Perencanaan Rehab Gedung Dprd Provinsi Sumatera Utara

URAIAN SINGKAT                                 
   PERENCANAAN  REHAB GEDUNG  DPRD PROVINSI SUMATERA  UTARA            

Lingkup Pekerjaan: A. LINGKUP TUGAS                                    
                      Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Perencana
                      adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya
                      Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan
                      Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/KPTS/M/2007 tanggal 27
                      Desember 2007 yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan
                      lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan
                      gedung Negara yang terdiri dari:                 
                   1. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi
                      lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuat
                      interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan
                      pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/ perijinan
                      bangunan.                                        
                   2. Penyusunan Prarencana seperti rencana tapak, pra-rencana bangunan
                      termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya, dan mengurus
                      perijinan sampai mendapatkan keterangan rencana kota, keterangan
                      persyaratan bangunan dan lingkungan, dan IMB pendahuluan dari
                      Pemerintah Daerah Setempat.                      
                   3. Penyusunan Pengembangan Rencana, antara lain membuat:
                      a. Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi atau
                         studi maket yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas.
                      b. Perhitungan struktur harus ditanda tangani oleh Tenaga Ahli
                         yang mempunyai Ijin Sertifikat.               
                      c. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
                      d. Rencana utilitas, dan Tata Hijau/ landscape beserta uraian
                         konsep dan perhitungannya.                    
                      e. Perkiraan biaya.                              
                   4. Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat:   
                      a. Gambar- gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas
                         yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
                         Semua gambar arsitektur, struktur, dan utilitas harus ditanda
                         tangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan dan Tenaga Ahli
                         yang mempunyai Ijin Sertifikat.               
                      b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).        
                      c. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya
                         pekerjaan konstruksi (E.E.).                  
                      d. Laporan akhir perencanan.                     
                   5. Menyusun buku petunjuk penggunaan peralatan bangunan dan
                      perawatannya termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan
                      perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.      
                   6. Penggambaran dan Penyusunan RKS:                 
                   B. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN                       
                   1. Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara professional atas
                      jasa perencanaan yang berlaku dilandasi pasal11 Undang-undang
                      Nomor 18 Tentang Jasa Konstruksi.                
                   2. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai
                      berikut:                                         
                      a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi
                         persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku
                         mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan perundang-
                         undangan yang berlaku.                        
                      b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah
                         mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh
                         kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi
                         pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan
                         yang akan diwujudkan.                         
                      c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi
                         peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang
                         berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang
                         khusus untuk bangunan gedung negara.          

Pelaporan :         1) Laporan Pendahuluan                             
                       a. Konsep Perencanaan,                          
                       b. Pra Rencana Teknis,                          
                    2) Laporan Antara                                  
                       a. Pengembangan Rencana                         
                    3) Laporan Akhir                                   
                       a. Rencana Detail,                              
                       b. Gambar- gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas
                         yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
                       c. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).       
                       d. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya
                         pekerjaan konstruksi (E.E.).                  
                       e. Laporan akhir perencanan.                    
                    4) Back Up Dokumen Pekerjaan kedalam Harddisk;     

                               Medan, 10 Agustus 2023                  
                               Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara 
                               Selaku Pengguna Anggaran                

                               Dr. Zulkifli, AP, S.IP, MM              
                               Pembina Utama Madya                     
                               NIP : 19730726 199311 1 001.