SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN
Pengawasan PEMBANGUNAN DRAINASE SEKOLAH
SMKN 1 RANTAU PULUNG (ABT)
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Surasa, S.Pd, M.Si
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025
JALAN. BASUKI RAHMAT NO. 5 SAMARINDA
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Pekerjaan Pengawasan PEMBANGUNAN DRAINASE SEKOLAH SMKN 1
RANTAU PULUNG (ABT)
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi standar sarana prasarana
pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur perlu didukung oleh peningkatan sarana prasarana
sekolah guna menunjang kegiatan belajar yang aman dan nyaman dalam pelaksanaan
pendidikan yang ada di lingkungan SMKN 1 Rantau Pulung tersebut.
Terdapat kurangnya gedung atau ruang belajar sekolah sendiri SMKN 1 Rantau Pulung
mengurangi efektifitas Pekerjaan siswa – siswi maupun para guru yang ada di sekolah tersebut.
Untuk menunjang kelancaran jalannya proses Pekerjaan yang ada di lingkungan SMKN 1
Rantau Pulung tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
mengalokasikan dana di Tahun Anggaran 2025 ini untuk pekerjaan Pengawasan
PEMBANGUNAN DRAINASE SEKOLAH SMKN 1 RANTAU PULUNG (ABT) .
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
A. MAKSUD
Maksud dari pekerjaan Pengawasan PEMBANGUNAN DRAINASE SEKOLAH SMKN
1 RANTAU PULUNG (ABT) ini dalam rangka pemenuhan / ketersediaan akan
kebutuhan sarana sekolah yang representatif bagi siswa dan siswi dalam proses belajar
mengajar.
B. TUJUAN
Tujuan dari pekerjaan Pengawasan PEMBANGUNAN DRAINASE SEKOLAH SMKN
1 RANTAU PULUNG (ABT) ini sebagai sarana pengembangan mutu pendidikan dalam
upaya memenuhi dan mendukung Pekerjaan belajar/aktivitas siswa dan tenaga pendidik.
2. SASARAN
1. Tersusunnya dokumen detail engineering design (DED) Pengawasan PEMBANGUNAN
DRAINASE SEKOLAH SMKN 1 RANTAU PULUNG (ABT) berdasarkan aturan digunakan
sebagai pedoman dalam pembangunan fisik dilapangan dan Dasar penyusunan paket pekerjaan
untuk Pembangunan Lanjutan Pengawasan PEMBANGUNAN DRAINASE SEKOLAH
SMKN 1 RANTAU PULUNG (ABT) yang lebih komprehensif. Serta tersedianya dokumen
arahan untuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Pengawasan
PEMBANGUNAN DRAINASE SEKOLAH SMKN 1 RANTAU PULUNG (ABT).
2. Tercapainya pelaksanaan pembangunan dari aspek mutu, waktu dan biaya sesuai rencana yang
dikehendaki pengguna jasa.
3. DASAR HUKUM
Untuk pekerjaan Perencanaan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan
peraturan yang berlaku, antara lain :
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2022 tanggal 20 Maret 2019 tentang
Standart dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia.
2. Yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2022 tanggal 15
mei 2022 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.’
4. NAMA DAN ALAMAT PENGGUNA JASA
Pengguna Jasa : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Basuki Rahmad No 5 Samarinda
5. SUMBER PENDANAAN
Pagu dana untuk pelaksanaan pekerjaan ini Sebesar Rp. 97.050.000 termasuk pajak yang dibiaya
melalui APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025
6. LOKASI PEKERJAAN
Lokasi Pekerjaan : SMKN 1 Rantau Pulung
7. LINGKUP PEKERJAAN
Lingkup pekerjaan Pekerjaan ini merupakan Pengawasan PEMBANGUNAN DRAINASE
SEKOLAH SMKN 1 RANTAU PULUNG (ABT) yang dalam perencanaannya harus mengacu
pada peraturan-peraturan tentang bangunan gedung pemerintah yang berlaku. Pekerjaan yang
dilakukan meliputi beberapa tahapan, antara lain:
a. Pengukuran dan Identifikasi awal
Merupakan tahap penelitian dan pendokumentasian yang terdiri atas pengumpulan data-
data awal seperti foto awal lokasi dan sekitarnya, data lokasi Pekerjaan seperti luasan tapak,
batas-batas tapak, dan pola lalu lintas sekitar tapak. Arah angin dan arah sinar matahari terhadap
tapak juga menjadi pertimbangan dalam mendesain bangunan. Elemen-elemen lain yang perlu
di data antara lain sungai dan drainase yang ada, pola aliran air hujan, genangan
air hujan, pedestrian, pohon dan jalur hijau.
Beriringan dengan pendataan lapangan, dilakukan pengukuran tapak dengan theodolit
/total station dan penetuan titik ikat (Bench Mark). Kemudian penyelidikan tanah,
terdiri dari uji sondir. Data- data tersebut yang digunakan sebagai acuan dalan proses desain.
Sebelum Pekerjaan diatas dilakukan, setelah ditetapkan sebagai pemenang seleksi jasa
konsultan, konsultan yang bersangkutan segera berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kuasa
Pengguna Anggaran untuk langkah-langkah selanjutnya.
b. Konsep Desain awal
Pada tahap ini konsultan telah mempunyai konsep desain dan alternatif desain untuk
kemudian dikonsultasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Proses konsultasi bisa
berlangsung diluar Pekerjaan resmi yang diagendakan. Dalam pembahasan resmi dengan Kuasa
Pengguna Anggaran bersama Tim Teknis (jika ada), pihak Konsultan wajib menghadirkan
Ketua Tim dan Tenaga Ahli bersangkutan (tidak harus semua hadir) untuk memaparkan konsep
desain awal yang diajukan. Yang harus diperhatikan oleh konsultan dalam proses desain ini
adalah:
- Tema : Tema sebagai dasar pengembangan rancangan diserahkan kepada
kreatifitas konsultan
- Konsep : Konsep yang merupakan penjabaran tema agar disesuaikan dengan
Pengguna bangunan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Unsur-
unsur Arsitektur hijau dan modernitas serta tradisionalitas bisa
dikombinasikan dalam penjabaran konsep bangunan sehingga kesan
Post Modern bangunan terasa
- Zoning : zonasi pemisahan ruang publik, ruang private, sirkulasi baik manusia
maupun kendaraan untuk dipikirkan dengan matang karena sebagai
dasar pemrograman ruang.
- Program ruang : untuk menyusun kebutuhan ruang yang diperlukan pihak konsultan
berkoordinasi dengan Pengguna Anggaran
c. Pengembangan Pra Rancangan
Tahap Pra-Perancangan yang lebih mendetailkan secara terukur terhadap hal-hal yang sudah
dikonsepsikan.
a. Membuat gambar yang menjelaskan mengenai situasi, rancangan tapak, denah, tampak
dan potongan.
b. Membuat laporan teknis yang berisi penjelasan tentang pemilihan konsep bangunan,
pemilihan sub-sistem struktur yang digunakan dan pemilihan sub-sistem mekanikal
elektrikal.
c. Laporan Prakiraan Biaya (Engineer Estimate) berdasar perhitungan secara kasar.
d. Pengembangan Konsep dan Rancangan
Pada tahapan ini penyusunan pengembangan konsep dan rancangan meliputi:
a. Rencana arsitektur, meliputi pembuatan Gambar Pengembangan yang menjelaskan
mengenai rancangan tapak, denah, tampak, potongan dan detail-detail utama, dengan
menggambarkan program penggunaan ruangan dengan melihat bangunan gedung secara
keseluruhan
b. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya, soil test (test sondir) dan
perencanaan pondasi.
c. Rencana utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya, meliputi sistem tata udara,
tata cahaya, listrik termasuk genset, plumbing, air bersih, sistem pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran, pencegahan rayap dan lain-lain.
d. Membuat garis besar spesifikasi teknis yang menjelaskan jenis, tipe dan karakteristik
material/bahan yang digunakan.
e. Penajaman pra-perkiraan biaya (arsitektur, struktur, interior, mekanikal dan elektrikal)
yang sesuai dengan konsep rancangan detail yang ada.
e. Pengembangan Rancangan
Pada tahapan pengembangan Rancangan meliputi antara lain:
a. Gambar - gambar pelaksanaan detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas dan
mekanikal elektrikal serta interior yang sesuai dengan gambar rencana termasuk gambar
3D yang telah disetujui.
b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS/spesifikasi).
c. Rencana Anggaran Biaya (RAB/Estimasi Biaya).
d. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan (BQ/Bill of Quantity)
e. Seluruh dokumen yang dihasilkan digandakan
gambar-gambar sketsa dimatangkan dalam bentuk gambar perencanaan, sudah memuat
perhitungan struktur bangunan (kekuatan struktur bangunan), perhitungan biaya dan
spesifikasi teknis termasuk elemen material arsitekturnya.
f. Finalisasi Rancangan
Semua tahapan perancangan telah selesai termasuk laporan-laporan sebelumnya, hanya
tinggal menyempurkan apabila ada revisi.
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan diperkirakan selama atau hari kalender, terhitung sejak
terbit SPMK.
9. KUALIFIKASI BADAN USAHA
No. Klasifikasi
Perencanaan
1. Rekayasa
GedungGEdung
10. TENAGA AHLI
Untuk tenaga ahli yang diperlukan dan di syaratkan dalam pekerjaan ini, Pihak Konsultan
Perencana harus menyediakan tenaga-tenaga ahli, minimal sebagai berikut :
No Tenaga Ahli Pendidikan Sertifikat Tenaga Ahli
1 Team Leader S1 – 5 Th Non
Tenaga Ahli di atas juga harus dilengkapi dengan Curiculum Vitae dan ijazah.
I. Uraian Tenaga ahli dan tugasnya
a. Team Leader
- Sarjana Teknik (S1) Sipil/Arsitektur, lulusan universitas atau perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi.
- Pengalaman profesional di bidangnya minimal 5 (Lima) tahun.
- Mempunyai NPWP dan KTP.
- Tugas dan tanggung jawab Team Leader adalah melakukan kajian dan detail
desain aspek arsitektur bangunan, lingkungan termasuk sistem drainase serta
memimpin dan mengkoordinir seluruh Pekerjaan anggota tim kerja dalam
pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai sesuai waktu
penugasan.
II. Uraian Tenaga Pendukung dan tugasnya
a. Surveyor
- Pendidikan SMK bangunan, 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian, lulusan Sekolah
Negeri atau Swasta .
- Berpengalaman di bidangnya minimal 3 tahun
- Mempunyai KTP dan NPWP.
- Tugas dan tanggung jawab tenaga Ahli Surveyor adalah bertanggung jawab
penuh terhadap pengukuran dan perhitungan bangunan di lapangan sesuai dengan
bidang keahliannya dan berkoordinasi kepada tim lapangan Serta bertanggung
jawab kepada Team Leader.
b. Drafter/Juru Gambar
- Pendidikan SMK Bangunan, 2 (dua) orang sesuai denag keahlian, lulusan Sekolah
Negeri atau Swasta
- Berpengalaman di bidangnya minimal 3 tahun
- Mempunyai KTP dan NPWP.
- Tugas dan tanggung jawab tenaga Ahli Juru Gambar adalah bertanggung jawab
penuh terhadap Design dan bangunan di lapangan sesuai dengan bidang
keahliannya dan berkoordinasi kepada tim lapangan Serta bertanggung jawab
kepada Tenaga Ahli Arsitektur dan Struktur juga Team Leader.
11. KELUARAN
I. Keluaran
Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini
adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:
I. Gambar Desain Perencanaan
II. RKS (rencana kerja dan syarat syarat)
III. RAB (rencana anggaran biaya)
IV. Foto dokumentasi lapangan
V. Laporan akhir perencanaan
II. Kriteria
Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana pada Kerangka Acuan Kerja
ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
a. Persyaratan Umum Pekerjaan
Setiap bagian dari pekerjaan Perencanaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai
dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Kuasa Pengguna
Anggaran.
b. Persyaratan Obyektif
Pelaksanaan pekerjaan Perencanaan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran
pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian
pekerjaan sesuai standar hasil kerja Perencanaan yang berlaku.
c. Persyaratan Fungsional
d. Pekerjaan Perencanaan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan komitmen dan
profesionalisme yang tinggi, sebagai konsultan Perencana yang secara fungsional
dapat mendorong peningkatan kinerja Pekerjaan.
e. Persyaratan Prosedural
Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
f. Persyaratan Teknis Lainnya
12. PELAPORAN
Laporan Konsultan Perencana diminta:
1) Gambar rencana teknis (arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan)
2) RKS (Rencana Kerja dan Syarat syarat)
3) RAB (Rencana Anggaran Biaya beserta analisanya)
4) Laporan Akhir Tahap Perencanaan, meliputi :
- Laporan arsitektur
- Laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal
- Laporan tata lingkungan (kalau ada)
- Gambar rencana teknis (yang sudah diasistensi kepada pihak yang berkompeten), RAB,
RKS, Daftar volume pekerjaan (Bill of quantity) yang disusun sesuai ketentuan
13. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan dan pedoman bagi rekanan/penyedia dalam
melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan acuan tersebut,maka selanjutnya konsultan agar segera
menyusun program kerja untuk dibahas dengan Kuasa Pengguna Anggaran.