Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sd Wilayah Eks Distrik Majenang

Applicants

				Administrative Score (SA)	Reason
PT Yudha Perkasa Konsultan	0856647557533000	Rp 131,762,550	92.5	94	-
CV Putra Waluya Karya	0317038693522000	Rp 154,012,500	80.37	81.41	-
CV Waskita Cipta Graha	0210267118521000	Rp 161,776,950	75.98	77.07	-
CV Cahaya Konsultan	0029550324517000	Rp 169,302,750	79.92	79.5	-
CV Astha Bhawana	0011400629526000	-	-	-	-
Rezfan Dirga Consultant	0916032477455000	-	-	-	-
CV Mabna Architerra Consultant	0713*210	-	-	-	-
CV Citra Vastu Vidya	0024032823501000	-	-	-	-
CV Athar	0720726488503000	-	-	-	-
CV Mitra Muda Rekayasa	0015634314503000	-	-	-	-
CV Rayhan Consult	0738554351522000	-	-	-	-
CV Sakacipta	0316271857522000	-	-	-	-
CV Trias Hutama	0030280275517000	-	-	-	-
CV Sthapati Rancang Pranata	0667651277517000	-	-	-	SBU habis masa berlaku pada saat upload kualifikasi
CV Puyuh Jaya	0748039880522000	-	-	-	-
PT Fajar Konsultan	0211291059401000	-	-	-	-
PT Galen Sagara Perkasa	0318039377424000	-	-	-	-
PT Kaula Utama Konsultan	0506*220	-	-	-	-
CV Aqnaa Prima Jaya	0312129117522000	-	-	-	-
CV Bangun Persada	0015052160522000	-	-	-	-

Attachment

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kalimantan No 51 Telp. (0282) 542797, 540579 Faximile ( 0282 ) 540579
Website : www.pdk.cilacapkab.go.id Email : [email protected]
CILACAP
Kode Pos 53224

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

SATUAN KERJA : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. Sadmoko Danardono, M.Si
PROGRAM : Program Pengelolaan Pendidikan

KEGIATAN : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

SUB KEGIATAN : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
NAMA PEKERJAAN : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas
SD Wilayah Eks Distrik Majenang

ID RUP : 43201961

PAGU PAKET : Rp. 169.914.826
SUMBER DANA : SPESIFIC GRANT (SG)

TAHUN ANGGARAN : 2023
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA KONSULTANSI
PEKERJAAN : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang / Berat

Ruang Kelas SD Wilayah Eks Distrik Majenang

1. LATAR : Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
BELAKANG
sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan pendidikan yang
berkualitas. Kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan saat

ini banyak yang kurang layak sehingga perlu segera ditangani.
Sarana dan prasarana satuan pendidikan yang akan ditangani

perlu adanya perencanaan secara matang mengenai prioritas

penanganan pembangunan maupun rehabilitasi terkait jenis
konstruksi, lokasi kegiatan, dan metode pelaksanaan pekerjaan di

lapangan.
Untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut di atas diperlukan

sebuah perencanaan yang baik agar pekerjaan tersebut dapat

terlaksana tepat secara teknis maupun anggaran. Oleh karena itu
sebelum pelaksanaan konstruksi ini Pemerintah Kabupaten

Cilacap melalui Dinas Pendikdikan dan Kebudayaan Kabupaten
Cilacap memerlukan kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi

perencana yang akan merencanakan secara teknis program ini.

Dinas Pendikdikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sangat
mengharapkan adanya suatu hasil perencanaan yang sesuai

dengan kaidah-kaidah yang berlaku, dan kepada Penyedia Jasa
Konsultansi yang akan melaksanakan kegiatan perencanaan ini,

diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan ini dengan penuh rasa

tanggungjawab terkait dengan tanggungjawab keilmuan serta
profesi keahliannya sebagai pelayanan publik di bidang layanan

jasa perencanaan konsultansi. Kerangka acuan kerja ini disusun
untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang berkompeten

dalam melaksanakan penyusunan pekerjaan perencanaan teknis
sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat

dipertanggungjawabkan.

2. MAKSUD DAN : a. Maksud
TUJUAN
Maksud pekerjaan ini adalah mengadakan pemilihan penyedia
(badan usaha) jasa konsultansi untuk membuat Perencanaan
Teknis sarana dan prasarana satuan pendidikan yang sesuai

baik dari segi volume, kualitas, biaya dan ketepatan waktu.

b. Tujuan
Tujuan kegiatan ini adalah menghasilkan sebuah perencanaan

teknis konstruksi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang
dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, perhitungan
anggaran dan metode kerja.

3. TARGET/ : Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen
SASARAN
Perencanaan secara benar, aman dan tepat konstruksi, tepat
mutu, dan tepat anggaran dan dapat langsung digunakan sebagai

bahan input dokumen persiapan pengadaan.
4. LOKASI : Lokasi pekerjaan berada di satuan pendidikan yang telah
PEKERJAAN
ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima
bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Penerima Bantuan

Sarana Dan Prasarana Kegiatan Sumber Dana Spesific Grant

(SG) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Cilacap adalah :

No. Nama Penerima Kecamatan Nilai
1 Rehab Ruang Kelas SDN Cimanggu 200.000.000
Bantarmangu 01 Kec.
Cimanggu
2 Rehab Ruang Kelas SDN Cimanggu 200.000.000
Cimanggu 03 Kec. Cimanggu
3 Rehab Ruang Kelas SDN Bantar Cimanggu 150.000.000
Panjang 02 Kec. Cimanggu
4 Rehab Ruang Kelas SDN Cimanggu 150.000.000
Karangsari 03 Kec. Cimanggu
5 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Cimanggu 200.000.000
Bantarmangu 03 Kec.
Cimanggu
6 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Cimanggu 200.000.000
Cimanggu 05 Kec. Cimanggu
7 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Cimanggu 150.000.000
Cisalak 01 Kec. Cimanggu
8 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Cimanggu 150.000.000
Karangreja 01 Kec. Cimanggu
9 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Cimanggu 200.000.000
Karangsari 02 Kec. Cimanggu
10 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Cimanggu 200.000.000
Karangreja 05 Kec. Cimanggu
11 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Cimanggu 200.000.000
Bantarmangu 04 Kec.
Cimanggu
12 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Cimanggu 100.000.000
Karangsari 01 Kec. Cimanggu
13 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Cimanggu 150.000.000
Mandala 02 Kec. Cimanggu
14 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Dayeuhluhur 150.000.000
Dayeuhluhur 06 Kec.
Dayehluhur
15 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Dayeuhluhur 200.000.000
Datar 01 Kec. Dayeuhluhur
16 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Dayeuhluhur 200.000.000
Dayeuhluhur 03 Kec.
Dayeuhluhur
17 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Dayeuhluhur 200.000.000
Hanum 01 Kec. Dayeuhluhur
18 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Dayeuhluhur 200.000.000
Panulisan Timur 02 Kec.
Dayeuhluhur
19 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Dayeuhluhur 150.000.000
Datar 03 Kec. Dayeuhluhur
20 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Dayeuhluhur 150.000.000
Ciwalen 02 Kec. Dayeuhluhur
21 Rehab Ruang Kelas SDN Dayeuhluhur 200.000.000
Dayeuhluhur 01 Kec.
Dayeuhluhur
22 Rehab Ruang Kelas SDN Karangpucung 150.000.000
Karangpucung 04 Kec.
Karangpucung
23 Rehab Ruang Kelas SDN Karangpucung 150.000.000
Surusunda 02
Kec.Karangpucung
24 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karangpucung 150.000.000
Babakan 01 Kec. Karangpucung
25 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karangpucung 200.000.000
Cidadap 01 Kec. Karangpucung
26 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karangpucung 150.000.000
Sindangbarang 02 Kec.
Karangpucung
27 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karangpucung 150.000.000
Surusunda 03 Kec.
Karangpucung
28 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karangpucung 150.000.000
Karangpucung 03 Kec.
Karangpucung
29 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karangpucung 150.000.000
Babakan 02 Kec. Karangpucung
30 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karangpucung 150.000.000
Cidadap 02 Kec. Karangpucung
31 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karangpucung 200.000.000
Pamulihan 01 Kec.
Karangpucung
32 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karangpucung 200.000.000
Tayem 03 Kec. Karangpucung
33 Rehab Ruang Kelas SDN Karangpucung 150.000.000
Pamulihan 04
Kec.Karangpucung
34 Rehab Ruang Kelas SDN Majenang 150.000.000
Mulyasari 01 Kec.Majenang
35 Rehab Ruang Kelas SDN Majenang 200.000.000
Cibeuying 03 Kec.Majenang
36 Rehab Ruang Kelas SDN Majenang 200.000.000
Cilopadang 03 Kec.Majenang
37 Rehab Ruang Kelas SDN Bener Majenang 100.000.000
01 Kec.Majenang
38 Rehab Ruang Kelas SDN Majenang 200.000.000
Pahonjean 04 Kec.Majenang
39 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Majenang 200.000.000
Cilopadang 01 Kec.Majenang
40 Rehab Ruang Kelas SDN Wanareja 150.000.000
Wanareja 06 Kec.Wanareja
41 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Wanareja 200.000.000
Adimulya 03 Kec. Wanareja
42 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Wanareja 200.000.000
Purwasari 03 Kec. Wanareja
43 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Wanareja 200.000.000
Adimulya 02 Kec. Wanareja
44 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Wanareja 200.000.000
Limbangan 03 Kec. Wanareja
45 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Wanareja 200.000.000
Limbangan 05 Kec. Wanareja
46 Rehab Ruang Kelas SDN Tarisi Wanareja 200.000.000
04 Kec.Wanareja
JUMLAH 8.050.000.000
5. NAMA : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan
ORGANISASI
pekerjaan :
PEJABAT
PEMBUAT a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Cilacap
KOMITMEN
b. Satker/SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
c. PPK : Sungeb, S.Sos

6. SUMBER DANA : a. Sumber Dana :
DAN
Spesific Grant (SG) APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran
PERKIRAAN
2023 dengan kode anggaran sub kegiatan sebagai berikut :
BIAYA
1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 169.914.826 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan
Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam

Rupiah)

7. JANGKA WAKTU : 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak ditandatanganinya
PELAKSANAAN
Kontrak/ Surat Perintah Mulai Kerja.
PEKERJAAN

8. METODE : Pengadaan Barang/Jasa menggunakan metode Seleksi -
PENGADAAN
Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya.
BARANG/JASA
DAN Persyaratan minimal yang harus dimiliki :
PEMAKETAN
a) Memiliki NIB dan Sertifikat Standart dengan KBLI (71102)/
sesuai SBU yang dipersyaratkan;
b) Memiliki klasifikasi ijin usaha SBU AR001 Jasa Arsitektural
Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian atau RK 001

Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan

Non hunian atau SBU Klasifikasi AR 102 atau RE 102 yang
masih berlaku;

c) Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan
hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;

d) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam

pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan;

e) Tidak Masuk dalam Daftar Hitam;
f) Memiliki pengalaman paling sedikit 1 satu pekerjaan

sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4

empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

g) Melampirkan Sertifikasi TKDN atau Pernyataan Penyedia
(Self Declared) atau Perhitungan TKDN.
9. REFERENSI : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
HUKUM
Tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa konstruksi;

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

diubah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang

Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan

Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah

(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/

Madrasah Aliyah (SMA/MA);
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara;

g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang

Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
Penyedia;

i. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 / SE /

DC / 2020 tentang Petunjuk Teknis Standarisasi Desain dan

Penilaian Kerusakan Sekolah dan Madrasah;
j. Referensi lainnya yang terkait.

10. LINGKUP : Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan

PEKERJAAN
Perencana adalah meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan,
site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan satuan
pendidikan. Metodologi pelaksanaan Kegiatan Perencanaan

dilaksanakan dengan mekanisme kegiatan sebagai berikut :
a. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan
informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar

terhadap KAK.
b. Menyusun Pra Rencana seperti program dan konsep ruang,

perkiraan biaya.

c. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat
1) Rencana struktur, beserta uraian konsep dan

perhitungannya.
2) Rencana arsitektur, dan uraian konsep yang mudah

dimengerti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3) Rencana sistem Mekanikal / Elektrikal.

4) Rencana utilitas
5) Perkiraan biaya.

d. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :

1) Gambar-gambar detail Arsitektur, Struktur, Utilitas dan M/E,
yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.

2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
3) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran

biaya pekerjaan.

4) Laporan akhir perencanaan.
e. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dan Pokja Pemilihan di

dalam menyusun dokumen Persiapan Pengadaan yang
meliputi gambar rencana, BoQ, Spesifikasi teknis, Rencana

kerja dan syarat-syarat (RKS).

f. Membantu Pokja Pemilihan pada waktu penjelasan pekerjaan,
termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan,

evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan
dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi

lelang ulang.
g. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan

konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :

1) Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis
pelaksanaan bila ada perubahan.

2) Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan
yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.

3) Memberikan saran-saran.

4) Membuat laporan akhir pengawasan berkala.

11. KELUARAN : Dokumen yang harus disusun oleh konsultan meliputi:
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Bill of Quantity (BoQ);
2. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);

3. Gambar desain, terdiri atas:
a) Site Plan

b) Denah, Tampak, Potongan, dan Potongan Struktural

c) Rencana Pondasi, Sloof, dan Detail
d) Rencana Balok lantai dan Detail

e) Rencana Atap, Plafond, dan Detail
f) Rencana Pola Lantai dan Detail Pemasangan

g) Perletakan Pintu dan Jendela beserta Detail

h) Rencana Air Bersih, Sanitasi, dan Detail
i) Rencana Elektrikal dan Titik Lampu

j) Gambar-gambar rencana lainnya beserta detail yang
diperlukan untuk menjelaskan bentuk, dimensi, dan detail

konstruksinya.

4. Spesifikasi teknis, bahan, dan alat yang diperlukan;
5. Penghitungan jangka waktu pekerjaan yang dibutuhkan.

12. PERALATAN, : Personil pendamping survey dan asistensi dari pihak PPK. PPK
MATERIAL,
tidak menyediakan data maupun fasilitas penunjang kepada
PERSONIL DAN
FASILITAS DARI penyedia jasa. Penyedia jasa mempersiapkan data dan fasilitas
PEJABAT
penunjang untuk pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan
PEMBUAT
KOMITMEN dimasukkan sebagai bagian dari rencana pembiayaan (cost
proposal) dalam penawaran.

13. PERALATAN : Alat ukur yang diperlukan, kamera dan bahan survey lain yang
DAN MATERIAL
diperlukan, komputer/laptop dengan software Autocad atau
DARI PENYEDIA
JASA dengan fungsi yang sejenis, printer untuk cetak.
KONSULTANSI

14. LINGKUP : Melaksanakan Survei lokasi dan membuat perencanaan

KEWENANGAN
berdasarkan data, kaidah teknis dan pembuatan laporan. Untuk
PENYEDIA JASA
melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari
informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen termasuk melalui Kerangka
Acuan Kerja ini. Kesalahan/kelalaian pekerjaan perencanaan

sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab

Konsultan Perencana.
15. PERSONIL : Posisi Kualifikasi Jumlah
Team Leader Min. S1 Teknik Sipil lulusan universitas/ 1 orang
perguruan tinggi negeri/ swasta yang

telah terakreditasi minimal B;
Berpengalaman dalam perencanaan
bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima)

tahun dan memiliki Sertifikat Keahlian
(SKA) Ahli Teknik Bangunan Gedung
atau Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK)

Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung.
Ahli Sipil/ Struktur Min. S1 Teknik Sipil lulusan universitas/ 1 orang
perguruan tinggi negeri/ swasta yang

telah terakreditasi minimal B;
Berpengalaman dalam perencanaan
bangunan sekurang-kurangnya 3 (tiga)

tahun dan memiliki Sertifikat Keahlian
(SKA) Ahli Teknik Bangunan Gedung
atau Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK)

Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung.
Ahli Arsitek Min. S1 Arsitektur lulusan universitas/ 1 orang
perguruan tinggi negeri/ swasta yang

telah terakreditasi minimal B;
Berpengalaman dalam perencanaan
bangunan sekurang-kurangnya 3 (tiga)

tahun dan memiliki Sertifikat Keahlian
(SKA) Ahli Arsitek.
Ahli K3 Konstruksi Min. Sarjana dan memiliki Sertifikat 1 orang

Keahlian (SKA) Ahli Muda K3 Konstruksi
atau Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK)
Ahli Muda K3 Konstruksi.

Estimator Min. Sarjana, pengalaman 2 (dua) 2 orang
tahun diutamakan sesuai bidangnya
(bangunan gedung pendidikan)

dibuktikan dengan surat referensi
pengalaman kerja.
Juru Gambar Min. SMK/Sederajat, pengalaman 2 2 orang

(dua) tahun diutamakan sesuai
bidangnya (bangunan gedung
pendidikan) dibuktikan dengan surat

referensi pengalaman kerja.
Surveyor Min. SMK/Sederajat, pengalaman 2 2 orang
(dua) tahun diutamakan sesuai

bidangnya (bangunan gedung
pendidikan) dibuktikan dengan surat
referensi pengalaman kerja.

Tenaga Administrasi Min. SMK/Sederajat 1 orang
Pada dokumen penawaran, penyedia Jasa menyediakan personil dengan
syarat minimal sebagaimana posisi, jumlah, dan kualifikasi yang
dipersyaratkan, dengan batas toleransi dengan persetujuan PPK. Penawaran

dengan personil yang tidak memenuhi batas minimal tidak digugurkan, tetapi
dinilai sesuai proporsionalnya sebagaimana dalam dokumen pengadaan dan
dijadikan bahan pertimbangan dalam penilaian evaluasi teknis.

16. TIM TEKNIS : Dalam melaksanakan tugasnya PPK dibantu oleh tim teknis.

Penyedia wajib selalu berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam

pelaksanaan baik pada saat survey maupun asistensi hasil
rancangan. Tim Teknis berhak mengubah perencanaan awal yang

disusun oleh konsultan tanpa terlebih dahulu berkoordinasi
dengan konsultan. Konsultan dapat memberikan masukan

terhadap perubahan yang dilakukan oleh Tim Teknis.

17. LAPORAN : Laporan pendahuluan dilaksanakan paling cepat setelah survey
PENDAHULUAN
lapangan selesai dilaksanakan. Jika diperlukan, PPK dapat
meminta survey lapangan tambahan untuk melengkapi /

memperbaiki data yang sudah dikumpulkan.

18. LAPORAN : Laporan akhir dilaksanakan paling lambat 45 hari kalender sejak
AKHIR
penandatanganan kontrak. Laporan akhir dilaksanakan setelah
survey lapangan selesai dilaksanakan. Jika diperlukan, seluruh

tahapan pekerjaan selesai dilaksanakan. Jika diperlukan, PPK
dapat meminta perbaikan laporan.

19. HAL-HAL DALAM : 1. Laporan gambar rencana kerja, adalah laporan yang memuat
LAPORAN
gambar – gambar detail desain konstruksi serta dapat
AKHIR
digunakan sebagai dasar estimasi pembiayaan dan
pelaksanaan konstruksi di lapangan. Gambar dicetak pada
kertas ukuran F4.

2. Laporan Engineer’s Estimate (EE), adalah laporan hasil
estimasi pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

konstruksi berdasarkan gambar detail rencana kerja.
3. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) meliputi

identifikasi bahaya (skenario bahaya) dan jenis bahaya (tipe

kecelakaan) dari uraian pekerjaan sesuai rencana pelaksanaan
konstruksi.

4. Softcopy didokumentasikan dalam SSD Eksternal dengan
kapasitas min 500 Gigabyte.
20. JUMLAH : Semua laporan harus dalam jumlah 3 rangkap termasuk dokumen
LAPORAN
asli. Laporan dicetak dengan kertas F4 70 gsm (gram per square
meter), Laporan dijilid dengan sampul hardcover (3 rangkap).

21. JENIS KONTRAK : Pekerjaan ini dilaksanakan dengan bentuk kontrak Lumsum

dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan
tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai

berikut:
1) Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia.

2) Berorientasi pada output/keluaran.

3) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang
dihasilkan sesuai dengan kontrak.

4) Harga kontrak sudah memperhitungkan apa yang diperlukan
termasuk pengujian-pengujian laboratorium.

22. UANG MUKA : Tidak diberikan uang muka.

23. PENAGIHAN : Penagihan dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
PEKERJAAN
persen). Dokumen yang diperlukan untuk penagihan adalah
Dokumen Perencanaan yang telah disahkan oleh PPK.

24. PRODUKSI : Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus
DALAM NEGERI
dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan
menggunakan material material utama adalah produksi dalam

negeri sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dan diubah melalui Perpres Nomor 12
Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun

2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

25. PERSYARATAN : Jika kerjasama dengan penyedia jasakonsultansi lain diperlukan
KERJASAMA
untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan
berikut harus dipatuhi :

Penyedia lain harus bersedia melaksanakan sesuai spesifikasi
yang dipersyaratkan, apabila terjadi kesalahan dalam

perencanaan adalah murni kesalahan Penyedia utama.
Kerjasama dengan penyedia lain harus sepersetujuan tertulis dari

PPK. Tidak diperbolehkan menyerahkan seluruh pekerjaan

kepada pihak lain.
26. PEDOMAN : Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan
PENGUMPULAN
berikut: Pendataan lapangan dilakukan dengan sederhana namun
DATA
LAPANGAN tetap mengedepankan asas ketelitian, akurasi survey harus
menghasilkan perencanaan yang tidak akan mengganggu
bangunan lain yang sudah ada. Pendataan lapangan dilakukan

bersama-sama dengan sarpras korwil yang diteliti.

27. ALIH : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk
PENGETAHUAN
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka
alih pengetahuan kepada personil di OPD Pejabat Pembuat

Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

28. STANDAR : Standar teknis pelaksanaan kegiatan ini mengacu kepada
TEKNIS
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk

Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah

Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).

29. PENUTUP : Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan.

Cilacap, 6 April 2023
Ditetapkan oleh Disusun oleh
Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap

Drs. SADMOKO DANARDONO, M.Si SUNGEB, S.Sos
NIP. 19710119 199101 1 001 NIP. 19780908 199703 1 001

Tenders also won by PT Yudha Perkasa Konsultan

		Authority
4 December 2019	Biaya Perencanaan Renovasi/Rehabilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Bengkulu	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 1,300,000,000
3 January 2020	Konsultan Perencanaan Relokasi Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pekalongan Tahap I Tahun Anggaran 2020	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 1,153,120,000
16 March 2022	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Lanjutan Lp Perempuan Kelas Iia Palangka Raya	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 1,079,702,000
30 August 2021	Penyusunan Ded Pembangunan Pusat Desain Industri Nasional (Pdin)	Kota Yogyakarta	Rp 1,000,000,000
23 December 2024	Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Renovasi Gkn Semarang I Lantai 3 Dan 4	Kementerian Keuangan	Rp 948,753,000
11 December 2018	Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Rusun Musvia Polres Magelang Kota Ta 2019	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 948,546,000
24 November 2023	Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ruang Kerja Blok B & D Di Gkn Semarang I	Kementerian Keuangan	Rp 695,100,000
5 April 2019	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	Pemerintah Daerah Kota Malang	Rp 535,000,000
10 July 2023	Review Ded Pembangunan Gedung Pertemuan	Kab. Sukoharjo	Rp 500,000,000
19 November 2022	Pengadaan Jasa Konsultansi Kontruksi Perencanaan Pembangunan Blok Hunian Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iib Purwokerto - Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 495,257,000