Konsultansi Perencaaan Jalan Ta. 2025 (Dak Penugasan Dan Reguler)

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA  BARAT DAYA                     
           DINAS PEKERJAAN UMUM  DAN PENATAAN  RUANG                    

                      BIDANG  BINA MARGA                                
             Jln. Ir. Soekarno No. – Kompleks Puspem Kadula – Telp. : (0387) –
                            TAMBOLAKA                                   

             URAIAN     SINGKAT     PEKERJAAN                           

                            PROGRAM                                     
                   PENYELENGGARAAN     JALAN                            

                            KEGIATAN                                    

          PENYELENGGARAAN     JALAN KABUPATEN/KOTA                      

                           PEKERJAAN                                    

KONSULTANSI   PERENCANAAN   JALAN  TA 2025 (DAK PENUGASAN   DAN         

                             REGULER)                                   

                       TAHUN  ANGGARAN                                  
                             2024                                       
                  URAIAN  SINGKAT  PEKERJAAN                            

                      URAIAN PENDAHULUAN                                

1. LATAR BELAKANG                                                       
  Penanganan sistem jaringan jalan sangat diperlukan dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian
  di suatu wilayah. Guna mendukung kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan peningkatan jalan dan
  pembangunan di wilayah tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan
  transportasi, disamping juga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
  Investasi pemerintah pada sektor jalan dan/atau jembatan memiliki pengaruh yang luas baik bagi pengguna
  maupun bagi wilayah secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan

  jalan sehingga dapat mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonominya. Isu strategis yang
  dihadapi dalam penyelenggaraan jalan adalah kurang memadainya sistem jaringan jalan primer dan atau
  kolektor dalam melayani arus lalu-lintas menerus dan atau arus lalu-lintas suatu daerah. Hal ini telah
  menyebabkan terhambatnya arus barang/jasa dan manusia yang menyebabkan biaya ekonomi dan sosial yang
  semakin tinggi. Oleh karena itu, diharapkan pengembangan jaringan jalan daerah dapat menjadi salah satu
  alternatif untuk mempercepat pergerakan orang dan barang sesuai standar pelayanan minimal jalan yang
  diamanatkan oleh UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.                
  Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan baik pembangunan, peningkatan, serta pemeliharaan jalan maka
  Pemerintah Daerah memerlukan adanya perencanaan teknis yang sistematis dan tepat guna, dengan harapan
  agar didapat hasil perencanaan yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    

  Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan petunjuk bagi Konsultan dalam menyusun dokumen
  Perencanaan dari jalan yang akan dibangun yang sesuai dengan persyaratan dan standar yang dikeluarkan
  oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuan dari
  kegiatan ini adalah mendapatkan dokumen Perencanaan yang menjadi salah satu dokumen siap lelang untuk
  Pemerintah Daerah.                                                    

3. SASARAN                                                              
  Sasaran kegiatan ini adalah :                                         
  a. Sebagai sumber masukan dalam proses desain teknik dan program pembangunan jalan.
  b. Menyiapkan Dokumen Perencanaan Teknis untuk dokumen pengadaan termasuk Analisa Harga Satuan,
     Spesifikasi Teknik dan Gambar Rencana.                             

4. Lokasi Pekerjaan                                                     

  Lokasi pekerjaan Konsultansi Perencanaan ini tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya.

5. Sumber Pendanaan                                                     
  Sumber pendanaan pekerjaan ini dibiayai dari :                        
  a. Sumber Dana APBD yang bersumber dari DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
     Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024;                              
  b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen                         
  Nama Pejabat Pembuat Komitmen :                                       
  Satuan Kerja           : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      
                        DATA PENUNJANG                                  

7. Data Dasar                                                           
  Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, konsultan harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan
  Pengguna Jasa Kegiatan, yaitu untuk mendapatkan konfirmasi mengenai konstruksi jalan dan jembatan yang
  akan ditangani beserta utilitasnya. Adapun data-data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan

  sebagai berikut :                                                     
  a. Data-data dokumen FS/Studi/perencanaan terdahulu bila ada          
  b. Data lokasi untuk membantu proses selanjutnya                      
  c. Usulan-usulan teknis lain dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. 
  d. Data-data sekunder lainnya yang diperlukan dan dianggap penting.   

8. Standar Teknis                                                       
  Untuk melaksanakan kegiatan seperti yang dimaksud pada KAK ini, Konsultan harus memperhatikan
  persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:    
  a. Persyaratan Umum Pekerjaan                                         
     Setiap bagian dari kegiatan harus dilaksanakan secara benar, tuntas, tepat waktu dan memberikan hasil
     yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa. 
  b. Persyaratan Obyektif                                               

     Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik
     yang menyangkut macam kegiatan, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.
  c. Persyaratan Fungsional                                             
     Kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggungjawab yang
     tinggi sebagai Konsultan.                                          
  d. Persyaratan Prosedural                                             
     Penyelesaian administrasif sehubungan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan di lapangan harus
     dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku.
  e. Kriteria Lain-lain                                                 
     Selain kriteria umum di atas, berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan
     yang berlaku, antara lain ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan, yaitu
     Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar
     perjanjiannya.                                                     

  Adapun standar teknis dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan pembangunan jalan menggunakan daftar
  referensi teknis sebagai dasar pelaksanaan. Referensi dimaksud adalah :
  a. Tata Cara Pelaksanaan Survey Lalu lintas, No.01/T/BNKT/1990        
  b. Standar Perencanaan Geometrik Jalan Raya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga
     No.13/1970.                                                        
  c. Manual Desain Perkerasan Jalan 2017.                               
  d. Spesifikasi Bangunan Pengaman Tepi Jalan, SNI 03-2446-1991         
  e. Spesifikasi Trotoar, SNI 03-2443-1991                              
  f. Tata cara Pemasangan Utilitas di Jalan, SNI 03-2850-1992           
  g. Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, SNI 03-3424-1994   
  h. Peraturan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen, SNI-1732-1989-F

  i. Standard Penerangan Jalan SNI 7391:2008                            
  j. Pedoman Prediksi Kebisingan akibat Lalu Lintas Manual Manajemen lingkungan Jalan Perkotaan Pd. T-10-
     2004-B                                                             
  k. Produk Standar Untuk Jalan Perkotaan Volume I, Ditjen Bina Marga   
  l. Produk Standar Untuk Jalan Perkotaan Volume II, Ditjen Bina Marga  
  m. Peraturan Menteri PU No.19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan
     Teknis Jalan                                                       
  n. Kriteria desain/perencanaan jembatan, yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bina Marga
     No.05/SE/Db/2017                                                   
  o. AASHTO LRFD Bridge Design Specifications Third Edition, 2004       
  p. Pembebanan untuk jembatan, SNI-1726-2016                           
  q. Persyaratan Perancangan Geoteknik, SNI 8460-2017                   
  r. Petunjuk/Tata Cara Standard lainnya yang berhubungan.              

9. Studi-Studi Terdahulu                                                
  Tidak ada                                                             

10. Referensi Hukum                                                     
  Referensi hukum pelaksanaan pekerjaan ini tertera dalam dokumen kontrak jasa konsultansi.

11. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa                                    
  Melaksanakan Survei lokasi dan membuat perencanaan berdasarkan data, kaidah teknis dan pembuatan

  laporan laporan.                                                      

12. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan                                 
  Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.