Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Terintegrasi Kota Pasuruan Tahap Ketiga Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Pasuruan - Jawa Timur Tahun Anggaran 2024

KEMENTERIAN  HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA                
                          REPUBLIK INDONESIA                           
                      KANTOR  WILAYAH JAWA TIMUR                       

              LEMBAGA  PEMASYARAKATAN  KELAS IIB PASURUAN              
                   Jalan Panglima Sudirman Nomor 4 Pasuruan 67115      
                         Telepon: (0343) 429737, 421608                
            Laman: www.lapaspasuruan.com Surel: [email protected]

                     URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          

     Permasalahan pokok yang dihadapi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian

Hukum dan  HAM RI dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diantaranya
adalah tingginya jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang tidak sebanding dengan jumlah
ketersediaan hunian atau kapasitas hunian sehingga mengalami over capacity. Hal tersebut

berakibat menurunnya kualitas kinerja tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan yang meliputi
pembinaan, pelayanan, perawatan, dan pengamanan serta tingginya resiko terjadinya gangguan

keamanan dan ketertiban hal ini memerlukan sarana dan prasarana bangunan dan fasilitasnya
yang cukup.                                                            

     Permasalah lainnya yang tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana penunjang
untuk mendukung kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sedemikian sehingga

dapat meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan para pegawai terkait tugasnya
     Pada saat ini Bangunan Lembaga Pemasyarakatn Pasuruan dirasa sudah over kapasitas

dan kurang memadai, terutama dari segi kapasitas sudah tidak mencukupi, maka perlu dilakukan
perluasan/penambahan ruang hunian.                                     

     Kegiatan Pembangunan Lapas Pasuruan diawali dengan Perencanaan Pematangan Lahan
dan Pekerjaan Turap, kemudian Pelaksanaannya, sebelum Pambangunan Bangunan Hunian
Lapas dan Fasilitasnya, Perencanaan dimulai pada tahun anggaran 2022 dan Pelaksanaan

Pematangan Lahan dan Pekerjaan Turap akan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2022
     Selanjutnya pada tahun anggaran 2023 (Tahap II) dilanjutkan Tahap Perencanaan dan

Pelaksanaan Pembangunan:                                               
     1.   Bangunan Sel Minimum / Blok Hunian (1 Blok)                  

     2.   Bangunan Kantor Teknis                                       
     3.   Bangunan Dapur                                               

     4.   Bangunan Gardu PLN                                           
     5.   Bangunan Pagar Keliling, Pagar Pembatas Antar Blok, serta Pagar Transparan Blok

     Pada Tahun Anggaran 2023 juga dilaksanakan Tahap Perencanaan yang akan
dipergunakan untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2024 (Tahap III).          
     Saat ini, pada tahun anggaran 2024 (Tahap III) akan dilanjutkan dengan Pelaksanaan

Pembangunan yaitu :                                                    
     1.   Gedung Kantor Utama 1 Kantor                                 
     2.   Blok Hunian Type Medium 1 Blok                               

     3.   Blok Hunian Type Minimum 1 Blok                              
     Sesuai dengan yang diusung oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa

semua bangunan sel/blok hunian harus mengusung konsep Smart Prison yaitu sistem
kontrol dan monitor yang digunakan dalam bangunan sel/blok hunian yang bertujuan

mengintegrasikan semua system yang ada pada blok hunian seperti sistem pencahayaan,

keamanan dan lain-lain. Smart Prison ini tidak hanya untuk memonitor seluruh elektronik
yang ada tetapi juga dapat mengendalikan dan mengatur sistem-sistem sehingga dapat

mengoptimalkan kerja operator.                                         
     Dalam penggunaan Smart Prison merupaka gabungan dari dua jenis teknologi

yang terpisah yaitu system otomasi bangunan dan teknologi informasi.   

     Manajemen konstruksi merupakan suatu proses untuk mengatur dan juga
mengelola suatu pekerjaan pembangunan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan

tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan tersebut. Tugas Konsultan Manajemen
Konstruksi dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi diantaranya:  

 1. Mengawasi proses pekerjaan di lapangan dan memastikan pelaksanaan kerja sesuai

   dengan metode konstruksi yang tepat.                                
 2. Meminta penjelasan tentang pekerjaan dan laporan tahap demi tahap dari kontraktor

   secara tertulis.                                                    
 3. Manajemen konstruksi berhak untuk menegur atau bahkan menghentikan proses

   pekerjaan bila tidak sesuai dengan yang telah ditentukan.           

 4. Melakukan rapat rutin baik bulanan maupun mingguan yang melibatkan konsultan
   perencana, wakil owner, dan juga kontraktor.                        

 5. Bertanggung jawab langsung kepada owner atau wakilnya dalam menyampaikan
   informasi progres pekerjaan proyek.                                 

 6. Bertanggung jawab dalam pengesahan material yang digunakan dalam proyek.

 7. Mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan oleh
   kontraktor dalam aspek mutu dan waktu.                              

 8. Bertanggung jawab dalam pengesahan adanya perubahan kontrak.       
 9. Melakukan pemeriksaan pada shop drawing dari kontraktor sebelum pelaksanaan.

 10. Memastikan metode pelaksanaan pekerjaan kontraktor agar sesuai dengan syarat
   K3LMP (kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, mutu, dan pengamanan).

 11. Bertanggung jawab dalam memberikan instruksi tertulis jika ada pekerjaan yang harus

   dilakukan untuk mempercepat jadwal namun tidak disebutkan dalam kontrak.
     Adapun untuk keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi

dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi akan diatur dalam surat perjanjian,

minimal berupa:                                                        
 1. Laporan Pendahuluan.                                               

 2. Laporan Mingguan.                                                  
 3. Laporan Bulanan.                                                   

 4. Laporan Akhir.