Dokumen Lingkungan Sungai Merangin Kab. Merangin (Dau Earmark)

URAIAN  SINGKAT  PEKERJAAN                            

       DOKUMEN  LINGKUNGAN SUNGAI MERANGIN  KAB. MERANGIN              
                         (DAU EARMARK)                                 

  Terjadinya penebangan dan kerusakan hutan pada bagian hulu DAS Batanghari
  menyebabkan peningkatan dan percepatan aliran permukaan (run-off). Semakin
  berkembangnya pertambahan penduduk semakin meningkat dan membutuhkan 
  lahan untuk pemukiman disekitar sepanjang aliran sungai dimana penduduk
  semakin menjarah ke lahan-lahan daerah sempadan sungai.              

  Pada lokasi tebing sungai kecepatan aliran air yang rendah secara terus menerus
  akan menggerus kaki tebing sungai yang mengakibatkan bertambahnya kemiringan
  tebing sungai yang dapat menyebabkan longsoran pada saat banjir tiba.

  Peristiwa erosi tebing atau longsoran tebing sungai tidak saja terjadi pada area
  tebing alamiah (belum memiliki bangunan pengaman tebing) tetapi juga pada area
  yang berbatasan langsung dengan tebing sungai yang sudah memiliki bangunan
  pelindung tebing lama (Turap atau Bronjong) yang telah habis masa konstruksinya.
  Terjadinya longsoran yang sangat rawan terjadi pada kawasan (segmen sungai)

  belok-belokan sungai atau sekitarnya dalam radius 400-600 meter pada area
  belokan sungai.                                                      

  Sungai batang merangin yang merupakan salah satu hulu sungai yang bermuara di
  WS  Batanghari (kewenangan pusat) yang saat ini sudah terjadi perubahan
  morfologis dan penyempitan di beberapa bagian ruas sungai akibat pengendapan
  oleh sedimen. Hal tersebut mengakibatkan kecilnya kapasitas tampung sungai dan
  terjaidnya longsoran pada tebing sungai dan bangunan-bangunan pelindung tebing
  sungai yang ada.                                                     

  Berdasarkan hal diatas maka perlu dilakukan penanganan tebing sungai kritis dalam
  rangka pengendalian daya rusak air dimana bertujuan untuk mengurangi dampak
  banjir terhadap wilayah sungai. Untuk melaksanakan penanganan tebing tersebut
  diperlukan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup.              

  Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup berpedoman pada Peraturan

  Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
  Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
  Kehutanan nomor 4 tahun 2021 tentang daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib
  memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan
  lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan
  kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bahwa pembangunan
  turap dengan skala/besaran volume pengerukan < 500.000 m3 sehingga harus
  menyusun formulir upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan  
  lingkungan (UKL-UPL) dengan kewenangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan
  Kehutanan.                                                           

  Pemerintah Provinsi Jambi secara bertahap terus melaksanakan penanganan tebing
  yang meliputi perencanaan sumber daya air dalam urusan pembangunan turap.
  Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan
  Umum  dan Perumahan Rakyat adalah memajukan usulan kegiatan bidang sumber
  daya air melalui Dokumen Lingkungan Sungai Merangin Kab. Merangin (DAU

  Earmark).                                                            
1. Sasaran                                                             
  Sasaran dari Dokumen Lingkungan Sungai Merangin Kab. Merangin adalah :
  a. Membantu proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan dari
  rencana kegiatan atau usaha.                                         
  b. Mencegah dan mengurangi kerusakan potensi sumber daya alam yang dapat

  diperbaharui.                                                        
  c. Wahana untuk memberikan informasi bagi masyarakat di daerah sekitarnya
  untuk dapat menghindari dampak negatif dan memanfaatkan dampak positif yang
  potensial ditimbulkan oleh kegiatan.                                 

2. Jangka Waktu Pelaksanaan                                            
  Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan adalah 4 (empat) bulan
  kalender tahun Anggaran 2024                                         

Jambi, Februari 2024                                                   
Pejabat Pembuat Komitmen