Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Fef - Miyah

URAIAN SINGKAT                                
                                                                       
        KEGIATAN PENGAWASAN  PENINGKATAN JALAN FEF - MIYAH             
                                                                       
1. Latar Belakang                                                      
   Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi
   Papua Barat Daya, bermaksud menangani pembangunan dan peningkatan jalan dan
   jembatan pada ruas – ruas jalan provinsi guna membuka daerah terisolasi dan peningkatan
   pelayanan terhadap masyarakat.                                      
                                                                       
   Dalam hal penyediaan fasilitas pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan tersebut
   guna memaksimalkan hasil kerja di lapangan diperlukan pengawasan yang baik dan
   melekat guna mengawasi proses pelaksanaan pekerjaan agar rencana teknis yang telah
   disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung
   dengan efektif. Pelaksanaan Pengawasan lapangan harus dilakukan oleh penyedia jasa
                                                                       
   pengawasan yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-
   tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
                                                                       
   Konsultan Pengawasan bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan, dari segi biaya, mutu
   dan waktu serta keselamatan kegiatan pelaksanaan. Kinerja pengawasan lapangan sangat
   ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat
   melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.
   Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran
   2025, mengalokasikan dana untuk Peningkatan Jalan Fef – Miyah maka perlu mendapat
   bantuan teknis kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Fef – Miyah.   
                                                                       
2. Maksud dan Tujuan                                                   
   Maksud :                                                            
   Kerangka Acaun Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi konsultan Pengawas dalam
   melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azaz, kriteria, dan proses yang
   harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterprestasikan ke dalam
   pelaksanaan tugas Pengawasan. Dengan butir –butir acuan penugasan ini, diharapkan
   Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran
                                                                       
   sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas.                          
                                                                       
   Tujuan :                                                            
   Tujuan dari Konsultan Pengawas adalah agar mutu pekerjaan sesuai spesifikasi dan biaya
   berdasarkan hasil perencananaan, dan pelaksanaannya dapat diselesaikan tepat waktu,
   tepat mutu dan tepat biaya.                                         
3. Target/Sasaran                                                      
   a. Sasaran Penugasan untuk mendapatkan data teknis (nota desain) yang diperlukan
     melalui kegiatan penyelidikan lapangan dan melakukan pengkajian untuk merumuskan
     arah pengawasan serta melakukan penyesuaian desain (bila diperlukan).
   b. Tujuan pengadaan jasa konsultansi adalah dengan dilaksankanny kegiatan Pengawasan
     ketentuan keteknikan ini diharapkan akan dapat diperoleh data berupa:
     1) Identifikasi masalah yang timbul dilapangan selama masa pelaksanaan pekerjaan
       konstruksi fisik, serta memberikan alternative dari pemecahan masalah;
     2) Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat sesuai
       dengan jadwal pelaksanaan, penggunaan bahan dan material yang sesuai dengan
       spesifikasi teknis yang ditetapkan;                             
     3) Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan sesuai
       rencana dengan menggunakan standard dan persyaratan yang berlaku guna
       tercapainya mutu pekerjaan fisik.                               
                                                                       
4. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)                  
                                                                       
   Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanaakan pengadaan jasa konsultansi,
   a. K/L/D/I    : Provinsi Papua Barat Daya                           
   b. Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          
   c. PPK        : Anthon S. Malewa. ST.                               
                                                                       
5. Sumber Pendanaan                                                    
   Untuk Pelaksanaan kegiatan ini diperlukan nilai pagu Rp.375.000.000, (Tiga ratus tujuh
   puluh lima juta rupiah) termasuk PPn - HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp.
   374.876.000,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu
   rupiah) termasuk PPn. Dibiayai dari Dana Tambahan Infrastruktur pada APBD Provinsi
   Papua Barat Daya dari DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua
   Barat Daya Tahun Anggaran 2025.                                     
                                                                       
6. Lingkup, Lokasi, Kegiatan, Data dan Fasilitas Penunjang serta Alih Pengetahuan
   a. Lingkup Kegiatan                                                 
     Lingkup Kegiatan ini adalah Pengawasan Peningkatan Jalan Fef - Miyah yang terdiri
     atas:                                                             
     1) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju
                                                                       
        pencapaian volume dan penerapan pelaksanaan SMKK;              
     2) Mengawasi setiap tahapan dan keseluruhan pekerjaan serta produknya,
        mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.      
     3) Menyiapkan/menyediakan Buku Harian Lapangan (BHL) dan setiap harinya harus
        selalu di lapangan;                                            
     4) Mengisi Buku Harian Lapangan (BHL) yang memuat tentang jumlah tenaga
        kerja/personil, kondisi lapangan, kondisi bahan, kondisi peralatan,
        penyimpangan/perubahan pekerjaan (kalau ada) dan kemajuan pekerjaan
        konstruksi di lapangan setiap hari terkait jadwal pelaksanaan; 
     5) Mengusulkan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian di lapangan
        kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk memecahkan persoalan-persoalan
        yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Terhadap perubahan
        pekerjaan tersebut harus dibuat gambar perubahan (as built drawing);
     6) Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Bobot Pekerjaan yang diajukan oleh
        Pemborong/Penyedia Barang/Jasa, selanjutnya Berita Acara Bobot Pekerjaan
        tersebut harus disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);   
     7) Menyelenggarakan rapat-rapat di lapangan/lokasi secara berkala;
     8) Membuat laporan mingguan dan laporan bulanan kepada Pejabat Pembuat
        Komitmen (PPK) mengenai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang meliputi
        masukan hasil rapat-rapat di lapangan, penyimpangan yang dilakukan oleh
        Pemborong/Penyedia Barang/Jasa yang sudah diperbaiki maupun yang belum
        diperbaiki dan hal-hal lain yang terjadi di lapangan;          
     9) Penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas sebelumnya harus dicatat oleh
        Pengawas Teknis dalam Buku Harian Lapangan (BHL);              
     10) Membuat laporan hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan terkait penerapan
        SMKK;                                                          
     11) Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama masa
        pemeliharaan.                                                  
                                                                       
  b. Lokasi Kegiatan                                                   
                                                                       
     Pekerjaan yang akan diawasi dalam pekerjaan ini berada di Kampung Sikor Distrik
     Wilhem Roumbouth Kabupaten Tambrauw                               
                                                                       
  c. Data dan Fasilitas Penunjang tidak disediakan oleh PPK, Penyedia Jasa Konsultansi
     berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih
     pengetahuan kepada personil proyek/ satuan kerja PPK              
                                                                       
7. Keluaran                                                            
   Keluaran yang diinginkan dari pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Fef – Miyah
   adalah terawasinya pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan baik dan benar sehingga
   tercapai mutu pekerjaan yang lebih baik, dan pelaksanaannya dapat diselesaikan tepat
   waktu, tepat mutu, tepat biaya, sehingga umur kemampuan pelayanan yang direncanakan
   dapat terpenuhi.                                                    
                                                                       
8. Jangka Waktu Pelaksanaan                                            
   Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini diperkirakan 135 (seratus tiga puluh lima) hari
   kalender                                                            
                                                                       
                                                                       
9. Kualifikasi penyedia                                                
   Minimal sudah berpengalaman dalam pekerjaan jasa Konsultansi RK003 : Jasa Rekayasa
   Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, KBLI : 71102 (Undang – Undang No. 11 Tahun 2021
   dan PP No.5 Tahun 2021).