Mk Pembangunan Gor

URAIAN SINGKAT  PEKERJAAN                        

                     Paket Pekerjaan : MK Pembangunan Gor.             

  A. PENDAHULUAN                                                       

  1. Latar Belakang                                                    

    Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sebagai salah satu pelayanan masyarakat
    yang bertugas memberikan fasilitas masyarakat di bidang sarana dan prasarana olahraga.

    dalam rangka memenuhi tugas dalam bidang pembinaan olahraga, maka dinas terkait
    dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai sebagaimana dipersyaratkan

    guna meningkatkan kualitas masyarakat di kota Dumai.               

    Sebagai tuan rumah Porprov 2026, Pembangunan GOR sebagai sarana olah raga perlu
    memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu

    dilakukan perencanaan pembangunan yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan
    pembangunan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini akan

    membantu menjamin kualitas dan keamanan bangunan yang dibangun untuk kepentingan

    pemerintah dan masyarakat.                                         

    Adapun gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi

    pekerjaan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan Jasa Konsultansi
    Manajemen Konstruksi, sebagai berikut :                            

    a. Setiap bangunan gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga

      mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan
      dapat berfungsi/ bermanfaat sebagai teladan bagi lingkungannya.  

    b. Mengacu pada, Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 25 Oktober

      2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dimana penyedia jasa
      manajemen konstruksi digunakan untuk:                            

         1) bangunan bertingkat di atas 3 (empat) lantai; dan/atau     
         2) bangunan dengan luas total di atas 3.600 m²(Tiga ribu enam ratus meter persegi);
           dan/atau                                                    

         3) bangunan khusus; dan/atau                                  

         4) yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun penyedia
           jasa pelaksana konstruksi; dan/atau                         

    c. Penyedia jasa Manajemen Konstruksi (MK) akan melaksanakan pengendalian/

      pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi
      pada pekerjaan fisik pembangunan GOR Kota Dumai                  

    d. Secara Kontraktual penyedia jasa Manajemen (MK) bertanggung jawab kepada Pejabat
      Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

    e. Penyedia jasa manajemen konstruksi tidak dapat merangkap sebagai penyedia jasa

      perencanaan konstruksi untuk pekerjaan yang bersangkutan;        
    f. Penyedia jasa manajemen konstruksi bertugas sejak ditetapkan berdasarkan Surat

      Perintah Mulai Kerja (SPMK) mulai dari tahap perencanaan teknis sampai serah terima
      akhir pekerjaan konstruksi fisik, dan berfungsi melaksanakan pengendalian pada tahap

      pelaksanaan konstruksi.                                          

  2. Maksud Dan Tujuan                                                 

          Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia jasa
     manajemen konstruksi yang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus

     dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan tugas. Dengan penugasan ini diharapkan
     penyedia jasa manajemen konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik

     untuk menghasilkan keluaran yang optimal sesuai KAK ini           

          Sedangkan Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil Review dari perencanaan
     dan juga Manajemen Konstruksi terkait Pembangunan GOR Kota Dumai. 

  3. Sasaran                                                           

     Sasaran dilaksanakannya kegiatan penyedia jasa manajemen konstruksi ini adalah:

          1) Terarahnya secara teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan
            GOR Kota Dumai                                             

          2) Terkendalinya pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan GOR
            Kota Dumai secara kualitas dan kuantitas, tepat waktu, dalam batas

            biaya yang tersedia, serta diselenggarakan secara tertib administrasi
            melalui pengawasan yang baik;                              

          3) Terpenuhinya persyaratan perizinan bangunan gedung negara yang diperlukan

            sesuai peraturan yang berlaku, terpenuhinya pernyataan tentang keandalan
            bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).                 

  4. PENGERTIAN                                                        

  4.1. Nama dan Lokasi Kegiatan                                        

     Nama  Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah

                 Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan
                 Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                

     Sub kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian Dan Pembongkaran Bangunan
                 Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.    

     Paket Pekerjaan : MK Pembangunan GOR.                             

      Lokasi      : Jalan Arifin Ahmad Jalan Prima Jaya Kelurahan Tanjung
                   Palas, Kecamatan Dumai Timur, Dumai, Riau           

  4.2. Pemberi Tugas                                                   

     Bertindak sebagai Pemberi Tugas adalah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota

     Dumai Tahun 2025                                                  

  4.3. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa                           
     Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/Jasa:

     K/L/PD              : Kota Dumai                                  

     Satker/OPD          : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
     Pengguna Anggaran   : -                                           

     Pejabat Pembuat Komitmen : Yomi Idriansyah, ST                    

  5. Standar Teknis                                                    

    a) SNI 0255-1987 D, Tentang Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987. 
    b) SNI-03-1727-1989, Tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan

       Gedung.                                                         

    c) SNI-03-1728-1989, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gedung.

    d) SNI 7395 – 2008, Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai dan
       Dinding untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan.         

    e) SNI 03- 1734-1989, Tata Cara Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding
      Bertulang untuk Rumah dan Gedung.                                

    f) SNI 2847-2013, Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung.
    g) SNI-03-2410-2002, Tentang Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat

       Emulsi.                                                         
    h) SNI 2407- 2008, Tata Cara Pengecatan Kayu untuk Rumah dan Gedung. i) Pt T-03-

       200-C, Tata Cara Pengerjaan Pasangan dan Plesteran Dinding.     

    j) RSNI T-15-2002, Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter.
    k) SNI-03-3435-1994, Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup

       Langit-langit untuk Bangunan dan Gedung.                        

    l) SNI-03-3436-1994, Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Atap
      untuk Bangunan dan Gedung.                                       

    m) Persyaratan Kualifikasi                                         

       No  Jenis Izin            Klasifikasi                           
       1   NIB                   No Induk Berusaha                     
       2   Surat Domisili        NIB Surat Domisili yang masih berlaku 

                                 sesuai ketentuan dan peraturan perundang-

                                 Undangan                              

       3   IUJK                  Yang Masih Berlaku Sesuai ketentuan dan
                                 peraturan perundang-Undangan          

       4   SBU                   Klasifikasi Bangunan Sipil Memiliki SBU

                                 Sub Bidang Usaha Jasa Rekayasa Konstruksi

                                 Bangunan Gedung Hunian dan non Hunian 
                                 Kode Sub Bidang RK 001                

  6. Referensi Hukum                                                   

    a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;       
    b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;          

    c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 beserta perubahannya Nomor 14

      Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
      Tentang Jasa Konstruksi.                                         

    d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan undang Undang
      Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;                     

    e) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 beserta Perubahannya Nomor 12 Tahun
      2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.                   

    f) Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan

      Gedung Negara.                                                   
    g) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik

      Indonesia No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
      emerintah Melalui Penyedia.                                      

    h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor  
      10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

    i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor  

      19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada
      Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.  

    j) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor  
      24/PRT/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada

      Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.  

    k) Surat Edaran Bina Konstruksi No 68/SE/Dk/2024 Tentang Tata Cara Perhitungan
      Biaya Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;     

    l) Kepmen PU Nomor 33/KPTS/M/2025 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja
      Konstruksi pada jenjang kualifikasi ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi.

  7. Ruang Lingkup Kegiatan                                            
    Sesuai dengan Rencana Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah

     Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
     Bangunan Gedung maka diperlukan MK Pembangunan GOR yang telah ditentukan

     dalam pagu Rp. 800.000.000.                                       

    Untuk mendapatkan hasil Reviu dari perencanaan dan juga pengawasan terkait
    Pembangunan GOR, MK harus dapat mengikuti proses dan lingkup tugas yang harus

    dilaksanakan yang terdiri dari :                                   

  TAHAP REVIEW PERENCANAAN:                                            

  1.  Mengevaluasi program pelaksanaan kegiatan perencanaan yang dibuat oleh penyedia

      jasa perencanaan konstruksi, yang meliputi program penyediaan dan penggunaan
      sumber daya, strategi dan pentahapan penyusunan dokumen pelelangan/ tender;

  2.  Memberikan konsultansi kegiatan perencanaan, yang meliputi penelitian dan
      pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan biaya, serta

      kemungkinan keterlaksanaan konstruksi;                           

  3.  Mengendalikan program perencanaan, melalui kegiatan evaluasi program terhadap

      hasil perencanaan, perubahan-perubahan lingkungan, penyimpangan teknis dan
      administrasi atas persoalan yang timbul, serta pengusulan koreksi program;

  4.  Melakukan  koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap
      perencanaan;                                                     

  5.  Meneliti kelengkapan dokumen perencanaan;                        

  6.  Membuat Laporan reviu desain terhadap dokumen perencanaan;       

  7.  Meneliti dokumen persiapan tender, menyusun program pelaksanaan pelelangan /
      tender;                                                          

  8.  Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi perencanaan, menyusun

      laporan hasil rapat koordinasi, dan membuat laporan kemajuan pekerjaan manajemen
      konstruksi;                                                      

  TAHAP PELELANGAN/ TENDER                                             

  1.  Membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan Menyusun program
      pelaksanaan pelelangan/ tender pekerjaan konstruksi fisik.       

  2.  Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun harga perhitungan sendiri (HPS) atau

       owner’s estimate (OE) pekerjaan konstruksi fisik.               
  3.  Membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan.

 4.   Membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi

      fisik.                                                           
 5.   Menyusun laporan kegiatan pelelangan/ tender.                    

  TAHAP PENGAWASAN                                                     

 1) Mengendalikan program peangawasan, melalui kegiatan evaluasi program

     terhadap hasil lapangan , perubahan- perubahan lingkungan, penyimpangan
     teknis dan administrasi atas persoalan yang timbul, serta Pengusulan koreksi program;

 2) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap pengawasan;

 3)  Menyusun laporan bulanan dan mingguan kegiatan konsultansi Manajemen
     Konstruksi, merumuskan evaluasi status dan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;

 4) Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi hasil perencanaan, menyusun

     laporan hasil rapat koordinasi, dan membuat laporan kemajuan pekerjaan Manajemen
     Konstruksi                                                        

 5) Membantu Pengelola Kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program
     pelaksanaan Tender pekerjaan konstruksi fisik;                    

 6) Membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada wakturapat penjelasan pekerjaan (bila
     dibutuhkan)                                                       

 7) Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri

     (HPS)/Owner’s Estimate (OE)pekerjaan konstruksi fisik;            

 8) Membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik;

 TAHAP PELAKSANAAN                                                     

 1) Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh pelaksana
    konstruksi, yang meliputi program- program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan

    penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan

    bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance/Quality Control, dan program
    kesehatan dan keselamatan kerja (K3);                              

 2) Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program
    pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran

    fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan,

    pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja;
 3) Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang

    timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi
    teknis bila terjadi penyimpangan;                                  

 4) Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik;

 5) Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:                   
    • Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan

      dijadikan dasar dalam pengawasan Pekerjaan di lapangan;          

    • Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi
      ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;                 

    • Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju
       pencapaian volume/ realisasi fisik;                             

    • Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang

      terjadi selama pekerjaan konstruksi;                             

    • Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat    

      laporanmingguan dan bulanan pekerjaan Manajemen Konstruksi, dengan masukan
      hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi

      fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;                     
    • Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan

      pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi ;           

    • Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh
      pelaksana konstruksi;                                            

    • Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built

      Drawings) sebelum serah terima I;                                
    • Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I (pertama), dan mengawasi

      perbaikannya pada masa pemeliharaan;                             

    • Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk  
      pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;                     

     • Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama,
      berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi,

      sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;

     • Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran; 
     • Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat

      Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.       

 6) Menyusun laporan akhir pekerjaan Manajemen Konstruksi.             

 B. TANGGUNG  JAWAB                                                    

    KRITERIA UMUM                                                      

    Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi seperti yang

    dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan
    berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu :              

    1) Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :                         

       a) Persyaratan Peruntukan dan Intensitas                        

       b) Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.    

    2) Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan :                         
       a) Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan

          keserasian terhadap lingkungannya.                           

       b) Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik tidak

           menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.             
    3) Persyaratan Struktur Bangunan :                                 

       a) Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul

          akibat kondisi alam dan manusia.                             
       b) Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang

          disebabkan oleh kegagalan arsitektur bangunan.               

       c) Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang
          disebabkan oleh perilaku struktur,                           

       d) Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan
          oleh kegagalan struktur.                                     

    4) Persyaratan Ketahanan Terhadap Kebakaran :                      

       a) Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul
          akibat Kondisi alam dan manusia.                             

       b) Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa,

          secara struktur stabil selama kebakaran sehingga :           

          I. Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman. 
          II. Cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk

             memadamkan api.                                           
          III. Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.      

    5) Persyaratan Instalasi Listrik dan Komunikasi :                  

       a)  Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup aman dalam menunjang
           terselenggaranya.                                           

       b)  Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang

           terselenggaranya kegiatan didalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
    6) Persyaratan ventilasi dan pengkondisian udara.                  

       a)  Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alam maupun

           buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung
           sesuai dengan fungsinya.                                    

       b)  Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara
           secara baik.                                                

    7) Persyaratan Pencahayaan :                                       

       a) Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alam
          maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan

          sesuai dengan fungsinya.                                     
       b) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang cahaya

          secara baik.                                                 

     KRITERIA KHUSUS                                                   

     Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat- syarat yang khusus, spesifik

     berkaitan dengan bangunan prasarana lingkungan yang akan direncanakan, baik dari segi
     fungsi khusus bangunan tersebut dan segi teknis lainnya :         

     1)  Kesatuan perencanaan interior dengan lingkungan yang ada disekitar, seperti

         dalam rangka implementasi penataan tata ruangan dan lingkungan.
     2)  Tata Ruangan yang akan direncanakan berada pada bangunan yang sudah ada,

         diupayakan dalam pekerjaan ini semaksimal mungkin menyesuaikan modul dan
         prasarana pendukung bangunan yang ada.                        

  C. BIAYA                                                             

    Sumber dana untuk kegiatan ini berasal dari Dana APBD Kota Dumai Tahun Anggaran
    Tahun 2025 melalui DPA Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai pada Sub

    Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik
    Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan

    Gedung, serta Implementasi SIMBG.                                  

    Pagu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini kurang lebih sebesar Rp.

    800.000.000,-                                                      
    (Delapan Ratus Juta Rupiah)                                        

  D. KELUARAN                                                          

    Keluaran yang diminta dari konsultan manajemen konstruksi berdasarkan

    kerangka acuan kerja ini adalah:                                   
    A. Koordinasi,pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan

       oleh konsultan perencana dan pelaksana konstruksi yang menyangkut kuantitas,
       kualitas, biaya dan waktu serta kelengkapan dan kelancaran administrasi ketepatan

       pekerjaan yang efisien, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan

       kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan, serta dapat diterima
       dengan baik oleh Pemberi Tugas.                                 

       Dokumen yang dihasilkan selama proses Manajemen Konstruksi minimal

       sebagai berikut:                                                
       1. Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Manajemen

          Konstruksi;                                                  

       2. Laporan Review Perencanaan;                                  
       3. Laporan Hasil Pelelangan Konstruksi;                         

       4. Buku harian yang memuat semua kejadian,pernyataan/petunjuk yang penting

          dari Konsultan MK dan Direksi yang dapat mempengaru pelaksanaan pekerjaan,
          menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian pekerjaan dan

          tidak terpenuhinya persyaratan teknis;                       

       5. Laporan harian berisi keterangan tentang tenaga, bahan yang datang diterima
          atau ditolak, alat–alat yang digunakan, pekerjaan yang dilaksanakan, waktu

          pengerjaan, keadaan cuaca, hambatan dan cara mengatasinya dan prestasi kerja
          Kontraktor;                                                  

       6. Laporan mingguan sebagai resume laporan harian dan laporan bulanan
          sebagai resuma laporan mingguan;                             

        7. Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran;  

       8. Surat perintah perubahan pekerjaan, berita acara tambah kurang;

       9. Berita acara penyerahan pertama pekerjaan;                   
       10. Berita acara pernyataan selesainya pekerjaan;               

       11. Berita acara penyerahan kedua pekerjaan;                    

       12. Laporan rapat koordinasi di lapangan (site Meeting);        

       13. Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan (as built
          drawing);                                                    

       14. Foto pelaksanaan pekerjaan;                                 

        15. Memeriksa gambar kerja Terperinci (Shop Drawing) Bar chart dan S Curve serta
           Network Planning yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana;     

       16. Dan lain – lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan;       

       17. Data kegiatan proyek dalam bentuk Hard Disc 1 TB.           

    B. Konsultan Manajemen Konstruksi diminta menghasilkan keluaran yang lengkap
       sesuai dengan kebutuhan kegiatan satuan kerja. Kelancaran pelaksanaan kegiatan

       satuan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
       sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi.

  E. AZAS-AZAS                                                         

    Selain dari kriteria di atas, di dalam melaksanakan tugasnya konsultan MK hendaknya
     memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut :  

    1. Perencanaan desain hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak

        berlebihan.                                                    
    2. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi

       dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya hendaknya diusahakan serendah

       mungkin.                                                        
     3. Perencanaan desain hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan

        dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.

  F. PROSES PEKERJAAN                                                  

     1. Dalam proses Pekerjaan untuk menghasilkan keluaran-keluaranyang diminta,
        konsultan MK harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengguna

        Anggaran.                                                      

    2. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, produk antara dan
       produk- pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang

       ditetapkan dalam KAK ini.                                       
     3. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu

        pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.                         
    4. Jangka waktu pelaksanaan adalah 210 (Dua Ratus Sepuluh Puluh) hari

       kalender sejak SPMK ditandatangani.                             

 G. DATA DASAR                                                         

    1.  Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan MK harus mencari informasi yang

       dibutuhkan sebagai data dasar selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi
       Tugas termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.                

    2. Konsultan MK harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam
       pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas, maupun yang dicari

       sendiri.                                                        

    3. Kesalahan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung
       jawab Konsultan MK.                                             

 H. METODOLOGI                                                         

    Metodologi pelaksanaan kegiatan Perencanaan, terdiri dari :        
    1. Melakukan survey lokasi dan bangunan eksisting pelaksanaan serta survey bahan
      material yang dibutuhkan.                                        

    2. Melaksanakan pengolahan data dan perencanaan.                   

    3. Melaporkan hasil kegiatan perencanaan.                          

 I. PELAKSANA PEKERJAAN                                                

    Untuk melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah

    Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi

    Bangunan Gedung pekerjaan sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan
    Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung

    (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG pekerjaan
    Perencanaan Pembangunan GOR Kota Dumai, konsultan perencana harus menyiapkan

    Sertifikat Badan Usaha RK 001 – Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung

    Hunian dan non Hunian dengan tenaga ahli sesuai kebutuhan pelaksanaan pekerjaan :

     Posisi     Pendidikan  Pengalaman     Kualifikasi lainnya Jumlah  
    Penugasan               Kerja                                      
  Tenaga Ahli                                                          

  Team Leader Minimal S1 Teknik Minimal 4 Tahun Lulusan Teknik Sipil 1 Orang
             Sipil - SKK/SKA Ahli          dari Universitas atau       
             Madya -Manajemen              Perguruan Tinggi            
             Kontruksi /                   Negeri atau Swasta          
  Pengawas   Minimal S1 Teknik Minimal 3 Tahun Lulusan Teknik Sipil 1 Orang
  Struktur / Sipil - SKK/SKA Ahli          dari Universitas atau       
             Teknik Bangunan               Perguruan Tinggi            
  Ahli Struktur                                                        
             Gedung - Ahli Muda.           Negeri atau Swasta          
  Pengawas   Minimal S1 Teknik Minimal 3 Tahun Lulusan Teknik Sipil 1 Orang
  Arsitektur Arsitektur- SKK/SKA           dari Universitas atau       
             Ahli   Arsitektur             Perguruan Tinggi            
             Gedung - Ahli Muda.           Negeri atau Swasta          

  Ahli K3    Minimal S1 - Ahli Minimal 2 Tahun Lulusan dari 1 Orang    
             Muda                          Universitas atau            
                                           Perguruan Tinggi            
                                           Negeri atau Swasta          

                                           yang terakreditasi.         
  Ahli       Minimal S1 - SKA Minimal 2 Tahun Lulusan dari 1 Orang     
            Ahli Muda - Ahli                                           
  Mekanikal                                Universitas atau            
            Teknik Mekanikal                                           
  Elektrikal dan                           Negeri atau Swasta          
  Plumbing                                 yang terakreditasi.         
1. TUGAS                                                                  

    a. Tugas Team Leader mencakup hal-hal sebagai berikut:                

       1) Mengoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi untuk setiap

         pelaksanaan pengukuran atau rekayasa lapangan yang dilakukan Penyedia
         Jasa Pekerjaan Konstruksi dan menyampaikan laporan kepada PPK    

         sehingga dapat segera diambil keputusan yang diperlukan, termasuk untuk
         pekerjaan pengembalian kondisi, pekerjaan minor yang mendahului  

         pekerjaan utama dan rekayasa terperinci lainnya;                 

       2) Mengoordinasikan seluruh Tenaga Ahli Konsultan Pengawas secara teratur
         dan memeriksa seluruh pekerjaan di lapangan serta memberi penjelasan

         tertulis kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi mengenai apa yang
         sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, jika dalam kontrak pekerjaan

         konstruksi hanya dinyatakan secara umum;                         

       3) Memastikan bahwa Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi memahami    
         Dokumen  Kontrak Pekerjaan Konstruksi secara benar, melaksanakan 

         pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan  
         menerapkan metode konstruksi yang tepat dengan kondisi lapangan untuk

         setiap pelaksanaan pekerjaan;                                    

       4) Memeriksa  dengan  teliti setiap gambar-gambar  kerja  dan      
         analisa/perhitungan konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh

         Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sebelum pelaksanaan pekerjaan;
       5) Melakukan inspeksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua

         lokasi pekerjaan dalam kontrak serta membuat laporan kepada PPK  

         terhadap hasil inspeksi lapangan.                                
       6) Membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak hasil

         pekerjaan, material dan peralatan konstruksi yang tidak sesuai dengan
         spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan  

         Konstruksi;                                                      

       7) Mengoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan yang dicapai Penyedia
         Jasa Pekerjaan Konstruksi setiap hari pada lembar kemajuan pekerjaan

         (progress schedule) yang telah disetujui;                        
       8) Memonitor dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan dan segera melaporkan

         kepada PPK jika terdapat kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan

         Dokumen  Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan dapat berpengaruh terhadap
         jadwal penyelesaian pekerjaan yang direncanakan. Dalam kondisi tersebut,

         maka  Team Leader membuat rekomendasi kepada PPK secara tertulis 
         untuk mengatasi keterlambatan;                                   

       9) Memeriksa semua kuantitas dan volume hasil pengukuran setiap pekerjaan

         yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer;      
       10) Menjamin bahwa sebelum Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi diizinkan

         untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan- pekerjaan
         sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah

         diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak
         Pekerjaan Konstruksi;                                            

       11) Memberi rekomendasi kepada PPK menyangkut mutu, volume dan jumlah

         pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa kebenaran dari setiap bukti
         pembayaran bulanan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;           

       12) Mengoordinasikan perhitungan dan pembuatan sketsa yang benar kepada
         PPK  di setiap lokasi pekerjaan untuk bahan pertimbangan dalam   

         pengampilan keputusan/persetujuan;                               

       13) Memberi rekomendasi kepada PPK terhadap pencapaian mutu dan hasil
         pekerjaan yang sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi atas

         usulan pembayaran yang diajukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
       14) Mengoordinasikan penyusunan laporan mengenai kemajuan fisik dan

         keuangan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangannya dan     

         menyerahkannya kepada PPK;                                       
       15) Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Terbangun/Terpasang (as-

         built drawings) dan mengupayakan agar semua gambar tersebut dapat
         diselesaikan sebelum serah terima pertama (provisional hand over); dan

       16) Menyimpan arsip gambar desain dan menyusun korespondensi kegiatan,

         laporan harian, laporan mingguan, laporan kemajuan pekerjaan dan 
         pengukuran pembayaran.                                           

    b. Tugas Ahli Struktur mencakup hal-hal sebagai berikut:              

       1) Memeriksa kesesuaian antara gambar perencanaan dengan gambar    
         pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kondisi di lapangan;  

       2) Memastikan Penyedia Jasa  Pekerjaan Konstruksi menerapkan       
         ketentuan keselamatan konstruksi;                                

       3) Memastikan bahwa seluruh tenaga kerja konstruksi yang terlibat  

         dalam pekerjaan konstruksi memiliki Sertifikat Kerja Konstruksi (SKK);
       4) Memastikan bahwa seluruh peralatan yang digunakan telah memiliki

         Surat Izin Laik Operasi (SILO);                                  
       5) Memastikan bahwa operator alat berat memiliki Surat Izin Operator

         (SIO);                                                           

       6) Memeriksa kesesuaian penggunaan material/bahan produksi dalam negeri
         dan barang impor sesuai dengan formulir Tingkat Komponen Dalam   

         Negeri (TKDN) dan daftar barang yang diimpor sebagaimana tercantum
         dalam kontrak pekerjaan konstruksi;                              

       7) Memastikan metode konstruksi dan hasil pekerjaan yang dihasilkan

         Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan Dokumen Kontrak 
         Pekerjaan Konstruksi;                                            

       8) Memberikan instruksi secara tertulis kepada Penyedia Jasa Pekerjaan
         Konstruksi, apabila metode konstruksi dinilai tidak benar atau   

         membahayakan dan dicatat dalam buku harian (log book) serta segera
         melaporkannya kepada Team Leader;                                

       9) Membuat justifikasi teknis terhadap usulan perubahan yang diajukan oleh

         Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;                              
       10) Mencatat seluruh pelaksanaan pekerjaan serta seluruh perubahan dan

         ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dari perencanaan serta     
         melaporkannya kepada Team Leader; dan                            

       11) Memeriksa dan menyetujui laporan teknis yang dibuat oleh Penyedia Jasa

         Pekerjaan Konstruksi.                                            

    c. Tugas Pengawas Arsitektur terdiri atas:                            

       1) Memeriksa, mengawasi dan melakukan pengujian terhadap mutu proses

         dan  hasil pekerjaan, material dan peralatan sesuai dengan gambar,
         spesifikasi dan dokumen perubahannya;                            

       2) Melakukan pengawasan atas pemasangan, pengaturan dan penempat1a7n alat

         ukur dan alat uji sebelum dan saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
       3) Melaksanakan pengawasan atas semua pengujian yang dilaksanakan oleh
         Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam rangka pengendalian mutu

         material serta hasil pekerjaannya, dan segera melaporkan kepada Team
         Leader jika terdapat ketidaksesuaian dan cacat mutu baik dalam prosedur

         maupun hasil pengujiannya;                                       

       4) Menganalisa semua data hasil pengujian mutu pekerjaan dan memberikan
         laporan secara tertulis kepada Team Leader atas persetujuan dan penolakan

         penggunaan material dan hasil pekerjaan;                         
       5) Mengawasi semua pelaksanaan pengujian di lapangan yang dilakukan oleh

         Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dalam

         spesifikasi dan dokumen perubahannya;                            
       6) Menyerahkan laporan bulanan yang di antaranya berisikan laporan hasil

         pengendalian mutu, data laboratorium serta pengujian di lapangan beserta
         risalah/kesimpulan dari data yang ada kepada Team Leader untuk   

         selanjutnya dilaporkan kepada PPK;                               

       7) Menyiapkan format laporan pengendalian mutu pekerjaan, pengujian hasil
         pekerjaan dan kriteria penerimaan pekerjaan;                     

       8) Menyampaikan laporan hasil uji data mutu material, jumlah benda uji mutu
         dan mutu keluaran pekerjaan kepada Team Leader;                  

       9) Membuat rekomendasi kepada Team Leader terhadap ketidaksesuaian 

         mutu  pekerjaan dan tindak lanjut penanganannya, guna pencegahan 
         ketidaksesuaian; dan                                             

       10) Memberikan panduan di lapangan bagi personel Penyedia Jasa Pekerjaan
         Konstruksi mengenai metodologi pengujian mutu bahan dan pekerjaan.

       11) Melakukan survei yang diperlukan untuk memeriksa pekerjaan dan volume
         atau kuantitas pekerjaan sebelum dan saat pelaksanaan pekerjaan; 

       12) Membuat catatan/laporan harian tentang kemajuan pekerjaan di lapangan,

         serta selalu memberikan informasi tentang rincian pekerjaan kepada Team
         Leader;                                                          

       13) Menghitung kembali volume atau kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan
         sebagai dasar perhitungan prestasi pekerjaan;                    

       14) Bekerjasama dengan Quality Engineer untuk menyesuaikan metode  
         pelaksanaan di lapangan dengan di laboratorium sehingga perhitungan

         volume atau kuantitas pekerjaan dapat dilaksanakan;              
       15) Melakukan pengawasan di lapangan selama pekerjaan berlangsung dan

         melaporkan segera kepada Team Leader jika terdapat volume atau   

         kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan
         Konstruksi;                                                      

       16) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan mencatat semua hasil    
         pengukuran, perhitungan volume atau kuantitas pekerjaan dan bukti

         pembayaran terhadap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan

         ketentuan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;            
       17) Membuat ringkasan dengan memperhatikan laporan Penyedia Jasa   

         Pekerjaan Konstruksi tentang pengadaan material, jumlah pekerjaan yang
         telah diselesaikan dan pengukuran di lapangan untuk dilaporkan kepada

         Team Leader setiap hari setelah selesai kerja;                   
       18) Mengevaluasi prosedur perhitungan hasil pelaksanaan pekerjaan yang

         diajukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;                

       19) Melakukan inspeksi dan monitoring lapangan terkait keluaran hasil
         pekerjaan serta melaporkannya secara tertulis kepada Team Leader; dan

       20) Membantu Team Leader dalam pengukuran akhir secara keseluruhan dari
         bagian pekerjaan yang telah diselesaikan dan memenuhi persyaratan mutu

         pekerjaan.                                                       

    d. Tugas Ahli K3 terdiri atas:                                        

       1) Melakukan pengawasan  terhadap pemenuhan  persyaratan aspek     

         keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, untuk
         mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;    

       2) Melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen SMKK;           

       3) Memeriksa dan membuat  rekomendasi terhadap penyusunan dan      
         pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;           

       4) Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
         dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi bahaya yang mungkin 

         terjadi di lingkungan kerja, termasuk membuat tingkatan dampak dari

         bahaya (impact) dan kemungkinan terjadinya bahaya tersebut (probability);
      5) Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
        dalam menyusun rencana program keselamatan dan kesehatan kerja yang

        meliputi upaya preventif dan upaya korektif, untuk mengurangi terjadinya
        bahaya/kecelakaan dan menanggulangi kecelakaan yang terjadi di 

        lingkungan kerja;                                              

      6) Memonitoring implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan
        dengan berkoordinasi bersama HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan

        Konstruksi dalam memastikan dampak lingkungan akibat pembangunan
        proyek dapat diminimalisir;                                    

      7) Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

        atau pejabat lain dalam penyiapan pengendalian dan keselamatan lalu lintas
        yang terlibat di area proyek atau proyek lain yang berkaitan;  

      8) Membuat dan memelihara dokumen terkait kesehatan dan keselamatan
        kerja, termasuk merancang prosedur baku dan memelihara borang atau

        catatan terkait kesehatan dan keselamatan kerja; dan           

      9) Mengevaluasi insiden kecelakaan yang mungkin terjadi, serta menganalisis
        akar masalah termasuk tindakan preventif dan korektif yang diambil.

  J. PENUTUP                                                           

    Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami susun sebagai acuan kerja Kegiatan

  Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
  Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sub kegiatan

  Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
  Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta

  Implementasi SIMBG pekerjaan MK Pembanguanan GOR Kota Dumai Tahun Anggaran

  2025.