Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Kekeringan Dan Bencana Gelombang Ekstrim Kabupaten Kotawaringin Barat

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
   Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Gelombang Ekstrim dan        

                      Bencana Kekeringan                              
                 Kabupaten Kotawaringin Barat                         

   Dalam siklus penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Undang – Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tertulis bahwa tanggap darurat bencana adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani
dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta
pemulihan prasarana dan sarana. Hal tersebut kemudian ditindak lanjuti Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang secara garis besar
menyatakan bahwa rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi salah satunya
dengan penyusunan rencana kontinjensi.                                
   Oleh karenanya, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah,
maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan

bencana. Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan
Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan), yang merupakan rencana umum
dan menyeluruh, pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan
penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas
skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) maka disusun satu rencana yang disebut
Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).                               
   Dalam lingkup kesiapsiagaan secara hierarkis, strata perencanaan kesiapsiagaan untuk
menghadapi kedaruratan bencana secara terdiri dari RPKB, rencana kontinjensi, rencana operasi
darurat bencana dan rencana aksi/tindak harian. RPKB, Rencana Kontingensi, dan Rencana Operasi
Darurat Bencana adalah tiga perencanaan untuk penanganan kedaruratan bencana. RPKB disusun
saat potensi ancaman dikenali dan memuat garis besar tindakan penanganan kedaruratan bencana
untuk semua jenis ancaman, sedangkan Rencana Kontingensi disusun ketika gejala satu jenis
ancaman bereskalasi dan memuat rincian tindakan penanganan kedaruratannya.
   Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 Tentang
Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Pasal 1 (1) yang dimaksud Rencana Kontinjensi Bencana
adalah dokumen hasil perencanaan kontinjensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan
kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.

   Perencanaan kontinjensi bencana merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkain kegiatan
partisipatif yang melibatkan para pihak untuk membangun kesepakatan dan komitmen. Kegiatan
dilaksanakan melalui pertemuan rapat dan lokakarya terdiri dari 4 tahapan, yaitu :
1. Tahap Persiapan;                                                   
2. Tahap Pelaksanaan                                                  
3. Tahap Finalisasi; dan                                              
4. Tahap Tindak Lanjut.                                               
   Keterlibatan pemangku kepentingan baik Pemerintah maupun Non Pemerintah dimulai dari
persiapan, pelaksanaan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kontijensi Bencana, agar
semua pihak dapat memberikan masukan dan menyatakan komitmennya selaku pelaksana
penanggulangan bencana. Selanjutnya juga diperlukan peran aktif dan kontribusi pemangku
kepentingan untuk menjalankan kesepakaran dan komitmen yang terdapat dalam dokumen Rencana
Kontijensi Bencana yang telah disusun.                                
   Rencana Kontijensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Bencana Kekeringan Kabupaten
Kotawaringin Barat disebut sebagai perangkat advokasi bagi Pemerintah Daerah demi menjamin
dilaksanakannya penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah, sehingga Pemerintah
Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan
penanggulangan bencana agar kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selaras dan
terpadu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (5) Undang Undang 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.                                               
     Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu wilayah kabupaten yang berada di
lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di 1°26' - 3°33' Lintang
Selatan, dan 111°20'-112°6' Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 10.759 Km2. Kabupaten ini
memiliki topografi yang didominasi oleh dataran rendah dan sebelah selatan berbatasan langsung
dengan Laut Jawa, yang rawan terdampak Gelombang Ekstrim di wilayah pesisir.
     Selain itu, kondisi iklim tropis dengan musim hujan yang intens memperbesar risiko
terjadinya Gelombang Ekstrim secara periodik. Ditinjau berdasarkan dokumen Indeks Resiko
Bencana Indonesia 2023, Kotawaringin Barat menempati peringkat 258 pada indeks risiko
Gelombang Ekstrim dengan perolehan skor 13.72 yang masuk pada kelas resiko tinggi.
   Di sisi lain, Kotawaringin Barat juga memiliki wilayah dataran tinggi dan lahan pertanian, yang
pada musim kemarau sangat rentan terhadap kekeringan. Kekeringan seringkali disebabkan oleh
curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama. Tertuang di dalam dokumen Indeks
Resiko Bencana Indonesia 2023, bahwa Kabupaten Kotawaringin barat pada Indeks Resiko
Kekeringan berada di peringkat 480 dengan perolehan skor indeks sebesar 6.86 yang masuk dalam
kelas resiko sedang.                                                  
   Oleh karena itu Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada
Tahun Anggaran 2025 menginisiasi pelaksanaan Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana
Gelombang Ekstrim dan Bencana Kekeringan melalui Program Penanggulangan Bencana Kegiatan
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Penyusunan Rencana
Kontijensi Kabupaten/Kota.                                            
   Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Gelombang Ekstrim dan
Bencana Kekeringan Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi :            
1. Lingkup Wilayah Perencanaan                                        
   Wilayah cakupan Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Bencana
   Kekeringan Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi seluruh 6 kecamatan yang ada di
   Kabupaten Kotawaringin Barat.                                      
2. Ruang Lingkup Pekerjaan.                                           

   a. Melaksanakan tinjauan Pedoman Renkon 5.0 BNPB melalui Asistensi dan Koordinasi
      dengan Tim Asistensi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia secara
      luring/daring yang difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
      Kotawaringin Barat.                                             
   b. Pekerjaan persiapan melalui komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait;
   c. Melakukan identifikasi dan pengorganisasian pelaku penanggulangan bencana dari
      berbagai unsur baik pemerintah maupun non-pemerintah;           
   d. Pengumpulan data.                                               
      Kegiatan ini untuk mengumpulkan, mengorganisasir dan analisis data/informasi yang
      diperlukan untuk seluruh kegiatan penanggulangan kedaruratan bencana melalui survei
      lapangan, melalui wawancara langsung dengan instansi/dinas terkait dan pelaku
      penanggulangan bencana;                                         
   e. Penyusunan Laporan Pendahuluan dan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan penyusunan
      Rencana Kontijensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Bencana Kekeringan Kabupaten
      Kotawaringin Barat;                                             
   f. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas Rancangan Awal Dokumen
      Rencana Kontijensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Bencana Kekeringan Kabupaten
      Kotawaringin Barat dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontijensi Bencana
      Gelombang Ekstrim dan Bencana Kekeringan Kabupaten Kotawaringin Barat.
      FGD ini dilaksanakan secara partisipatif melibatkan pihak pemerintan dan non pemerintah
      dengan dipandu oleh tenaga ahli dan fasilitator yang memahami perencanaan kontinjensi.
   g. Pelaksanaan tinjauan ulang (review) data dan informasi meliputi:
      -  Kajian risiko bencana;                                       
      -  Peraturan dan kebijakan daerah terkait kebencanaan;          
      -  Standar pemenuhan kebutuhan dasar;                           
      -  Prosedur tetap instansi terkait;                             
      -  Ketersediaan sumberdaya lembaga/organisasi pelaku penanggulangan kedaruratan

         bencana (personel, peralatan, dan logistik);                 
      -  Sarana-prasarana vital.                                      
   h. Melakukan konfirmasi kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
   i. Melakukan penyempurnaan draft Rencana Kontinjensi Bencana Gelombang Ekstrim
      dan Bencana Kekeringan Kabupaten Kotawaringin Barat;            
   j. Melakukan finalisasi dan legalisasi dokumen;                    
   k. Penyusunan Laporan Akhir, Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Gelombang Ekstrim
      dan Bencana Kekeringan Kabupaten Kotawaringin Barat beserta lampirannya dan
      Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Rencana Kontijensi Bencana
      Gelombang Ekstrim dan Bencana Kekeringan Kabupaten Kotawaringin Barat.

     Adapun personil untuk menyelesaikan Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Gelombang
Ekstrim dan Kekeringan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :    
                                                       Jumlah         

     Posisi                    Kualifikasi              Orang         
                                                        Bulan         
 Tenaga Ahli :                                                        
 Team Leader (Ahli Pendidikan minimal S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 2 OB
 Manajemen Bencana) dengan pengalaman 5 (lima) tahun serta memiliki SKK
               Perencanaan Wilayah dan Kota jenjang Muda              
 Ahli Kelembagaan S1 Kebijakan Publik berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun 1 OB
               dibidangnya                                            
 Ahli Sumber Daya Air S1 Teknik Sipil berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dan 1 OB
               memiliki SKK Sumber Daya Air jenjang Muda              
 Ahli Kelautan S1 Teknik Kelautan berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dan 1 OB
               memiliki SKA Teknik Kelautan jenjang Muda              
 Asisten Tenaga Ahli :                                                
 Asisten Ahli Pemetaan S1 PKW dengan pengalaman minimal 1 1 OB        
               tahun                                                  

 Tenaga Pendukung :                                                   
 Fasilitator   S1 Semua Jurusan, Pengalaman minimal 1 tahun dalam 2 OB
               memfasilitasi pertemuan publik (konsultasi publik, workshop,
               dan sejenisnya)                                        
 Tenaga Administrasi D3, Pengalaman 3 tahun             2 OB