Pembuatan Foto Tegak Menggunakan Pesawat Udara Nirawak (Puna) Dalam Rangka Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Tahun Anggaran 2024

RENCANA  KERJA,  SYARAT DAN  SPESIFIKASI                     

                           PASAL  l                                     
                      KETENTUAN   UMUM                                  

Pengertian / istilah yang digunakan dalarn pekerjaan ini adalah :       

a. Kuasa  Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang rnemperoleh      
   kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian        
   kewenangan   dan  tanggung jawab  penggunaan  anggaran pada          
   Kementerian Negara/Lembaga (Kantor Pertanahan Kabupaten Timor        
   Tengah Utara).                                                       

b. Pejabat Pernbuat  Kornitmen (PPK) adalah pejabat yang  diberi        
   kewenangan   oleh KPA  untuk  mengambil  keputusan  dan/atau         
   melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran     
   belanja  negara  termasuk  didalamnya  memeriksa  fisik hasil        
   pelaksanaan pekerjaan.                                               

c. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ    
   adalah unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan      
   Pertanahan Nasional yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan          
   Barang/Jasa.                                                         
d. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan    

   adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ       
   untuk mengelola pemilihan Penyedia.                                  
e. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia    
   adalah Pelaku Usaha yang menyediakan  barang/jasa berdasarkan        
   kontrak.                                                             

f. Penanggung  Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk       
   untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalarn DIPA    
   dan  surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor        
   Tengah  Utara  serta bertanggung jawab kepada  Kepala Kantor         
   Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara.                             

g. Jasa  Lainnya  adalah  jasa non-konsultansi atau  jasa  yang         
   membutuhkan  peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterarnpilan   
   dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha
   untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.                                 
h. Harga  Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah       

   perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.                
i. Layanan  Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE        
   adalah layanan pengelolaan teknologi infonnasi untuk memfasilitasi   
   pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.                 
j. Tender  adalah metode  pemilihan untuk mendapatkan  Penyedia         

   Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.                            

k. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan  
   dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan          
   merupakan  anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang         

   dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak    
   langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi          
   kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang        
   tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.                            
l. Surat Jaminan  yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan       

   tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/     
   Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan        
   usaha  di bidang pembiayaan, penjaminan, dan  asuransi untuk         
   mendorong  ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan        
   perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.    

m. Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat         
   udara nirawak (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis       
   lengkap menggunakan  anggaran sumber  dana Penerimaan Negara         
   bukan Pajak (PNBP).                                                  

                            Pasal 2                                     
                    PEKERJAAN   PERSIAPAN                               

1. Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan antara   
   Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor Pertanahan      

   Kabupaten Timor Tengah Utara dan pejabat terkait lainnya dan sekaligus
   melakukan pemeriksaan personil dan peralatan dari penyedia.          
2. Penyedia dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan  
    Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan persiapan sebagaimana        
    ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja.                               

3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan        
    tempat/ruangan, termasuk juga ketersedian jaringan internet dan     
    listrik secara mandiri atau ditentukan lain dan ditetapkan bersama  
    pada saat rapat persiapan menandatangani kontrak.                   

                           PASAL  3                                     

   KELUARAN   DAN TAHAPAN  PELAKSANAAN   PEKERJAAN   UTAMA              

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja pada lampiran HPS                  
2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control,   

    sehingga ketentuan angka l dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan    
    secara digital oleh Pengawas Lapang/PPK/Penanggung Jawab Kegiatan   

                           PASAL  4                                     
                           JAMINAN                                      

1. Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam     
   Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor   
   : 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa    
   Melalui Penyedia, yang terdiri dari :                                
   a.                                                                   
     Jaminan Pelaksanaan;                                               
   b.                                                                   
     Jaminan Uang Muka;                                                 
   c.                                                                   
     Jaminan Pemeliharaan.                                              
2. Jaminan Uang Muka ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) persen dari nilai
   kontrak.                                                             
3. Pengembalian uang  muka   harus diperhitungkan berangsur-angsur      
   secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling
   lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus
   persen)                                                              
4. Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana     
   Penyedia tercatat sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening tersebut
   sebagai tujuan pembayaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau oleh    
   Asuransi Umum yang terdaftar pada Lembaga OJK.                       

                           PASAL  5                                     

                     PERUBAHAN  KONTRAK                                 

1. Pejabat Pembuat  Komitmen  bersama penyedia dapat  melakukan         
   perubahan kontrak, yang meliputi :                                   
   a.                                                                   
      Menambah   atau  mengurangi volume  yang tercantum  dalam         
      Kontrak;                                                          
   b.                                                                   
      Menambah  dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                     
   c.                                                                   
      Mengubah  spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;      
   d.                                                                   
      Mengubah jadwal pelaksanaan.                                      
2. Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1      
   diatas, tidak terbatas pada:                                         
    a.                                                                  
      Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan              
    b.                                                                  
      Ketentuan lainnya.                                                
3. Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                        
4. Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang telah 

   dilakukan termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.              

                           PASAL  6                                     
      MASA PEMELIHARAAN   DAN  SERAH  TERIMA PEKERJAAN                  

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak 
terhitung serah terima pekerjaan, dan  dibayarkan setelah masa          
pemeliharaan berakhir.                                                  

                           PASAL  7                                     

                           LAIN-LAIN                                    

1.                                                                      
   Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang  
   berisi resolusi (GSD) dan hasil uji ketelitian (CE90) peta foto.     
2.                                                                      
   Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi
   pembuatan  peta foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen     
   sebesar at cost sesuai Standart Biaya dan jumlah kebutuhan Sumber Daya
   Manusia.                                                             
3.                                                                      
   Terhadap kebutuhan transportasi lokal/sewa kendaraan, base camp      
   ataupun  kebutuhan operasional tidak ditagihkan kepada Pejabat       
   Pembuat  Komitmen  karena  sudah masuk   dalam analisa harga         
   perkiraan sendiri.                                                   
                           PASAL  8                                     
                           PENUTUP                                      

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian    
bahan-bahan, pekerjaan-pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau     
kalimat "diselenggarakan oleh Penyedia" maka hal ini harus dianggap seperti

disebutkan.                                                             

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang     
nyata termasuk didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau      
disebut kata demi kata dalam RKS ini, haruslah diselenggarakan oleh     
Penyedia dan diterima sebagai "hal" yang disebutkan.                    
Hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut

oleh Pejabat Pembuat Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan dalam  
RKS ini .                                                               

                                  Kefamenanu, 24 April 2024             
                                  Pejabat Pembuat Komitmen              
                                  Kantor Pertanahan                     
                                  Kab. Timor Tengah Utara               

                                  Yanes Mikhael Pello, S.Kom.,M.Si      
                                  NIP. 198205122006041002