Mk Lanjutan Pembangunan Stadion Porprov (Tribun, Gapura, Area Parkir & Pagar)

MK Lanjutan Pembangunan Stadion Porprov.              

 A. PENDAHULUAN                                                       

 1. Latar Belakang                                                    

   Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sebagai salah satu pelayanan masyarakat
   yang bertugas memberikan fasilitas masyarakat di bidang sarana dan prasarana olahraga.

   dalam rangka memenuhi tugas dalam bidang pembinaan olahraga, maka dinas terkait
   dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai sebagaimana dipersyaratkan

   guna meningkatkan kualitas masyarakat di kota Dumai.               

   Pembangunan Stadion perlu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
   Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang sistematis dan

   terstruktur untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan standar yang telah
   ditetapkan. Hal ini akan membantu menjamin kualitas dan keamanan bangunan yang

   dibangun untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.              

   Adapun gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi
   pekerjaan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan Jasa Konsultansi

   Manajemen Konstruksi, sebagai berikut :                            

   a. Setiap bangunan gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga
     mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan

     dapat berfungsi/ bermanfaat sebagai teladan bagi lingkungannya.  
   b. Mengacu pada, Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 25 Oktober

     2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dimana penyedia jasa

     manajemen konstruksi digunakan untuk:                            
        1) bangunan bertingkat di atas 4 (empat) lantai; dan/atau     

        2) bangunan dengan luas total di atas 5.000 m²(lima ribu meter persegi); dan/atau
        3) bangunan khusus; dan/atau                                  

        4) yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun penyedia

          jasa pelaksana konstruksi; dan/atau                         

   c. Penyedia jasa Manajemen Konstruksi (MK) akan melaksanakan pengendalian/

     pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi
     pada pekerjaan fisik pembangunan gedung Stadion Porprov Kota Dumai

   d. Secara Kontraktual penyedia jasa Manajemen (MK) bertanggung jawab kepada Pejabat
     Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

   e. Penyedia jasa manajemen konstruksi tidak dapat merangkap sebagai penyedia jasa

     perencanaan konstruksi untuk pekerjaan yang bersangkutan;        
   f. Penyedia jasa manajemen konstruksi bertugas sejak ditetapkan berdasarkan Surat

     Perintah Mulai Kerja (SPMK) mulai dari tahap perencanaan teknis sampai serah terima
     akhir pekerjaan konstruksi fisik, dan berfungsi melaksanakan pengendalian pada tahap

     pelaksanaan konstruksi.                                          

2. Maksud Dan Tujuan                                                  

         Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia jasa
    manajemen konstruksi yang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus

    dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan tugas. Dengan penugasan ini diharapkan
    penyedia jasa manajemen konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik

    untuk menghasilkan keluaran yang optimal sesuai KAK ini           

         Sedangkan Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil Review dari perencanaan
    dan juga Manajemen Konstruksi terkait Lanjutan Pembangunan Stadion Porprov Kota

    Dumai.                                                            

 3. Sasaran                                                           

    Sasaran dilaksanakannya kegiatan penyedia jasa manajemen konstruksi ini adalah:
         1) Terarahnya secara teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi Lanjutan

           Pembangunan Stadion Porprov Kota Dumai                     
         2) Terkendalinya pelaksanaan pekerjaan konstruksi Lanjutan Pembangunan

           Stadion Porprov Kota Dumai secara kualitas dan kuantitas, tepat waktu,
           dalam batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan secara tertib

           administrasi melalui pengawasan yang baik;                 

         3) Terpenuhinya persyaratan perizinan bangunan gedung negara yang diperlukan
           sesuai peraturan yang berlaku, terpenuhinya pernyataan tentang keandalan

           bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).                 

4. PENGERTIAN                                                         

 4.1. Nama dan Lokasi Kegiatan                                        

    Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah 

                Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan
                Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                

    Sub kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian Dan Pembongkaran Bangunan
                Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.    

    Paket Pekerjaan : MK Lanjutan Pembangunan Stadion Porprov.        

     Lokasi      : Jalan Arifin Ahmad Jalan Prima Jaya Kelurahan Tanjung
                  Palas, Kecamatan Dumai Timur, Dumai, Riau           

 4.2. Pemberi Tugas                                                   

    Bertindak sebagai Pemberi Tugas adalah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota

    Dumai Tahun 2025                                                  

 4.3. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa                           
    Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/Jasa:

    K/L/PD              : Kota Dumai                                  

    Satker/OPD          : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
    Pengguna Anggaran   : -                                           

    Pejabat Pembuat Komitmen : Yomi Idriansyah, ST                    

5. Standar Teknis                                                     

   a) SNI 0255-1987 D, Tentang Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987. 
   b) SNI-03-1727-1989, Tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan

      Gedung.                                                         

   c) SNI-03-1728-1989, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gedung.

   d) SNI 7395 – 2008, Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai dan
      Dinding untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan.         

   e) SNI 03- 1734-1989, Tata Cara Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding
     Bertulang untuk Rumah dan Gedung.                                

   f) SNI 2847-2013, Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung.
   g) SNI-03-2410-2002, Tentang Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat

      Emulsi.                                                         
   h) SNI 2407- 2008, Tata Cara Pengecatan Kayu untuk Rumah dan Gedung. i) Pt T-03-

      200-C, Tata Cara Pengerjaan Pasangan dan Plesteran Dinding.     

   j) RSNI T-15-2002, Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter.
   k) SNI-03-3435-1994, Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup

      Langit-langit untuk Bangunan dan Gedung.                        

   l) SNI-03-3436-1994, Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Atap
     untuk Bangunan dan Gedung.                                       

   m) Persyaratan Kualifikasi                                         

      No  Jenis Izin            Klasifikasi                           
      1   NIB                   No Induk Berusaha                     
      2   Surat Domisili        NIB Surat Domisili yang masih berlaku 

                                sesuai ketentuan dan peraturan perundang-

                                Undangan                              

      3   IUJK                  Yang Masih Berlaku Sesuai ketentuan dan
                                peraturan perundang-Undangan          

      4   SBU                   Klasifikasi Bangunan Sipil Memiliki SBU
                                Sub Bidang Usaha Jasa Rekayasa Konstruksi

                                Bangunan Gedung Hunian dan non Hunian 
                                Kode Sub Bidang RK 001                

6. Referensi Hukum                                                    

   a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;       
   b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;          

   c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 beserta perubahannya Nomor 14

     Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
     Tentang Jasa Konstruksi.                                         

   d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan undang Undang
     Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;                     

   e) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 beserta Perubahannya Nomor 12 Tahun
     2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.                   

   f) Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan

     Gedung Negara.                                                   
   g) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik

     Indonesia No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
     emerintah Melalui Penyedia.                                      

   h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor  
     10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

   i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor  

     19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada
     Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.  

   j) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor  
     24/PRT/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada

     Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.  

   k) Surat Edaran Bina Konstruksi No 68/SE/Dk/2024 Tentang Tata Cara Perhitungan
     Biaya Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;     

   l) Kepmen PU Nomor 524/KPTS/M/2022                                 

7. Ruang Lingkup Kegiatan                                             

   Sesuai dengan Rencana Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah

   Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
   Bangunan Gedung maka diperlukan MK Lanjutan Pembangunan Stadion Dumai yang

   telah ditentukan dalam pagu Rp. 1.000.000.000.                     

   Untuk mendapatkan hasil Reviu dari perencanaan dan juga pengawasan terkait
   Pembangunan Stadion Porprov, MK harus dapat mengikuti proses dan lingkup tugas yang

   harus dilaksanakan yang terdiri dari :                             

 TAHAP REVIEW PERENCANAAN:                                            

 1.  Mengevaluasi program pelaksanaan kegiatan perencanaan yang dibuat oleh penyedia

     jasa perencanaan konstruksi, yang meliputi program penyediaan dan penggunaan
     sumber daya, strategi dan pentahapan penyusunan dokumen pelelangan/ tender;

 2.  Memberikan konsultansi kegiatan perencanaan, yang meliputi penelitian dan
     pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan biaya, serta

     kemungkinan keterlaksanaan konstruksi;                           

 3.  Mengendalikan program perencanaan, melalui kegiatan evaluasi program terhadap

     hasil perencanaan, perubahan-perubahan lingkungan, penyimpangan teknis dan
     administrasi atas persoalan yang timbul, serta pengusulan koreksi program;

 4.  Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap 
     perencanaan;                                                     

 5.  Meneliti kelengkapan dokumen perencanaan;                        

 6.  Membuat Laporan reviu desain terhadap dokumen perencanaan;       

 7.  Meneliti dokumen pelelangan/ tender, menyusun program pelaksanaan
     pelelangan/tender;                                               

 8.  Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi perencanaan, menyusun

     laporan hasil rapat koordinasi, dan membuat laporan kemajuan pekerjaan manajemen
     konstruksi;                                                      

TAHAP  PELELANGAN/ TENDER                                             

 1.  Membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan Menyusun program
     pelaksanaan pelelangan/ tender pekerjaan konstruksi fisik.       

 2.  Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun harga perhitungan sendiri (HPS) atau

     owner’s estimate (OE) pekerjaan konstruksi fisik.                
 3.  Membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan.

4.   Membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi

     fisik.                                                           
5.   Menyusun laporan kegiatan pelelangan/ tender.                    

 TAHAP PENGAWASAN                                                     

1) Mengendalikan program peangawasan, melalui kegiatan evaluasi program

    terhadap hasil lapangan , perubahan- perubahan lingkungan, penyimpangan
    teknis dan administrasi atas persoalan yang timbul, serta Pengusulan koreksi program;

2) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap pengawasan;

3)  Menyusun laporan bulanan dan mingguan kegiatan konsultansi Manajemen

    Konstruksi, merumuskan evaluasi status dan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;

4) Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi hasil perencanaan, menyusun

    laporan hasil rapat koordinasi, dan membuat laporan kemajuan pekerjaan Manajemen
    Konstruksi                                                        

5) Membantu Pengelola Kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program

    pelaksanaan Tender pekerjaan konstruksi fisik;                    
6) Membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada wakturapat penjelasan pekerjaan (bila

    dibutuhkan)                                                       

7) Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri

    (HPS)/Owner’s Estimate (OE)pekerjaan konstruksi fisik;            
8) Membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik;

TAHAP PELAKSANAAN                                                     
1) Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh pelaksana

   konstruksi, yang meliputi program- program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan

   penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan
   bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance/Quality Control, dan program

   kesehatan dan keselamatan kerja (K3);                              
2) Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program

   pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran

   fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan,
   pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja;

3) Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang
   timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi

   teknis bila terjadi penyimpangan;                                  

4) Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik;
5) Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:                   

   • Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan

     dijadikan dasar dalam pengawasan Pekerjaan di lapangan;          
   • Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi

     ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;                 

   • Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju
     pencapaian volume/ realisasi fisik;                              

   • Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang
     terjadi selama pekerjaan konstruksi;                             

   • Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat    

     laporanmingguan dan bulanan pekerjaan Manajemen Konstruksi, dengan masukan
     hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi

     fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;                     
   • Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan

     pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi ;           

   • Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh
     pelaksana konstruksi;                                            

   • Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built

     Drawings) sebelum serah terima I;                                
   • Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I (pertama), dan mengawasi

     perbaikannya pada masa pemeliharaan;                             

   • Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk  
     pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;                     

    • Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama,
     berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi,

     sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;

    • Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran; 
    • Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat

     Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.       

6) Menyusun laporan akhir pekerjaan Manajemen Konstruksi.             

B. TANGGUNG  JAWAB                                                    

   KRITERIA UMUM                                                      

   Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi seperti yang

   dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan
   berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu :              

   1) Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :                         
      a) Persyaratan Peruntukan dan Intensitas                        

      b) Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.    

   2) Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan :                         

      a) Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan
         keserasian terhadap lingkungannya.                           

      b) Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik tidak

          menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.             
   3) Persyaratan Struktur Bangunan :                                 

      a) Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul

         akibat kondisi alam dan manusia.                             
      b) Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang

         disebabkan oleh kegagalan arsitektur bangunan.               

      c) Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang
         disebabkan oleh perilaku struktur,                           

      d) Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan

         oleh kegagalan struktur.                                     
   4) Persyaratan Ketahanan Terhadap Kebakaran :                      

      a) Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul
         akibat Kondisi alam dan manusia.                             

      b) Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa,

         secara struktur stabil selama kebakaran sehingga :           

         I. Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman. 
         II. Cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk

            memadamkan api.                                           
         III. Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.      

   5) Persyaratan Instalasi Listrik dan Komunikasi :                  

      a)  Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup aman dalam menunjang
          terselenggaranya.                                           

      b)  Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang

          terselenggaranya kegiatan didalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
   6) Persyaratan ventilasi dan pengkondisian udara.                  

      a)  Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alam maupun

          buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung
          sesuai dengan fungsinya.                                    

      b)  Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara
          secara baik.                                                

   7) Persyaratan Pencahayaan :                                       

      a) Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alam
         maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan

         sesuai dengan fungsinya.                                     
      b) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang cahaya

         secara baik.                                                 

   KRITERIA KHUSUS                                                    

    Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat- syarat yang khusus, spesifik

    berkaitan dengan bangunan prasarana lingkungan yang akan direncanakan, baik dari segi
    fungsi khusus bangunan tersebut dan segi teknis lainnya :         

    1)  Kesatuan perencanaan interior dengan lingkungan yang ada disekitar, seperti

        dalam rangka implementasi penataan tata ruangan dan lingkungan.
    2)  Tata Ruangan yang akan direncanakan berada pada bangunan yang sudah ada,

        diupayakan dalam pekerjaan ini semaksimal mungkin menyesuaikan modul dan
        prasarana pendukung bangunan yang ada.                        

C. BIAYA                                                              

   Sumber dana untuk kegiatan ini berasal dari Dana APBD Kota Dumai Tahun Anggaran
   Tahun 2025 melalui DPA Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai pada Sub

   Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik
   Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan

   Gedung, serta Implementasi SIMBG.                                  

   Pagu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini kurang lebih sebesar Rp.

   1.000.000.000,-                                                    
   (Satu Milyar Rupiah)                                               

D. KELUARAN                                                           

   Keluaran yang diminta dari konsultan manajemen konstruksi berdasarkan

   kerangka acuan kerja ini adalah:                                   
   A. Koordinasi,pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan

      oleh konsultan perencana dan pelaksana konstruksi yang menyangkut kuantitas,
      kualitas, biaya dan waktu serta kelengkapan dan kelancaran administrasi ketepatan

      pekerjaan yang efisien, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan

      kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan, serta dapat diterima
      dengan baik oleh Pemberi Tugas.                                 

      Dokumen yang dihasilkan selama proses Manajemen Konstruksi minimal

      sebagai berikut:                                                
      1. Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Manajemen

         Konstruksi;                                                  

      2. Laporan Review Perencanaan;                                  
      3. Laporan Hasil Pelelangan Konstruksi;                         

      4. Buku harian yang memuat semua kejadian,pernyataan/petunjuk yang penting

         dari Konsultan MK dan Direksi yang dapat mempengaru pelaksanaan pekerjaan,
         menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian pekerjaan dan

         tidak terpenuhinya persyaratan teknis;                       
      5. Laporan harian berisi keterangan tentang tenaga, bahan yang datang diterima

         atau ditolak, alat–alat yang digunakan, pekerjaan yang dilaksanakan, waktu

         pengerjaan, keadaan cuaca, hambatan dan cara mengatasinya dan prestasi kerja
         Kontraktor;                                                  

      6. Laporan mingguan sebagai resume laporan harian dan laporan bulanan
         sebagai resuma laporan mingguan;                             

       7. Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran;  

      8. Surat perintah perubahan pekerjaan, berita acara tambah kurang;

      9. Berita acara penyerahan pertama pekerjaan;                   
      10. Berita acara pernyataan selesainya pekerjaan;               

      11. Berita acara penyerahan kedua pekerjaan;                    

      12. Laporan rapat koordinasi di lapangan (site Meeting);        

      13. Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan (as built
         drawing);                                                    

      14. Foto pelaksanaan pekerjaan;                                 

       15. Memeriksa gambar kerja Terperinci (Shop Drawing) Bar chart dan S Curve serta
          Network Planning yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana;     

      16. Dan lain – lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan;       

      17. Data kegiatan proyek dalam bentuk Hard Disc 1 TB.           

   B. Konsultan Manajemen Konstruksi diminta menghasilkan keluaran yang lengkap
      sesuai dengan kebutuhan kegiatan satuan kerja. Kelancaran pelaksanaan kegiatan

      satuan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
      sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi.

E. AZAS-AZAS                                                          

   Selain dari kriteria di atas, di dalam melaksanakan tugasnya konsultan MK hendaknya
    memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut :  

   1. Perencanaan desain hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak

       berlebihan.                                                    
   2. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi

      dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya hendaknya diusahakan serendah

      mungkin.                                                        
    3. Perencanaan desain hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan

       dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.

F. PROSES PEKERJAAN                                                   

    1. Dalam proses Pekerjaan untuk menghasilkan keluaran-keluaranyang diminta,
       konsultan MK harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengguna

       Anggaran.                                                      
   2. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, produk antara dan

      produk- pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang

      ditetapkan dalam KAK ini.                                       
    3. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu

       pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.                         

   4. Jangka waktu pelaksanaan adalah 300 (Tiga Ratus) hari kalender sejak
      SPMK ditandatangani.                                            

G. DATA DASAR                                                         

   1.  Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan MK harus mencari informasi yang

      dibutuhkan sebagai data dasar selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi
      Tugas termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.                

   2. Konsultan MK harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam
      pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas, maupun yang dicari

      sendiri.                                                        

   3. Kesalahan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung
      jawab Konsultan MK.                                             

H. METODOLOGI                                                         

   Metodologi pelaksanaan kegiatan Perencanaan, terdiri dari :        

   1. Melakukan survey lokasi dan bangunan eksisting pelaksanaan serta survey bahan

     material yang dibutuhkan.                                        
   2. Melaksanakan pengolahan data dan perencanaan.                   

   3. Melaporkan hasil kegiatan perencanaan.                          

I. PELAKSANA PEKERJAAN                                                

   Untuk melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah
   Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi

   Bangunan Gedung pekerjaan sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan

   Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung
   (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG pekerjaan

   Perencanaan Pembangunan Stadion Kota Dumai, konsultan perencana harus menyiapkan
   Sertifikat Badan Usaha RK 001 – Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung

   Hunian dan non Hunian dengan tenaga ahli sesuai kebutuhan pelaksanaan pekerjaan :

    Posisi     Pendidikan    Pengalaman  Kualifikasi lainnya Jumlah   
  Penugasan                    Kerja                                  

                            Tenaga Ahli                               
 Team Leader Minimal S1 Teknik Minimal 4 Tahun Lulusan Teknik Sipil 1 Orang
           Sipil - SKK/SKA Ahli         dari Universitas atau         

           Madya -Manajemen             Perguruan Tinggi              
           Kontruksi /                  Negeri atau Swasta            

 Pengawas  Minimal S1 Teknik Minimal 3 Tahun Lulusan Teknik Sipil 1 Orang
           Manajemen Proyek.            yang terakreditasi.           
 Struktur /                                                           
           Sipil - SKK/SKA Ahli         dari Universitas atau         
 Ahli Struktur                                                        
           Teknik Bangunan              Perguruan Tinggi              
           Gedung - Ahli Muda.          Negeri atau Swasta            
 Pengawas  Minimal S1 Teknik Minimal 3 Tahun Lulusan Teknik Sipil 1 Orang
                                        yang terakreditasi.           
 Arsitektur Arsitektur- SKK/SKA         dari Universitas atau         
           Ahli Arsitektur              Perguruan Tinggi              
           Gedung - Ahli Muda.          Negeri atau Swasta            
 Ahli K3   Minimal S1 - Ahli Minimal 2 Tahun yLaunlugs taenr adkarreid itasi. 1 Orang
                                        Universitas atau              
           Muda                                                       
                                        Perguruan Tinggi              
                                        Negeri atau Swasta            
                                        yang terakreditasi.           
 Ahli                      Minimal 2 Tahun Lulusan dari 1 Orang       
 Mekanikal                              Universitas atau              
 Elektrikal dan                         Perguruan Tinggi              
 Plumbing  Minimal S1 - SKA             Negeri atau Swasta            

           Ahli Muda - Ahli             yang terakreditasi.           
           Teknik Mekanikal                                           

J. PENUTUP                                                            
   Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami susun sebagai acuan kerja Kegiatan

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sub kegiatan
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),

Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta
Implementasi SIMBG pekerjaan MK Lanjutan Pembanguanan Stdion Kota Dumai Tahun

Anggaran 2025.