Review Desain Perencanaan Kantor Pemerintah Kota Banjarmasin

PEMERINTAH    KOTA  BANJARMASIN                      
 DINAS   PEKERJAAN       UMUM    DAN   PENATAAN       RUANG           

               Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 82 Banjarmasin Kode Pos 70124
                    Telepon (0511) 3300197 Faks. (0511) 3300094       
       Laman : pupr.banjarmasinkota.go.id Pos-el : [email protected]

                     Uraian Singkat Pekerjaan                         

a. Ruang Lingkup Lokasi Pekerjaan :                                   
   Lokasi Jasa Konsultansi Jasa Konsultansi Review Desain Perencanaan Kantor
   Pemerintah Kota Banjarmasin berada di Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru
   Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.              

b. Ruang Lingkup Pekerjaan :                                          
   Ruang lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi Review Desain Perencanaan 
   Kantor Pemerintah Kota Banjarmasin berupa Review Perencanaan Kantor.

c. Ruang Lingkup Tugas Konsultan Perencana :                          
   Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus berpedoman pada

   ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 16
   Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
   2002 tentang Bangunan Gedung. Adapun Lingkup tugas yang harus dilaksanakan
   oleh Konsultan Perencana meliputi tugas-tugas perencanaan fisik bangunan yang

   terdiri dari :                                                     
    1. Persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi  
       lapangan membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK. 
    2. Penyusunan rencana teknis yang meliputi :                      
         a) Konsepsi Perancangan;                                     
         b) Pra Rancangan;                                            
         c) Pengembangan rancangan;                                   

         d) Rancangan Detail.                                         
    3. Mengadakan persiapan pengadaan penyedia jasa konstruksi, seperti
       membantu pemimpin kegiatan di dalam menyusun dokumen pengadaan 
       dan membantu panitia pengadaan menyusun program dan pelaksanaan
       pengadaan.                                                     
    4. Membantu panitia pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk

       menyusun berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran,
       menyusun kembali dokumen pengadaan, dan melaksanakan tugas-tugas
       yang sama apabila terjadi proses pengadaan ulang.              
    5. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan
       melaksanakan kegiatan seperti :                                
         -                                                            
            Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan
            bila ada perubahan.                                       
         -                                                            
            Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul
            selama masa pelaksanaan konstruksi.                       
         -                                                            
            Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang
            penggunaan bahan.                                         
         -                                                            
            Membuat laporan akhir pengawasan berkala.                 
    6. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa
       perencanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku
       profesi yang berlaku. Secara umum tanggung jawab konsultan perencana
       adalah minimal sebagai berikut :                               
         -                                                            
            Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi    
            persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku. 
         -                                                            
            Hasil karya perencanaan  yang  dihasilkan harus telah     
            mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh   
            kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan,
            waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan  
            diwujudkan.