Pembangunan Gerbang Kota Selamat Datang

PEMERINTAH    KABUPATEN   KONAWE    UTARA                    

                     DINAS LINGKUNGAN    HIDUP                            

               KERANGKA       ACUAN    KERJA                              

                            (KAK)                                         

Pekerjaan         : Pembangunan Gerbang Kota                              
Kegiatan          : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                 
Lokasi            : Asera, Kabupaten Konawe Utara                         

Anggaran          : APBD 2024                                             
                 KERANGKA     ACUAN    KERJA   (KAK)                        

                      PEMBANGUNAN  GERBANG  KOTA                            

    I. PENDAHULUAN                                                          
       A. Umum                                                              

           1. Pembangunan Gerbang Kota merupakan pekerjaan kegiatan pembangunan yang

             berada di Asera, Kabupaten Konawe Utara.                       
           2. Setiap konstruksi fisik harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga

             mampu memenuhi fungsi secara optimal.                          
           3. Setiap konstruksi fisik harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-

             baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis yang layak dari segi mutu,

             biaya, dan kriteria administrasi bagi konstruksi fisik.        
           4. Pemberi jasa konstruksi untuk konstruksi fisik perlu diarahkan secara baik dan

             menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya teknis yang memadai
             dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

           5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan

             secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya konstruksi yang
             sesuai dengan kepentingan.                                     

       B. Latar Belakang                                                    

             Ruang terbuka publik di perkotaan terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan
          Ruang Terbuka Non-Hijau. Ruang Terbuka Non-Hijau ialah berupa dekorasi kota,

          seperti lampu tematik taman, sculpture, signage dan gerbang kota. Pembangunan
          sektor Ruang Terbuka Non-Hijau di Kabupaten Konawe Utara sedang ramai

          dilakukan salah satunya yaitu Pembangunan gerbang kota.           

               Keberadaan gerbang kota saat ini selain sebagai penanda batas wilayah
          perkotaan juga sebagai dekorasi kota. Kondisi beberapa gerbang kota saat ini dirasa

          perlu untuk dilakukan pembangunan dengan desain yang lebih estetik dan menarik
          sehingga secara visual mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna jalan.

          Pembangunan ini di lakukan di Asera yang berada di Kabupaten Konawe Utara.

               Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik
          dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, serta sesuai dengan ketentuan teknis

          pengadaaan bangunan aset Pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan
          arah yang benar. Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan

          kepada pihak ketiga, yaitu Kontraktor pelaksana pekerjaan. Kontraktor Pelaksana

          akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu,
          volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggungjawab atas semua kegiatan

          selama pelaksanaan berlangsung. Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana
          bertanggung jawab kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara.

       C. Maksud dan Tujuan                                                 
           1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana

             Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang

             harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan
             tugas pembangunan.                                             

           2. Dengan penugasan ini diharapkan pelaksana konstruksi dapat melaksanakan
             tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai

             sesuai KAK ini.                                                

           3. Maksud pekerjaan Pembangunan Gerbang Kota adalah pekerjaan pembangunan
             gerbang kota dari aspek, (1) desain gerbang kota, (2) material dan pembiayaan.

           4. Tujuan pekerjaan ini adalah Pembangunan gerbang kota sehingga secara visual

             terlihat lebih menarik serta mampu menjadi salah satu aksen dekorasi kota.

       D. Sasaran                                                           

           Tersedianya jasa konstruksi dalam proses pekerjaan yang dapat dipertanggung

           jawabkan dengan biaya yang wajar yang dapat melaksanakan untuk Pembangunan
           Gerbang Kota.                                                    

       E. Nama SKPD & Kegiatan                                              

           Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara       
           Pekerjaan  : Pembangunan Gerbang Kota                            

           Nama PPK   : Ir. ISMET ABDUHAYAT, ST     .                       

       F. SUMBER  DANA, PERKIRAAN BIAYA DAN KLASIFIKASI PEKERJAN            

           Sumber Dana : APBD                                               

           Pagu Anggaran : Rp 2,197,939,000.00                              

           Klasifikasi :                                                    
             SBU      : Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG009)

             KBLI     : Konstruksi Gedung Lainnya (41019)                   

       G. JANGKA WAKTU  PELAKSANAAN                                         

           Waktu pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan pembangunan ini selama 120
           (seratus dua puluh) hari kalender.                               
       H. DASAR HUKUM                                                       

            1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

               1945;                                                        

            2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
               perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

               Barang/Jasa Pemerintah;                                      
            3. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang

               Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;                  
            4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

               Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan

               Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;                            
            5. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia

               Nomor: 76/SK.DPN/XI/2002 Tentang Pedoman Standart Minimal    
               Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost)

               untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2023;               

            6. Undang-Undang No.18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi yang berkaitan
               dengan kegagalan bangunan,                                   

            7. Peraturan Beton Indonesia disingkat PBI-NI-2/1971.           
            8. Peraturan Kontruksi Kayu Indonesia disingkat PKKI-NI-1961.   

            9. Pedoman Plumbing Indonesia, tahun 1979.                      

            10. Peraturan Dinas Pemadam Kebakaran.                          
            11. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983.           

            12. Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung 1981 beserta
               Pedomannya.                                                  

            13. Standard Industri Indonesia ( SII ).                        

            14. Building Code Requirements for Reinforced Concrete (ACI 318-71).
               American Concrete Institute, Detroit 1971.                   

            15. Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia disingkat PUBI-1982 

    II. KEGIATAN PEMBANGUNAN                                                

       Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi dapat

       diuraikan sebagai berikut :                                          
       A. Dalam pelaksanaan konstruksi sudah termasuk pemeliharaan konstruksi.

       B. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah

         disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan
         segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing

         pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
       C. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga,

         dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil

         pekerjaan.                                                         
       D. Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa

         pengawasan konstruksi.                                             
       E. pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan

         Kerja (K3).                                                        

       F. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan Kontrak Kerja Pelaksanaan
         dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima

         pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima pekerjaan.

         Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan
         yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, Tentang Perubahan

         Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
         Pemerintah; dan petunjuk teknis pelaksanaannya.                    

       G. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil

         pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa
         konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan

         yang terjadi selama masa konstruksi.                               

       H. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai
         fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai

         berfungsi dengan sempurna.                                         
       I. Masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak serah

         terima pertama pekerjaan konstruksi.                               

       J. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah:       
         a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;

         b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi:                  

            1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings).

            2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi
              fisik.                                                        

            3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi,
              pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala  

              perubahan/addendumnya.                                        
            4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan

              konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan,

              dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan.
            5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan

              II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan
              pelaksanaan konstruksi fisik.                                 

            6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan

              pelaksanaan konstruksi fisik.                                 
    III. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI                                

       A. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan

         konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
       B. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut:

         1. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar

           yang berlaku.                                                    
         2. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan -

           batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari
           segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang

           diwujudkan.                                                      
         3. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan,

           standar, dan pedoman teknis konstruksi yang berlaku.             

    IV. PROGRAM DAN METODOLOGI  KERJA                                       
       Pelaksana konstruksi harus segera menyusun program kerja dan siap untuk

       dipresentasikan saat awal sebelum dilakukan pekerjaan minimal meliputi:

       1. Jadwal kegiatan secara terperinci:                                
       2. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga

         untuk melaksanakan pekerjaan, serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas;

       3. Metode dan Konsep penanganan pekerjaan pembangunan.               

    V. PERSONIL DAN FASILITAS PENDUKUNG                                     
       A. Daftar Kebutuhan Personil                                         

                   Pendidikan                      Jumlah Pengalaman        
      No.  Uraian                  Kualifikasi                              
                     (Min)                         Orang   (Tahun)          
       1. Pelaksana    -     Personil ber-SKT Pelaksana 1     0             
                             Bangunan Gedung/ Pekerjaan                     
                             Gedung (TS051) atau SKT                        
                             Pelaksana Lapangan                             
                             Pekerjaan Gedung (TS052)                       

                             atau SKK Pelaksana                             
                             Lapangan Pekerjaan Gedung                      
                             Level 2 (min.jenjang 2) yang                   
                             masih berlaku                                  

       2. Petugas K3   -     Personil bersertifikat Petugas 1 0             
          Konstruksi         K3 Konstruksi atau SKK                         
                             Petugas Keselamatan dan                        
                             Kesehatan Kerja (K3                            

                             Konstruksi jenjang 3)                          
     Keterangan : Masing-masing personil dilengkapi Ijazah, KTP, NPWP (Tenaga Ahli) dan
     SKA/SKT dan Curiculum Vitae (CV)                                       
    VI. SYARAT-SYARAT TEKNIS                                                

       Terlampir dalam dokumen spesifikasi dan syarat-syarat teknis         

    VII. PENUTUP                                                            
       Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana  

       konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya

       bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal
       yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan.  

                                               Wanggudu, 22 Maret 2024      
                                             Kepala Dinas Lingkungan Hidup  

                                               MARJONI, SKM, MPH            
                                               Nip.198008122009031006