Pembangunan Rumah Negara Kanwil Djkn Riau, Sumatera Barat, Dan Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024

KANWIL    DJKN    RIAU,  SUMATERA       BARAT    DAN                

                      KEPULAUAN       RIAU                                

                       SPESIFIKASI   TEKNIS                               

                       PEKERJAAN KONSTRUKSI :                             

 PEMBANGUNAN  RUMAH NEGARA  KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATERA BARAT      
               DAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024                     

                              LOKASI :                                    

              JL. CEMPEDAK II, JL, SUMATERA DAN JL. LINGGA                
                          KOTA PEKANBARU                                  

                           SUMBER  DANA :                                 

                      APBN TAHUN ANGGARAN 2024                            
 I.  LATAR BELAKANG                                                       
    1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
       pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
    2. Bangunan Gedung Negara selanjutnya disingkat dengan BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan
       dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang
       berasal dari dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran dan Pendapatan Belanja
       Daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.                       
    3. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang
       diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik
       merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang
       sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.          
     4. Rumah negara merupakan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur negara yang aktif
       bertugas pada satuan kerja tempat yang bersangkutan bekerja.       
     5. Terdapat Barang Milik Negara berupa tanah di 3 lokasi, yakni Jalan Sumatera, Jalan Lingga dan Jalan
       Cempedak yang siap dibangun Rumah Negara.                          
     6. Pada Tahun Anggaran 2024, Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri mendapatkan alokasi Dana Dalam
       DIPA Tahun Anggaran 2024 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah, 3 Rumah Negara tipe
       C dan 4 Rumah Negara tipe D                                        
     7. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut perlu ditunjuk Pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang akan
       melaksanakan pembangunan Rumah Negara dimaksud.                    
 II. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    
    Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang
    memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta
    diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan konstruksi. Selain itu juga sebagai pedoman bagi
    penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menghasilkan keluaran
    sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku            
    Spesifikasi Teknis ini disusun bertujuan agar dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan
    pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini khususnya bagi penyedia jasa pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaan
    tugasnya sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang tertib, efektif dan efisien.
    Selain itu juga untuk mendapatkan penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi
    dalam mendukung Renovasi Rumah Negara di wilayah Kota Pekanbaru.      

 III. DASAR HUKUM                                                         
    1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang jasa Konstruksi;            
    2. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;            
    3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);    
    4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
       Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya Nomor 14 Tahun 2021;
    5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002
       Tentang Bangunan Gedung                                            
    6. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya
       Nomor 12 Tahun 2021;                                               
    7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No.12 tahun 2021 tentang Pedoman
       Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia;               
    8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2021
       tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;           
    9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/PRT/M/2023
       tentang Analisis Harga Satuan Konstruksi;                          
    10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
       Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang/Jasa
       Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi.                                  
    11. SNI-SNI yang mengatur tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi;   
    12. Peraturan-peraturan lainnya yang berlaku terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
 IV. LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI PEKERJAAN                               
    1.                Lingkup Pekerjaan                                   
       Dalam pelaksanaan Pekerjaan, penyedia pekerjaan konstruksi melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
       rincian pekerjaan yang tercantum pada Daftar kuantitas dan harga, Gambar Perencanaan dan Rencana
       Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang telah ditentukan dalam penyusunan rancangan detail (detailed
       engineering design) dan menjadi satu kesatuan dari dokumen spesifikasi teknis ini.
       Secara umum lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia pekerjaan konstruksi sebagai
       berikut :                                                          
       1) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik sesuai dengan spesifikasi teknis hasil perancangan (DED,
          RKS dan dokumen lainnya) sebagaimana dalam kontrak.             
       2) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi
          kelengkapan maupun segi kebenarannya.                           
       3) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal
          penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat. 
       4) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
       5) Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan dan alat pendukung lain yang
          digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan waktu,
          biaya, kualitas dan keamanan pekerjaan.                         
       6) Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan pelaksanaan konstruksi dan metode pelaksanaan
          pekerjaan dilapangan.                                           
       7) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal (time schedule) yang telah disepakati.
       8) Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam pelaksanaan pekerjaan
          sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kontrak.                
       9) Melindungi semua perlengkapan, bahan dan pekerjaan terhadap kehilangan dan kerusakan sampai
          pada penyerahan pekerjaan.                                      
       10) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
       11) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
       12) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian,
          laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau
          dihadapi, dan surat-menyurat.                                   
       13) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai
          sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau
          penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
       14) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
    2.                Lokasi Pekerjaan : Jl. Cempedak II, Jl. Sumatera dan Jl. Lingga
                      Kota Pekanbaru                                      

 V. SUMBER DANA                                                           
    Sumber dana pekerjaan dibebankan APBN Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu sebesar Rp. 2.032.575.000,-
    (Dua milyar tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

 VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                             
     Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian :                           
     1. Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender,
        dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan Fisik.
     2. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender,
        dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan Fisik.
 VII. PERSYARATAN PESERTA PEMILIHAN                                       
    1.  Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi:
        a. Syarat kualifikasi administrasi/ legalitas Penyedia;           
        b. Syarat kualifikasi teknis Penyedia                             

        Adapun persyaratan kualifikasi administrasi/ legalitas dan kualifikasi teknis penyedia sebagai berikut :
       1) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha dibidang jasa konstruksi;
       2) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan :                  
          ●                         Kualifikasi Usaha : Kecil             
          ●                         Klasifikasi : Bangunan Gedung         
          ●                         sub bidang klasifikasi/ layanan : Jasa
                                    Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Hunian
                                    Tunggal/Kopel (BG001)                 
          atau memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi oleh lembaga online single submission (OSS)
          dengan :                                                        
          ●                         Kualifikasi Usaha : Kecil             
          ●                         Kode KBLI :  41011 berstatus terverifikasi
          ●                         sub klasifikasi : Konstruksi Gedung Hunian
                                    (BG001)                               
       a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi atas KBLI 41101 (untuk
          Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020).                       
       b. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB,
          Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa
          Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; atau             
        Persyaratan kualifikasi lainnya sebagaimana tersebut diatas mengikuti ketentuan dalam peraturan
        pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia beserta aturan turunannya yang berlaku.

    2.  Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi:
        a. Peralatan Utama                                                

            No            Jenis Alat             Kapasitas    Jumlah      
           1   Beton molen                  Min 0,35 m3      Min 3 Unit   
           2   Mobil Pick Up                Min 1.465 CC     Min 1 Unit   
           3   Escapolding                  Min 1,9 m/Set    Min 3 Set    

           Peserta wajib memiliki bukti peralatan utama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
           pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berlaku.                

        b. Personel Manajerial;                                           
           Persyaratan Personel Manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

                                      Pengalaman                          
            No     Jabatan   Jumlah                Sertifikat Kompetensi Kerja
                                      Kerja (Tahun)                       
                                               SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan
           1   Pelaksana    1 Org      2 Tahun                            
                                               Gedung – Level 4           
               Petugas Keselamatan                                        
           2                1 Org        -     SKK K3 Konstruksi – Level 3
               konstruksi                                                 
        Keterangan :                                                      
        Sesuai dengan ketentuan, sertifikat kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dibuktikan
        keabsahannya dengan menghadirkan personel yang bersangkutan pada saat Penyerahan Lokasi Kerja
        dan Personel, dan Rekanan wajib menyediakan tenaga kerja dalam tiga grup (Kepala Tukang, Tukang dan
        Pekerja) masing-masing untuk disetiap lokasi pekerjaan.           
        c. Sebelum penandatangan kontrak, penyedia wajib menyerahkan surat dukungan material yang bernilai
          signifikan dalam pekerjaan ini.                                 
        d. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;                    
           Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis
           pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan
           penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan. Dan sesuai
           dengan nilai pagu paket pekerjaan ini tidak dipersyaratkan pekerjaan yang disubkontrakkan.
        e. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).                  
           Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang ditetapkan berdasarkan tingkat resiko terbesar yaitu :

                Jenis/ Tipe Pekerjaan      Identifikasi Bahaya            
           Pekerjaan Atap        Kecelakaan pada saat pemasangan rangka atap dan
                                 penutup atap, terjatuh ke area pekerjaan, terjepit tumpukan
                                 material, tergores dan kecelakaan akibat peralatan kerja
           Proses/ kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan jumlah lantai bangunan, nilai pekerjaan,
           jumlah pekerja, penggunaan teknologi dan harga persatuan waktu maka tingkat resiko pelaksanaan
           proses/ kegiatan adalah resiko “Kecil”                         

 VIII. PRODUKSI DALAM NEGERI                                              
    1. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus mengutamakan penggunaan material/ bahan produksi dalam
       negeri dan tenaga kerja Indonesia. Produksi luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi
       dalam negeri tidak dapat digunakan.                                
    2. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan
       perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan:
       a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang
          telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
       b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan
          baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
       c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
       d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi,
          angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;               
       e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang
          belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan
          secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli
          asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan                         
       f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis,
          jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.       
    3. Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:                
       a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
       b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum
          memenuhi persyaratan; dan/atau                                  
       c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.    
 IX. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN DAN INFORMASI                      
    1. Untuk pelaksanaan Pembangunan ini didalam perhitungan volume berpedoman kepada peraturan yang
       berlaku, antara lain : Regulasi-Regulasi Nasional maupun Internasional yang mengatur, Standard Umum
       Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah/Daerah
       yang berlaku.                                                      
    2. Untuk pelaksanaan tugasnya penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus mencari sendiri informasi yang
       dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa termasuk melalui spesifikasi teknis ini.
    3. Penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam
       pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari kegiatan maupun yang dicari sendiri. Kesalahan penyedia
       jasa pelaksana konstruksi atau kelalaian sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab
       sepenuhnya dari penyedia jasa pekerjaan konstruksi.                

 X. ALIH PENGETAHUAN                                                      
    Jika diperlukan, Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi berkewajiban untuk meyelenggarakan pertemuan dan
    pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan/Unit kerja Pengguna Jasa.

 XI.  PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)            
      Penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib menerapkan system manajemen keselamatan konstruksi dalam
      pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini. Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang penyedia jasa dalam
      penerapan SMKK meliputi :                                           
      a. berhak meminta penjelasan kepada UKPBJ tentang Risiko Keselamatan Konstruksi termasuk kondisi
         dan risiko keselamatan konstruksi yang dapat terjadi pada saat Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwizjing)
         atau pada waktu sebelum batas akhir pemasukan penawaran;         
      b. menyampaikan RKK Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran;   
      c. apabila ditetapkan sebagai pemenang tender maka:                 
         1. menyampaikan RKK yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada
           saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau disebut Preconstruction Meeting
           (PCM);                                                         
         2. menugaskan Petugas Keselamatan Konstruksi sesuai Risiko Keselamatan Konstruksi.
      d. Memasukkan biaya penerapan SMKK dalam harga penawaran pada daftar kuantitas dan harga;
      e. membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMKK sebagai bagian dari Dokumen Serah Terima Kegiatan
         pada akhir kegiatan;                                             
      f. melaporkan kepada PPK dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat tentang kejadian
         berbahaya, kecelakaan konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan;
      g. menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari PPK;         
      h. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
         apabila tidak menerapkan SMKK sesuai dengan RKK;                 
      i. mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja selama kegiatan Pekerjaan
         Konstruksi;                                                      
      j. melakukan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi:
         1. Tempat kerja;                                                 
         2. Peralatan kerja;                                              
         3. Cara kerja;                                                   
         4. Alat Pelindung Kerja;                                         
         5. Alat Pelindung Diri;                                          
         6. Rambu-rambu; dan                                              
         7. Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RKK.                
XII. BIAYA-BIAYA YANG TELAH DIPEHITUNGKAN DALAM PENAWARAN DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB
    PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI                                    
    Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian pekerjaan sudah termasuk didalam perhitungan harga
    penawaran yang disampaikan oleh penyedia jasa meliputi antara lain:   
    a. Pengadaan Air Kerja                                                
    b. Pengadaan Listrik Kerja                                            
    c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ atau izin dari daerah stempat      
    d. Pembuatan Barak, Direksi Keet, Gudang Material/ Barang             
    e. Biaya yang ditimbulkan dan peralatan yang dibutuhkan saat Commisioning test
    f. Penjagaan keamanan bahan, material dan tenaga selama pelaksanaan pekerjaan fisik
    g. Biaya Asuransi Tenaga Kerja yang dipekerjakan dan biaya pengobatan/ santunan bila terjadi kecelakaan di
       areal pekerjaan                                                    

XIII. PELAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN                                     
    Dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seluruh aktivitas dilaporkan sesuai
    dengan kemajuan pekerjaan.                                            
    Laporan pelaksanaan disampaikan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Pengguna Jasa setelah
    mendapat verifikasi dari pengawas pekerjaan. Laporan pelaksanaan berisi informasi kemajuan pekerjaan
    sebagaimana yang ditetapkan di dalam rencana pelaksanaan pekerjaan beserta uraian kendala dan masalah
    yang dihadapi Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi selama pelaksanaan pekerjaan.
    Jenis Laporan pada pekerjaan konstruksi :                             
    A.  Laporan Harian                                                    
       1. Laporan harian disusun berdasarkan buku harian yang berisi catatan mengenai rencana dan realisasi
          pekerjaan harian.                                               
       2. Buku harian disusun untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
       3. Buku harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :     
         a. Kuantitas dan jenis bahan yang ada di lapangan;               
         b. Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan keterampilan yang diperlukan;
         c. Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia;            
         d. Jumlah volume cadangan bahan bakar yang tersedia untuk peralatan;
         e. Taksiran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;               
         f. Jenis dan uraian pekerjaan yang dilaksanakan;                 
         g. Kondisi cuaca antara lain hujan, banjir dan peristiwa-peristiwa alam lainnya yang berpengaruh
           terhadap kelancaran pekerjaan;                                 
         h. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan design, gambar kerja (shop
           drawing), spesifikasi teknis, keterlambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya.
       4. Laporan harian disusun dan disampaikan setiap hari kepada Pengguna Jsa setelah mendapat verifikasi
          dari pengawas pekerjaan.                                        
       5. Laporan harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:   
          a. Capaian pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan/atau sub pekerjaan, pemenuhan kualitas dan
             kuantitas bahan yang digunakan; daftar peralatan yang meliputi jenis, jumlah dan kondisi
             peralatan; serta penempatan tenaga kerja untuk setiap pekerjaan dan/atau sub pekerjaan;
          b. Kondisi cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap
             pelaksanaan pekerjaan;                                       
          c. Hambatan dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan
             serta kondisi khusus lainnya yang berdampak atau berpotensi berdampak pada pelaksanaan
             pekerjaan;                                                   
          d. Informasi Keselamatan Konstruksi, seperti kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian
             nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain sebagaimana yang disyaratkan di
             dalam peraturan;                                             
          e. Informasi terkait Keselamatan Konstruksi harus diperiksa oleh Direksi Teknis/Konsultan MK.
             Laporan harian Keselamatan Konstruksi dapat dapat dijadikan satu dalam format Laporan harian
             atau dapat juga menggunakan format terpisah;                 
          f. Rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya; dan        
          g. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan desain, gambar kerja (shop
             drawing), spesifikasi teknis, kelambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya.
       6. Dalam laporan harian harus dapat diperoleh informasi terkait sebab-sebab terjadinya keterlambatan
          pelaksanaan pekerjaan, apakah disebabkan karena kerusakan peralatan, Penyedia Jasa Pekerjaan
          Konstruksi personil/bahan/peralatan terlambat, atau disebabkan keadaan cuaca buruk.
       7. Dokumen asli laporan harian dipelihara oleh Pengguna Jasa;      
       8. Laporan Harian tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan
          Konstruksi, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan dengan distribusi sebagai berikut:
          a. Asli untuk Pengguna Jasa;                                    
          b. Lembar ke dua untuk Pengawas Pekerjaan;                      
          c. Lembar ke tiga untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.     
    B.  Laporan Mingguan                                                  
        1. Laporan mingguan disusun dan disampaikan di setiap minggu kepada Pengguna Jasa setelah
           mendapat verifikasi Pengawas Pekerjaan.                        
        2. Laporan mingguan paling sedikit memuat capaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) minggu
           dan rencana capaian minggu berikutnya yang disampaikan setiap minggu.
        3. Dalam hal Pengguna Jsa melakukan rapat mingguan, laporan mingguan yang telah diverifikasi
           kepada Pengaas Pekerjaan harus disampaikan sebelum pelaksanaan rapat mingguan dan akan
           dibahas pada saat rapat mingguan.                              
        4. Laporan mingguan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
           a. Rangkuman capaian pekerjaan berupa hasil pembandingan capaian dengan minggu
             sebelumnya dan capaian pada minggu berjalan dengan rencana kegiatan dan sasaran capaian
             pada minggu berikutnya;                                      
           b. Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu) minggu beserta tindakan
             penanggulangan yang telah dilakukan dan potensi kendala pada minggu berikutnya;
           c. Dukungan yang diperlukan dari Pengguna Jsa, Pengawas Pekerjaan, dan pihak-pihak lain yang
             terkait;                                                     
           d. Ringkasan permohonan persetujuan atas usulan dan dokumen yang diajukan beserta statusnya;
           e. Ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan;
           f. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian
             kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record),
             dan lain-lain.                                               
        5. Dokumen asli persetujuan laporan mingguan dipelihara oleh PPK. 
        6. Laporan mingguan dibuat paling sedikit dalam 3 (tiga) rangkap untuk didistribusikan kepada:
           a. Asli untuk Pengguna Jasa;                                   
           b. Lembar ke dua untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan 
           c. Lembar ke tiga untuk Pengawas Pekerjaan.                    
    C.  Laporan Bulanan                                                   
        1. Laporan bulanan disusun dan disampaikan di setiap bulan kepada Pengguna Jasa setelah mendapat
           verifikasi Pengawas Pekerjaan ;                                
        2. Periode pelaporan sesuai kesepakatan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
        3. Laporan Bulanan paling sedikit memuat hal – hal sebagai berikut:
           a. Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan
             capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan
             berikutnya;                                                  
           b. Foto dokumentasi;                                           
           c. Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran
             dari Pengguna Jasa;                                          
           d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;                  
           e. Masalah dan kendala yang dihadapi, termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah
             dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya;                  
           h. Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana
             pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan;          
           i. Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen; dan  
           j. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian
             kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record),
             dan lain-lain.                                               
        4. Laporan bulanan dibuat paling sedikit dalam 3 (tiga) rangkap untuk didistribusikan kepada:
           a. 1 (satu) dokumen untuk Pengguna Jasa;                       
           b. 1 (satu) dokumen untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan
           c. 1 (satu) dokumen untuk Pengawas Pekerjaan.                  
 XIV. LAIN-LAIN                                                           

      Setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan reviu atas
      laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan:
      a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
      b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak,
         termasuk keberlakuan data isian kualifikasi.                     
      Untuk meyakinkan pemenang pemilihan/ calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak,
      maka Pejabat Penandatangan kontrak mengklarifikasi dan mengkonfirmasi terkait hal-hal yang diklarifikasi
      dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran termasuk keberlakuan data isian kualifikasi, apabila
      ditemukan data kualifikasi dan penawaran tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan
      yang berlaku, maka Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan SPPBJ dan menyampaikan penolakan
      hasil pemilihan kepada Pokja Pemilihan.                             

      Selain ketentuan tersebut diatas, agar pelaksanaan pekerjaan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu
      yang ditetapkan, dan untuk menjamin keaslian barang dan garansi barang perlu didukung ketersediaan
      material yang akan digunakan sesuai dengan RKS dan BoQ yaitu:       
      a. Dukungan Atap sesuai Spesifikasi teknis dari Pabrikan;           
      b. Dukungan Rangka Atap dari pabrikan/ distributor resmi;           

      Dukungan disampaikan pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan merupakan persyaratan
      Kontrak yang harus dipenuhi penyedia. Dukungan sudah menyampaikan kesiapan pihak pendukung dalam
      pelaksanaan pekerjaan baik dari kuantitas dan mutu yang ditentukan. Pejabat penandatangan kontrak
      melakukan klarifikasi terhadap dukungan yang disampaikan, apabila berdasarkan klarifikasi Pejabat
      Penandatangan Kontrak dukungan tidak sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi teknis, maka Pejabat
      Penadatangan Kontrak meminta penyedia mengganti dukungan sesuai waktu yang disepakati dan jika tidak
      dapat memenuhi dukungan sampai waktu yang telah disepakati, maka penyedia dinyatakan gagal dalam rapat
      persiapan penandatangan kontrak serta Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dibatalkan.
      Pelaksanaan pemilihan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 XV.  PENUTUP                                                             
      1. Segala bentuk perubahan yang terkait dengan isi dari Dokumen spesifikasi teknis ini, tidak boleh
         dilakukan secara sepihak tanpa seijin Pengguna Jasa.             
      2. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam Spesifikasi Teknis ini, maka tidak tertutup kemungkinan
         dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya                         

 Demikianlah Spesifikasi Teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan
 konstruksi sehingga dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan
 yang berlaku.                                                            
                                         Pekanbaru, Maret 2024            

                               Untuk dan Atas Nama Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri
                                        Pejabat Pembuat Komitmen,         

                                           EMMI BR GINTING