Penyusunan Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Naras - Sungai Limau

KEMENTERIAN    PERHUBUNGAN                          
              DIREKTORAT     JENDERAL    PERKERETAAPIAN                    

                  BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG              
             Jl. Kartini No.19 Padang                                      
                                Telp/Fax : (0751) 8950071 Email:[email protected]
             Sumatera Barat 25112                                          

                    URAIAN  SINGKAT  PEKERJAAN                             

                        Penyusunan  Dokumen  Penanganan  Dampak   Sosial   
1.  Nama Kegiatan    :                                                     
                        Kemasyarakatan Dalam Pekerjaan Penertiban Lahan Lintas
                        Naras – Sungai Limau                               
2.  Nilai Pagu       :  Rp. 1.373.500.000,-                                

3.  Nilai HPS        :  Rp. 1.373.475.738,30,-                             

4.  Sumber Dana      :  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2024

5.  Jangka Waktu     :  5 Bulan                                            

6.  Lingkup pekerjaan : 1) Membuat rencana kerja sesuai Kerangka Acuan Kerja serta
                          melaporkan segala bentuk kendala ;               

                        2) Melakukan estimasi perkiraan besaran nilai santunan untuk
                          kegiatan penertiban lahan sesuai Perpres 62 Tahun 2018
                          dan Permen ATR/ BPN No.6 Tahun 2020;             

                        3) Melaksanakan Pengumpulan Data  Terkait Lahan    
                          terdampak sesuai dengan Groonkart;               

                        4) Mengidentifikasi ketersediaan dokumen Studi     
                          Kelayakan,   Dokumen Lingkungan/ Amdal, dan ROW; 

                        5) Melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait 
                          khususnya  dengan Pemerintah Derah  terdampak    
                          (Pemprov, Pemkab, Pemkot);                       

                        6) Memberikan dukungan terhadap pengumpulan data,  

                          sosialisasi serta Koordinasi yang sesuai dengan peraturan
                          agraria;                                         

                        7) Melakukan Pengukuran kebutuhan bidang tanah yang akan
                          menjadi obyek penertiban lahan sepanjang jalur KA Lintas

                          Naras – Sungai Limau KM 67+543 – KM 75+000 dengan lebar

                          sesuai groundkart;                               

                        8) Melakukan Pengukuran kebutuhan bidang tanah yang akan
                          menjadi obyek pengadaan tanah untuk jalur KA yang telah
                          ditentukan di dalam DED;                         

                        9) Melakukan Penyusunan   Dokumen   Perencanaan    
                          Pengadaan Tanah (DPPT) untuk jalur KA dan lahan untuk
                          stasiun yang telah ditentukan di dalam DED.      
                        10) Penyusunan Dokumen Penanganan Dampak Sosial    

                          Kemasyarakatan Dalam Pekerjaan Penertiban Lahan  
                          Lintas Naras – Sungai Limau;                     

7.  Keluaran         :  1) Laporan Pendahuluan Pekerjaan;                  
                        2) Ringkasan Kondisi Umum Lahan;                   

                        3) Laporan Antara Pekerjaan ;                      

                        4) Rencana Biaya Estimasi Biaya Santunan ;         
                        5) Laporan Kegiatan Koordinasi dan Rapat ;         

                        6) Laporan Akhir ;                                 

                        7) Dokumen Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 
                          Dalam Pekerjaan Penertiban Lahan Lintas Naras – Sungai
                          Limau;                                           

                        8) Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)      

                        9) Ringkasan (Summary) Laporan;                    
                        10) Dokumen Evaluasi Dan Rekomendasi Pelaksanaan   
                          Kegiatan;                                        

                        11) Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan;