Multiyears Kontrak Pengadaan Rancang Bangun Terintegrasi Pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
Maksud Pekerjaan                                                          

Maksud dari pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia
dalam rangka penguatan kondisi siap siaga dan efektivitas pelaksanaan koordinasi program pencegahan
melalui peningkatan daya tangkal masyarakat terhadap paham radikal untuk mengantisipasi terjadinya
tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan

sesuai dengan mandatori Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.                 
Tujuan Pekerjaan                                                          

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:                   

1. Tersedianya sarana dan prasarana peningkatan literasi penanggulangan terorisme di masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan koordinasi penanggulangan terorisme bagi aparat

  penegak hukum dan masyarakat;                                           
3. Tersedianya sarana dan prasarana pusat pelayanan asesmen terhadap personel berisiko tinggi, objek

  vital, transformasi dan lingkungan;                                     
4. Tersedianya sarana dan prasarana pemulihan korban tindak pidana terorisme;

5. Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan kontra radikalisasi;         
6. Tersedianya sarana dan prasarana koordinasi antar aparat penegak hukum dalam penanganan

  perkara tindak pidana terorisme;                                        

7. Tersedianya sarana dan prasarana sentra deradikalisasi;                
8. Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama internasional

  penanggulangan terorisme;                                               
9. Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi pusat Kesiapsiagaan Nasional dengan Pusat Analisis dan

  Pengendalian Krisis (Pusdalsis).                                        

Target / Sasaran                                                          

Target atau sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan adalah tersedianya Sarana dan
Prasarana Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dengan luas
lahan sebesar 17.365 m² dan total luas lantai bangunan kurang lebih 13.976 m², yang berlokasi di Jl. S.
Parman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat - Provinsi DKI Jakarta       

Jenis Kontrak                                                             

Jenis Kontrak berdasarkan kontrak Gabungan (Lumpsum dan Harga Satuan)     
Sumber Pendanaan                                                          

Dalam pelaksanaan pemanfaat lahan tersebut, BNPT menginisiasi layanan satu atap atas

penanggulangan terorisme melalui pembangunan kawasan yang berisikan Pusat Kesiapsiagaan Nasional
dan Sentra Deradikalisasi Republik Indonesia melalui sumber pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN).                                           
Waktu Pelaksanaan Proyek                                                  

Total masa waktu pelaksanaan yang dibutuhkan selama 18 bulan (multi-years) 540 hari kalender,
terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan serah terima
pertama (PHO) dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Penyedia Jasa Terintegrasi Rancang

Bangun diwajibkan untuk menyusun matriks tahapan pelaksanaan secara rinci dengan mencantumkan
seluruh item dan lingkup pekerjaan, keterlibatan para tenaga ahli dan waktu yang diperlukan untuk
melaksanakan masing-masing item dan lingkup pekerjaan.                    

Tanggungjawab Pelaksana Konstruksi                                        

Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang
dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.       

Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut:   

a. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku.
b. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah

  diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian
  pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan.                            

Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman
teknis konstruksi bangunan yang berlaku.