Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah Tahun 2023

URAIAN     SINGKAT      PEKERJAAN                             

     SKPD           : DINAS  PENDIDIKAN                                   
                      PROVINSI  DKI JAKARTA                               
     NAMA  PPK      : BUDIYONO                                            

     JASA KONSULTANSI    PENGAWASAN     REHABILITASI  BERAT               
                 GEDUNG   SEKOLAH   TAHUN  2023                           

         BIDANG  PRASARANA    DAN  SARANA  PENDIDIKAN                     

                    TAHUN   ANGGARAN    2023                              
I. URAIAN PENDAHULUAN                                                   
   1.1 LATAR BELAKANG DAN GAMBARAN UMUM                                 
     Prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang
     penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan
     Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
     57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang salah satunya adalah Standar
     Sarana dan Prasarana. Oleh karena itu ketersediaan dan kelayakan prasarana sekolah
     menjadi faktor penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang
     berkualitas baik, dengan terciptanya keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar
     mengajar baik di dalam maupun di luar kelas dengan harapan akan meningkatnya
     kualitas serta mutu pendidikan secara umum. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh
     perhatian yang sangat besar terhadap upaya peningkatan kualitas prasarana sekolah,
     baik rehabilitasi total gedung sekolah, menambah ruang kelas baru, dan rehabilitasi berat
     gedung sekolah untuk meningkakan pelayanan pendidikan dan kenyamanan
     pelaksanaan proses belajar mengajar.                               
     Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan rehabilitasi berat gedung
     sekolah sebanyak 42 lokasi. Sebagian besar kondisi gedung mengalami kerusakan pada
     rangka atap, plafond, lantai keramik, pagar miring/roboh, penambahan ruang serta kusen
     jendela dan pintu yang sudah lapuk/rayap.                          

     Dalam rangka mewujudkan pemeliharaan dan perawatan gedung sekolah, maka
     diperlukan pengawasan rehabilitasi yang akan ditugaskan kepada pihak konsultan
     pengawas setelah melalui proses pengadaan Jasa Konsultansi sesuai ketentuan dan
     peraturan yang berlaku.                                            

   1.2 MAKSUD DAN TUJUAN                                                

      Maksud dari kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah
      Tahun 2023 adalah tersedianya konsultan pengawas yang memiliki kompetensi yang
      sesuai dengan ketentuan yang ditentukan agar pekerjaan konstruksi yang diawasi dapat

      terlaksana sesuai dengan target waktu, mutu dan biaya yang telah ditentukan.

      Tujuan dari kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah
      Tahun 2023 adalah untuk menjamin bahwa pekerjaan konstruksi yang diawasi tersebut
      telah sesuai dengan rencana teknis dan dokumen-dokumen kontrak yang bersangkutan
      baik kuantitas, kualitas, biaya maupun waktu serta terlaksananya pelaporan yang
      optimum dalam penyajian informasi tentang kemajuan kegiatan dari segi administrasi,
      fisik, dan pembayaran / keuangan kepada Pengguna Anggaran.        

   1.3 DASAR HUKUM                                                      
     Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan Jasa
     Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah Tahun 2023 ini
     adalah:                                                            
      1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa
         Konstruksi;                                                    

                                                           Paraf        

      2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang   
         Bangunan Gedung;                                               
      3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang
         Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
         Bangunan Gedung;                                               
      4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang
         Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
         Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
         Konstruksi;                                                    
      5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
         Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  
         Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                              
      6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang
         Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                            

      7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   
         Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
         Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;                        
      8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   
         Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan
         Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                              
      9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 
         Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan
         Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia;                         
      10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
         Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan
         Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan
         Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;          
      11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006 tentang 
         Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                    
      12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

         Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan    
         Bangunan Gedung;                                               
      13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
         Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
         Negara;                                                        
      14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
         Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen 
         Keselamatan Konstruksi;                                        
      15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor   
         524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja
         Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi
         Konstruksi;                                                    
      16. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: 12.1/KPTS/Dk/2022
         tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta
         Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.                    

                                                           Paraf        

      17. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang
         Bangunan Gedung;                                               
      18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 161 Tahun 2014 Tentang
         Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem
         dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;                      
      19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas  
         Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor      
         001/DPA/2023 tanggal 2 Januari 2023.                           

                                                           Paraf