| 0809577141735000 | Rp 569,916,501 | |
CV Hasil Karya | 00*2**2****21**0 | - |
| 0029190618735000 | - | |
CV Putra Satui Raya | 02*1**5****32**0 | - |
CV Astama Adijaya Amerta | 02*5**1****35**0 | - |
CV Sulaiman Jaya Nusantara | 10*0**0****37**9 | - |
Anggra Mitra Perkasa | 03*1**8****35**0 | - |
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Ir. P.H.M. Noor No.13B RT.04 Pembataan Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571
Telp. (0526) 2021508 Fax. (0526) 2021508, 2021496
Website : www.pu.tabalongkab.go.id E-mail : [email protected]
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN TABALONG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
NAMA PPK : Ir.Hj. SUNENGSI, ST
NAMA PAKET : Pelebaran Jalan Sp. SMEA (GOR) -
Tanjung Selatan
TAHUN ANGGARAN 2025
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN KONSTRUKSI
PAKET PEKERJAAN : Pelebaran Jalan Sp. SMEA (GOR) - Tanjung Selatan
1. Latar Belakang : Salah satu strategi pembangunan Kabupaten Tabalong
dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang
diinginkan adalah Pengembangan prasarana dan sarana
perkotaan dan perdesaan.
Pembangunan perkotaan dan perdesaan dilakukan secara
terpadu, saling memperkuat dan merupakan bagian dari
pembangunan daerah. Untuk menciptakan keterkaitan antar
kota dan desa perlu dikembangkan prasarana dan sarana
perkotaan dan perdesaan agar memberi manfaat bagi
keduanya.
Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur di
perkotaan dan perdesaan semakin meningkat sejalan dengan
meningkatnya mobilitas masyarakat dalam upaya memenuhi
hajad hidup dan kebutuhan terhadap berbagai aktifitas.
Disamping itu, pengembangan prasarana dan sarana
perkotaan dan perdesaan juga merupakan upaya untuk
meningkatkan kualitas perkotaan dan perdesaan. Kebutuhan
terhadap sarana infrastruktur merupakan kebutuhan
mendasar bagi perkembangan kehidupan masyarakat dan
karenanya merupakan kewajiban pemerintah secara
bertahap untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur ini
sebagai bentuk layanan yang dapat membawa
masyarakatnya pada tingkatan kesejahteraan yang lebih
layak.
Kebijakan umum Kabupaten Tabalong dalam menerjemahkan
strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahunan, yang
salah satunya adalah pengembangan prasarana dan sarana
perkotaan dan perdesaan sebagaimana telah disebutkan
diatas, ditempuh kebijakan sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah
b. Meningkatkan pengelolaan dan konservasi pengembangan
sumber daya air
c. Pembangunan pusat kawasan perkantoran pemerintahan
Pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong kebijakan untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dilaksanakan
dengan program : Penyelenggaraan Jalan
Salah satu Sub kegiatan dalam Program Penyelenggaraan
Jalan sebagaimana disebutkan diatas Pelebaran Jalan
Menuju Standar dimana didalamnya terdapat paket pekerjaan
Pelebaran Jalan Sp. SMEA (GOR) - Tanjung Selatan. Pada
saat ini Jalan Sp. SMEA (GOR) - Tanjung Selatan perlu
Pelebaran jalan agar jalan dapat diakses dengan mudah dan
nyaman.
Untuk keperluan tersebut maka dialokasikanlah dana untuk
pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi berupa Pekerjaan
Pelebaran Jalan Sp. SMEA (GOR) - Tanjung Selatan.
2. Maksud dan : a. Maksud
Tujuan Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah untuk
melakukan Pelebaran Jalan Sp. SMEA (GOR) - Tanjung
Selatan.
b. Tujuan
Tujuan pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah untuk
mendapatkan kondisi Jalan Pelebaran Jalan Sp. SMEA (GOR)
- Tanjung Selatan lebih baik dan dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Target/Sasaran : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan
konstruksi Pelebaran Jalan Sp. SMEA (GOR) - Tanjung
Selatanadalah tersedianya jalan yang baik dan berkualitas,
sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan.
4. Lokasi Pekerjaan : Kec. Murung Pudak
5. Keluaran/ Produk : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan
Yang Dihasilkan pekerjaan Pelebaran Jalan Sp. SMEA (GOR) - Tanjung
Selatan ini adalah :
Tersedianya jalan yang lebih layak dan didukung dengan item
pekerjaan sesuai pada item pekerjaan pada poin no. 8 pada
KAK ini
6. Nama Organisasi : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan
Pengadaan pengadaan pekerjaan konstruksi:
a. SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
b. PPK : Ir.Hj. Sunengsi, ST
c. Sub Kegiatan : Pelebaran Jalan Menuju Standar
7. Sumber Dana : a. Sumber Dana : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber
dan Perkiraan pendanaan APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
Biaya b. Pagu Anggaran sebesar : Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus
Juta Rupiah)
c. Harga Pekiraan Sendiri (HPS) : Rp 599,998,000,- (Lima
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
8. Ruang Lingkup, : a. Ruang lingkup pekerjaan utama konstruksi Pelebaran
Lokasi Pekerjaan, Jalan Sp. SMEA (GOR) - Tanjung Selatan ini adalah :
Fasilitas
Penunjang DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
3.1.(1) Galian Biasa
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
5.3.(1a) Perkerasan Beton Semen [ Setara Beton Fc 20
Mpa]
Bekisting Jalan
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA
10.1.(21) Pembersihan Drainase
b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi Pelebaran
Jalan Sp. SMEA (GOR) - Tanjung Selatan Fasilitas
penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK) : Tidak
Ada
9. Jangka Waktu : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi
Pelaksanaan 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak
Pekerjaan ditandatanganinya SPMK dan masa pemeliharaan pekerjaan
konstruksi selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima
Pertama (Provisional Hand Over/PHO)
10 Persyaratan : Klasifikasi : Permen PUPR No. 08 Tahun
. Kualifikasi 2022
Sub Klasifikasi : Jalan
Subklasifikasi Usaha : BS001 Konstruksi Bangunan
Sipil Jalan
11 Personil : Tenaga ahli / Tenaga Terampil yang diperlukan untuk
. Manajerial melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi (sesuai
Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia):
Jabatan Pengala Sertifikat
dalam man Kompetensi Kerja
No pekerjaan Kerja
yang akan (tahun)
diusulkan
1. Pelaksana 2 Tahun SKT Pelaksana
Lapangan
Pekerjaan Jalan
(TS028) 1 org atau
SKK Pelaksana
Lapangan
Pekerjaan Jalan
Jenjang 4 (1 org)
2. Petugas 0 Tahun Sertifikat Petugas
Keselamatan Keselamatan
Konstruksi Konstruksi
12 Peralatan Utama : Peralatan Utama Minimal yang diperlukan untuk pekerjaan :
Minimal
Status
Kepemilikan
Kapasita
No Jenis Alat Jumlah
s
(milik/sewa
beli/sewa)
1 Excavator 80-140 1 unit milik/sewa
Hp beli/sewa
2 Wheel Loader 1.0-1.6 1 unit milik/sewa
M3 beli/sewa
3 Concrete 25 1 unit milik/sewa
Batching Plant
M3/JA beli/sewa
M; 15
HP
4 Truck Mixer 5 M3; 1 unit milik/sewa
Agitator
280 HP beli/sewa
5 Concrete 5,5 HP 1 unit milik/sewa
Vibrator
beli/sewa
13 Spesifikasi Teknis : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, dibuat pada lembar
Pekerjaan tersendiri, meliputi:
Konstruksi a. Dapat menyebutkan merk dan tipe serta sedapat mungkin
menggunakan produksi dalam negeri;
b. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar
nasional (SNI);
c. Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat
dilaksanakan;
d. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode
pelaksanaan;
e. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah
peralatan utama minimal yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan;
f. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan
dalam pelaksanaan pekerjaan;
g. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil
produk;
h. Mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance)
yang diinginkan;
i. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara
pembayaran;
j. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:
k. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:
l. Spesifikasi Proses/Kegiatan:
m. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode
Pelaksanaan/Metode Kerja;
n. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi;
o. Ketentuan gambar kerja;
14 Persyaratan- : 1. Sertifikat Manajemen Mutu : ............................
persyaratan 2. Sertifikat Manajemen Lingkungan : ................
lainnya(apabila 3. Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja :
diperlukan) 4. Kewajiban menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Jasa
Konstruksi : Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban
atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja
Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tanjung, 13 Agustus 2025
Pejabat Pembuat Komitmen,
Ir.Hj. SUNENGSI, ST
NIP. 19771009 200701 2 010