Pekerjaan Pembuatan Peta Foto Menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (Puna) Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024

RENCANA   KERJA, SYARAT  DAN  SPESIFIKASI                     

                           PASAL  l                                     

                      KETENTUAN   UMUM                                  

Pengertian / istilah yang digunakan dalarn pekerjaan ini adalah :       
a.  Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang rnemperoleh      
    kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian       

    kewenangan  dan  tanggung jawab  penggunaan  anggaran pada          
    Kementerian  Negara/Lembaga  (Kantor Pertanahan  Kabupaten          
    Pesawaran).                                                         
b.  Pejabat Pernbuat Kornitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi         

    kewenangan  oleh KPA  untuk  mengambil keputusan  dan/atau          
    melakukan  tindakan yang  dapat  mengakibatkan  pengeluaran         
    anggaran belanja negara termasuk didalamnya memeriksa fisik hasil   
    pelaksanaan pekerjaan.                                              

c.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa  yang selanjutnya disingkat        
    UKPBJ  adalah unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang /    
    Badan  Pertanahan  Nasional yang menjadi  pusat keunggulan          
    Pengadaan Barang/Jasa.                                              
d.  Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan   

    adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ      
    untuk mengelola pemilihan Penyedia.                                 
e.  Penyedia Barang/Jasa  Pemerintah  yang  selanjutnya disebut         
    Penyedia adalah Pelaku Usaha  yang menyediakan  barang/jasa         

    berdasarkan kontrak.                                                
f.  Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk       
    untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalarn        
    DIPA dan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten         

    Pesawaran  serta bertanggung  jawab  kepada  Kepala Kantor          
    Pertanahan Kabupaten Pesawaran.                                     
g.  Jasa  Lainnya adalah  jasa non-konsultansi atau  jasa yang          
    membutuhkan    peralatan, metodologi  khusus,  dan/   atau          
    keterarnpilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas

    di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.                 
h.  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah       
    perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.               
i.  Layanan Pengadaan  Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE       

    adalah layanan pengelolaan teknologi infonnasi untuk memfasilitasi  
    pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.                
j.  Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan        
    Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.                  
k.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan 
    dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan         
    merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang         

    dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak   
    langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi         
    kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang       
    tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.                           
l.  Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan       

    tertulis yang dikeluarkan  oleh Bank   Umum/    Perusahaan          
    Penjaminan/ Perusahaan  Asuransi/ lembaga keuangan  khusus          
    yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan        
    asuransi untuk  mendorong  ekspor  Indonesia sesuai dengan          

    ketentuan peraturan perundang-undangan  di  bidang lembaga          
    pembiayaan ekspor Indonesia.                                        
m.  Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat        
    udara nirawak (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis      

    lengkap menggunakan anggaran sumber  dana Penerimaan Negara         
    bukan Pajak (PNBP).                                                 

                            Pasal 2                                     
                    PEKERJAAN   PERSIAPAN                               

1.  Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan         
    antara Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor         
    Pertanahan Kabupaten Pesawaran dan pejabat terkait lainnya dan      

    sekaligus melakukan pemeriksaan  personil dan peralatan dari        
    penyedia.                                                           
2.  Penyedia dan  Pejabat Pelaksana yang  ditunjuk pada Kantor          
    Pertanahan   Kabupaten   Pesawaran   melakukan    persiapan         

    sebagaimana ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja.                   
3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan        
    tempat/ruangan, termasuk juga ketersedian jaringan internet dan     
    listrik secara mandiri atau ditentukan lain dan ditetapkan bersama  
    pada saat rapat persiapan menandatangani kontrak.                   

                           PASAL  3                                     
  KELUARAN   DAN  TAHAPAN  PELAKSANAAN   PEKERJAAN   UTAMA              

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja                                    
2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control,   
    sehingga ketentuan angka l dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan    
    secara digital oleh Pengawas Lapang/PPK/Penanggung   Jawab          

    Kegiatan.                                                           
                           PASAL  4                                     
                           JAMINAN                                      

1.  Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam    
    Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah        
    nomor : 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan         
    Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang terdiri dari :                   
    a. Jaminan Pelaksanaan                                              

    b. Jaminan Uang Muka                                                
    c. Jaminan Pemeliharaan                                             
2.  Jaminan Uang Muka ditetapkan sebesar 0 persen dari nilai kontrak.   
3.  Pengembalian uang muka  harus diperhitungkan berangsur-angsur       

    secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan   
    paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi     
    100% (seratus persen)                                               
4.  Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana    

    Penyedia  tercatat sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening       
    tersebut sebagai tujuan pembayaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen.   

                           PASAL  5                                     
                    PERUBAHAN   KONTRAK                                 

1.  Pejabat Pembuat Komitmen  bersama penyedia dapat melakukan          
    perubahan kontrak, yang meliputi :                                  
    a. Menambah  atau mengurangi volume yang tercantum dalam            

       Kontrak;                                                         
    b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                     
    c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;      
    d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                     

2.  Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1     
    diatas, tidak terbatas pada:                                        
    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan             
    b. Ketentuan lainnya.                                               
3.  Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                       

4.  Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang      
    telah dilakukan termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.       

                           PASAL  6                                     

     MASA  PEMELIHARAAN   DAN  SERAH  TERIMA  PEKERJAAN                 

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 
terhitung serah terima pekerjaan, dan  dibayarkan setelah masa          

pemeliharaan berakhir.                                                  
                           PASAL  7                                     
                          LAIN-LAIN                                     

1.  Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang 
    berisi resolusi (GSD) dan hasil uji ketelitian (CE90) peta foto.    
2.  Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi

    pembuatan peta foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen     
    sebesar at cost sesuai Standart Biaya dan jumlah kebutuhan Sumber   
    Daya Manusia.                                                       

                           PASAL  8                                     
                           PENUTUP                                      

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian    

bahan-bahan, pekerjaan pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau     
kalimat "diselenggarakan oleh Penyedia" maka hal ini harus dianggap     
seperti disebutkan.                                                     

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang     
nyata termasuk didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau      
disebut kata demi kata dalam RKS ini, haruslah diselenggarakan oleh     
Penyedia dan diterima sebagai "hal" yang disebutkan.                    

Hal-hal yang tidak tercanturn dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut
oleh Pejabat Pembuat Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan        
dalam RKS ini .