Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen

Uraian Singkat Pekerjaan                        

        PAKET  BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN              
                     JASA KONSULTANSI MANAJEMEN                           

 JASA KONSULTANSI PEMBUATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN,      
  PEMANFAATAN,  PEMINDAHTANGANAN,  PEMUSNAHAN  DAN PENGHAPUSAN BMD        

       PADA SUB KEGIATAN OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN,            
 PEMINDAHTANGANAN,  PEMUSNAHAN  DAN PENGHAPUSAN  BARANG MILIK DAERAH      

                 BADAN KEUANGAN   DAERAH KOTA DEPOK                       
                         TAHUN ANGGARAN  2025                             

     Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah salah satu aspek penting yang perlu dibuat dalam

rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis pada seluruh proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dalam persepsi umum reformasi birokrasi bertujuan untuk

melakukan perbaikan atas kualitas pelayanan publik. Secara Operasional untuk mewujudkan birokrasi

yang efektif, efisien dan ekonomis, serta memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, sehingga akan lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi

pemerintahan sesuai dengan kriteria dan uraian tugas yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja.
     Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset penting yang mendukung penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik. Tata kelola BMD yang efektif dan efisien membutuhkan pedoman

teknis yang jelas dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam rangka mendukung
pengelolaan BMD, telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Permendagri

No. 19/2016 yang diubah dengan Permendagri No. 7/2024. Selain itu, Pemerintah Kota Depok telah
menetapkan Perwali Depok No. 25/2021 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian BMD sebagai dasar teknis di daerah. Oleh karena itu, penyusunan SOP diperlukan untuk

menyelaraskan regulasi daerah dengan kebijakan nasional, memperkuat akuntabilitas, kepastian hukum,
kepastian waktu, serta mendukung optimalisasi pemanfaatan BMD sebagai sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD).                                                             
     Sesuai dengan dokumen perencanaan anggaran, makan dilaksanakanlah pekerjaan penyusunan

Standar Operasional Prosedur meliputi: Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan

Penghapusan BMD.                                                          
     Maksud kegiatan ini adalah menghasilkan dokumen SOP Pengelolaan BMD yang dapat dijadikan

pedoman teknis operasional bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Dengan adanya
SOP Pengelolaan BMD, diharapkan pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara lebih profesional,

transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

efektif dan efisien.                                                      
     Tujuan Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMD di seluruh unit kerja.

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan BMD.          
3. Mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian dalam pengelolaan BMD.   

4. Memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD.                        

5. Memudahkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD.                

6. Memberikan kepastian hukum dan kepastian waktu dalam setiap prosedur.  

7. Menjadi instrumen sinkronisasi kebijakan antara Perwali 25/2021 dan Permendagri 7/2024.

Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yaitu :

1. SOP Penggunaan BMD                                                     
2. SOP Pemanfaatan BMD                                                    

3. SOP Pemindahtanganan BMD                                               
4. SOP Pemusnahan BMD                                                     

5. SOP Penghapusan BMD                                                    

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan, yaitu memperoleh ijin dari pihak terkait dan

membawa surat referensi dari pemilik pekerjaan. Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi
berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan

kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.             

     Demikian uraian singkat pekerjaan ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan
pekerjann penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan, Pemanfaatan,

Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Keunagan
Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2025.                                    

                                         Depok, 3 September 2025          
                                    KUASA PENGGUNA  ANGGARAN              
                                     BADAN  KEUANGAN  DAERAH              
                                            KOTA DEPOK                    

                                                TTD                       

                                      MHD. DINI WIZI FADLY, S.Sos         
                                       NIP. 19770803 200501 1 006