Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi (Paket 8)

PEMERINTAH   PROVINSI  SUMATERA    UTARA                  
       DINAS   PEKERJAAN       UMUM    DAN   PENATAAN       RUANG         

             Jr' sakti Lubis                    Fax (05I) 7867338         
                       "'l*]fr'l;I33lfl&'J,-*',;133113f;                  
                             Medan Kode Pos 20219                         

      URAIAN SINGKAT PEKERJAAN  JASA KONSULTANSI PENGAWASAN               

  Pekerjaan : Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi (Paket 14)

     Uraian singkat dan ruang lingkup kegiatan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan

merupakan Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dengan berpedoman
pada ketentuan yang berlaku, khususnya Surat Edaran Menteri PUPR No.16/SE/M12022

tentang Susunan Tenaga Ahli Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Penyedia Jasa Konsultansi.
Secara garis besar Konsultan Pengawas bertugas membantu Pemberi Tugas dalam

melaksanakan pengendalian, pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggaraan
pelaksanaan konstruksi fisik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kegiatan yang

dilakukan dalam Pengawasan Konstruksi antara lain                         
                                       :                                  
     a    Tahap Persiapan, paling sedikit:                                

          1. memroses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan yang

            diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;                      
          2.                                                              
            memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja
            (KAK) kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem [Vlanajemen
            Keselamatan Konstruksi (SMKK);                                

          3.                                                              
            menyusun Program Mutu Pengawasan; dan                         
          4.                                                              
            memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan
            konstruksi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.       
     b.   Tahap Pelaksanaan, paling sedikit:                              
          1. melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan

            pemenuhan persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
          2.                                                              
            melakukan rbviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;     
          3.                                                              
            memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan
            Konstruksi terhadap perubahan-perubahan pelaksanaan pekerjaan;
          4.                                                              
            metakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja; material, dan peralatan
            serta penerapan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;      
          5.                                                              
            melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan persyaratan
            mutu dan volume serta penerapan keselamatan konstruksi;       
                                          di                              
         6. mengumpulkan data dan informasi  lapangan untuk memberikan    
            rekomendasi teknis tentang alternatif pemecahan masalah yang terjadi
            selama pekerjaan konstruksi;                                  

         7.                                                               
            membantu Kuasa  Pengguna Anggaran Pekerjaan Konstruksi dalam  
            mempersiapkan penyelenggaraan. rapat lapangan secara berkala dan
            merekomendasikan rapat insidental;                            
          L                                                               
            membantu Kuasa  Pengguna Anggaran Pekerjaan Konstruksi dalam  
            menyusunan berita a@ra persetujuan kemajuan pekerjaan; dan    

          L                                                               
            membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan 
            pelaksanaan pekerjaan pengawasan.                             
     c,   Tahap Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over), paling sedikit:

          1.                                                              
            menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah
            terima pertama (provisional hand ovefl;                       
          2.                                                              
            memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan
            gambar as built sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum
            serah terima pertama Qtrovisionat hand ovefs;                 
          3.                                                              
            melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal
            penugasan dan jadwal mobilisasi;                              

          4.                                                              
            membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan lA}o/o (seratus persen)
            sebelum serah terima pertama        ove\;                     
                                   $trovisionalhand                       
          5. membantu Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Konstruksi dalam  
            menyusunan Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisionat Hand OveA;
            dan                                                           

          6.                                                              
            menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.         

                                            hfled?n, [b lurrr 2025        

                                                    Anggaran (KPA)        
                                                  s                       

                                                       r                  

                                        *1                                
                                            c                             
                                             truP                         

                                                      TK.                 
                                                         I                
                                         NrP. 19680425 199203 1001