Konsultan Supervisi Dan Review Design Lanjutan Pembangunan Tpa Kec. Sambutan

Uraian  Pekerjaan                                

Lingkup Kegiatan                                                           
     A. Lingkup Pekerjaan                                                  

        1. Persiapan :                                                     

          a) Tujuan                                                        

            Tujuan pengawasan teknis jalan ini adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan jalan
            agar berjalan efisien dan efektif serta sesuai dengan desain dan spesifikasi yang

            digunakan sebagai dasar pelaksanaan.                           

          b) Lingkup                                                       

            (1) Menyusun Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pengawasan sesuai dokumen kontrak
               pekerjaan konstruksi.                                       

            (2) Mempelajari hal-hal yang terkait dokumen kontrak pekerjaan konstruksi, termasuk

               pengendalian manajemen dan keselamatan lalu-lintas serta SMK3 Konstruksi, dan
               Dokumen Lingkungan.                                         

            (3) Membantu PPK dalam pelaksanaan Pre Construction Meeting (PCM) dan mutual

               check                                                       

            (4) Mencatat seluruh kesepakatan dalam PCM dan dituangkan dalam Berita Acara
               tersendiri sebagai Dokumen Kegiatan.                        

            (5) Mempersiapkan formulir-formulir isian, antara lain:        

               - Laporan Harian                                            

               - Laporan Mingguan                                          

               - Laporan Bulanan / Monthly Progress Report                 

               - Laporan Teknis (jika diperlukan).                         

               - Pengecekan kesesuaian desain di lapangan.                 

               - Persiapan Gambar Kerja untuk: Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala,

                Betterment                                                 

               - Perhitungan Volume / Back-up Data serta Monthly Certificate.

               - Quality Control / kontrol kualitas selama periode pelaksanaan.

               - Request Penyedia jasa untuk:Memulai Pekerjaan, Pengujian Bahan
            (6) Menjelaskan struktur organisasi dan personil Direksi Teknis yang sudah
               dimobilisasi dan rencana personil lainnya yang akan dimobilisasi.

            (7) Menjelaskan Struktur Organisasi Direksi Teknis dan tugas dari masing- masing

               personil Direksi Teknis.                                    

            (8) Memberikan usulan teknik pelaksanaan yang lebih efisien.   

            (9) Menjelaskan rencana kerja (bila ada):                      

            (10) Menyampaikan dan mempresentasikan RMK kepada Direksi Pekerjaan pada saat
               PCM.                                                        

            (11) Membantu PPK dalam mengkaji rencana mutu kontrak (RMK) penyedia jasa

               konstruksi.                                                 

            (12) Melakukan pengawasan, pengujian, pengecekan kuantitas dan kualitas serta
               kelayakan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa.

            (13) Mengecek Daftar peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang disampaikan Penyedia

               Jasa.                                                       

            (14) Mengecek masa laku kalibrasi peralatan yang akan digunakan oleh Penyedia Jasa.

            (15) Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi Pekerjaan tentang jumlah, mutu dan
               kelaikan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa.

            (16) Menandatangani Berita Acara mobilisasi.                   

            (17) Menyampaikan laporan pelaksanaan mobilisasi kepada Direksi Pekerjaan.

            (18) Membuat analisis untuk merumuskan parameter desain berdasarkan gambar kerja

               dan parameter desain;                                       

            (19) Menyelesaikan Revisi Desain bilamana terdapat perbedaan antara desain yang ada
               dengan kondisi dilapangan.                                  

            (20) Melakukan pemeriksaan dan pembahasan konsep gambar kerja; 

            (21) Memberikan rekomendasi terhadap konsep gambar kerja kepada Direksi Pekerjaan

               dan Penyedia Jasa.                                          

            (22) Memeriksa gambar kerja yang terkait dengan metode kerja diajukan oleh Penyedia
               Jasa dan kontrol terhadap kuantitas pekerjaan..             

            (23) Melaporkan progres pekerjaan yang telah diselesaikan Penyedia Jasa.

            (24) Membuat daftar kekurangan (Defect & Dificiencies) berdasarkan hasil pemeriksaan

               lapangan.                                                   
            (25) Membantu PPK dalam pengecekan data administrasi dan teknis pekerjaan.

            (26) Membantu PPK dalam pelaksanaan PCM dan mutual check.      

        2. Pelaksanaan Pengawasan                                          

           a) Turut serta dalam pelaksanaan rekayasa lapangan dan membantu memeriksa gambar
             kerja (shopdrawing) yang disiapkan oleh Penyedia Jasa.        

           b) Melaksanakan pengawasan teknis pada ruas Jalan Merdeka Menuju Sambutan secara

             professional, efektif dan efisien sesuai dengan spesifikasi sehingga terhindar dari
             resiko kegagalan konstruksi.                                  

           c) Memeriksa dan menyetujui laporan harian dan laporan mingguan pekerjaan

             konstruksi.                                                   

           d) Mengevaluasi dan menyetujui monthly sertificate (MC).        

           e) Pengendalian mutu pekerjaan dilapangan dengan menerapkan prosedur kerja dan uji
             mutu pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan sesuai dokumen kontrak.

           f) Membuat laporan bulanan terkait progress pekerjaan dilapangan dan membuat

             rekomendasi setiap permasalahan yang timbul dilapangan kepada Pengguna Jasa.

           g) Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan kinerja
             pekerjaan.                                                    

           h) Melaksanakan koordinasi dengan team teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

             Ruang Kota Samarinda.                                         

         3. Pengendalian Pekerjaan Fisik                                   

           (1) Proses dan Pelaksanaan Kegiatan                             

              Setiap kegiatan pekerjaan selalu memerlukan perencanaan, proses, metode kerja
              dan pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan hingga hasil suatu kegiatan sesuai

              dengan persyaratan yang telah ditentukan. Untuk setiap unit kerja/unit pelaksana
              kegiatan harus merencanakan dan melaksanakan proses dan pelaksanaan kegiatan

              secara terkendali yang meliputi :                            

               a. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan yang telah

                ditetapkan dalam rencana mutu unit kerja atau rencana mutu pelaksanaan
                kegiatan atau rencana mutu kontrak.                        
               b. Setiap kegiatan dapat diketahui ketersediaan informasi yang menggambarkan
                karakteristik kegiatan dan ketersediaan dokumen kegiatan.  

               c. Setiap kegiatan memenuhi persyaratan ketersediaan sumber daya yang

                diperlukan dalam proses kegiatan.                          

               d. Ketersediaan peralatan monitoring dan pengukuran pelaksanaan pekerjaan
                serta mekanisme proses penyerahan dan pasca penyerahan hasil pekerjaan.

               Setiap jenis kegiatan harus mempunyai petunjuk pelaksanaan yang merupakan

               dokumen standar kerja yang diperlukan guna memastikan perencanaan,
               pelaksanaan dan pengendalian proses dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun

               Petunjuk Pelaksanaan sekurang-kurangnya :                   

               a. Halaman Muka berisi :                                    

                - Judul dan nomor identifikasi petunjuk pelaksanaan        

                - Status validasi dan status perubahan.                    

                - Kolom sahkan petunjuk pelaksanaan.                       

               b. Riwayat Perubahan;                                       

               c. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan;                  

               d. Ruang Lingkup penerapan;                                 

               e. Referensi atau acuan yang digunakan;                     

               f. Definisi (penjelasan istilah-istilah) jika diperlukan;   

               g. Tahapan proses atau kegiatan (dengan bagan alir jika perlu);

               h. Ketentuan Umum (penjelasan tentang persyaratan-persyaratan yang harus
                Dipenuhi dalam melaksanakan proses);                       

               i. Tanggung jawab dan wewenang;                             

               j. Kondisi khusus (penyimpangan dsb.);                      

               k. Rekaman/Bukti kerja (yang menjadi persyaratan)           

               l. Lampiran berupa contoh format rekaman/bukti kerja.       

               Sedangkan untuk melaksanakan Validasi terhadap proses pelaksanaan pekerjaan

               dalam kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan dengan hasil kegiatan setelah
               selesai dilaksanakan harus dapat dilakukan pada setiap tahap kegiatan, jika

               verifikasi tidak dapat dilakukan secara langsung melalui monitoring atau
               pengukuran secara berurutan. Validasi pada plekasanaan kegiatan harus
               mempertimbangkan ketentuan berikut :                        

               - Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk peninjauan dan persetujuan

                proses.                                                    

               - Validasi ulang pelaksanaan kegiatan bila hasilnya tidak sesuai dengan kriteria
               yang ditetapkan, setelah dilakukan perbaikan atau penyempurnaan.

               Disamping itu setiap unit kerja/unit pelaksana kegiatan harus mampu

               mengidentifikasi hasil setiap tahapan kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan dan
               mengidentifikasi status hasil kegiatan tersebut. Tujuan identifikasi untuk

               memastikan pada hasil kegiatan dapat dilakukan analisis apabila terjadi
               ketidaksesuaian pada proses dan hasil kegiatan. Rekaman hasil identifikasi harus

               selalu terpelihara dalam pengendalian rekaman/bukti kerja. Untuk memastikan
               bahwa pemeliharaan hasil pekerjaan pada saat penyerahan tetap sesuai

               sebagaimana pada saat produksi maka harus dilakukan pemeliharaan hingga

               sampai waktu penyerahan. Pada proses penyerahan hasil pekerjaan, setiap unit
               kerja harus mensyaratkan dan menerapkan proses pemeliharaan hasil pekerjaan

               dan yang menjadi bagian hasil pekerjaan agar mutu tetap terjaga.

            (2) Monitoring dan Pengendalian Kegiatan                       

               Monitoring dan pengendalian Kegiatan merupakan suatu proses evaluasi yang
               harus dilaksanakan untuk mengetahui kinerja hasil pelaksanaan kegiatan,

               sehingga dapat dilakukan pengukuran atau penilaian hasil dari produk penyedia
               jasa. Monitoring merupakan bagian dari pengendalian mutu hasil pekerjaan, agar

               semua hasil kegiatan yang diserahkan dapat memenuhi persyaratan kriteria
               penerimaan pekerjaan. Hal – hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan

               monitoring antara lain :                                    

               a. Penanggung jawab untuk tiap-tiap tahapan kegiatan harus menetapkan metode
                yang tepat untuk monitoring dan pengukuran hasil pekerjaan dari setiap

                tahapan pekerjaan.                                         

               b. Monitoring dan pengukuran dilakukan dengan cara memverifikasi bahwa
                persyaratan telah dipenuhi.                                

               c. Setiap monitoring dan pengukuran dilaksanakan pada tahapan yang sesuai

                berdasarkan pengaturan yang telah direncanakan.            
               d. Rekaman bukti monitoring dan pengukuran hasil kegiatan harus dipelihara
                kedalam pengendalian rekaman/bukti kerja.                  

               Disamping itu setiap unit kerja harus menentukan, mengumpulkan dan

               menganalisis data yang sesuai dan memadai untuk memperagakan kesesuaian dan
               keefektifan. Analisis data bertujuan untuk mengevaluasi dimana dapat

               dilaksanakan perbaikan berkesinambungan dan analisis harus didasarkan pada
               data yang dihasilkan dari kegiatan monitoring dan pengukuran atau dari sumber

               terkait lainnya. Hasil analisis harus berkaitan dengan manfaat hasil pekerjaan,
               kesesuaian terhadap persyaratan hasil pekerjaan dan karakteristik dari proses-

               proses kegiatan termasuk peluang untuk tindakan pencegahan. Sedangkan

               pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan
               harus di-identifikasi dan dipisahkan dari hasil pekerjaan yang sesuai untuk

               mencegah penggunaan yang tidak terkendali. Tindakan yang harus dilaksanakan
               pada pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan antara lain :

               a. Penanggung jawab pada setiap kegiatan harus memastikan bahwa hasil dari

                setiap tahapan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan diidentifikasi dan
                dikendalikan untuk tindak lanjut tahapan kegiatan yang berhubungan dengan

                tahapan sebelumnya.                                        

               b. Pelaksanaan pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai harus diatur dalam
                prosedur pengendalian hasil pekerjaan tidak sesuai yang merupakan bagian dari

                prosedur mutu.                                             

               c. Prosedur hasil pekerjaan yang tidak sesuai minimal harus mencakup :

                - Penetapan personil yang kompeten dan memiliki kewenangan untuk
                  menetapkan ketidaksesuaian hasil pekerjaan untuk setiap tahapan.

                - Mekanisme penanganan hasil kegiatan tidak sesuai termasuk tatacara

                  pelepasan hasil kegiatan tidak sesuai.                   

                - Mekanisme verifikasi ulang untuk menunjukkan kesesuaian dengan
                  persyaratan yang ditetapkan.                             

               d. Pengendalian pekerjaan tidak sesuai harus dilaksanakan dengan mengesahkan

                penggunaan dan penerimaannya berdasarkan konsensi oleh pengguna atau
                pemanfaatan hasil pekerjaan.                               

               Dalam upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah

               terulangnya hasil pekerjaan yang tidak sesuai, diperlukan tindakan korektif dan
               tindakan pencegahan yang diatur dalam prosedur mutu. Prosedur tindakan korektif
               minimal harus mencakup kegiatan antara lain :               

               a. Menguraikan ketidaksesuaian,                             

               b. Menentukan/menganalisa penyebab ketidaksesuaian          

               c. Menetapkan rencana penanganan untuk memastikan, bahwa ketidaksesuaian

                 tidak akan terulang dan jadwal waktu penanganan.          

               d. Menetapkan petugas yang melaksanakan tindak perbaikan.   

               e. Mencatat hasil tindakan yang dilakukan.                  

               f. Memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan.   

               Sedangkan tindakan pencegahan ditetapkan dalam upaya meminimalkan potensi
               ketidaksesuaian yang akan terjadi termasuk penyebabnya. Tindakan pencegahan

               harus mempertimbangkan dampak potensialnya dan efek dari tindakan
               pencegahan kegiatan yang lainnya. Untuk itu perlu mengidentifikasi potensi

               ketidaksesuaian dan merencanakan kebutuhan tindakan untuk mencegah
               terjadinya ketidaksesuaian serta melakukan verifikasi tindakan pencegahan yang

               telah dilaksanakan.