Pengawasan Dak Fisik Gedung Perpustakaan

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

 1. Latar Belakang Dalam melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi, yang  
                  dikerjakan oleh para Kontraktor, maka sangatlah perlu untuk
                  dilakukan pengawasan yang intensif dan serius agar dapat
                  tercapai sasaran  serta  memenuhi   syarat sesuai     
                  spesifikasi teknis yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten
                  Malaka melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
                  Malaka  perlu  melaksanakan pendelegasian pekerjaan   

                  pengawasan konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi 
                  (konsultansi) dengan cara kontrak kerja. Konsultan Pengawas
                  akan  melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang    
                  dilakukan oleh pemborong yang meliputi aspek mutu, waktu dan
                  volume. Di samping itu Konsultan Pengawas juga berfungsi
                  sebagai mitra/pendamping dalam pelaksanaan konstruksi dari
                  aspek teknis sehingga sasaran pelaksanaan pengawasan dapat

                  dicapai. Untuk itu perlu dilaksanakan seleksi penyedia jasa
                  konsultansi sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada   
                  peraturan – peraturan yang berlaku.                   

 2. Maksud dan    A. Maksud : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
    Tujuan           pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa
                     pemborongan (kontraktor) agar tujuan dan sasaran Kegiatan
                     Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Malaka   
                     yang telah ditetapkan dapat tercapai.              

                  B. Tujuan : Untuk memperoleh suatu hasil produk pelaksanaan
                     Gedung Perpustakaan Kabupaten Malaka yang memenuhi 
                     syarat sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah
                     Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya.               

 3. Sasaran       Melaksanakan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung     
                  Perpustakaan Kabupaten Malaka yang dikerjakan oleh    
                  konsultan profesional secara kontraktual sehingga penyelesaian
                  pekerjaan konstruksi selesai tepat waktu, Biaya pekerjaan
                  konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan dan pelaksanaan
                  pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis.

 4. Lokasi         Betun - Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka    
    Pekerjaan                                                           

 5. Sumber         Kegiatan Pengawasan DAK Fisik Gedung Perpustakaan ini
    Pendanaan      dilakukan secara kontraktual dengan Jasa Konsultansi dan
                   dibiayai mengikuti pedoman ketentuan dalam DPA Dinas Dinas
                   Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Malaka, senilai Rp.  
                   200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)               

 6. Nama dan       Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Yanuarius Manek Bria, SST.
    Organisasi     Nomor Induk Pegawai (NIP) : 19810101 200212 1 009;   
    Pejabat                                                             
    Pembuat                                                             
    Komitmen                                                            
                           Data Penunjang1                              
 7. Data Dasar     Desain Engineering Design (DED) Pembangunan Gedung   
                   Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Malaka Tahun 2022    

 8. Standar Teknis A. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
                     Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang     
                     Pembangunan Bangunan Gedung Negara                 

                  B. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
                     Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman
                     Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi            

                  C. Peraturan-peraturan, standard dan pedoman yang berlaku
                     untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk
                     petunjuk teknis simak pengawasan mutu pekerjaan, dll.
 9. Studi-Studi    Desain Engineering Design (DED) Pembangunan Gedung   
    Terdahulu      Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Malaka Tahun 2022    

 10. Referensi    A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
    Hukum            Tentang Jasa Konstruksi                            

                  B. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
                     2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
                     Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

                  C. Referensi hukum lainnya terkait pelaksanaan jasa konstruksi
                     lainnya                                            
                            Ruang Lingkup                               

 11. Lingkup      A. Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan
    Pekerjaan       Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku,
                    khususnya teknis pembangunan bangunan gedung negara,
                    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
                    Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018  Tentang     
                    Pembangunan Bangunan Gedung Negara                  
                  B. Lingkup pekerjaan tersebut antara lain adalah:     

                     a) Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen
                       untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar

                       dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.          
                     b) Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan,

                       tenaga kerja, dan metode, dan produk pelaksanaan, serta
                       mengawasi ketepatan waktu, mutu, dan biaya pekerjaan

                       konstruksi.                                      
                     c) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi

                       kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi
                       fisik.                                           

                     d) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk
                       memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan

                       konstruksi.                                      

1  Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
                     e) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala,
                       membuat  laporan mingguan dan bulanan pekerjaan  

                       pengawasan, dengan  masukan  hasil rapat-rapat   
                       lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan   

                       pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor 
                       Pelaksana.                                       

                     f) Menyusun  Berita Acara  Kemajuan  pekerjaan,    
                       pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua

                       pekerjaan konstruksi.                            
                     g) Menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-

                       gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh
                       Kontraktor Pelaksana.                            

                     h) Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan 
                       pelaksanaan (as-builtdrawings) sebelum serah terima

                       pertama.                                         
                     i) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima

                       pertama,  mengawasi perbaikannya pada  masa      
                       pemeliharaan dan   laporan akhir  pelaksanaan    

                       pengawasan.                                      
                     j) Menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan   

                       bangunan gedung.                                 
                     k) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun dokumen

                       untuk  kelengkapan pendaftaran gedung sebagai    
                       bangunan gedung negara.                          
                   C. Tanggung Jawab Pengawasan                         

                     a) Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara     
                       profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai

                       ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
                     b) Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal

                       sebagai berikut:                                 
                       •  Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen

                          pelelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman,
                          serta peraturan standar, dan pedoman teknis yang

                          berlaku.                                      
                       •  Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil

                          kerja pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan
                          kuantitas tenaga ahli maupun laporan-laporan yang

                          disyaratkan.                                  
                       •  Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang     

                          ditimbulkan.                                  
                     c) Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak
                       hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga

                       bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang
                       terlibat.                                        

 12. Keluaran2    A. Keluaran                                           
                   Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Pengawas berdasarkan

                   Kerangka acuan Kerja meliputi:                       
                     a) Buku  Harian, yang  memuat  semua  kejadian,    

                       perintah/petunjuk yang penting dari Pejabat Pelaksana
                       Teknis kegiatan, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan

                       Pengawas.                                        
                     b) Laporan Harian, berisi keterangan tentang:      

                          a. Rencana Kerja Harian/Metode;               
                          b. Shop Drawing;                              

                          c. Tenaga Kerja;                              
                          d. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak;

                          e. Alat-alat;                                 
                          f. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan;  

                          g. Waktu pelaksanaan pekerjaan;               
                          h. Laporan testing dan commisioning;          

                     c) Laporan Mingguan Dan Bulanan termasuk dokumentasi
                       kegiatan sebagai resume Laporan Harian.          

                     d) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran
                       angsuran.                                        
                     e) Surat Perintah Perubahan Pekerjaan Berita Acara 

                       Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang.             
                     f) Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built

                       Drawings) dan manual peralatan-peralatan yang dibuat
                       oleh Kontraktor Pelaksana.                       

                     g) Laporan rapat di lapangan (site meeting) dan weekly
                       instruction/weekly request.                      

                     h) Gambar rincian pelaksanaan (shop drawings) dan  
                       realisasi time scedule yang dibuat oleh kontraktor

                       pelaksana.                                       
                     i) Kelengkapan dokumen pendaftaran bangunan gedung 

                       negara lengkap dengan lampiran-lampirannya.      
                     j) Laporan akhir pekerjaan pengawasan.             

                  B. Kriteria                                           

2 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.
                   Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas
                   harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

                     a) Persyaratan Umum Pekerjaan                      
                       Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus    

                       dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan
                       memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan

                       baik oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
                     b) Persyaratan obyektif                            

                       Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi
                       yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang

                       menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap
                       bagian pekerjaan sesuai standart hasil kerja pengawasan

                       yang berlaku.                                    
                     c) Persyaratan fungsional                          

                       Pekerjaan pengawasan  konstruksi fisik harus     
                       dilaksanakan dengan komitmen dan profesionalisme yang

                       tinggi, sebagai konsultan pengawas yang secara fungsional
                       dapat mendorong peningatan kinerja kegiatan.     

                     d) Persyaratan Prosedural                          
                       Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan
                       dilapangan harus dilaksanakan sesuai prosedur dan
                       peraturan yang berlaku.                          

 13. Lingkup      A. Memperingatkan atau menegur pihak peleksana pekerjaan
    Kewenangan      jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja.   
    Penyedia Jasa                                                       
                  B. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek
                    tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.      
                  C. Memberikan tanggapan atas usul pihak pelaksana proyek.

                  D. Konsultan pengawas berhak memeriksa gambar shop drawing
                    pelaksana proyek.                                   

                  E. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara
                    perubahan (site Instruction)                        

                  F. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar
                    sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati   
                    sebelumnya.                                         
 14. Waktu         Masa Pelaksanaan selama 180 (Seratus Delapan puluh) hari
    Penyelesaian   kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum

    Pekerjaan      dalam SPMK.