Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi (Paket 14)

PEMERINTAH   PROVINSI  SUMATERA   UTARA                  
       DINAS   PEKERJAAN       UMUM     DAN   PENATAAN      RUANG         
                                                                          
              Jl. Sakti Lubis No. 7R Telp. (06{} 7867465 - 7860466 , Fax (061} 7867339
                          Email : dispupr@Sumutprov.go.id                 
                              Medan Kode Pos 20219                        
                                                                          
                                                                          
       URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA KONSULTANSI  PENGAWASAN              
                                                                          
  Pekerjaan : Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi (Paket 14)
                                                                          
                                                                          
     Uraian singkat dan ruang lingkup kegiatan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan
                                                                          
merupakan Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dengan berpedoman
pada ketentuan yang berlaku, khususnya Surat Edaran Menteri PUPR No.16/SE/M1ZO2Z
                                                                          
tentang Susunan Tenaga Ahli Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan
                                                                          
Perumahan Rakyat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Penyedia Jasa Konsultansi.
Secara garis besar Konsultan Pengawas bertugas membantu Pemberi Tugas dalam
                                                                          
melaksanakan pengendalian, pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggaraan
pelaksanaan konstruksi fisik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kegiatan yang
                                                                          
dilakukan dalam Pengawasan Konstruksi antara lain                         
                                       :                                  
     a    Tahap Persiapan, paling sedikit:                                
                                                                          
          1. memroses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan yang
                                                                          
            diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;                      
          2.                                                              
            memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja
            (KAK) kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem Manajemen
            Keselamatan Konstruksi (SMKK);                                
                                                                          
          3.                                                              
            menyusun Program fulutu Pengawasan; dan                       
          4.                                                              
            memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan
            konstruksi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.       
     b    Tahap Pelaksanaan, paling sedikit:                              
          1. melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material
                                                                  dan     
            pemenu han persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
                                                               ;          
          2.                                                              
            melakukan r'eviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;    
          3.                                                              
            memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran pekerjaan
            Konstruksi terhadap perubahan-perubahan peraksanaan pekerjaan;
          4.                                                              
            metakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja; material, dan peralatan
            serta penerapan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;      
          5.                                                              
            melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan persyaratan
            mutu dan volume serta penerapan keselamatan konstruksi;       
          6. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk            
                                                           memberikan     
            rekomendasi teknis tentang alternatif pemecahan masalah yang terjadi
            selama pekerjaan konstruksi;                                  
                                                                          
          7.                                                              
            membantu  Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Konstruksi dalam  
            mempersiapkan penyelenggaraan rapat lapangan secara berkala dan
            merekomendasikan rapat insidental                             
                                      ;                                   
          8. membantu Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Konstruksi dalam  
            menyusunan berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan; dan   
                                                                          
          9. membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan
            pelaksanaan pekerjaan pengawasan.                             
                                                                          
     c.   Tahap Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over), paling sedikit:
          1.                                                              
            menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah
            terima pertama (provisional hand over);                       
                                                                          
          2.                                                              
            memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan
            gambar as built sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum
            serah terima periama (provisional hand overl;                 
          3.                                                              
            melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal
            penugasan dan jadwal mobitisasi;                              
                                                                          
          4.                                                              
            membantu penyu$unan Berita Acara Pekerjaan 10A% (seratus persen)
            sebelum serah terima pertama (provisional hand over);         
          5. membantu Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Konstruksi dalam  
                                                                          
            menyusunan Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Ovef);
            dan                                                           
          6.                                                              
            menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.         
                                                                          
                                                                          
                                            h/lednh, \b  2A25             
                                                     ;lt,tnr              
                                        Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)     
                                                                          
                                                                          
                                                   *.i-                   
                                                                          
                                        *T                                
                                                                          
                                                                          
                                                    na TK.l               
                                         NrP. 19680425 199203 1 001