Pekerjaan Pembuatan Peta Foto Menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (Puna) Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023

RENCANA KERJA, SYARAT DAN SPESIFIKASI                   

                            PASAL l                                     
                        KETENTUAN UMUM                                  

Pengertian / istilah yang digunakan dalarn pekerjaan ini adalah :       

a. Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang rnemperoleh kuasa dari
   Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
   jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga (Kantor    
   Pertanahan Kabupaten Pesawaran).                                     
b. Pejabat Pernbuat Kornitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA

   untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat     
   mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara termasuk didalamnya
   memeriksa fisik hasil pelaksanaanpekerjaan.                          
c. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja
   di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang menjadi

   pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.                              
d. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber
   daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan
   Penyedia.                                                            
e. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku

   Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkankontrak.               
f. Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk  
   melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalarn DIPA dan surat keputusan
   Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran serta bertanggung jawab kepada
   Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran.                        

g. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan,
   metodologi khusus, dan/ atau keterarnpilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah
   dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatupekerjaan.      
h. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga
   barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.                                

i. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE adalah layanan
   pengelolaan teknologi infonnasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
   Barang/Jasa secara elektronik.                                       
j. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
   Konstruksi/Jasa Lainnya.                                             
k. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh

   orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
   bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung
   maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
   kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha
   Mikro, Kecil, dan Menengah.                                          

l. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang
   dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/
   lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, 
   penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
   ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor

   Indonesia.                                                           
m. Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara nirawak
   (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan anggaran
   sumber dana Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).                    

                             Pasal 2                                    
                       PEKERJAAN PERSIAPAN                              

1. Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan antara Pejabat Pembuat
   Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran dan pejabat

   terkait lainnya dan sekaligus melakukan pemeriksaan personil dan peralatan dari
   penyedia.                                                            
2. Penyedia dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten
    Pesawaran melakukanpersiapansebagaimana ketentuandalamKerangkaAcuanKerja.
3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan tempat/ruangan,

    termasuk juga ketersedian jaringan internet dan listrik secara mandiri atau
    ditentukan lain dan ditetapkan bersama pada saat rapat persiapan menandatangani
    kontrak.                                                            

                            PASAL 3                                     

         KELUARAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA               

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja                                    
2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control, sehingga
    ketentuan angka l dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara digital oleh

    Pengawas Lapang/PPK/Penanggung Jawab Kegiatan.                      
                            PASAL 4                                     

                            JAMINAN                                     

1. Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam Peraturan Lembaga
   Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor : 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
   Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang terdiri dari :

   a. Jaminan Pelaksanaan                                               
   b. Jaminan Uang Muka                                                 
   c. JaminanPemeliharaan                                               
2. Jaminan Uang Muka ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) persen dari nilai kontrak.
3. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional

   pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat
   pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen)                    
4. Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana Penyedia tercatat
   sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening tersebut sebagai tujuan pembayaran oleh
   Pejabat Pembuat Komitmen.                                            

                            PASAL 5                                     
                       PERUBAHAN KONTRAK                                

1. Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang

   meliputi :                                                           
   a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;     
   b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                      
   c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;       
   d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                      

2. Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, tidak terbatas
   pada:                                                                
    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan             
    b. Ketentuan lainnya.                                               
3. Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                        

4. Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang telah dilakukan
   termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.                        

                            PASAL 6                                     
           MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN                 

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terhitung serah
terima pekerjaan, dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir.    
                            PASAL 7                                     
                           LAIN-LAIN                                    

1. Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang berisi resolusi

   (GSD) dan hasil uji ketelitian (CE90) peta foto.                     
2. Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi pembuatan peta
   foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar at costsesuai Standart Biaya
   dan jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia..                           

                            PASAL 8                                     
                            PENUTUP                                     

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian bahan-bahan,
pekerjaan­pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau kalimat "diselenggarakan oleh

Penyedia" maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan.               

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang nyata termasuk
didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau disebut kata demi kata dalam RKS ini,
haruslah diselenggarakan oleh Penyedia dan diterima sebagai "hal" yang disebutkan.

Hal-hal yang tidak tercanturn dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan dalam RKS ini .