Jasa Konsultansi Naskah Akademik

NAMA KEGIATAN       : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     
NAMA SUB KEGIATAN   : PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH                   
NAMA PEKERJAAN      : BELANJA JASA KONSULTASI NON KONTRUKSI NASKAH AKADEMIK
PERANGKAT DAERAH    : BADAN KEUANGAN DAERAH                               
TAHUN ANGGARAN      : 2025                                                

                       Uraian Singkat Pekerjaan                           

 Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu diperhatikan agar tercipta pengelolaan keuangan

 negara yang optimal. Definisi tentang Keuangan Negara tidak hanya mencakup hak namun

 termasuk juga seluruh kewajiban negara yang dapat dinilai secara langsung dengan uang
 maupun barang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

 Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

 Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang
 Milik Daerah (BMD) didefinisikan sebagai barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

     Barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yaitu meliputi
 bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh

 pengguna barang/jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah adalah

 barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari
 perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh

 berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam

 penyelenggaraan pemerintahan daerah, Barang Milik Daerah (BMD) menjadi salah satu unsur
 penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan

 akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis.                             

 Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan otonomi
 daerah, masing–masing daerah diberikan kesempatan dalam mengelola, mengembangkan dan

 membangun daerahnya sesuai potensi dan kebutuhan yang ada. Salah satu kewenangan

 pemerintah daerah adalah terkait penyediaan BMD yang digunakan untuk pelaksanaan tusi

 maupun pelayanan kepada masyarakat.                                      
     Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, penyediaan BMD dilakukan dalam rangka

 menunjang perekonomian daerah (misalnya penyediaan infrastruktur) sehingga dapat

 memberikan imbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah
 (PAD). Oleh sebab itu, Pemerintah daerah memerlukan strategi perencanaan yang baik serta

 tepat sasaran dalam pelaksanaannya sehingga aset daerah dapat menjadi salah satu sumber

 penggerak ekonomi dan PAD bagi Pemerintah Daerah.                        
     Pengelolaan aset pemerintah daerah tidak semata-mata berupa BMD yang dimiliki oleh

 pemerintah daerah saja, namun juga aset pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.

 Pengelolaan aset yang dilakukan dengan kurang bijaksana dapat menimbulkan inefisiensi

 dimana beban pengeluaran untuk biaya perolehan dan pemeliharaan aset akan lebih besar dari

 manfaat yang bisa diperoleh. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik setidaknya
 memerlukan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaaan/pemanfaatan

 secara efisien dan efektif, dan pengawasan (monitoring). Ketiga fungsi tersebut dapat

 terlaksana apabila pengelolaan BMD dilakukan dengan strategi yang tepat. 
     Melihat begitu pentingnya Pengelolaan BMD, maka Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota

 Depok berinisiatif untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang

 Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang
 Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Daerah tersebut merupakan pembaharuan

 terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada tentang pengelolaan barang milik daerah, yaitu

 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 Hal Ini dilakukan karena adanya peraturan diatasnya yg berubah, yaitu terbitnya Peraturan

 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang
 Milik Daerah. Selain perubahan kebijakan nasional, penguatan Peraturan Daerah juga

 diperlukan berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan BMD di Kota Depok serta kebutuhan

 penguatan peran BMD sebagai sumber PAD dan penyedia layanan publik yang lebih efektif.