Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Gedung Skkt Harapan

PEMERINTAH  PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA                 
                    UNIT   KERJA   TEKNIS  1                              

          KABUPATEN    ADMINISTRASI  KEPULAUAN   SERIBU                   

                      URAIAN    RINGKAS                                   

                         PEKERJAAN                                        

          JASA KONSULTANSI   PENGAWASAN     KONSTRUKSI                    
                 GEDUNG   SKKT  PULAU  HARAPAN                            
I.   LINGKUP KEGIATAN                                                     

          Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Gedung SKKT Pulau Harapan pada wilayah
     Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu meliputi kegiatan pengawasan teknis terhadap
     pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang terdiri atas :                
     1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas serta laju
        pencapaian volume (progress pekerjaan);                           

     2. Mengawasi pekerja serta produknya, ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
     3. Mengisi Buku Harian Lapangan (BHL) yang harus selalu berada di lapangan, secara
        lengkap tentang kemajuan pekerjaan konstruksi setiap hari antara lain : uraian pekerjaan,
        bahan/material yang digunakan, tenaga kerja, peralatan, deviasi/keterlambatan,

        permasalahan dan lain-lain untuk diketahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit
        Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.           
     4. Menerima usulan/mengevaluasi dari pelaksana pekerjaan dan membuat rekomendasi
        teknis terhadap perubahan- perubahan pekerjaan sepanjang masih tercantum dalam Surat
        Perjanjian/Kontrak. Terhadap perubahan pekerjaan tersebut dibuat gambar

        perubahan/pelaksanaan oleh pelaksana sebanyak 2 (dua) set dan diteliti oleh PPTK Seksi
        Sosial Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
     5. Meneliti dan menandatangani Berita Acara Bobot Pekerjaan yang diajukan oleh Penyedia
        Barang/Jasa, selanjutnya Berita Acara Bobot Pekerjaan tersebut harus disahkan oleh

        Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi
        Kepulauan Seribu.                                                 
     6. Membuat laporan mingguan dan bulanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit
        Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengenai pelaksanaan
        pekerjaan dan menyampaikan hasil-hasil rapat tentang deviasi/keterlambatan yang

        dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa baik yang sudah diperbaiki maupun yang belum
        diperbaiki, perubahan-perubahan dan hal-hal yang terjadi di lapangan;
     7. Menyelenggarakan rapat-rapat di lapangan/lokasi dan atau di tempat lain secara berkala;
        dan                                                               

     8. Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama masa
        pemeliharaan beserta pengawasan tindak lanjutnya.                 

II.  KELUARAN                                                             

     Keluaran atau hasil yang diinginkan dari kegiatan Pengawasan ini mencakup hal- hal sebagai
     berikut:                                                             
     •  Tercapainya sasaran pekerjaan konstruksi, baik dari segi kualitas, kuantitas, laju
        pencapaian volume (progress), ketepatan waktu dan biaya;          

     •  Buku Harian Lapangan (BHL) yang memuat tentang jumlah tenaga kerja/personil,
        kondisi lapangan, kondisi bahan, penyimpangan/perubahan, pekerjaan (kalau ada) dan
        kemajuan pekerjaan konstruksi di lapangan setiap hari;            
     •  Gambar perubahan (as built drawing) jika terdapat perubahan pekerjaan di lapangan;
     •  Laporan Mingguan, Bulanan dan Akhir.                              

     •  Daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan.

III. JANGKA  WAKTU  PENYELESAIAN KEGIATAN                                 
        Jangka waktu untuk kegiatan pengawasan kegiatan ini harus disesuaikan dengan

     pekerjaan konstruksi fisiknya, yaitu 150 (seratus lima puluh) hari kalender / 5 (lima) bulan
     sejak dikeluarkan / diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang bersamaan dengan
     dimulainya pekerjaan fisik oleh kontraktor di lapangan               

                                                                - 2-