Belanja Modal Gedung Dan Bangunan - Pekerjaan Fisik Pembangunan Kantor Wilayah Djpb Provinsi Kalimantan Utara Dan Kppn Tanjung Selor

PEKERJAAN    JASA  KONSTRUKSI                         

   PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN SARPRAS KANWIL DJPB PROVINSI        
         KALIMANTAN UTARA DAN KPPN TANJUNG SELOR TAHAP 3             

     Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Proyek Pembangunan Gedung Kantor Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Utara dan KPPN Tanjung Selor dimaksudkan untuk memilih
Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang mampu melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor
dan Sarpras Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Utara Dan KPPN Tanjung Selor
Tahap yang mampu dan berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan yang diuraikan dalam
ruang lingkup pekerjaan dan bekerja sesuai dengan jadwal proyek yang telah direncanakan
serta yang dapat bekerja secara profesional yang berpedoman pada Detail Engineering
Design (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil konsultan
perencana dengan baik.                                               

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor dan Sarpras Kantor Wilayah DJPb
Provinsi Kalimantan Utara Dan KPPN Tanjung Selor Tahap 3 yang harus dilaksanakan oleh

Penyedia Pekerjaan Konstruksi meliputi:                              
 a. Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau (Provisional Hand
   Over) pekerjaan; dan                                              
 b. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir
   atau (Final Hand Over) pekerjaan dan penyelesaian Sertifikat Laik Fungsi.
Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi segala
peraturan terkait konstruksi yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia, baik yang
dikeluarkan oleh Kementerian Teknis terkait mapun peraturan, keputusan dan/atau
rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat.                         

Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara
kontraktual kepada Pejabat pembuat Komitmen.                         
Lingkup kegiatan pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik terdiri atas namun tidak
terbatas pada :                                                      
   a. Pembangunan gedung                                             
      Pembangunan Gedung Kantor dan Sarpras Kantor Wilayah DJPb Provinsi
      Kalimantan Utara Dan KPPN Tanjung Selor Tahap 3 beserta penunjangnya akan
      dilaksanakan diatas lahan seluas ± 6.400 m2. Bangunan gedung ini merupakan
      bangunan 3 (tiga) lantai.                                      

      Pekerjaan konstruksi fisik dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis hasil
      perancangan (DED, RKS dan dokumen lainnya) sebagaimana dalam kontrak.
       Pembangunan gedung ini meliputi antara lain pekerjaan :       
       1. Pekerjaan persiapan                                        
       2. Pekerjaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
         (SMKK)                                                      
       3. Pekerjaan Arsitektural                                     

       4. Pekerjaan Interior                                         
       5. Pekerjaan Landscape                                        
       6. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal                         
   b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
      fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.    
   c. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal
      pengadaan bahan beserta lokasi pembelian bahan, jadwal penggunaan tenaga
      kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.                  
   d. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
   e. Menghadirkan Personel Manajerial dan Tenaga Teknis dalam Rapat Persiapan
      Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) dan telah Menyusun dan mempresentasikan

      dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Rencana Keselamatan
      Konstruksi (RKK) pada saat PCM.                                
   f. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu secara keseluruhan terhadap
      setiap pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi
      (RMPK).                                                        
   g. Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa harus
      menerapkan SMKK sebagaimana ketentuan dan membentuk Unit Keselamatan
      Konstruksi (UKK) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam

      Pekerjaan Konstruksi.                                          
   h. Mengurus perizinan yang diperlukan pada saat pelaksanaan konstruksi fisik
   i. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang
      memerlukannya.                                                 
   j. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai     
   dengan pedoman pelaksanaan.                                       
   k. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat
      lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan
      pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-menyurat.
   l. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built
      drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh

      penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi
      dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.       
   m. Memberikan manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk
      pengoperasian dan pemeliharaan serta garansi atau surat jaminan peralatan dan
      perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem pemipaan (plumbing) kepada
      pengguna jasa.                                                 
   n. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi dimasa pemeliharaan
      konstruksi.                                                    

   o. Membantu PPK dalam proses pengurusan Sertifikat Laik Fungsi sampai dengan
      selesai.                                                       
   p. Membuat surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari Penyedia Pekerjaan
      Konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.                
   q. Melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test).    
   r. Menerapkan BIM (Building Information Modelling) berdasarkan hasil perencanaan
      diantaranya untuk clash checking dan quantity take off dengan menggunakan
      minimal BIM 3D dan BIM 5D.                                     
   s. Memastikan penggunaan bahan material dan peralatan dalam pelaksanaan

      pembangunan gedung kantor dan wajib memprioritaskan penggunaan tingkat
      komponen dalam negeri dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan
      TKDN.                                                          
Pelaksanaan pada tahap masa pemeliharaan                             
   a. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan menjaga
      keandalan konstruksi bangunan gedung melalui pemeriksaan hasil pelaksanaan
      konstruksi fisik setelah serah terima pertama (Provisional Hand Over).
   b. Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi tersebut, Penyedia Pekerjaan
      Konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan yang terjadi
      selama masa konstruksi.                                        
   c. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan serah terima akhir (Final
      Hand Over) pekerjaan konstruksi yang dilampiri dengan berita acara pelaksanaan

      pemeliharaan pekerjaan konstruksi.                             
Penyedia Pekerjaan Konstruksi memastikan Sertifikat Laik Fungsi dapat diterbitkan.