mengacu pada Perpres 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
     dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 12 Tahun
     2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, selama
     pelaksanaan pekerjaannya, konsultan manajemen konstruksi akan bertindak sebagai
     pelaksana fungsi Direksi Teknis/wakil Pejabat Pembuat Komitmen selama pelaksanaan
     pekerjaan konstruksi berjalan sampai dengan dilakukan serah terima kedua.

         Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2018 tanggal 17
     September 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
     maka dipandang perlu untuk mengadakan Konsultan Manajemen Konstruksi yang akan
     mengelola serta mengawasi kegiatan ini agar dapat berjalan lancar, tepat waktu, tepat
     mutu dan biaya, serta tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku / tekait dengan
     pekerjaannya.                                                        

   2) Dasar Hukum                                                         
     (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;           

     (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;        
     (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;   
     (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;        
     (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;       
     (6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III Tentang Perikatan);  
     (7) Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
        Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
        Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;                               

     (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
        Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan pergantian Peraturan
        Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005;                                   
     (9) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap
       Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang
       Disabilitas;                                                       
     (10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
        undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;                
     (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen

        Keselamatan dan Kesehatan Konstruksi;                             
     (12) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak
        Lingkungan;                                                       
     (13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
        Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
     (14) Peraturan Presiden No. 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
        Negara.                                                           
     (15) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun

        2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
     (16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022
        tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang
        Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.                              
     (17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021
        Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan;                 
     (18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021
        tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;          

                                                           Page 4 of 20   
     (19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.21 Tahun 2021
        tentang Bangunan Gedung Hijau. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2022
        tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.                  
     (20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020
        tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
        Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
     (21) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020
        Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

        27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;     
     (22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/2019
        tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                  
     (23) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 22/PRT/M/2018
        tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                       
     (24) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19/PRT/M/2017
        tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan
        Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;                   
     (25) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017

        tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;                    
     (26) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa
        Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;                     
     (27) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2015
        tentang Bangunan Gedung Hijau;                                    
     (28) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2015
        tentang Pedoman Umum   Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada 
        Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Permukiman;

     (29) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air
        Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya;                         
     (30) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistim
        Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan
        Umum;                                                             
     (31) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.05/PRT/M/2014
        tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi.
     (32) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis
        Sistim Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;    

     (33) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Setifikat Laik Fungsi
        Bangunan Gedung;                                                  
     (34) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman
        Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                               
     (35) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis
        Fasilitas dan Aksebilitas pada Gedung dan Lingkungan;             
     (36) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman
        Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                               

     (37) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman
        Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas pada Bangunan Gedung dan
        Lingkungan;                                                       
     (38) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor     
        524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Mininimal Tenaga Kerja Konstruksi
        Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

                                                           Page 5 of 20   
     (39) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun
        2022 Tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan
        Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;    
     (40) SE Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021 Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan
        Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, Dan Pemberlakuan
        Sertifikasi Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
     (41) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/SE/M/2017
        tentang Penentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dalam

        Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
        dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;     
     (42) Standar Teknis, Standar Profesi dan Peraturan Terkait. (SNI, SKSNI, SKBI, dll),
     (43) Peraturan daerah setempat yang berlaku.                         
     (44) Panduan Adopsi BIM dalam Organisasi oleh Tim BIM PUPR.          

 2. MAKSUD DAN TUJUAN                                                     
   1) Maksud                                                              
     a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Manajemen
       Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, tugas, keluaran, dan proses yang
       harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas
       perencanaan.                                                       
     b. Maksud Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi untuk pekerjaan pengawasan
       pembangunan Universitas Slamet Riyadi Solo adalah melakukan pengawasan dan
       pengendalian terhadap pelaksanaan fisik konstruksi sampai dengan FHO pada kegiatan
       Pembangunan Universitas Slamet Riyadi Solo .                       
     c. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Manajemen Konstruksi dapat
       melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang
       memadai sesuai KAK ini.                                            
   2) Tujuan                                                              
     Tujuan Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi Universitas Slamet Riyadi Solo adalah
     terbangunnya fisik konstruksi, sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan
     oleh konsultan perencana. Terlaksananya proses pengawasan secara mendetail yang
     memuat pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan selesai dengan dilengkapi
     dengan rincian kemajuan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangunan
     gedung Negara yang dilindungi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
     sehingga terwujudnya bangunan gedung Negara yang memenuhi persayaratan teknis
     meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung serta
     menerapkan prinsip bangunan gedung hijau.                            

 3. SASARAN KEGIATAN                                                      
     Target dan sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan Manajemen Konstruksi
   adalah terwujudnya Pembangunan Universitas Slamet Riyadi Solo sebagai bangunan gedung

   negara yang memiliki konsep serta gagasan sebagai berikut :            
   1) Bangunan sarana prasarana pasar yang memenuhi standar teknis berupa Keselamatan,
      Kesehatan, Kenyamanan, dan Kemudahan;                               
   2) Bangunan sarana prasarana pasar yang ramah lingkungan dan mendapatkan SLF
      (sertifikat laik fungsi) dan BGH (bangunan gedung hijau);           
   3) Bangunan sarana prasarana pendidikan tinggi dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa
      dan pengguna serta sebagai media untuk meningkatkan kompetensi prestasi,
   4) Memiliki fungsi dasar sebagai bangunan sarana prasarana pendidikan tinggi dengan
      memperhatikan kemudahan dalam pengelolaan bangunan sarana pendidikan tinggi pada

      masa pasca pembangunan.                                             
   5) Terarahnya secara teknis pelaksanaan konstruksi Universitas Slamet Riyadi Solo;

                                                           Page 6 of 20   
   6) Terpenuhinya persyaratan perijinan bangunan gedung negara yang diperlukan sesuai
      peraturan yang berlaku, terpenuhinya pernyataan tentang kehandalan bangunan gedung
      dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);                                   
   7) Terkendalikannya pelaksanaan konstruksi Universitas Slamet Riyadi Solo mulai dari
      SPMK Konstruksi, Serah Terima Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah
      Terima Kedua secara berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta
      diselenggarakan secara tertib administrasi; Serta memenuhi prinsip 5 T Direktorat
      Jenderal Cipta Karya:                                               

      (1) Tepat Waktu                                                     
      (2) Tepat Mutu                                                      
      (3) Tepat Volume                                                    
      (4) Tepat Sasaran                                                   
      (5) Tertib administrasi                                             
   8) Implementasi SMK3 Konstruksi dengan target zero accident            
   9) Terselenggaranya BIM at construction stage Universitas Slamet Riyadi Solo.
   Adapun aset pada pembangunan gedung ini setelah selesai masa pelaksanaan akan dialih
   statuskan kepada Universitas Slamet Riyadi Solo. Pengelolaan sarana dan prasarana hasil
   pembangunan tersebut akan dikelola oleh Yayasan Perguruan Tinggi Slamet Riyadi.

 4. DUKUNGAN PADA INDUSTRIALISASI 4.0                                     
     Sejalan dengan road map dan strategi Making Indonesia 4.0 yang ditetapkan oleh
   Presiden Republik Indonesia dan ditindaklanjuti dengan arahan disruptive policy oleh Menteri
   PUPR dalam rapat kerja tahun anggaran 2019 dimana Kementerian PUPR mendukung

   industrialisasi 4.0 dan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018
   tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dimana disebutkan:          
     “Penggunaan Building Information Modelling (BIM) WAJIB diterapkan pada Bangunan
   Gedung Negara tidak sederhana dengan kriteria luas diatas 2.000 m2 (dua ribu meter
   persegi) dan diatas 2 (dua) lantai”.                                   
     Maka dalam pekerjaan ini, Konsultan Manajemen Konstruksi disyaratkan menyusun
   pemodelan dan menggunakan Building Information Modelling (BIM) dalam pengendalian
   pelaksanaan pekerjaan (at construction stage).                         

     BIM adalah representasi digital dari karakter fisik dan karakter fungsional suatu bangunan
   yang di dalamnya terkandung semua informasi mengenai elemen-elemen bangunan tersebut
   yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan (Tim BIM PUPR).     
     Tingkatan BIM mulai dari 3 Dimensi sampai dengan 7 Dimensi. Dalam pekerjaan ini
   konsultan Manajemen Konstruksi disyaratkan mengimplementasikan BIM at construction
   stage minimum 4 dimensi.                                               

 5. LOKASI KEGIATAN                                                       
   Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro, Surakarta, Jawa Tengah.                

 6. SUMBER PENDANAAN                                                      
   Biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada Biaya Anggaran DIPA Direktorat Jenderal
   Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Satuan Kerja Balai
   Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024-2025 dengan Pagu
   Anggaran sebesar Rp 2.750.000.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
   termasuk pajak-pajak dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   Biaya Manajemen Konstruksi :                                           

                                                           Page 7 of 20   
   1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Manajemen Konstruksi ini Rp 2.749.999.200,00
     (Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh
     Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri
     Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 perihal tentang Pedoman Teknis  
     Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu :                           
     a. Besarnya biaya Konsultan Manajemen Konstruksi merupakan biaya tetap dan pasti.
     b. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian (Kontrak) yang dibuat oleh
       PPK Perencanaan Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah

       dengan Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi hasil pengadaan.
   2) Biaya pekerjaan Konsultan Manajemen Kosntruksi dan tata cara pembayaran diatur secara
     kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan penyedia jasa Manajemen
     Konstruksi sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari:         
     a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang,                      
     b. Biaya Perjalanan,                                                 
     c. Biaya rapat-rapat,                                                
     d. Biaya Operasional dan Kantor,                                     
     e. Biaya Pelaporan,                                                  

     f. Biaya Penerapan SMKK,                                             
     g. Dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam BoQ.                    
   3) Biaya yang tertuang dalam KAK ini termasuk biaya yang digunakan untuk pengendalian
     pelaksanaan kegiatan manajemen konstruksi.                           

 7. LINGKUP KEGIATAN                                                      
   Adapun item pekerjaan yang menjadi lingkup tugas penyedia Jasa Manajemen Konstruksi
   dalam pelaksanaan Pembangunan Universitas Slamet Riyadi Solo adalah sebagai berikut:

   1) Tahap Persiapan                                                     
     a. Memroses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan yang diperlukan dalam
        pelaksanaan pengawasan;                                           
     b. Memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
        kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
        Konstruksi (SMKK);                                                
     c. Menyusun Program Mutu Pengawasan;                                 
     d. Membantu Pengguna Jasa dalam menyelenggarakan Pre Award Meeting dan Pre
        Construction Meeting serta rapat-rapat persiapan lainnya;         

     e. Mengecek, memeriksa dan selanjutnya meneruskan kepada Pengguna Jasa
        mengenai jadwal waktu pelaksanaan yang diajukan kontraktor pelaksana (time
        schedule, bar chart, S curve dan network planning) sebagai kesepakatan pada saat
        Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;                          
     f. Memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi
        dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan;                      
     g. Menghitung ulang seluruh volume item pekerjaan dan bertanggung jawab atas
        kebenarannya, dimana kontrak penyedia jasa konstruksi adalah kontrak harga satuan;

     h. Mentransformasi gambar perencanaan menjadi model 3 dimensi untuk data dasar
        penyelenggaraan BIM at construction stage, apabila konsultan perencana tidak
        menyiapkan BIM perencanaan.                                       

   2) Tahap Review Dokumen Perencanaan                                    
     a. Melakukan evaluasi teknis terhadap hasil perencanaan, yang meliputi penelitian/hasil
        penyelidikan tanah dan pemeriksaan hasil dokumen perencanaan yang berkaitan

                                                           Page 8 of 20   
        efisiensi waktu pelaksanaan, mutu pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan, serta
        kemungkinan keterlaksanaan konstruksi fisik;                      
     b. Evaluasi dan koordinasi dengan perencana terkait hasil perencanaan,
        perubahan/penyimpangan teknis dan administrasi atas persoalan yang timbul serta
        pengusulan saat pelaksanaan konstruksi;                           
     c. Membantu evaluasi teknis, memfasilitasi serta melakukan koordinasi, dengan pihak-
        pihak yang terlibat pada tahap pelaksanaan konstruksi yang terkait dengan perubahan
        teknis dan syarat teknis perencanaan, serta perijinan;            

     d. Meneliti kelengkapan dokumen perubahan perencanaan dengan melihat kondisi
        lapangan, menyusun program pengendalian pelaksanaan konstruksi oleh Kontraktor
        bersama konsultan perencana serta membantu proses pemenuhan persyaratan
        perubahan terhadap dokumen hasil perencanaan;                     
     e. Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka proses perubahan hasil
        perencanaan yang merupakan justifikasi teknis dan administrasi, atas persetujuan
        konsultan perencana dan pemberi tugas;                            
     f. Melengkapi dan menyusun persyaratan administrasi perubahan perencanaan, laporan
        dan berita acara dan risalah rapat, dokumentasi rapat dalam rangka pengendalian

        pekerjaan;                                                        
     g. Mengadakan dan memimpin rapat koordinasi proses perubahan perencanaan;
     h. Review dokumen perencanaan dilakukan pararel dengan pelaksanaan pekerjaan
        konstruksi;                                                       
     i. Melakukan proses pemeriksaan teknis dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan
        gedung sebagai dasar pengajuan kelengkapan dokumen SLF;           
     j. Memfasilitasi koordinasi, konsultasi dengan pihak terkait baik institusi pemerintah,
        Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun pihak swasta yang terkait dengan

        pelaksanaan pekerjaan baik tahap review dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan
        pemenuhan perijinan;                                              
     k. Mengupdate model 3 dimensi BIM at construction stage berdasarkan hasil review
        perencanaan.                                                      

   3) Tahap Pelelangan                                                    
     a. Membantu pengguna jasa melakukan prakualifikasi calon peserta pelelangan (apabila
        pelelangan dilakukan melalui prakualifikasi);                     
     b. Membantu pengguna jasa dalam menyusun harga perhitungan sendiri (HPS) atau

        owner’s estimate (OE) pekerjaan konstruksi fisik;                 
     c. Membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
     d. Membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik;
     e. Menyusun laporan kegiatan pelelangan.                             

   4) Tahap Pelaksanaan                                                   
     a. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang diawasinya
        dan atas (apabila terjadi) kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan;

     b. Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Program Mutu dan RKK
        Pengawasan/Manajemen Konstruksi (Rencana Keselamatan Konstruksi) kegiatan
        Konsultan Manajemen Konstruksi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku;
     c. Melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan pemenuhan
        persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;           
     d. Melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material, dan peralatan serta
        penerapan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;                

                                                           Page 9 of 20   
     e. Melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan persyaratan mutu dan
        volume serta penerapan keselamatan kerja konstruksi;              
     f. Melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;         
     g. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh
        penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;                             
     h. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built
        Drawing) sebelum serah terima I;                                  
     i. Memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap perubahan-perubahan pelaksanaan

        pekerjaan;                                                        
     j. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis
        tentang alternatif pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
     k. Bersama dengan penyedia jasa konstruksi melakukan pemeriksaan lapangan
        bersama, dan melakukan penyesuaian antara gambar, RAB dengan kondisi lapangan
        dalam rangka MC Nol, memeriksa dan menerbitkan Berita Acara MC-0 lengkap
        dengan lampiran teknis;                                           
     l. Membantu PPK dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat lapangan secara
        berkala dan merekomendasikan rapat insidental;                    

     m. Membantu PPK dalam menyusunan berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan;
     n. Membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan pelaksanaan
        pekerjaan pengawasan;                                             
     o. Memastikan pelaksanaan pekerjaan memenuhi kriteria kinerja pelaksanaan Bangunan
        Gedung Hijau (BGH) mengacu borang BGH pada Permen PUPR Nomor      
        21/PRT/M/2021 dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2022 tentang
        Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau. Serta mengurus dan
        mendapatkan sertifikat BGH.                                       

     p. Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya:
        a)  Memastikan pelaksanaan pekerjaan memenuhi mutu sesuai spesifikasi teknis
            perencanaan, ketepatan waktu pelaksanaan dengan biaya pembangunan sesuai
            kontrak penyedia jasa konstruksi.                             
        b)  Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar tidak menimbulkan
            kerusakan pada bangunan/ rumah di sekitar lokasi pekerjaan.   
        c)  Memeriksa dan mempelajari serta mengesahkan dokumen-dokumen untuk
            pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan dan
            pelaksanaan pekerjaan di lapangan.                            

        d)  Memberikan ijin dan mengawasi pemakaian bahan, peralatan, metode dan
            tahapan pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan
            konstruksi.                                                   
        e)  Memeriksa dan mengesahkan bahan (approval material) yang akan dipasang
            sesuai spesifikasi teknis dan pertimbangan keandalan konstruksi bangunan dan
            menyimpan sampel bahan yang disetujui. Serta memastikan bahan yang
            didatangkan dan dipasang adalah sama dengan sampel bahan yang disetujui.
        f)  Melakukan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai

            material yang disetujui, dan memastikan pemenuhan persentase minimal TKDN
            untuk Bangunan Gedung Negara;                                 
        g)  Memeriksa dan mengesahkan izin kerja (request of work) dari kontraktor
            pelaksana sebelum pelaksanaan suatu item pekerjaan.           
        h)  Mengawasi dan mengarahkan serta mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
            konstruksi dari segi kualitas dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.

                                                          Page 10 of 20   
        i)  Mengawasi dan bertanggung jawab atas kebenaran ukuran, kualitas, dan
            kuantitas (volume) dari setiap item pekerjaan atau komponen bangunan,
            peralatan dan perlengkapan.                                   
        j)  Menerbitkan surat teguran kepada penyedia jasa konstruksi jika terjadi
            keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak penyedia jasa
            konstruksi dan melaksanakan rapat pembuktian (show couse meeting);
        k)  Merekomendasikan kepada Pengguna Jasa terhadap akibat pelaksanaan
            penyedia jasa untuk melakukan tindakan sanksi sanksi keterlambatan

            pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
        l)  Menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai persyaratan dalam
            kontrak penyedia jasa konstruksi. Dan memberikan rekomendasi solusi dengan
            tetap memperhitungkan waktu pelaksanaan pekerjaan.            
        m)  Melakukan pengukuran, menghitung ulang dan bertanggung jawab sepenuhnya
            atas seluruh volume item pekerjaan dan mengesahkannya dalam BA MC-0,
            laporan mingguan, laporan bulanan, laporan progres untuk termin, dan BA MC-
            100. Untuk itu konsultan MK harus membuat backup perhitungan volume detail
            atas semua item pekerjaan yang akan dan telah dilaksanakan kontraktor

            pelaksana. Kontrak Penyedia Jasa Konstruksi adalah kontrak harga satuan
            sehingga volume yang dilaporkan dan progreskan harus riil dan benar.
        n)  Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan dengan konsultan perencana secara
            berkala maupun insidentil dan berkordinasi untuk persetujuan perubahan dari
            konsultan perencana apabila terdapat perubahan substantif dari gambar
            perencanaan.                                                  
        o)  Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk selanjutnya memberikan
            solusi atas persoalan/kendala/permasalahan yang terjadi selama pekerjaan

            konstruksi                                                    
        p)  Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala maupun insidentil, baik
            luring maupun daring, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan
            manajemen konstruksi, membuat laporan eksekutif summary (buku profil
            pekerjaan) dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian,
            mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh penyedia jasa
            pelaksanaan konstruksi.                                       
        q)  Mengendalikan perubahan-perubahan tambah/ kurang dan melaporkan/
            mengkoordinasikan dengan tim peneliti kontak untuk selanjutnya menyusun

            adendum kontrak dengan tetap memperhitungkan nilai kontrak penyedia jasa
            konstruksi yang ada dan memperhatikan capaian output pekerjaan.
        r)  Memberikan rekomendasi harga satuan baru yang wajar dan akuntabel untuk
            item pekerjaan baru yang muncul/diperlukan dan disepakati dalam pelaksanaan
            pekerjaan sebagai referensi HPS (harga perkiraan sendiri) bagi PPK.
            Rekomendasi harga satuan baru disusun oleh Manajemen Konstruksi diawali
            dengan melakukan survei harga retail di pasaran minimal dari 3 (tiga) sumber
            dan kemudian dimasukkan ke dalam AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan)

            baru.                                                         
        s)  Konsultan Manajemen Konstruksi melakukan pengukuran, perhitungan, dan
            pemeriksaan progres riil pekerjaan serta memastikan hasil pekerjaan sesuai
            dengan spesifikasi teknis, selanjutnya menetapkan dan menerbitkan Berita
            Acara Pemeriksaan/ Kemajuan/ Bobot/ Prestasi sebagai dasar Pejabat
            Penandatangan Kontrak untuk melakukan pembayaran termin kepada Penyedia
            Jasa Kontruksi. Konsultan Manajemen Konstruksi bertanggung jawab mutlak
            sepenuhnya, bersedia menerima seluruh tuntutan hukum serta membebaskan

                                                          Page 11 of 20   
            Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansi dan jajarannya dari segala
            tuntutan hukum jika bobot prestasi/progres pekerjaan yang ditetapkan ternyata
            dijumpai penyimpangan/ kekurangan.                            
        t)  Mendorong dan mengarahkan percepatan pelaksanaan pekerjaan, selanjutnya
            melakukan perhitungan dan cut off progres pada akhir tahun anggaran mengacu
            pada komposisi anggaran tahun anggaran 2024 dan 2025.         
        u)  Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan
            pekerjaan.                                                    

        v)  Meneliti dan mengesahkan gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings)
            yang diajukan oleh penyedia barang/jasa (kontraktor) dan memastikan
            kesesuaian gambar pelaksanaan dengan kondisi lokasi eksisting.
        w)  Mendokumentasikan detail proses pelaksanaan (0%, 25%, 50%, 75%, 100%)
            baik foto maupun video serta pesawat drone dari sudut pengambilan yang
            konsisten dengan baik dan terarsip rapi. Foto dan dokumentasi diarsipkan dalam
            harddisk dan cloud.                                           
        x)  Membuat/ menulis/ mengetik seluruh notulensi rapat, berita acara,
            korespondensi, dan dokumen terkait lainnya serta mengarsipkannya, baik dalam

            bentuk hardcopy, softfile, dan cloud dengan baik.             
        y)  Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung
            yang diawasinya.                                              
        z)  Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun dokumen-dokumen yang terkait
            tehadap pelaksanaan pekerjaan.                                
        aa) Menyiapkan kelengkapan dokumen pengurusan dan mengurus PBG    
            (Persetujuan Bangunan Gedung), dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) serta sertifikat
            BGH (bangunan gedung hijau) minimum level pratama.            

        bb) Melakukan konsultasi dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk
            membahas kendala dan persoalan substansial yang timbul selama pelaksanaan
            pekerjaan. Serta mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap
            mendesak. Kemudian memimpin dan mengarahkan penyedia jasa konstruksi
            dalam implementasi solusi/percepatannya.                      
        cc) Membuat dan memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis
            teknologis kepada Pengguna Jasa mengenai (namun tak terbatas pada) volume,
            prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan
            oleh kontraktor.                                              

        dd) Menkoordinasikan/ menyelenggarakan uji, testing dan comissioning baik bahan
            material bangunan maupun sistem mekanikal elektrikal terpasang dan
            memastikan semuanya sesuai serta menuangkannya dalam berita acara.
        ee) Meneliti dan mengesahkan gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan
            dilapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima I.         
        ff) Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima I dan mengawasi
            perbaikannya pada masa pemeliharaan.                          
        gg) Bersama-sama dengan penyedia jasa konstruksi menyusun Buku Manual

            petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.         
        hh) Menyusun laporan akhir pelaksanaan pekerjaan dan memberikan rekomendasi
            dilakukan serah terima pertama pekerjaan pertama.             
        ii) Konsultan Manajemen Konstruksi melakukan pengukuran, perhitungan dan
            pemeriksaan progres riil pekerjaan 100% serta memastikan hasil pekerjaan
            sesuai dengan spesifikasi teknis, selanjutnya Konsultan Manajemen Konstruksi
            menetapkan dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan/ Kemajuan/ Bobot/
            Prestasi 100% tuntas sebagai dasar Pejabat Penandatangan Kontrak untuk

                                                          Page 12 of 20   
            melakukan pembayaran termin akhir kepada penyedia jasa kontruksi dan Serah
            Terima Pertama. Konsultan Manajemen Konstruksi bertanggung jawab mutlak
            sepenuhnya, bersedia menerima seluruh tuntutan hukum serta membebaskan
            Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansi dan jajarannya dari segala
            tuntutan hukum jika bobot prestasi/progres pekerjaan 100% yang ditetapkan
            ternyata dijumpai penyimpangan/ kekurangan.                   
        jj) Mengawasi dan mendampingi penyedia jasa konstruksi untuk melakukan tugas
            pemeliharaan selama masa pemeliharaan.                        

        kk) Menyusun laporan akhir pemeliharaan pekerjaan memberikan rekomendasi
            dilakukan serah terima pekerjaan kedua .                      
        ll) Konsultan Manajemen Konstruksi melakukan pemeriksaan akhir masa
            pemeliharaan, kemudian Konsultan Manajemen Konstruksi menerbitkan Surat
            Pernyataan Selesainya Pekerjaan Pemeliharaan sebagai dasar Pejabat
            Penandatangan Kontrak melakukan Serah Terima Kedua.           
        mm) Lingkup tugas dan tanggung jawab pengawasan lainnya sebagaimana diatur
            dalam dokumen Kontrak penyedia jasa manajemen konstruksi memobilisasi
            seluruh personil inti dan bekerja penuh waktu (full time) pada pekerjaan. Ketidak

            hadiran personil Manajemen Konstruksi dapat dikenakan pemotongan
            remunerasi diperhitungkan terhadap jumlah kehadirannya        
        nn) Apabila dikemudian hari didapati kekurangan volume pekerjaan dalam kontrak
            Manajemen Konstruksi dan kontrak Penyedia Jasa Konstruksi yang diawasi
            (termasuk adendum perubahannya - jika ada) yang tidak dilaksanakan dan/atau
            kualitas yang tidak sesuai dan/atau personil yang tidak sesuai, dalam hal ini
            merupakan hasil temuan pemeriksaan Tim BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),
            Tim BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat

            Jenderal Kementerian PUPR, Tim Pemeriksa Pekerjaan (PHO/FHO), dan atau
            pemeriksa sah lainnya sesuai dengan hukum, maka konsultan Manajemen
            Konstruksi wajib/ harus mengembalikan/ menyetorkan senilai temuan dimaksud
            ke Kas Negara dan dikenakan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-
            undangan yang berlaku.                                        

   5) Tahap Pemeliharaan                                                  
     a. Melakukan pengawasan cacat kurang secara berkala selama masa pemeliharaan;
     b. Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk

        pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;                      
     c. Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola/pengguna bangunan jika ada kegiatan
        penggunaan bangunan selama masa pemeliharaan;                     
     d. Mengawasi penyedia jasa konstruksi dalam memperbaiki cacat kurang selama masa
        pemeliharaan sampai dengan serah terima kedua;                    
     e. Melakukan pemeriksaan pekerjaan kedua untuk memastikan kondisi bangunan sesuai
        dengan serah terima pertama sebagai dasar serah terima akhir pekerjaan.

   6) Tahap Serah Terima Pertama                                          
     a. Menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah terima
        pertama (provisional hand over);                                  
     b. Memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan gambar as
        built drawing sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum serah terima
        pertama (provisional hand over);                                  

                                                          Page 13 of 20   
     c. Melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal
        penugasan dan jadwal mobilisasi;                                  
     d. Membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (seratus persen) sebelum serah
        terima pertama (provisional hand over);                           
     e. Membantu PPK dalam menyusunan Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional
        Hand Over); dan                                                   
     f. Menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.             

   7) Tahap Serah Terima Akhir                                            
     a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan;      
     b. Membuat surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai dasar
        pengajuan kelengkapan dokumen SLF;                                
     c. Memberikan rekomendasi kepada PPK terkait penerbitan Berita Acara Serah Terima
        Akhir (Final Hand Over).                                          

 8. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI                  
   1) Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi yang selanjutnya disebut Konsultan

     Pengawas merupakan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang memberikan layanan
     usaha pengawasan.                                                    
   2) Tanggung Jawab Jasa Manajemen Konstruksi meliputi:                  
     a. Pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi dalam rangka mendukung terwujudnya
       tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;                            
     b. Pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi berdasarkan kontrak; dan
     c. Pemeriksaan kesesuaian proses dan hasil pekerjaan konstruksi dengan persyaratan
       mutu, waktu, biaya dan keselamatan konstruksi yang tercantum dalam kontrak

       pekerjaan konstruksi;                                              
     d. Mempertanggung jawabkan kebenaran dokumen/progres pelaksanaan fisik dalam
       pelaksanaan pengawasan konstruksi;                                 
     e. Pelaksanaan pengawasan selama masa pemeliharaan.                  
   3) Wewenang Konsultan Pengawas Konstruksi, meliputi:                   
     a. Pemberian persetujuan izin kerja (request of work) atas rencana pelaksanaan
       pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan; dan/atau                
     b. Pemberian rekomendasi kepada PPK untuk menghentikan setiap pekerjaan di

       lapangan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen SMKK.
     c. Kewenangan yang tidak tercantum dalam KAK akan dibahas lebih detail saat
       pelaksanaan fisik akan dimulai (saat PCM Paket Fisik).             

 9. PENYELENGGARAAN BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING)                  
   Dalam pekerjaan ini, konsultan Manajemen Konstruksi disyaratkan menyelenggaran BIM at
   construction stage minimum 4D. Adapun penerapan BIM pada pengendalian pelaksanaan

   pembangunan Universitas Slamet Riyadi Solo ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
      Fitur BIM  Lingkup    PIC  Alat Software    Keterangan              
     Penyusunan Pemodelan Eksisting TA Arsitek PC Autodesk Selambat-lambatnya tersusun
     Model 3D Pemodelan Arsitektur TA Arsitek PC Revit/ saat penyerahan Laporan
                                      Sketchup/ Pendahuluan (30 hari sejak
             Pemodelan Struktur TA Sipil PC                               
                                      Archicad/ SPMK)                     
             Pemodelan MEP TA M/E/P PC                                    
                                      Tekla/                              
             Komposit Model Team PC                                       
                                      Bentley                             
                          Leader                                          
                                      atau yang                           
                                      lainnya                             
                                                          Page 14 of 20   
      Fitur BIM  Lingkup    PIC  Alat Software    Keterangan              
     Visualisasi Memvisualisasikan TA Arsitek PC Naviswork/ 4D model sebagai baseline
     4D      model 3D dengan TA Sipil Enscape/ diserahkan bersamaan       
             tahapan (sequence)       Trimble/ Laporan Pendahuluan        
             pekerjaan                BIM 360/                            
                                      atau yang update 4D dilakukan       
             Mengintegrasikan Team PC                                     
                                      lainnya sekurang-kurangnya setiap   
             tahapan (sequence)Leader                                     
                                             bulan                        
             pekerjaan dengan                                             
                                      Diintegrasi-                        
             penjadwalan network                                          
                                      kan dengan                          
             planning                                                     
                                      Microsoft                           
             Kerjasma digital, CDE Team PC dan                            
                                      Project/                            
             (common data Leader smart                                    
                                      Primavera/                          
             environtment)      phone                                     
                                      dll                                 
     Koordinasi Pengkoordinasian 4D Team PC dan Naviswork/ Sekurang-kurangnya 2
     BIM     model arsitektur, Leader display Enscape/ mingguan           
             struktur, dan MEP.       Trimble/                            
             Dibahas dalam rapat      BIM 360/                            
             koordinasi dan           atau yang                           
             pemantauan progress      lainnya DAN                         
                                      Microsoft                           
             Pemantauan lintasan Team PC dan                              
                                      Project/                            
             kritis (critical path) Leader display                        
                                      Primavera/                          
             dengan BIM 4D.                                               
                                      dll                                 
             Pemantauan dini Team PC dan                                  
             potensi singgungan Leader display                            
             antar pekerjaan (clash                                       
             detection).                                                  
  Disayaratkan Minimum 4D                                                 
                        Gambar 1. Dimensi dalam BIM                       

                   Gambar 2. Visualisasi implementasi BIM 4D              

   Ketentuan BIM 4D sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:            

                                                          Page 15 of 20   
   a. Diawali dengan menyusun 3D BIM yang merupakan proses menciptakan informasi grafis
      dan non-grafis berdasarkan dokumen perencanaan. Informasi akan semakin kaya dan
      mendetail sampai data proyek diserahkan pada PPK setelah proyek selesai.
   b. 3D BIM dapat disusun dengan software Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD, Bentley
      Architecture, Bentley Structural Modeler, Bentley Hevacomp Mechanical Designer,
      Sketchup, dll ditentukan sendiri oleh konsultan Manajemen Konstruksi.
   c. 3D memperlihatkan model atas hasil perencanaan serta memvisualisasikan setiap
      elemen bangunan lengkap dengan parameter informasi di dalamnya (geometri, volume,

      spesifikasi, supplier/manufaktur, informasi lifetime, dll).         
   d. Dengan visual 3D struktur, arsitektur dan MEP yang saling ter-superimpose diharapkan
      singgungan antar pekerjaan dapat terdeteksi sejak dini (clash detection).
   e. Model 4D dihasilkan dengan mengintegrasikan model 3D dengan kemampuan visualisasi
      urutan (sequence) konstruksi dan waktu pelaksanaan, yaitu mengintegrasikan
      tahapan/urutan dan waktu pelaksanaan item-item pekerjaan ke dalam model tiga dimensi.
      Sehingga model tahapan pembangunan dapat terpantau dan terlihat lintasan kritis (critical
      path) serta mampu memproyeksikan keterlambatan yang mungkin terjadi sehingga dapat
      diambil langkah-langkah preventif untuk menghindarinya.             

   f. 4D BIM dapat disusun dengan software Autodesk Naviswork, Synchro, Navigator, Vico
      Control, dll dan dikombinasikan dengan software network planning berupa Microsoft
      Project atau Primavera, dll ditentukan sendiri oleh konsultan Manajemen Konstruksi.
   Konsultan Manajemen Konstruksi mengupdate BIM 4D sekurang-kurangnya setiap 2 (dua)
   mingguan selama proses pelaksanaan (construction stage) dan setiap saat siap disajikan
   kepada tamu pimpinan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah serta stake holders
   terkait.                                                               
   Kegiatan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi yang dilaksanakan oleh Konsultan

   Manajemen Konstruksi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan
   Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang
   Pembangunan Bangunan Gedung Negara.                                    
   Manajemen Konstruksi berkewajiban menyiapkan sumber daya manusia, hardware dan
   software termasuk menyiapkan akun yang berlisensi untuk mengoperasikan Common Data
   Environment (CDE) proyek secara keseluruhan.                           

 10. KELUARAN KEGIATAN                                                    
    1) Keluaran yang diminta dari konsultan Manajemen Konstruksi berdasarkan Kerangka

      Acuan Kerja ini adalah:                                             
      a. Laporan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu
        Laporan RMPK dan Program Mutu berisi perencanaan kegiatan penjaminan mutu dan
        pengendalian mutu (PMPM) oleh penyedia jasa konstruksi. Dokumen RMPK paling
        sedikit memuat:                                                   
        a) Struktur organisasi Penyedia Jasa beserta hubungan kerja antara Pengguna Jasa
           dan Sub Penyedia Jasa;                                         
        b) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;                                  

        c) Gambar dan spesifikasi teknis;                                 
        d) Tahapan pekerjaan;                                             
        e) Rencana metode pelaksanaan kerja (work method statement) terdiri atas
           komponen metode kerja, tenaga kerja konstruksi, material, alat, dan aspek
           Keselamatan Konstruksi;                                        
        f) Rencana pemeriksaan dan pengujian;                             

                                                          Page 16 of 20   
        g) Pengendalian Subpenyedia Jasa, meliputi kriteria persyaratan pemilihan
           Subpenyedia Jasa yang dilakukan oleh Penyedia Jasa pelaksana konstruksi
           sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa; dan
        h) Pengendalian pemasok meliputi jenis pekerjaan yang dipasok, jumlah pemasok,
           kriteria, dan prosedur pemilihan.                              
        Laporan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu diserahkan
        sebanyak 3 (tiga) Ekslempar.                                      
      b. Laporan Pendahuluan                                              

        Laporan Pendahuluan memuat sekurang-kurangnya:                    
        a) RMPK yang berisi program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan
           Manajemen Konstruksi;                                          
        b) Laporan pelaksanaan tugas konsultan manajemen konstruksi sesuai ruang
           lingkup-lingkup tugas pada tahap persiapan dan tahap review dokumen
           perencanaan;                                                   
        c) Berita Acara Hasil Pengukuran Awal (MC-0), dilampiri backup volume hasil
           pengukuran awal;                                               
        d) Dokumentasi 0% format foto, video dan foto udara               

        e) Laporan hasil Pre award meeting dan pre construction meeting serta rapat-rapat
           persiapan lainnya                                              
        f) Dokumen untuk proses perizinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
           (PBG, SLF, BGH, tower crane, dll);                             
        g) Review borang evaluasi kinerja pelaksanaan Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan
           memastikan nilainya memenuhi kriteria level minimum BGH (Pratama).
        h) Review program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh penyedia jasa
           pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran

           fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan
           dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance
           atau Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
        i) Rencana program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program
           pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu,
           pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian
           perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan
           dan keselamatan kerja;                                         
        j) Rencana program evaluasi terhadap potensi penyimpangan teknis dan manajerial

           yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan
           koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;                      
        k) Menyerahkan model 3D BIM berdasarkan gambar perencanaan dan    
           diintegrasikan dengan jadwal pelaksanaan sehingga termasuk menjadi level 4D
           BIM;                                                           
        Laporan Pendahuluan diserahkan selambat-lambatnya 30 hari setelah SPMK
        diterbitkan sebanyak 3 (tiga) 3 (tiga) Ekslempar.                 
      c. Laporan Mingguan                                                 

        Kompilasi laporan harian dan di tambah laporan hasil pekerjaan dengan bentuk bobot
        dan prosentase yang sudah dikerjakan, hasil pekerjaan dalam minggu ini serta bobot
        dan prosentasi sampai dengan minggu ini, dan disampaikan pada saat rapat evaluasi
        pekerjaan (dilampirkan foto). Laporan Mingguan disusun sesuai hasil pembahasan
        laporan kemajuan pekerjaan dan catatan rapat mingguan dan diserahkan paling
        lambat 2 (dua) hari setelah Rapat Pembahasan sebanyak 3 (tiga) ekslempar setiap
        minggu selama 12 (dua belas) bulan.                               
      d. Laporan Bulanan                                                  

                                                          Page 17 of 20   
        Kompilasi dari laporan mingguan ditambah rekapitulai pencapaian bobot dan
        prosentase pekerjaan pada bulan tersebut, dan disampaikan pada saat rapat evaluasi
        pekerjaan (dilampirkan foto). Laporan Bulanan disusun sesuai hasil pembahasan
        laporan kemajuan pekerjaan dan catatan rapat bulanan dan diserahkan paling lambat
        2 (dua) hari setelah Rapat Pembahasan sebanyak 3 (tiga) ekslempar setiap bulan
        selama 12 (dua belas) bulan.                                      
      e. Laporan Antara                                                   
        Laporan Antara memuat sekurang-kurangnya:                         

        a) Laporan Evaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh penyedia
           jasa pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran
           fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan
           dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance
           atau Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sampai
           dengan pertengahan waktu pelaksanaan;                          
        b) Laporan Pengendalian program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi
           program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu,
           pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian

           perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan
           dan keselamatan kerja sampai dengan pertengahan waktu pelaksanaan;
        c) Laporan Evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang
           timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan
           koreksi teknis bila terjadi penyimpangan sampai dengan pertengahan waktu
           pelaksanaan;                                                   
        d) Laporan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);      
        e) Justifikasi Teknis sebagai dasar perubahan yang ditandatangani/disetujui

           konsultan perencana;                                           
        f) Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
           Tambah/Kurang (jika terdapat perubahan pekerjaan);             
        g) Draft Addendum Tambah Kurang untuk dikoordinasikan tim peneliti kontrak untuk
           selanjutnya direkomendasikan ke PPK;                           
        h) Laporan implementasi BIM;                                      
        i) Dokumen Persiapan Pengurusan SLF (Sertifikat Laik Fungsi);     
        j) Dokumen Pelaksanaan dan Persiapan Pengurusan Sertifikasi BGH (Bangunan
           Gedung Hijau);                                                 

        k) Rangkuman kendala dan permasalahan sampai dengan pertengahan   
           pelaksanaan (bulan ke-6) dan solusi jalan keluarnya;           
        l) Executive Summary (profil pelaksanaan) sampai dengan pertengahan
           pelaksanaan (bulan ke-6;                                       
        m) Laporan/dokumen terkait lainnya sampai dengan pertengahan pelaksanaan
           (bulan ke-6).                                                  
        Laporan Antara disusun diserahkan paling lambat 2 (dua) hari setelah rapat
        pembahasan dan dicetak sebanyak 3 (tiga) ekslempar.               

      f. Laporan Akhir                                                    
        Laporan Akhir memuat sekurang-kurangnya:                          
        a) Laporan Evaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh penyedia
           jasa pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran
           fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan
           dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance
           atau Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) selama
           proses pelaksanaan dari awal hingga akhir;                     

                                                          Page 18 of 20   
        b) Laporan Pengendalian program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi
           program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu,
           pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian
           perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan
           dan keselamatan kerja selama proses pelaksanaan dari awal hingga akhir;
        c) Laporan Evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang
           timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan
           koreksi teknis bila terjadi penyimpangan selama proses pelaksanaan dari awal

           hingga akhir;                                                  
        d) Addendum Tambah Kurang kontrak penyedia jasa konstruksi;       
        e) Laporan perhitungan final Tingkat Komponen Dasar Dalam Negeri (TKDN);
        f) Berita Acara Testing and Comissioning;                         
        g) Berita Acara Pengukuran Akhir (MC-100) berikut lampiran teknisnya;
        h) Surat Pernyataan Selesainya Pekerjaan, menyatakan dan bertanggungjawab
           bahwa pekerjaan telah tuntas 100% baik dalam kualitas maupun kuantitas dan
           pernyataan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan dan membebaskan
           PPK beserta jajarannya dari segala tuntutan, bertanggung jawab sepenuhnya

           atas segala tuntutan dan kelalaian jika dalam pelaksanaan pekerjaan yang bobot
           kemajuan prestasinya dinyatakan tuntas 100% ditetapkan ternyata dijumpai
           penyimpangan/ kekurangan;                                      
        i) Gambar-gambar sesuai dengan hasil pelaksanaan pembangunan (as built
           drawing);                                                      
        j) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I;                         
        k) Invoice keuangan;                                              
        l) Laporan Dokumen Pengurusan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) adalah segala

           dokumen yang terkait dengan pengurusan pengajuan sampai dengan terbitnya
           SLF;                                                           
        m) Laporan Dokumen Pelaksanaan dan Pengurusan Sertifikasi BGH (Bangunan
           Gedung Hijau) adalah segala dokumen yang terkait dengan pelaksanaan,
           pengajuan sampai dengan terbitnya sertifikat dan plakat BGH    
        n) Sertifikat dan Plakat BGH;                                     
        o) Buku Manual petunjuk pengoperasian dan perawatan bangunan gedung;
        p) Rangkuman kendala dan permasalahan sampai dengan akhir pelaksanaan dan
           solusi jalan keluarnya;                                        

        q) Dan dokumen-dokumen lainnya terkait pelaksanaan tugas manajemen konstruksi;
        r) Executive Summary (profil pelaksanaan) selama proses pembangunan;
        s) Menyerahkan seluruh BIM hystorical data selama penyelenggaraan BIM at
           construction stage.                                            
        Laporan Akhir diserahkan selambat-lambatnya bersamaan dengan serah terima
        pertama (PHO) hasil pekerjaan penyedia jasa konstruksi sebanyak 3 (tiga)
        Ekslempar.                                                        
      g. Laporan Hasil Review Design                                      

        Laporan Hasil Review Design adalah segala dokumen terkait hasil review atau revisi
        DED, RAB dan RKS selama masa konstruksi. Diserahkan selambat-lambatnya
        bersamaan dengan serah terima pertama (PHO) hasil pekerjaan penyedia jasa
        konstruksi sebanyak 3 (tiga) Ekslempar.                           
      h. Laporan Pelaksanaan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan
        Dokumen ini paling sedikit memuat:                                
        a) Kebijakan Keselamatan Konstruksi;                              
        b) Pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja;        

                                                          Page 19 of 20   
        c) IBPRP sederhana;                                               
        d) Rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya; dan              
        e) Jadwal inspeksi.                                               
        Laporan Pelaksanaan RKK ini diserahkan sebanyak 3 (tiga) Ekslempar.
      i. Booklet Profil Pekerjaan 100%                                    
        Booklet profil pekerjaan ini diserahkan sebanyak 100 (seratus) Ekslempar.
      j. Laporan Perawatan dan Pemeliharaan                               
        Laporan Perawatan dan Pemeliharaan sekurang-kurangnya memuat:     

        a) Laporan Hasil Pemeliharaan Selama Masa Pemeliharaan;           
        b) Surat Pernyataan Selesainya Pekerjaan Masa Pemeliharan, menyatakan dan
           bertanggungjawab bahwa pekerjaan pemeliharaan telah tuntas 100% baik dalam
           kualitas maupun kuantitas dan pernyataan tanggung jawab atas risiko kegagalan
           bangunan dan membebaskan PPK beserta jajarannya dari segala tuntutan,
           bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan kelalaian jika dalam
           pelaksanaan pekerjaan yang pekerjaan pemeliharaannya dinyatakan tuntas 100%
           ditetapkan ternyata dijumpai penyimpangan/ kekurangan;         
        c) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II.                        

        Laporan Perawatan dan Pemeliharaan diserahkan sebanyak 3 (tiga) Ekslempar.
      k. Laporan BIM                                                      
        Laporan BIM adalah segala dokumen yang terkait dengan implementasi BIM pada
        proyek konstruksi. Diserahkan selambat-lambatnya bersamaan dengan serah terima
        pertama (PHO) hasil pekerjaan penyedia jasa konstruksi sebanyak 3 (tiga)
        Ekslempar.                                                        
      l. Laporan BGH                                                      
        Laporan Dokumen pengurusan BGH (Bangunan Gedung Hijau) adalah segala

        dokumen yang terkait dengan pengurusan dokuman BGH sampai dengan terbit
        sertifikat dan plakat BGH. Diserahkan selambat-lambatnya bersamaan dengan serah
        terima pertama (PHO) hasil pekerjaan penyedia jasa konstruksi sebanyak 3 (tiga)
        Ekslempar.                                                        
      m. Laporan SLF                                                      
        Laporan Dokumen pengurusan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) adalah segala dokumen
        yang terkait dengan pengurusan dokuman SLF. Diserahkan selambat-lambatnya
        bersamaan dengan serah terima pertama (PHO) hasil pekerjaan penyedia jasa
        konstruksi sebanyak 3 (tiga) Ekslempar.                           

      n. Laporan Perhitungan TKDN                                         
        Diserahkan selambat-lambatnya bersamaan dengan serah terima pertama (PHO)
        hasil pekerjaan penyedia jasa konstruksi.                         

                                                          Page 20 of 20