Pembuatan Peta Foto Menggunakan Pesawat Udara Nir Awak(puna) Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kab.Nagekeo

RENCANA    KERJA,   SYARAT   DAN   SPESIFIKASI                    

                             PASAL   l                                     
                       KETENTUAN     UMUM                                  

 Pengertian / istilah yang digunakan dalarn pekerjaan  ini adalah :        
 a.  Kuasa   Pengguna   Anggaran  disingkat  KPA   pejabat   yang          
     rnemperoleh  kuasa   dari  Pengguna   Anggaran   (PA)  untuk          
     melaksanakan    sebagian  kewenangan   dan  tanggung   jawab          
     penggunaan   anggaran   pada   Kementerian   Negara/Lembaga           

     (Kantor Pertanahan Kabupaten  Nagekeo).                               
 b.  Pejabat  Pernbuat   Kornitmen   (PPK)  adalah  pejabat  yang          
     diberi kewenangan   oleh KPA   untuk  mengambil   keputusan           
     dan/atau  melakukan    tindakan  yang  dapat mengakibatkan            

     pengeluaran  anggaran  belanja negara  termasuk  didalamnya           
     memeriksa  fisik hasil pelaksanaan pekerjaan.                         
 c.  Unit  Kerja   Pengadaan    Barang/Jasa    yang   selanjutnya          
     disingkat UKPBJ   adalah  unit kerja di Kementerian  Agraria          

     dan Tata Ruang  / Badan  Pertanahan   Nasional yang  menjadi          
     pusat keunggulan   Pengadaan  Barang/Jasa.                            
 d.  Kelompok   Kerja Pemilihan  yang  selanjutnya  disebut Pokja          
     Pemilihan adalah sumber   daya manusia  yang ditetapkan oleh          

     pimpinan  UKPBJ  untuk  mengelola  pemilihan Penyedia.                
 e.  Penyedia Barang/Jasa   Pemerintah  yang  selanjutnya disebut          
     Penyedia   adalah    Pelaku    Usaha    yang   menyediakan            
     barang/jasa berdasarkan  kontrak.                                     
 f.  Penanggung   Jawab   Teknis Kegiatan  adalah  Pejabat   yang          

     ditunjuk  untuk  melaksanakan   kegiatan  sebagaimana   yang          
     tertuang dalam   DIPA  dan  surat keputusan   Kepala  Kantor          
     Pertanahan   Kabupaten   Nagekeo  serta  bertanggung   jawab          
     kepada  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Nagekeo.                

 g.  Jasa  Lainnya  adalah jasa non-konsultansi   atau  jasa yang          
     membutuhkan     peralatan,  metodologi  khusus,  dan/   atau          
     keterarnpilan  dalam  suatu  sistem  tata kelola  yang  telah         
     dikenal luas  di dunia  usaha   untuk  menyelesaikan   suatu          

     pekerjaan.                                                            
 h.  Harga  Perkiraan  Sendiri  yang  selanjutnya  disingkat HPS           
     adalah  perkiraan harga  barang/jasa   yang  ditetapkan oleh          
     PPK.                                                                  
 i.  Layanan  Pengadaan   Secara  Elektronik  selanjutnya disebut          

     LPSE  adalah layanan  pengelolaan  teknologi infonnasi untuk          
     memfasilitasi pelaksanaan   Pengadaan   Barang/Jasa   secara          
     elektronik.                                                           
j.  Tender   adalah  metode    pemilihan   untuk   mendapatkan           
    Penyedia Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa   Lainnya.                
k.  Usaha  Kecil adalah  usaha  ekonomi   produktif yang  berdiri        
    sendiri dan dilakukan   oleh orang  perorangan   atau  badan         

    usaha yang  bukan  merupakan   anak  perusahaan  atau bukan          
    cabang  perusahaan   yang  dimiliki, dikuasai  atau  menjadi         
    bagian baik  langsung  maupun    tidak langsung  dari Usaha          
    Menengah   atau Usaha  Besar  yang memenuhi   kriteria Usaha         

    Kecil sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang    tentang         
    Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.                                    
l.  Surat Jaminan    yang  selanjutnya disebut  Jaminan   adalah         
    jaminan   tertulis yang  dikeluarkan   oleh  Bank    Umum/           

    Perusahaan   Penjaminan/   Perusahaan    Asuransi/  lembaga          
    keuangan   khusus   yang   menjalankan    usaha   di  bidang         
    pembiayaan,  penjaminan,   dan  asuransi  untuk   mendorong          
    ekspor   Indonesia  sesuai   dengan    ketentuan   peraturan         

    perundang-undangan   di bidang   lembaga  pembiayaan  ekspor         
    Indonesia.                                                           
m. Pelaksanaan   kegiatan  pembuatan    peta  foto menggunakan           
   pesawat   udara  nirawak  (PUNA)  dalam   rangka  pendaftaran         
   tanah   sistematis lengkap  menggunakan     anggaran  sumber          

   dana  Penerimaan  Negara  bukan Pajak (PNBP).                         

                             Pasal 2                                     
                   PEKERJAAN     PERSIAPAN                               

1.  Sebelum    penyedia   melaksanakan     pekerjaan   dilakukan         
    pertemuan  antara Pejabat  Pembuat  Komitmen,  Penyedia  dan         
    Kepala Kantor  Pertanahan   Kabupaten  Nagekeo   dan  pejabat        
    terkait lainnya dan sekaligus melakukan pemeriksaan  personil        

    dan peralatan dari penyedia.                                         
2.  Penyedia dan  Pejabat Pelaksana  yang  ditunjuk pada  Kantor         
    Pertanahan   Kabupaten     Nagekeo   melakukan     persiapan         
    sebagaimana  ketentuan  dalam Kerangka  Acuan  Kerja.                
3.  Selain  melaksanakan    angka    2  diatas   penyedia  wajib         

    menyiapkan   tempat/ruangan,    termasuk   juga  ketersedian         
    jaringan internet dan listrik secara mandiri atau ditentukan         
    lain dan  ditetapkan  bersama   pada  saat  rapat  persiapan         
    menandatangani   kontrak.                                            

                           PASAL   3                                     
   KELUARAN     DAN  TAHAPAN    PELAKSANAAN     PEKERJAAN                
                            UTAMA                                        

1.  Sebagaimana  Kerangka  Acuan  Kerja pada  lampiran HPS               
2.  Seluruh  pelaksanaan     pihak   ketiga   harus    memenuhi          
    quallity control, sehingga ketentuan angka l dapat  dilakukan        
    pemeriksaan    pekerjaan   secara   digital  oleh   Pengawas         
    Lapang/PPK/Penanggung     Jawab Kegiatan                             

                              PASAL  4                                   
                             JAMINAN                                     

1.  Jaminan  dalam pelaksanaan  kontrak secara umum  telah diatur        
    dalam Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa          
    Pemerintah  nomor   :  12   Tahun   2021   tentang  Pedoman          
    Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa   Melalui Penyedia, yang         
    terdiri dari :                                                       

    a. Jaminan Pelaksanaan                                               
    b. Jaminan Uang  Muka                                                
    c. Jaminan Pemeliharaan                                              
2.  Jaminan  Uang Muka  ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) persen         

    dari nilai kontrak.                                                  
3.  Pengembalian  uang  muka   harus  diperhitungkan  berangsur-         
    angsur  secara proporsional pada  setiap pembayaran  prestasi        
    pekerjaan dan paling lambat harus lunas  pada saat pekerjaan         

    mencapai prestasi 100% (seratus persen)                              
4.  Jaminan  berupa   bank  garansi yang  diterbitkan oleh Bank          
    yang   mana    Penyedia  tercatat  sebagai  Nasabah    untuk         
    selanjutnya Rekening tersebut sebagai tujuan pembayaran  oleh        
    Pejabat Pembuat  Komitmen  atau oleh Asuranasi  Umum    yang         

    terdaftar pada Lembaga  OJK.                                         

                            PASAL   5                                    
                     PERUBAHAN     KONTRAK                               

1.  Pejabat Pembuat Komitmen   bersama penyedia  dapat                   
    melakukan perubahan  kontrak, yang meliputi :                        
    a. Menambah    atau mengurangi     volume   yang tercantum           
       dalam Kontrak;                                                    
    b. Menambah   dan/atau mengurangi  jenis kegiatan;                   

    c. Mengubah   spesifikasi teknis sesuai dengan  kondisi              
      lapangan;                                                          
    d. Mengubah  jadwal pelaksanaan.                                     
2.  Pelaksanaan perubahan  kontrak  sebagaimana  tersebut pada           

    angka 1 diatas, tidak terbatas pada:                                 
    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan              
    b. Ketentuan lainnya.                                                
3.  Terhadap angka  2 dilakukan pemutusan  kontrak.                      
4.  Pemutusan  kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran           
    yang telah dilakukan termasuk uang muka  terhadap volume             
    pekerjaan.                                                           

                           PASAL   6                                     
         MASA   PEMELIHARAAN      DAN  SERAH   TERIMA                    
                          PEKERJAAN                                      

Masa  pemeliharaan   ditetapkan  selama  60  (enam   puluh)  hari        

kalender sejak terhitung serah terima pekerjaan, dan  dibayarkan         
setelah masa pemeliharaan  berakhir.                                     

                          PASAL  7                                       

                         LAIN-LAIN                                       

1.  Penyedia jasa  wajib menyampaikan    Service level Agreement         
    (SLA) yang berisi resolusi (GSD) dan hasil uji ketelitian (CE90)     

    peta foto.                                                           
2.  Terhadap  biaya transport personel dari Kantor Penyedia  Jasa        
    ke lokasi                                                            
    pembuatan   peta  foto, ditagihkan kepada   Pejabat Pembuat          
    Komitmen  sebesar  at cost sesuai Standart Biaya dan  jumlah         
    kebutuhan Sumber  Daya  Manusia.                                     

3.  Terhadap kebutuhan   transportasi lokal/sewa kendaraan, base         
    camp ataupun  kebutuhan  operasional tidak ditagihkan kepada         
    Pejabat Pembuat Komitmen  karena  sudah masuk  dalam  analisa        
    harga perkiraan sendiri.                                             

                           PASAL   8                                     
                            PENUTUP                                      

Apabila dalam  rencana  kerja dan  syarat-syarat (RKS) ini untuk         
uraian bahan-bahan,    pekerjaan-pekerjaan,  yang  tidak disebut         

perkataan  atau kalimat "diselenggarakan oleh Penyedia" maka  hal        
ini harus dianggap seperti disebutkan.                                   

Guna  mendapatkan    hasil pekerjaan  yang  baik,  maka  bagian-         
bagian yang  nyata termasuk   didalam pekerjaan  ini, tetapi tidak       

dimasukkan    atau  disebut  kata  demi   kata  dalam  RKS   ini,        
haruslah  diselenggarakan  oleh  Penyedia  dan  diterima sebagai         
"hal" yang disebutkan.                                                   

Hal-hal yang  tidak tercanturn  dalam  peraturan  ini ditentukan         

lebih lanjut oleh Pejabat  Pembuat   Komitmen,   bilamana  perlu         
diadakan perbaikan  dalam RKS  ini .