Pembangunan Sd Negeri Arwani (Otsus Spesific Grant)

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            

                    PEMBANGUNAN   SD                                 

                     NEGERI ARWANI                                   

A. PERSIAPAN PELAKSANAAN                                             
Pada dasarnya untuk dapat memahami dan menghayati dengan sebaik-baiknya seluruh
seluk beluk pekerjaan ini, Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan mempelajari secara

seksama seluruh Gambar Kerja serta Spesifikasi Teknis. Di dalam hal terdapat ketidak
jelasan, perbedaan-perbedaan dan atau kesimpangsiuran informasi di dalam
pelaksanaan, Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan mengadakan pertemuan dengan

Konsultan Supervisi dan Direksi Pelaksana untuk mendapat kejelasan pelaksanaan.

B. LINGKUP PEKERJAAN                                                 
Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi meliputi bagian-bagian
pekerjaan yang dinyatakan dalam Gambar Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta

Buku Spesifikasi Teknis.                                             
Pekerjaan Persiapan meliputi :                                       
1. Pembuatan papan nama proyek                                       

2. Pekerjaan pembersihan proyek,                                     
3. Dokumentasi,                                                      
4. Shop dan As Built Drawing,                                        

5. Pelaporan.                                                        

C. MEMULAI KERJA                                                     
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penandatanganan Kontrak dan
Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan (SPK), Pihak Penyedia Jasa Konstruksi harus

sudah memulai melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan.
Dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender Penyedia Jasa Konstruksi yang ditetapkan
belum melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan, maka akan

diberlakukan ketentuan didalam Syarat syarat Umum dan Syarat syarat Khusus Kontrak.

D. MOBILISASI                                                        
Mobilisasi yang dimaksud adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :   
1. Transportasi peralatan konstruksi yang berdasarkan daftar alat-alat konstruksi yang

  diajukan bersama penawaran atau Peralatan konstruksi yang dibutuhkan lainya, dari
  tempat pembongkarannya ke lokasi dimana alat itu akan digunakan untuk pelaksanaan
  pekerjaan ini.                                                     

2. Pembuatan kantor Penyedia Jasa Konstruksi, gudang dan lain-lain di lokasi proyek

  untuk keperluan pekerjaan.3Dengan selalu disertai izin Konsultan Manajemen
  Konstruksi/Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa Konstruksi dapat membuat berbagai
  perubahan, pengurangan dan/ atau penambahan terhadap alat-alat konstruksi dan

  instalasinya ( Pengambilan Keputusan harus melalui rapat koordinasi yang mengikut
  sertakan tim teknis dinas terkait                                  
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari pemberitahuan memulai kerja, Penyedia Jasa
  Konstruksi harus menyerahkan program mobilisasi kepada Konsultan Manajemen
  Konstruksi/Konsultan Pengawas untuk disetujui.                     

E. PAPAN NAMA PROYEK                                                 
Bila diharuskan oleh Pemerintah Daerah setempat maka Penyedia Jasa Konstruksi harus

memasang Papan Nama Proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya
Penyedia Jasa Konstruksi ( sesuai dengan Angka Jumlah Penawaran Penyedia Jasa

Konstruksi Pelaksana ).                                              

F. KUASA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI LAPANGAN                        

1. Di lapangan pekerjaan, Penyedia Jasa Konstruksi ‘wajib’ menunjuk seorang Kuasa
  Penyedia Jasa Konstruksi atau biasa disebut ‘Pelaksana’ yang cakap dan ahli untuk
  memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh dari

  Penyedia Jasa Konstruksi, sebagaimana dipersyaratakan pada dokumen Pengadaan
  Penyedia Jasa Konstruksi.                                          

2. ‘Pelaksana’ merupakan wakil Penyedia Jasa Konstruksi dilapangan.  
3. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memberi tahu secara tertulis kepada Pejabat Pembuat
  Komitmen dan Konsultan Supervisi, nama dan jabatan ‘Pelaksana’ untuk mendapat

  persetujuan.                                                       
4. Bila di kemudian hari menurut pendapat Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan
  MK/Konsultan Supervisi bahwa ‘Pelaksana’ dianggap kurang mampu atau tidak cukup

  cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Penyedia Jasa
  Konstruksi secara tertulis untuk mengganti ‘Pelaksana’.            

5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat pemberitahuan, Penyedia Jasa
  Konstruksi harus sudah menunjuk ‘Pelaksana’ yang baru yang akan memimpin
  pelaksanaan pekerjaan.                                             

G. RENCANA KERJA                                                     
1. Sebelum mulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Penyedia Jasa Konstruksi

  ‘wajib’ membuat Rencana Kerja Pelaksanaan dari bagian-bagian pekerjaan berupa
  Network Planning, Bar-Chart dan S-Curve juga jadwal pengadaan Bahan,

  Peralatan dan Tenaga.                                              
2. Rencana Kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari

  Konsultan MK/Konsultan Pengawas, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender
  setelah Surat Keputusan Penunjukan (SPK) diterima Penyedia Jasa Konstruksi.
  Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan

  Pengawas akan disahkan oleh Pemberi Tugas/ Pemimpin/ Ketua Proyek. 
3. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memberikan salinan Rencana Kerja rangkap 4 (empat)
  kepada Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas untuk diberikan

  kepada Pemilik Proyek/PPK                                          
4. Penyedia Jasa Konstruksi harus selalu dalam pelaksanaan pembangunan pekerjaan

  sesuai dengan Rencana Kerja tersebut di atas.                      
5. Konsultan Pengawas akan menilai prestasi pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi
  berdasarkan Rencana Kerja tersebut                                 
H. KANTOR PROYEK, LOS KERJA, GUDANG BAHAN, PAGAR PROYEK DAN LAIN-    

LAIN                                                                 
1. Kantor Proyek/Direksi Keet                                        
  Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan Kantor Proyek/Direksi Keet untuk

  keperluan kerja Direksi Lapangan/Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan
  Pengawas dengan bahan semi permanen di lengkapi dengan kamar mandi/Toilet di
  setiap lokasi pembangunan dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut :

  lantai diplester, dinding tripleks/ papan/ asbes, rangka bangunan dari bahan kayu kelas
  III, atap dari bahan asbes/seng, pintu dari bahan papan kayu kelas III.

2. Kantor Penyedia Jasa Konstruksi, Los Kerja Dan Gudang Bahan       
  Penyedia Jasa Konstruksi atas biaya sendiri berkewajiban membuat kantor di
  lapangan, los kerja untuk para pekerja dan gudang bahan yang dapat dikunci untuk

  menyimpan barang-barang’                                           
3. Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban menjaga kebersihan los serta inventarisnya
4. Pagar Proyek                                                      

  Untuk keamanan lapangan kerja, Penyedia Jasa Konstruksi menyiapkan pagar keliling
  untuk memagari sekelilingnya sehingga aman. Biaya untuk keperluan ini akan
  dimasukan di dalam K3 yang terdapat di penawaran kontrak. Volume pagar

  mempertimbangkan jalur sirkulasi keliling rencana bangunan kiri kanan, depan dan
  belakang minimal 6 m. Tinggi Pagar Proyek minimum 1,80 m dari permukaan tanah,
  memenuhi persyaratan kekuatan, atau sesuai dengan peraturan Pemerintah

5. Kantor Penyedia Jasa Konstruksi, gudang bahan, los-los kerja dan los lainnya yang
  dibuat dan dibiayai oleh Penyedia Jasa Konstruksi, setelah selesai pelaksanaan

  pembangunan/ pekerjaan tersebut, harus segera dibongkar/ dibersihkan oleh pihak
  Penyedia Jasa Konstruksi, dan bahan-bahan bekasnya menjadi milik Penyedia Jasa
  Konstruksi.                                                        

I. PROGRAM RENCANA  KESELAMATAN DAN KESEHATAN  KERJA (RK3)           
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2014 tentang
Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (RK3) serta Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Permen no 21 tahun 2019 Pedoman Sistem Manajemen
KeselamatanKonstruksi. Maka Pelaksana Konstruksi wajib menyelenggarakan Program
K3 untukpembangunan bangunan gedung ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap pekerjaan konstruksi harus memiliki petugas K3 yang memiliki lisensi Ahli K3
  Konstruksi sesuai dengan Permenaker R.I Nomor : PER.04/MEN/ 1987 tentang P2K3
  serta Tata cara penunjukan Ahli K3 dan Surat Dirjen Binwasnaker RI No. Kep.

  20/DJPPK/VI/2004 tentang Sertifikat Kompetensi K3 bidang Konstruksi Bangunan
  dengan ketentuan sebagai berikut :                                 

  a. Proyek dengan tenaga kerja > 100 orang atau pelaksanaan > 6 bulan harus
     memiliki                                                        
    1 Ahli Utama K3, 1 AK3 Muda dan 2 AK3 Muda Konstruksi;           

  b. Proyek dengan tenaga kerja < 100 orang atau pelaksanaan < 6 bulan harus
     memiliki                                                        
    1 AK3 Madya dan 1 AK3 Muda Konstruksi;                           
  c. Proyek dengan tenaga kerja < 25 orang atau pelaksanaan < 3 bulan harus memiliki
    1 orang AK3 Muda Konstruksi.                                     
2. Memastikan Rencana K3 Proyek sudah dibuat sesuai dengan standar dan

  dikirimkan kepada pihak yang berkepentingan. Rencana K3 proyek harus disetujui
  Pimpinan dan dimutakhirkan setiap ada perubahan;                   

3. Memastikan seluruh alat berat dan peralatan yang digunakan memiliki sertifikasi yang
  masih berlaku.                                                     
  ➢ Harus dilakukan inspeksi pramobilisasi sebelum diizinkan memasuki lokasi

    kegiatan;                                                        
  ➢ Alat harus diinspeksi oleh instansi pemerintah yang berwenang sebelum
    digunakan (riksa uji);                                           

  ➢ Pastikan umur alat sesuai dengan persyaratan.                    
4. Memastikan perlindungan terhadap pihak ke-3 dan lingkungan sekitar sudah

  direncanakan dengan aman. Seluruh area konstruksi harus tertutup   
  jaring pengaman selama masa konstruksi, dipastikan tidak ada potensi
  benda jatuh keluar area.                                           

5. Memastikan seluruh alat berat dioperasikan oleh operator yang memiliki SIO (Surat
  Izin Operasi) dan masih berlaku. Hanya operator yang memiliki SIO (Surat Izin

  Operasi) yang boleh mengoperasikan alat berat.                     
6. Dalam kondisi berbahaya harus mampu menghentikan pekerjaan. Lapor kepada
  penanggung jawab pekerjaan atau departemen terkait dan lakukan rapat persiapan

  (TBM) kembali.                                                     
7. Melaksanakan inspeksi alat berat dan peralatan setiap akan digunakan dan

  melaksanakan inspeksi rutin K3.                                    
8. Membuat laporan berkala Kinerja K3 dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang
  dan pihak yang berkepentingan. Laporan ke instansi pemerintah yang berwenang

  dan unit K3 setiap minggu, memuat Kinerja K3, daftar alat berat dan operator,
  rencana, dan aktual K3.                                            
9. Pemakaian alat pelindung diri dalam proyek pembangunan wajib bagi semua

  personil yang ada di proyek. Pemakaian alat pelindung diri perorangan merupakan
  suatu keharusan dan setiap karyawan diharapkan untuk secara aktif memberikan saran-
  saran dalam menyeleksi alat pelindung diri yang digunakan dan membantu dalam

  melaksanakan program K3 pada proyek konstruksi ini. Alat-alat pelindung
  diri, perorangan terdiri dari :                                    

  a. Pelindung Kepala                                                
  b. Pelindung Kaki                                                  
  c. Pelindung Badan/Jatuh dari ketinggian                           

  d. Pelindung Wajah                                                 
  e. Pelindung Mata                                                  
  f. Pelindung Tangan                                                

  g. Pelindung Pendengaran                                           
  h. Pelindung Pernafasan                                            

  i. Pakaian Pelindung                                               
  j. Pakaian Kerja dan Kartu Identitas                               
10. Papan Informasi K3                                               

  Semua proyek harus membuat papan informasi K3 yang berisi kinerja K3 dan
  informasi K3 lainnya, papan informasi pekerjaan dan potensi bahaya pada setiap
  lokasi kerja, memasang rambu dan banner sesuai dengan potensi bahaya pada

  lokasi kerja.                                                      
  Papan informasi ditempatkan di dua sisi yaitu pada bagian depan proyek dan bagian
  belakang proyek. Pada bagian depan proyek dengan rincian sebagai berikut :

  a. Bagian Depan                                                    
     ➢ Statistik kecelakaan kerja, FR, SR, safe manhour, total manhour, LTI terakhir;

     ➢ Pekerjaan hari ini dan JSA;                                   
     ➢ Pekerjaan hari ini, penggunaan alat berat, lisensi dan nama penanggung
     jawab;                                                          

     ➢ Alur proses prosedur kerja aman setiap item pekerjaan;        
     ➢ Sisa waktu pelaksanaan proyek dan progress;                   

     ➢ Alur proses tanggap darurat dan no. telepon penting;          
  b. Bagian Belakang                                                 

     Monitoring izin kerja dan dokumen oleh asuransi BPJS Proyek.    
11. Fasilitas Minimal Bahaya Keselamatan Kerja                       
  Proyek konstruksi harus merencanakan, menganggarkan, dan membuat fasilitas

  proteksi bahaya nyata yang ada di setiap pekerjaan konstruksi baik proyek
  bangunan maupun pekerjaan renovasi. Standar yang dibuat ini adalah standar

  minimum, setiap Penyedia Jasa Konstruksi dapat melakukan improvisasi atau
  menerapkan standar yang lebih tinggi. Pengelola Proyek akan melakukan inspeksi
  secara berkala dan mendadak untuk memastikan fasiltas proteksi bahaya dibuat dan

  dipelihara hingga memenuhi standar keselamatan kerja.              
  a. Proteksi Area Galian                                            
    Area galian merupakan area yang sangat berbahaya jika tidak diberi rambu-

    rambu, sehingga akan mengurangi resiko kecelakaan di daerah ini. 

J. TENAGA DAN SARANA KERJA                                           
Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan,

peralatan berikut alat bantu lainnya untuk melaksanakan bagian-bagian pekerjaan serta
mengadakan pengamanan, Manajemen Konstruksi ( MK )an dan pemeliharaan terhadap
bahan-bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan

berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna sampai dengan
diserahterimakannya pekerjaan tersebut kepada Pemberi Tugas.         

  1. Tenaga Kerja /Tenaga Ahli                                       
    Tenaga Kerja dan Tenaga Ahli yang memadai dan berpengalaman dengan jenis dan
    volume pekerjaan yang akan dilaksanakan                          

  2. Peralatan Bekerja                                               
    Menyediakan alat-alat bantu, seperti mesin las, alat-alat bor, alat-alat pengangkat
    dan pengangkut serta peralatan-peralatan lain yang benar-benar diperlukan dalam

    pelaksanaan pekerjaan ini.                                       
  3. Bahan-bahan Bangunan                                            
    Menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap jenis

    pekerjaan yang akan dilaksanakan serta tepat pada waktunya (Bahan Yang
    digunakan Harus seusai Dengan RAB penawaran dan Dokumen Spesifikasi
    Teknis).                                                         

  4. Penyediaan Air dan Daya Listrik untuk Bekerja                   
    4.1. Air untuk bekerja harus disediakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dengan

       membuat sumur pompa di tapak proyek atau disuply dari luar.   
    4.2. Air harus bersih, bebas dari bau, bebas dari lumpur, minyak dan bahan kimia
       lainnya yang merusak.                                         

    4.3. Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat bak penampung air untuk bekerja
       yang senantiasa terisi penuh ( Minimum Kap.2 m3 ).            

    4.4. Listrik untuk bekerja harus disediakan Penyedia Jasa Konstruksi dan
       diperoleh dari sambungan sementara PLN setempat selama masa   

       pembangunan. Penggunaan Diesel untuk pembangkit tenaga listrik hanya
       diperkenankan untuk penggunaan sementara atas petunjuk Manajemen
       Konstruksi ( MK ).                                            
K. TANGGUNG – JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI                         

1. Penyedia Jasa Konstruksi harus bertanggung-jawab penuh atas kualitas pekerjaan
  sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam RKS dan Gambar Kerja.      

2. Kehadiran Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas selaku wakil
  Pemberi Tugas untuk melihat, mengawasi, menegur, atau memberi nasehat tidak
  mengurangi tanggung jawab penuh tersebut di atas.                  

3. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung-jawab atas kerusakan lingkungan yang
  timbul akibat pelaksanaan pekerjaan. Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban
  memperbaikikerusakan tersebut dengan biaya Penyedia Jasa Konstruksi sendiri.

4. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanan pekerjaan, maka
  Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban memberikan saran-saran perbaikan kepada

  Pemberi Tugas melalui Konsultan Pengawas Apabila hal ini tidak dilakukan, Penyedia
  Jasa Konstruksi bertanggung-jawab atas kerusakan yang timbul.      
5. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung-jawab atas keselamatan tenaga kerja yang

  dikerahkan dalam pelaksanaan pekerjaan.                            
6. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian Penyedia Jasa Konstruksi dalam
  melaksanakan pekerjaan menjadi tangung-jawab Penyedia Jasa Konstruksi.

7. Selama pembangunan berlangsung, Penyedia Jasa Konstruksi harus menjaga
  keamanan bahan/material, barang milik Proyek, Konsultan Manajemen  

  Konstruksi/Konsultan Pengawas dan milik Pihak Ketiga yang ada di lapangan, maupun
  bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap serah terima. Bila terjadi kehilangan
  bahan-bahan bangunan yang telah disetujui, baik yang telah dipasang maupun belum;

  adalah tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi dan tidak akan diperhitungkan dalam
  biaya pekerjaan tambah.                                            
8. Apabila terjadi kebakaran, Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung-jawab atas

  akibatnya, baik yang berupa barang-barang maupun keselamatan jiwa. 
9. Apabila pekerjaan telah selesai, Penyedia Jasa Konstruksi harus segera

  mengangkut bahan bongkaran dan sisa-sisa bahan bangunan yang sudah tidak
  dipergunakan lagi keluar lokasi pekerjaan Segala pembiayaannya menjadi
  tanggungan Penyedia Jasa Konstruksi.