Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Labkesmas

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA KONSULTAN                      
         PENGAWASAN   PEMBANGUNAN  LABKESMAS  BANJARBARU                  

       KECAMATAN   BANJARBARU SELATAN  TAHUN ANGGARAN  2025               

A.  Latar Belakang                                                        

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 33 ayat (1) menyebutkan
bahwa pelayanan kesehatan primer didukung oleh laboratorium kesehatan. Laboratorium kesehatan

meliputi laboratorium medis, laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) dan laboratorium lain
yang ditetapkan Menteri. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan dan menyelenggarakan

Labkesmas. Penataan dan keberadaan Labkesmas sangat diperlukan untuk mendukung layanan primer
dan sistem ketahanan kesehatan nasional melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan

laboratorium kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta penguatan surveilans penyakit dan faktor
risiko kesehatan berbasis laboratorium untuk pencegahan dan pengendalian penyakit, membangun

kesiapsiagaan laboratorium kesehatan dalam menghadapi ancaman penyakit dan kejadian luar biasa,

dan mendukung pemantauan wilayah setempat (PWS) status kesehatan masyarakat berdasarkan data
laboratorium di wilayahnya.                                               

    Berbagai upaya tata ulang tersebut adalah dengan menambah jumlah laboratorium hingga
menambah kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Labkesmas. Saat ini diketahui

bahwa jumlah laboratorium yang bisa melakukan diagnosis penyakit sangat terbatas, sehingga
kedepannya diharapkan seluruh provinsi di Indonesia bisa memiliki laboratorium pemeriksaan sampai

pelayanan primer. Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya,
volume dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu

team yang bertugas sebagai pengawas yang berperan membantu PA/KPA di dalam melaksanakan
pengawasan teknis dalam pekerjaan tersebut. Ketersediaan Konsultan Pengawas dalam pekerjaan

konstruksi dapat membantu percepatan perubahan atau melakukan reviu desain terhadap pekerjaan

yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana agar pekerjaan tersebut dapat dikerjakan sesuai dengan
desain, persyaratan, dan ketentuan-ketentuan dalam dokumen Kontrak serta jadwal yang ditentukan

(aspek teknis, hukum, waktu, dan biaya).                                  
    Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya, volume dan

waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu team yang
bertugas sebagai pengawas yang berperan membantu PA/KPA di dalam melaksanakan pengawasan

teknis dalam pekerjaan tersebut. Penyedia Jasa Pengawas Konstruksi bertugas sejak ditetapkan
berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) mulai dari Tahap Persiapan sampai serah terima ke-2

pekerjaan konstruksi fisik dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PA/KPA.
Kerangka Acuan Kerja (selanjutnya disebut KAK) ini disusun dan disiapkan secara matang berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku sehingga pekerjaan konstruksi dapat menghasilkan karya teknis
yang sesuai standar dan dapat diterima menurut kaidah, norma, dan tata laku profesional.

B.  Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab                                  

1.  Lingkup Pekerjaan                                                     

    a. Tahap Persiapan                                                    
       1). Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Pengawas

           Konstruksi.                                                    

       2). Menyusun secara tertulis dan menjelaskan tata cara hubungan antara Pemberi
           Tugas dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pembangunan ini

           termasuk menentukan bentuk-bentuk format yang akan digunakan dalam

           hubungan kerja proyek.                                         

    b. Tahap Pelaksanaan Konstruksi Fisik                                 
       1). Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang disusun oleh

           Pelaksana pekerjaan konstruksi, yang meliputi program pencapaian sasaran

           konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan
           perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality 

           Assurance/Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

       2). Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program
           pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu,

           pengendalian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) hasil konstruksi, pengendalian

           perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan
           dan keselamatan kerja.                                         

       3). Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial
           yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta

           melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.            

       4). Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
           konstruksi fisik.                                              

       5). Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:               

            Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang
             akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. 

            Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta

             mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.   
            Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas,

             dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.                  

            Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan 
             persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.          

            Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan

             mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-

             rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi
             yang dibuat oleh Pelaksana pekerjaan konstruksi.             

            Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran

             angsuran, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua
             pekerjaan konstruksi.                                        

            Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan

             oleh Kontraktor.                                             
            Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan

             (As Built Drawings) sebelum serah terima I.                  
            Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, dan mengawasi

             perbaikan nya pada masa pemeliharaan.                        

            Bersama dengan Konsultan Perencana menyusun petunjuk pemeliharaan

             dan penggunaan bangunan gedung.                              
            Membantu pengelola proyek dalam menyusun Dokumen Pendaftaran 

             Gedung sebagai Pendaftaran gedung negara.                    
       6). Memberikan penilaian untuk mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran

           tentang sub-kontraktor yang akan dilibatkan oleh kontraktor    

       7). Mengusulkan perubahan-perubahan serta penyesuaian di lapangan untuk
           memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.

       8). Menyusun Laporan Akhir pekerjaan Pengawas Konstruksi.          

    c. Konsultansi                                                        

       Secara berkala setiap minggu sekali atau setiap saat bila diperlukan maka Konsultan
       Pengawas Konstruksi akan menyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh

       Pengguna Anggaran oleh wakilnya yang diberi wewenang, pihak kontraktor, pihak

       konsultan perencana dan sejauh diperlukan juga oleh pihak-pihak lain yang terkait
       pada pelaksanaan pekerjaan, dengan tujuan untuk:                   

       1). Melakukan penelaahan kemajuan pelaksanaan pekerjaan            

       2). Mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah yang timbul.     
       3). Menentukan sasaran pelaksanaan pekerjaan yang akan dicapai pada masa

           seminggu berikutnya.                                           

       4). Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan
           pelaksanaan pekerjaan.                                         

       Konsultan Pengawas Konstruksi kemudian membuat Notula rapat koordinasi tersebut,

       yang membuat Catatan tentang masalah yang dibahas dan keputusan yang telah
       diambil, untuk dibagikan kepada berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan

       pelaksanaan pekerjaan.                                             

    d. Dokumen                                                            
       1. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Pelaksana

          pekerjaan konstruksi terutama yang mengakibatkan tambah atau kurangnya

          pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh
          Pelaksana pekerjaan konstruksi (Shop Drawings).                 

       2. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian

          pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
       3. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan

          atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.           

       4. Mempersiapkan formulir, Laporan harian, Mingguan dan Bulanan Berita Acara
          kemajuan pekerjaan, Penyerahan Pertama dan Kedua serta formulir-formulir

          lainnya yang diperlukan untuk menyiapkan Dokumen Pembangunan.   

2.  Tanggung jawab Pengawas Konstruksi                                    

    Konsultan Pengawas Konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa Pengawas

    Konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku, selain

    juga tanggung jawab etika, baik etika moral maupun etika profesi (layanan Jasa Pengawas
    Konstruksi)                                                           

    Secara umum tanggung jawab Konsultan Pengawas Konstruksi adalah menjaga agar

    kegiatan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya memiliki kinerja optimal sebagai berikut:
    •  Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya anggaran /

       waktu yang telah ditetapkan;                                       

    •  Ketepatan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia atau yang telah
       ditetapkan;                                                        

    •  Ketepatan kualitas dan kuantitas sesuai standar / peraturan yang berlaku, sehingga

       proyek mencapai hasil guna dan daya guna yang seoptimal mungkin, memenuhi
       syarat teknis yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan dokumen pekerjaan

       / pelaksanaan;                                                     

    •  Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pembangunan;       
    •  Konsultan Pengawas Konstruksi juga diharapkan berfungsi sebagai “agent of initiators”

       tertib administratif dan tertib pembangunan, yaitu tertib dalam proses manajerial,

       tertib dalam hierarki pengambilan keputusan, tertib dalam membuat panduan,
       pedoman SOP (standar operasional prosedur), petunjuk manual pelaksanaan di

       lapangan, tertib dalam legalitas produk-produk kegiatan Pengawas Konstruksi yang

       dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan dimaksud sesuai Kaidah Pengawas Konstruksi
       yang berlaku, termasuk produk-produk Konsultan Pengawas Konstruksi baik berupa

       laporan-laporan teknis, rekomendasi teknis maupun Laporan Visual.