Jasa Konsultansi Penyusunan Standar Harga Satuan Barang

NAMA KEGIATAN       : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     
NAMA SUB KEGIATAN   : PENYUSUNAN STANDAR HARGA                            
NAMA PEKERJAAN      : BELANJA JASA KONSULTASI BERORIENTASI LAYANAN-JASA SURVEI
PERANGKAT DAERAH    : BADAN KEUANGAN DAERAH                               
TAHUN ANGGARAN      : 2024                                                

                       Uraian Singkat Pekerjaan                           

      Secara umum Standar Harga Satuan (SHS) Barang menyajikan perkembangan harga

 barang dengan pertambahan komponen tertentu. Komponen tersebut antara lain terdiri dari
 Pajak Pertambahan Nilai (PPN), keuntungan penyedia serta Inflasi dan komponen lain kalo

 dirasa perlu dan relevan. Perlu diperhatikan bahwa Standar Satuan Harga bukan merupakan

 dasar pertanggungjawaban barang yang sudah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, hal ini
 disebabkan karena setiap pengadaan barang yang telah dianggarkan dalam dokumen Rencana

 Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah akan melalui proses pengadaan barang, sehingga

 harga barang tersebut akan melalui tahapan pengadaan barang sesuai ketentuan hukum yang

 berlaku.                                                                 

       Standar Harga Satuan (SHS) Barang ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi

 Perangkat Daerah untuk mempermudah dalam perencanaan kegiatan dalam proses
 penyusunan anggaran, mendorong Perangkat Daerah untuk lebih selektif mengalokasikan

 anggaran serta mempermudah bagi Tim Anggaran dalam melakukan evaluasi anggaran yang

 telah diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Penyusunan SSH tersebut dilaksanakan
 setiap tahunnya dengan anggapan akan terjadinya kenaikan maupun penurunan dari harga di

 pasar. Kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun standar harga ini tercantum dalam

 beberapa beraturan di bawah ini, yaitu:                                  

 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

   antara lain pada:                                                      
    ❖ Pasal 51 ayat 6: Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis

      sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan

      anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.             

    ❖ Pasal 97 ayat 1: Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan  
      penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2)

      huruf c berpedoman pada:                                            

       a. indikator Kinerja;                                              

       b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja; 
       c. standar harga satuan;                                           

       d. rencana kebutuhan BMD; dan                                      

       e. Standar Pelayanan Minimal.                                      

 2) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

   Daerah, antara lain :                                                  

   ❖ Lampiran BAB III tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
     Daerah. Pada huruf B. Bagian a, poin 4 : dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA,

     PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan

     harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.                          
 Pemerintah Kota Depok menyusun Standar Harga yang terdiri dari Standar Harga Satuan (SHS),

 Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisis Standar Belanja

 (ASB). Standar Harga tersebut digunakan untuk implementasi aplikasi Sistem Informasi
 Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri

 Nomor 90 Tahun 2019, dimana aplikasi tersebut harus menyediakan 4 (empat) master data

 sebagai berikut :                                                        

 1. Standar Harga Satuan (SHS) adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku disuatu
   daerah.                                                                

 2. Standar Biaya Umum (SBU) adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti

   honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.          

 3. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non

   fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan
   menggunakan SHS sebagai elemen penyusunannya.                          

 4. Analisa Standar Belanja (ASB) adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan

   biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.                

 Empat master data tersebut diatas harus tersedia sebelum OPD menginput pendapatan dan
 belanja yang tertuang pada KUA PPAS, Rancangan APBD dan APBD. Empat master data di atas

 masing-masing akan dibuat Peraturan Walikotanya sebagai dasar pemerintah daerah untuk

 menyusun KUA PPAS, RAPDB dan APBD.                                       
 Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan SSH Barang ini bertujuan untuk menyusun salah satu

 dari empat master data tersebut, yaitu penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang untuk

 acuan penyusunan Anggaran Tahun 2025.