Jasa Konsultan Perencanaan Kegiatan Apbd 2025

KERANGKA         ACUAN       KERJA                       

                             (KAK)                                     

 PENGGUNA  ANGGARAN           DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI             

 NAMA PEKERJAAN               JASA    KONSULTAN      PERENCANAAN       

                              KEGIATAN  APBD 2025                      

 LOKASI                       SEKOLAH  DI WILAYAH KOTA BINJAI          

 SUMBER DANA                  APBD  KOTA  BINJAI TAHUN  ANGGARAN       

                              2025                                     
                  KERANGKA      ACUAN   KERJA                          
                              (KAK)                                    

                         PAKET PEKERJAAN:                              
          JASA KONSULTAN PERENCANAAN  KEGIATAN  APBD 2025              

 1. Latar Belakang                                                     

    Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan Kota Binjai Khususnya Dinas Pendidikan
    maka Kantor Dinas pendidikan, membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung demi

    kelancaran terhadap proses belajar mengajar terhadap Sekolah di daerah Kota Binjai, oleh sebab itu
    kebutuhan akan membangun dan merehabilitasi gedung sekolah sangat diperlukan demi menunjang

    Pembelajaran pada gedung Sekolah di kota binjai. Berdasarkan hal inilah maka perlu adanya
    penyelenggaran kegiatan Pembangunan serta rehabilitasi yang akan dilaksanakan secara integratif

    dengan kegiatan teknis lainnya, tentunya sangat membutuhkan perencanaan dan kajian
    yang memadai sehingga kontruksi bangunan dan pendukungnya dapat dilaksankaan dengan tepat

    waktu dan efesien.                                                 

   Adapun gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan,
   permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan Untuk Kegiatan Jasa Konsultan Perencanaan

   Kegiatan APBD 2025:                                                 

   •  Setiap bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu

      memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan, dan dapat sebagai
      teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi berkembangan arsitektur di Indonesia.

   •  Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik- baiknya sehingga
      dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria

      administrasi bagi bangunan Gedung negara.                        
   •  Pemberi jasa Perencanaan untuk bangunan Gedung Negara perlu diarahkan secara baik dan

      menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya Perencanaan teknis bangunan yang memadai
      dan layak diterima menurut kaidah, norma , dan tatalaku profesional.
   Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Perencanaanan perlu disiapkan secara matang

   sehingga mampu mendorong perwujudan karya Perencanaanan yang sesuai dengan kepentingan
   kegiatan.                                                           

 2. Maksud dan Tujuan                                                  

   a. Maksud                                                           
      Maksud pengadaan jasa konsultansi ini melakukan perencanaan yang dituangkan dalam
      dokumen pelaporan, penggambaran teknis, rencana anggaran biaya serta spesifikasi teknis.

   b. Tujuan                                                           

      Tujuan pengadaan jasa konsultansi ini tersedianya data perencanaan yang dapat digunakan dalam

      pelaksanaan kegiatan pembangunan                                 

 3. Lingkup Kegiatan                                                   
   a. Setiap bangunan harus direncanakan dengan sebaik baiknya, sehingga dapat memenuhi

      kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan
      negara.                                                          

   b. Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan pemerintah perlu diarahkan secara baik dan
      menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan
      layak diterima menurut kaidah, norma serat tata laku professional.

   c. Kegiatan Jasa Konsultan Perencanaan Kegiatan APBD 2025 ini harus diwujudkan dengan sebaik
      - baiknya, sehingga mampu memenuhi standar pelayanan minimal Pendidikan.

 4. Lokasi Kegiatan                                                    

   Lokasi Pekerjaaan yaitu : Sekolah yang ada tersebar di wilayah Kota Binjai.

 5. Sumber Pendanaan                                                   
   a. Sumber Dana        : APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2024.       

   b. Pagu Anggaran      : Rp. 468.724.923,-.(Empat ratus enam puluh delapan juta tujuh
      ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) 

   c. Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 468.565.632,-.(Empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus
      enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)           
   d. Besarnya biaya konsultan perencanaan merupakan biaya tetap dan pasti.

   e. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut akan diatur mengikuti surat perjanjian pekerjaan perencanaan
      (kontrak)                                                        

   f. Biaya pekerjaan konsultan perencanaan dan tata acara pembayaran diatur secara kontraktual,
      setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai dengan perundangan yang

      berlaku, yang terdiri dari :                                     
        §  Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang                 

        §  Pembelian bahan dan ATK                                     
        §  Pembelian dan atau sewa peralatan                           
        §  Materi dan penggadaan laporan                               

        §  Pajak-pajak yang berlaku                                    
        §  Biaya Alat pelindung diri dan Alat Pelindung Kerja          

        §  BPJS Ketenagakerjaan                                        
        §  dan lainya yang dianggap perlu                              

 6. Nama Organisasi PengadaanBarang/Jasa                               

   Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaanbarang/Jasa: Pengguna

   Jasa                 : Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai          

   Pejabat Pembuat Komitmen : Auzar Habibie Marpaung, SE               
   Alamat               : Jalan Gunung Merapi No. 1 Binjai             

 7. Data Dasar                                                         

   Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan sebagai

   data dasar selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas termasuk melalui Kerangka Acuan
   Kerja ini.                                                          

   Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan
   tugasnya,baik yang berasal dari Pemberi Tugas,maupun yang dicari sendiri. Kesalahan/kelalaian
   pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggungjawab Konsultan

   Perencana.                                                          

 8. Standar Teknis                                                     
      a) SNI-03-1726-2002, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung.

      b) SNI-TIS-1991.03, Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung.
      c) SNI-03-2847-1992, TentangTata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung.

      d) SNI-03-1729-2002 Tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Baja untuk Bangunan
        Gedung.                                                        

      e) SNI-03-3990-1995 Tentang Tata Cara Instalasi penangkal Petir untuk Bangunan
        Gedung.                                                        
      f) SNI 0255-1987D, Tentang Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987.
      g) SNI-03-1727-1989, Tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung.
      h) SNI-03-1736-1989, Tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan

        Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung.               
      i) SNI 2847: 2019 Tentang Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan

      j) SNI 8399: 2017 Tentang Profil Baja Ringan                     
      k) SNI-03-2410-1989, Tentang Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat Emulsi.

  9. Referensi Hukum                                                   

      a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,harus mampu memenuhi
        persyaratan teknis bangunan Gedung yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan

        keandalan bangunan gedung.                                     
      b) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

        Negara Republik Indonesiatahun 2003 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Republik
        Indonesia Nomor 4201);                                         

      c) Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
        Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

        Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);       
      d) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

        Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
        Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
        Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

        Nomor 23 Tahun 2014;                                           
      e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

        Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
      f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

        (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
        Republik Indonesia Nomor 4496);                                

      g) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
        Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

        Nomor 4864).                                                   
      h) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
        Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

        Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
        dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan

        Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan
        (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

        Republik Indonesia Nomor 5157);                                
      i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

        22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;      
      j) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
        07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

      k) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 / KPTS/M/2025 Tentang Besaran Remunerasi
        Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa

        Konsultansi Konstruksi                                         

 10. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN :                              
    a. Lingkup kegiatan ini adalah :                                   

        §  Membuat gambar denah rinci, lengkap dengan Catatan bahan komponen pembuatan
           konstruksi dengan merujuk pada hasil survey.                

        §  Mengumpulkan data dan/atau dokumen rujukan harga bahan dan sewa peralatan yang
           berlaku di Kota Binjai.                                     

        §  Koordinasi dan konsultasi dengan pengguna jasa untuk menampung saran masukan dan
           aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan teknis.

        §  Mengidentifikasi dan menghitung semua item pekerjaan dan volume yang
           dibutuhkan dengan alokasi dana yang tersedia.               

        §  Membuat analisa harga satuan untuk setiap item pekerjaan yang ada pada kegiatan tersebut.
        §  Membuat gambar rencana rinci perencanaan konstruksi bangunan, dengan

           mencantumkan ukuran, spesifikasi bahan dan skala yang cukup jelas.
        §  Mengidentifikasi dengan cermat semua item pekerjaan yang diperlukan dan menghitung
           volume dari setiap item pekerjaan, guna menyusun Engineer Estimate (EE) untuk Rencana

           Anggaran Biaya (RAB).                                       
        §  Menyusun spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta jadwal rencana

           kegiatan pelaksanaan konstruksi, dalam rangka penyiapan dokumen tender.
        §  Membuat laporan-laporan yang menjadi kewajiban konsultan perencana.

 11. Metodologi                                                        
   Metodologi pelaksanaan kegiatan Perencanaan, terdiri dari :         

   a. Melakukan survei lokasi dan bangunan eksisting pelaksanaan.      
   b. Melaksanakan pengolahan data dan perencanaan.                    
   c. Melaporkan hasil kegiatan perencanaan.                           

 12. Keluaran                                                          

   Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah
   sebagai berikut:                                                    

   a. Gambar detail arsitektur, detail struktur dan detail utilitas    
   b. Kuantitas dan harga bangunan untuk dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)

      pekerjaan konstruksi (Engineering Estimate).                     
   c. Spesifikasi Teknis yang meliputi:                                

      1) persyaratan umum;                                             
      2) persyaratan administratif;dan                                 
      3) persyaratan teknis.                                           

   d. Pembuatan laporan pendahuluan dan laporan akhir.                 

 13. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan                                
   Waktu yang diperlukan untuk Pelaksanaan pekerjaan 60 (enam puluh) Hari kalender terhitung

   mulai SPMK ditandatangani.                                          

 14. TENAGA AHLI DAN PERALATAN                                         
   Dalam menangani pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Kegiatan APBD 2025, konsultan perencana

   harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan, baik ditinjau dari segi kompleksitas (besaran
   kegiatan) maupun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.                
 Tenaga-tenaga inti yang diperlukan dalam kegiatan ini terdiri dari:   

    NO        PERSONIL      PPENDIDIKAN    PENGALAMAN    SKA (SKK)     
                                             / JUMLAH                  
      A     TENAGA AHLI                                                
      1       Team Leader   S1 – Teknik Sipil 3 tahun / 1 orang Ahli Teknik

                                                         Bangunan      
                                                          Gedung-      

                                                          Madya        
      2   Ahli Bangunan Gedung S1 – Teknik Sipil 3 tahun / 1 orang Ahli Teknik

                                                         Bangunan      
                                                        Gedung- Muda   

      3     Quantity Engineer S1 – Teknik Sipil 3 tahun / 1 orang Ahli Teknik

                                                         Bangunan      
                                                        Gedung- Muda   

      B       TENAGA                                                   
             PENDUKUNG                                                 
      1     Operator CAD/Juru STM / D3 T. Sipil 1 tahun / 3 orang -    
               Gambar                                                  
      2        Surveyor     STM / D3 T. Sipil 1 tahun / 4 orang -      

      3    Adminitrasi / Operator Diploma Tiga (D3) 1 tahun / 1 orang -
               Komputer                                                

 Sertifikat Badan Usaha yang disyaratkan adalah Perencanaan Rekayasa, Jasa DesainRekayasa Untuk
 Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan (RE 102) atau RK 001 (Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan

 Gedung Hunian dan Non Hunian).                                        

 TENAGA AHLI                                                           

 Tenaga Ahli yang diperlukan unuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Kegiatan APBD
 2025 adalah sebagai berikut :                                         

   a. Team Leader (1 orang)                                            
      • Team Leader adalah seorang Sarjana Teknik Sipil yang telah berpengalaman selama 3 (tiga)

        tahun dalam pekerjaan perencanaan dan memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Bangunan
        Gedung-Madya.                                                  

      • Bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan Perencanaan         
      • Melakukan Rapat / Koordinasi dengan Pemberi Tugas              

      • Mengkoordinir anggota tim, memprakarsai penyelenggaraan rapat tim tenaga ahli serta
        memantau seluruh hasil, proses pelaksanaan serta berusaha mengetahui persoalan yang

        menghambat/mengganggu proses pelaksanaan pekerjaan ini dan berusaha menyelesaikannya
      • Menyusun Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir termasuk Rencana Kerja serta

        Alokasi Tenaga Ahli/pendukung                                  
      • Memeriksa Gambar rencana, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta

        Rencana Anggaran Biaya (RAB)                                   
      • Mengadakan evaluasi mengenai perencanaan dikaitkan dengan kebijakan yang ada pada saat

        ini yang meliputi mekanisme, prosedur, dan pendekatan tanggapan berdasarkan strategi
        pengembangan wilayah setempat                                  

      • Memberikan petunjuk dan saran-saran serta mengontrol pekerjaan Tenaga Ahli yang berada
        dibawah pimpinannya.                                           

      • Menentukan keputusan terakhir penyelesaian masalah-masalah pokok teknis maupun
        non teknis yang timbul pada kegiatan.                          

    b. Ahli Bangunan Gedung                                            

    Ahli Bangunan Gedung adalah Seorang Sarjana Teknik Sipil mempunyai keahlian bidang bangunan
    gedung dan lulusan perguruan tinggi negeri/swasta dan mempunyai Sertifikat Ahli Muda Bangunan

    Gedung - Muda yang masih berlaku dengan pengalaman 3 (Tiga) tahun. Ahli bangunan Gedung
    berpengalaman di bidang struktur bangunan gedung dan dapat mempertanggung jawabkan hasil
    pekerjaannya serta tunduk dan bertanggung jawab kepada Team Leader.

    c. Quantity Engineer                                               
    Quantity Engineer adalah Seorang Sarjana Teknik Sipil mempunyai keahlian bidang bangunan gedung

    dan lulusan perguruan tinggi negeri/swasta dan mempunyai Sertifikat Ahli Muda Bangunan Gedung -
    Muda yang masih berlaku dengan pengalaman 3 (tiga) tahun. Quantity Engineer adalah seorang yang
    memiliki tugas untuk mengkur,mengestimasi dan mengelola berbagai aspek biaya dan bahan yang

    diperlukan. Quantity Engineer bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya serta tunduk kepada
    Team Leader.                                                       
 15. TENAGA PENDUKUNG                                                  
   Tenaga Pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan

   Kegiatan APBD 2025 adalah sebagai berikut :                         

   a. Operator Cad (3 orang)                                           
      Drafter adalah seorang lulusan STM/D3 T.Sipil dengan pengalaman 1 (satu) tahun. Drafter

      bertanggung jawab dalam melakukan penggambaran design selama pelaksanaan berlangsung untuk
      mengkonfirmasikan hasil gambar kepada Ahli Teknik Bangun Gedung dan berkordinasi dengan

      Team Leader.                                                     

   b. Surveyor (4 orang)                                               

      Surveyor adalah seorang lulusan STM/D3 T.Sipil dengan pengalaman 1 (satu) tahun. Surveyor
      bertanggung jawab dalam melakukan pengukuran selama pelaksanaan berlangsung untuk

      mengkonfirmasikan hasil pengukuran kepada Quantity Engineer dan Ahli Teknik Bangun Gedung
      serta berkordinasi dengan Team Leader.                           

   c. Adminitrasi / Operator Komputer (1 orang)                        

      Adminitras adalah seorang lulusan D3 Komputer atau Manajemen dengan pengalaman 1 (satu)
      tahun. Adminitrasi bertanggung jawab dalam Menyusun laporan Invoice dan Laporan perencanaan

      serta berkordinasi dengan Team Leader                            

 16. PERALATAN KANTOR                                                  
   Peralatan kantor yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan adalah :

      • Kendaraan Roda Empat                                           

      • Kenderaan roda dua                                             
      • Komputer/Laptop                                                

      • Meteran                                                        
      • Printer A3 dan A4                                              

 17. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)                    

     Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam pekerjaan Perencanaan adalah :
  A. Alat Pelindung Diri (APD) :                                       
       §  Helm                                                         

       §  Rompi                                                        
       §  Sepatu                                                       

  B. Alat Pelindung Kerja (APK) :                                      
       §  Pembatas Area                                                
 18. LAPORAN                                                           
   Setiap isi laporan harus jelas dan dapat dibaca serta disusun dalam bahasa Indonesia dengan tata bahasa

   yang baik dan benar. Jenis-jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pengguna Jasa adalah sebagai
   berikut :                                                           

    a. Laporan Pendahuluan                                             
       Laporan pendahuluan paling lama diserahkan 10 (sepuluh) hari setelah dimulainya pekerjaan jasa

       konsultansi,maka konsultan harus menyerahkan Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima)
       exemplar/buku yang isinya tentang jadwal rencana kerja dan tahapan pelaksanaan pekerjaan

       secara lengkap serta struktur organisasi konsultan dan laporan ditulis didalam kertas berukuran
       A4.                                                             

    b. Laporan Akhir                                                   
       Laporan Akhir paling lama diserahkan 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya pekerjaan jasa

       konsultansi atau sebelum berakhirnya kontrak/SPK. Dokumen Laporan Akhir ditulis dalam kertas
       berukuran A4 dan dibuat sebanyak 5 (lima) exemplar/buku yang isinya konsep dan hasil

       perencanaan dengan analisis yang telah dilakukan.               

    c. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (Engenering Estimate)            
       Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan ditulis dalam kertas berukuran A4 dan

       dibuat sebanyak 5 (lima) exemplar yang dilengkapi dengan softcopy dalam bentuk CD.
    d. Dokumen Speksifikasi Teknis                                     

       Speksifikasi Teknis ditulis dalam kertas berukuran A4 dan dibuat sebanyak 5 (lima) exemplar.
    e. Gambar-gambar Perencanaan                                       
       Dokumen gambar-gambar perencanaan dibuat dalam kertas berukuran A3 dan digandakan

       sebanyak 5 (lima) exemplar.                                     
19. LAIN-LAIN                                                          
   ▪  Sewaktu-waktu penyedia jasa dapat diminta oleh pemberi jasa untuk mengadakan diskusi atau

      memberikan penjelasan mengenai tahap dan hasil kerjanya.         
   ▪  Konsultan harus mendiskusikan usulan-usulan pekerjaan dengan pemberi pekerjaan

   ▪  Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini harus disesuaikan oleh
      konsultan                                                        

   ▪  Hal-hal yang belum jelas dan belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini
      akan dijelaskan dalam acara penjelasan pekerjaan.                

 20. Penutup                                                           

   1. Setelah kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua
      bahan masukan yang diterimaan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.

   2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, konsultan segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan
      PPK.                                                             

                                    Binjai, 30 Januari 2025            
                                    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)     
                                    DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI       

                                    AUZAR HABIBIE MARPAUNG, SE         
                                    NIP. 198405062009011001